Transcript Potensi Keterlibatan Masyarakat Desa Hutan dalam Pembangunan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh :
I WAYAN DIPTA
Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
Dalam rangka :
Temu Usaha Evaluasi Kinerja Penanaman Hutan Tanaman dan Peluang Dukungan Investasi
Jakarta, 16 Juni 2014
1
KONDISI KEHUTANAN...(1)
• Sumberdaya hutan Indonesia  potensial dan strategis dalam
menggerakkan ekonomi nasional  kontribusi terhadap devisa negara,
penyediaan lapangan kerja serta pengembangan wilayah dan
pertumbuhan ekonomi daerah.
• Eksploitasi hutan yang tidak terkendali  berdampak negatif terhadap
kelestarian sumberdaya hutan  mengganggu sumber penghidupan
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
• Hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat hebat
disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan, perubahan peruntukan
kawasan hutan, kebakaran hutan dan pencurian kayu.
• Pasca reformasi kondisi ini diperparah melalui desentralisasi
kewenangan pengolahan sektor kehutanan sebagai amanat dari
penerapan otonomi daerah yang ‘kebablasan’.
2
KONDISI KEHUTANAN....(2)
• Masalah kerusakan hutan dan kemiskinan merupakan dua isu penting
dalam pembangunan hutan di Indonesia. Pengolahan hutan yang lebih
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terbukti menyebabkan
termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam sekitar hutan.
• Koperasi merupakan lembaga ekonomi dipedesaan yang telah terbukti
dapat menjadi sarana yang efektif dan strategis untuk mengembangkan
ekonomi rakyat dan memberdayakan ekonomi rakyat melalui
peningkatan produksi hasil kehutanan, mengurangi pengangguran dan
pengentasan kemiskinan
3
PARADIGMA PELIBATAN MASY. SEKITAR HUTAN
Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam
pembangunan hutan tanaman, disusun dari proses pembelajaran)* yang
panjang. Hasil pembelajaran tersebut memberikan kerangka filosofis atas
pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui
pemberian akses yang lebih luas ke hukum (legalitas), ke lembaga
keuangan dan ke pasar.  cocok dengan karakteristik koperasi
)* Catatan :
Pembelajaran dari Kementerian Kehutanan melalui program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat
yang selama ini ada, misalnya program Bina Desa, program kemitraan seperti Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM)/Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat Pola
Kemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, proyek-proyek kerjasama teknik luar negeri seperti Social
Forestry Dephut-GTZ di Sanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID
dan beberapa proyek pemberdayaan masyarakat yang ada di Departemen Kehutanan.
Sumber : Warta Tenure Nomor 4 - Februari 2007
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (the principles) yaitu :
1. Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya
berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on
their necessity) yang berarti pemberdayaan bukan digerakkan oleh
proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak
akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat
“kebergantungan”.
2. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus
bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak
mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.
3. Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi
dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang
tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal
ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga
bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.
5
Subyek Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan
Semangat pemberdayaan Koperasi dibidang Kehutanan sebenarnya sudah cukup kuat
dan hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan; Pasal 27, 29 dan 30 menyebutkan bahwa koperasi sebagai salah
satu pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan selain BUMN dan BUMS
PP 3/ 2007 bagian ke enam pasal 68 menyatakan koperasi sebagai salah satu subyek
pemegang ijin untuk :
(Ayat 1)
IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan)
(Ayat 2)
IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan)
(Ayat 3-6) IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) pada Hutan Produksi
(Ayat 3), pada Hutan Tanaman Industri (Ayat 4), pada Hutan Tanaman
Rakyat (Ayat 5), pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Ayat 6)
(Ayat 7)
IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)
(Ayat 8)
IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)
(Ayat 9-10) IPHHBK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu) pada Hutan
Alam (Ayat 9), Hutan Tanaman (Ayat 10) dalam Hutan Produksi
6
ALASAN KOPERASI
1. Koperasi berorientasi pada kepentingan ekonomi anggotanya, artinya
usaha Koperasi dilaksanakan atas dasar kebutuhan yang nyata dan
mendesak dari anggotanya;
2. Koperasi dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh anggota.
• Sebagai pemilik, anggota mengawasi, mengumpulkan modal, dan
turut menentukan arah kebijakan Koperasi.
• Sebagai pengelola, anggota turut mengendalikan organisasi dan
usaha Koperasi, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan
kepada Pengurus dan Pengawas.
• Sebaqai pengguna, anggota wajib memanfaatkan jasa pelayanan
Koperasinya;
3. Dibentuk dari bawah, artinya Koperasi didirikan oleh anggota
masyarakat berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama.
Dalam perkembangannya, antar Koperasi dapat bekerjasama bahkan
dapat membentuk Koperasi baru atau merger untuk memperbesar
skala usaha dan memperkuat posisi tawar dengan pasar.
7
Peran Koperasi Dalam Peningkatan
Produktivitas Kehutanan
• Mediasi petani hutan dengan mitra usaha (industri
besar) dan kreditur;
• Meningkatkan “Bargaining Position” petani dengan
stakeholder lainnya;
• Fasilitasi pengembangan hutan secara kelompok;
• Fasilitasi peningkatan SDM petani;
• Sentra Pengolahan dan Peningkatan Nilai Tambah serta
pemasaaran produk – produk kehutanan
8
MANFAAT KOPERASI
1. Keuntungan ekonomi,
- Peningkatan skala usaha;
- Pemasaran Koperasi menampung hasil produksi anggota dan
menjualnya kepasar;
- Pengadaan barang dan jasa, dimana Koperasi dapat
menyediakan kebutuhan barang dan jasa bagi anggota;
- Fasilitas kredit atau pinjaman, dimana Koperasi dapat
memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan
fasilitas kredit atau pinjaman dengan proses yang cepat, jaminan
yang ringan dan bunga yang rendah;
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana kita sebagai
anggota akan memperoleh bagian SHU.
2. Keuntungan sosial kita dapat berupa : (a) keuntungan berkelompok,
(b) pendidikan dan pelatihan, (c) program sosial lainnya.
9
TRANFORMASI KOPERASI
•
Keberadaan kelompok tani/lembaga masyarakat desa hutan yang dibina
instansi teknis terkait melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat
sangat potensial dikembangkan sebagai lembaga ekonomi yang memiliki
Badan Hukum di dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dan
sekaligus mitra untuk meningkatkan pangsa pasar dan permodalan di
kalangan masyarakat, terutama para anggotanya.
•
Program pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat termasuk kelompok
tani menjadi koperasi dapat dilakukan dengan cara :
1. Kelompok ekonomi masyarakat membentuk koperasi baru
Perubahan status kelembagaan kelompok ekonomi masyarakat yang ada
dan tidak berbadan hukum, dirubah statusnya menjadi lembaga koperasi.
2. Kelompok ekonomi masyarakat yang akan bergabung dengan koperasi
yang sudah ada.
Kelompok ekonomi masyarakat yang ada dan tidak berbadan hokum,
bergabung dengan Koperasi yang sudah ada dan terdekat dengan lokasi
kelompok menjadi suatu unit Koperasi tersebut.
10
PROSES TRANSFORMASI
PROGRAM
PENDAMPINGAN
TEKNIS/KEHUTANAN:
KELOMPOK
LEMBAGA
MASYARAKAT
PROSES
TRANSFORMA
SI AKTIF
KOPERASI
UNIT PELAKU USAHA:
• MENJAGA HUTAN;
• MELAKUKAN
EKSPLOITASI SECARA
EKONOMIS
PROGRAM PENDAMPINGAN
• KOORDINASI KEGIATAN;
• PENGEMBANGAN DINAMIKA
KELOMPOK
11
ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM
Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
Pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM
KUMKM
Peningkatan daya saing SDM KUMKM
Penguatan kelembagaan Koperasi
12
KEBIJAKAN/PROGRAM KEMENKOP DAN UKM
DI SEKTOR KEHUTANAN
• Peningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi di
bidang kehutanan guna memberdayakan masyarakat anggotanya
sekaligus sebagai upaya mendukung dan mensukseskan program
pelibatan masayarakat sekitar hutan melalui pendekatan partisipasi di
bidang ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya hutan
secara terprogram dan terkendali.
• Kementerian Koperasi dan UKM mendorong program pemberdayaan
masyarakat di sekitar hutan khususnya yang dapat mendukung
masyarakat di sekitar hutan dalam
pelayanan koperasi bagi
anggotanya, membuka kesempatan kerja baru di sekitar hutan
sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan
koperasi dan anggotanya di sektor kehutanan.
13
PERAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN HUTAN
Pembangunan Hutan yang melibatkan masyarakat seperti Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dsb selayaknya diarahkan bagi
pengembangan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan melalui
pengolahan lahan di dalam kawasan hutan produksi oleh kelompok
masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan koperasi. Melalui
koperasi dapat memperoleh keuntungan ekonomi berupa peningkatan
skala usaha, pemasaran hasil produksi anggota, pengadaan barang dan
jasa, fasilitas kredit/pinjaman serta keuntungan sosial berupa keuntungan
berkelompok, pendidikan dan pelatihan dan program sosial lainnya
14
a. Peran Koperasi Dalam HTR
SK IUPHHK-HTR dapat diberikan kepada perorangan atau
koperasi masyarakat setempat melalui 3 pola pengembangan
HTR, yaitu :
1. Pola Mandiri
HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya
sendiri (modal sendiri atau pinjaman)
2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S
HTR dibangun bersama mitra (BUMN/S/D) berdasarkan
kesepakatan bersama difasilitasi Pemerintah/Pemda.
3. Pola Developer
HTR dibangun oleh developer (BUMN/S/D) atas permintaan
pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi
tanggungjawab pemegang IUPHHK-HTR
15
b. Kelembagaan Sertifikasi Hutan Hak dan IKM
•
Jumlah pemegang Hutan Rakyat dan IKM/Pengrajin di P. Jawa > 100.000.
•
Pembentukan kelembagaan kelompok/koperasi membutuhkan waktu yang lama
dan biaya yang cukup besar
•
Dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi, Pemilik HR dan IKM/ Pengrajin
dapat menggunakan KUD/Koperasi Lainnya yang telah ada sebagai alternatif
lembaga/wadah untuk sertifikasi secara kelompok
•
Sertifikasi secara kelompok dengan memanfaatkan Koperasi dilakukan dengan
cara menambah Unit Usaha Kehutanan ke dalam struktur usaha Koperasi atau
dengan membentuk koperasi baru..
•
Diperlukan dukungan Kementerian KUKM melalui peningkatan kapasitas/
pendampingan di lapangan terhadap kelembagaan Koperasi sebagai
kelembagaan sertifikasi kelompok Hutan Rakyat, IKM, Industri Rumah
Tangga/Pengrajin
16
SUMBER PEMBIAYAAN KUMKM
TARGET/SASARAN
Pemerintah
S
Bank
U
M
B
Non Pemerintah
E
APBN
UMK belum-bankable
APBD
UMK belum-bankable
SUP-005
UMK bankable
Kredit Komersial
UMKM bankable
Kredit Mikro Kecill
UMK bankable
Lemb. Keuangan
Non Bank
(Perusahaan
Pembiayaan, Modal
Ventura dan Pegadaian)
UMK bankable &
UMK belum--bankable
R
Pemerintah dan
Non Pemerintah
Laba BUMN
KSP/USP-Kop
KJKS/UJKS
UMK non-bankable
Per. Swasta : CSR
UMK belum-bankable
BAZ/LAZ: Dana Maal
dari ZISWAB
UMK belum-bankable
Perbankan/KUR
UMK bankable &
UMK belum-bankable
Sertifikat Tanah
UMK belum-bankable
BUMN/PKBL
UMK belum-bankable
17
DESKRIPSI UMUM PEMBIAYAAN KUMKM
No Nama Program
Besar Dana (Rp)
Status
Tujuan
1.
KSP/USP Kop
Tergantung Kelayakan
Usaha
Simpan Pinjam
Pengembangan Usaha
Anggota
2.
Bantuan Sosial
50 Juta (2010)
100 Juta (2011)
Belanja Sosial
Pengembangan Usaha
Simpan Pinjam Koperasi
3.
PKBL/CSR
Tergantung Kelayakan
Usaha
Hibah, Pinjaman dan Pemberdayaan
Bantuan Teknis
Masyarakt Sekitar
4.
KUMK SUP-005
Mikro < 50 Juta
Kecil < 500 Juta
Kredit Komersil
Perluasan Akses Kredit
5.
Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Mikro < 20 Juta
Kecil < 500 Juta
Linkage < 2 Milyar
Kredit Bank dengan
Jaminan Pemerintah
Mengerakan usaha
produktif di sektor riil
6.
Dana Bergulir
(LPDB KUKM)
Tergantung Kelayakan
Usaha
Pinjaman/
Pembiayaan
Mengembangkan usaha
koperasi dan anggota
(KUMK)
7.
Pembiayaan Ekspor
melalui LPEI
< 50 juta
>50 Juta – 1 Milyar
>1 Milyar – 3 Milyar
> 3 Milyar – 10 Milyar
Pembiayaan,
Penjaminnan dan
Asuransi Ekspor
Menumbuh kembangkan UKM
Ekspor
18
WUJUDKAN MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA DAN
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI MELALUI KOPERASI
GUNA MEMPERBAIKI HASIL DAN KINERJA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT !!!!!
19