Transcript Hukum Perdata Internasinal

HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL
Teori Kualifikasi Lex Fori
Teori Kualifikasi Lex Cause
Teori Kualifikasi Bertahap

TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Inti Teori :
“Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari
pengadilan yang mengadili perkara (lex fori) karena
sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex
fori tersebut.”
Tokoh Kualifikasi Lex Fori :
1.
Franz Kahn (Jerman)
2.
Bartin (Perancis)
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
FRANZ KAHN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan
berdasakan lex fori karena :
A. Kesederhanaan (simplicity)
Pengertian, batasan dan konsep-konsep hukum yang
digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah yang paling
dikenal oleh hakim.
B. Kepastian (certainty)
Pihak-pihak yang berperkara mengetahui terlebih dahulu
kualifikasi yang akan dilakukan oleh hakim berserta dengan
konsekuensi yuridiknya.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
BARTIN mengatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan dengan
Lex Fori karena :

Seorang hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya
sendiri dan bukan sistem hukum asing mana pun.

Pemberlakuan hukum asing hanya sebagai wujud kesukarelaan
forum untuk membatasi kedaulatan hukumnya.

Jika hakim menghadapi lembaga hukum asing yang tidak
dikenal dalam lex fori, ia harus menerapkan konsep hukumnya
sendiri yang dianggap paling setara dengan konsep hukum
asing itu.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Pengecualian penerapan kualifikasi Lex Fori :
a.
Jika perkara yang dihadapi menyangkut penentuan
hakikat suatu benda sebagai benda tetap atau benda
bergerak  Lex Situs (hukum dari tempat benda
terletak).
b. Jika perkara menyangkut kontrak-kontrak yang
dibuat melalui korespondensi, penentuan saat dan
sah tidaknya pembentukan kontrak  Lex Loci
Contractus (hukum dari tempat pembuatan
kontrak).
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Keunggulan:
Perkara lebih mudah diselesaikan, mengingat
digunakannya konsep-konsep hukum Lex Fori yang
paling dikenal oleh hakim.
Kelemahan:
Kemungkinan terjadinya ketidakadilan karena
kualifikasi
adakalanya
dijalankan
dengan
menggunakan ukuran-ukuran yang tidak selalu sesuai
dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan,
atau bahkan dengan ukuran-ukuran yang tidak
dikenal sama sekali oleh sistem hukum tersebut.
Langkah Kualifikasi Lex Fori




Kualifikasikan peristiwa X dengan kaidah intern lex
fori;
Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
kaidah HPI lex fori;
Tentukan lex cause;
Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah
intern lex cause.
 cat: langkah 2,3 dan 4 harus konsisten dengan apa
yang dikulifikasikan oleh langkah 1.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
KASUS OGDEN Vs. OGDEN (1908)
 Philip, pria warga negara Perancis, berdomisili di
Perancis, dan berusia 19 tahun.
 Philip
menikah dengan Sarah (wanita) yang
berkewarganegaraan Inggris.
 Pernikahan Philip dan Sarah dilangsungkan dan
diresmikan di Inggris tahun 1898.
 Philip menikah dengan Sarah tanpa izin orang tua
Philip. Izin ini diwajibkan oleh hukum Perancis
(Pasal 148 Code Civil).
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI



Tahun 1901, Philip pulang ke Perancis dan
mengajukan permohonan di pengadilan Perancis
untuk pembatalan perkawinan dengan Sarah dengan
alasan bahwa perkawinan itu dilangsungkan tanpa
izin orang tua.
Permohonan dikabulkan oleh pengadilan Perancis
dan Philip kemudian menikah dnegan seorang wanita
Prancis di Perancis.
Sarah kemudian menggugat Philip di Inggris karena
dianggap melakuan perzinahan dan meninggalkan
istrinya terlantar. Gugatan ditolak karena alasan
yurisdiksi.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI


Tahun 1904, Sarah yang sudah merasa tidak terikat
dalam perkawinan dengan Philip, kemudian menikah
kembali dengan Ogden (WN Inggris), dan
dilangsungkan di Inggris.
Tahun 1906, Ogden menganggap bahwa Sarah masih
terikat dengan perkawinan dengan Philip karena
berdasarkan hukum Inggris perkawinan Philip dan
Sarah belum dianggap batal karena keputusan
pengadilan Prancis tidak diakui di Inggris.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI

Ogden kemudian mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan dengan Sarah, dengan
dasar hukum bahwa istrinya telah berpoligami.

Permohonan diajukan di pengadilan Inggris.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Proses Penyelesaian Sengketa:
 Untuk menerima atau menolak permohonan Ogden,
hakim harus menentukan terlebih dahulu apakah
perkawinan Philip dan Sarah sah atau tidak.
 Pokok permasalahan dalam perkawinan Philip dan
Sarah berkisar pada persoalan izin orang tua sebagai
persyaratan perkawinan, terutama dalam menetapkan
apakah Philip memang memiliki kemampuan hukum
untuk menikah.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kaidah HPI Inggris :
1. Persyaratan essensial untuk sahnya perkawinan, termasuk
tentang kemampuan hukum serorang pria untuk menikah
(legal capacity to marry) harus diatur oleh lex domicili (dalam
hal ini menunjukkan ke arah hukum Perancis).
2. Persyaratan formal untuk sahnya perkawinan harus tunduk
pada hukum dari tempat peresmian perkawinan (Lex Loci
Celebrationis), dalam hal ini menunjuk ke arah hukum
Inggris.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kualifikasi :
Prancis mengkualifikasikan izin orang tua
sebagai persyaratan essensial berdasarkan
Pasal 148 Code Civil.
Inggris mengkualifikasikan izin orang tua
sebagai persyaratan formal.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kaidah Intern Inggris :
Tidak terpenuhinya persyaratan essensial akan
menyebabkan pembatalan perkawinan.
Tidak terpenuhinya persyaratan formal tidak
menyebabkan pembatalan perkawinan.
TEORI KUALIFIKASI LEX FORI
Kesimpulan :
 Hakim Inggris mengkualifikasikan perkara berdasarkan Lex
Fori.
 Berdasarkan hukum Inggris, izin orang tua dianggap sebagai
persyaratan formil.
 HPI Inggris menunjuk hukum Inggris sebagai Lex Cause.
 Menurut hukum Inggris, perkawinan Philip dan Sarah tetap
dianggap sah.
 Konsekuensinya, perkawinan Sarah dan Ogden dianggap tidak
sah karena salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan
dengan suami pertamanya.
 Permohonan Ogden dikabulkan.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE
Teori Kualifikasi Lex Cause sering pula disebut
Kualifikasi Lex Fori yang Diperluas.
Inti Teori :
Teori ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam
perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta
ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang
berkaitan dengan perkara.
Tokoh : Martin Wolff.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE

Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan
kaidah HPI mana dari Lex Fori yang paling erat
kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin
diberlakukan.

Penentuan ini harus dilakukan dengan mendasarkan
diri pada hasil kualifikasi yang dilakukan dengan
memperhatikan
sistem
hukum
asing
yang
bersangkutan.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE
Prof. Sunaryati Hartono :
 Kesulitan mungkin akan timbul jika sistem hukum asing
tertentu ternyata tidak memiliki sistem kualifikasi yang cukup
lengkap, atau bahkan tidak mengenal klasifikasi lembaga
hukum yang sedang dihadapi dalam perkara.

Hakim biasanya menjalankan konstruksi hukum (analogi)
dengan memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketa
hukum yang serupa atau sejenis di dalam sistem-sistem hukum
yang dianggap memiliki dasar yang sama.

Jika cara itu belum juga dapat membantu penyelesaian
perkara, barulah kualifikasi dilakukan berdasarkan Lex Fori.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE
Chesire menyarankan agar konsep-konsep
seperti “kontrak”, “perbuatan melawan hukum”
dan sebagainya dalam HPI diberi pengertian
yang lebih luas sehingga dapat mencakup
peristiwa / hubungan hukum yang sejenis dari
suatu sistem hukum asing.
Langkah Kualifikasi Lex Cause
1.
Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah intern
hukum asing;
2.
Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
kaidah HPI Lex Fori;
3.
Tentukan Lex Cause;
4.
Putusan dengan kaidah intern Lex Cause.
Kasus Nicols v. Nicols (1900)

Kasus
menyangkut
sepasang
berkewarganegaraan Perancis.
suami
istri

Pernikahan mereka diresmikan di Perancis.

Ketika pernikahan dilangsungkan pada tahun 1854,
kedua pihak tidak membuat perjanjian / kontrak tentang
harta perkawinan.

Setelah pernikahan, mereka pindah ke Inggris. Suami
meninggal dunia di Inggris dengan meninggalkan
testamen yang dibuat secara sah di Inggris.

Isi testamen ternyata mengabaikan semua hak istri
atas harta perkawinan.

Istri kemudian mengajukan gugatan terhadap
testamen dan menuntut haknya atas harta bersama.

Gugatan diajukan di Pengadilan Inggris.
Proses Penyelesaian Perkara

Perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai pewarisan
testamentair atau kontrak tentang harta perkawinan.

Hakim Inggris kemudian mengkualifikasikan pekara ini
sebagai pewarisan testamentair.


Kaidah Intern Inggris mengatakan bahwa : “status kepemilikan
atas benda-benda bergerak dari sepasang suami istri harus
diatur dengan sebuah kontrak (tegas atau diam-diam).
Kaidah HPI Inggris mengatakan bahwa “jika kontrak tentang
status kepemilikan atas benda-benda bergerak dari sepasang
suami istri tidak ada, maka status kepemilikan atas bendabenda itu harus diatur berdasarkan Lex Loci Celebrationis
(hukum tempat peresmian perkawinan).

Kaidah Intern Perancis mengatakan bahwa “Apabila
para pihak dalam suatu perkawinan tidak membuat
suatu kontrak secara tegas, harta yang ada dalam
suatu perkawinan akan menjadi harta bersama
(communaute des biens)”.

Hakim kemudian mengkualifikasikan kembali
perkara berdasarkan Kaidah Intern Perancis sebagai
perjanjian diam-diam untuk bercampur harta.

Konsekuensinya, kewenangan mewaris sang suami
melalui testamen hanyalah mencakup setengah dari
seluruh harta bersama.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE
Hakim pada akhirnya memutuskan :
testamen dianggap batal dan gugatan janda
dikabulkan.
TEORI KUALIFIKASI LEX
CAUSE
1.
2.
3.
4.
Kualifikasikan peristiwa x dengan kaidah intern
hukum asing (dalam kasus sebagai communaute de
Biens);
Tentukan titik taut sekunder dengan melihat pada
kaidah HPI Lex Fori (dalam kasus sebagia Lex Loci
Celebrationis);
Tentukan Lex Cause (dalam kasus adalah hukum
Perancis);
Putusan dengan kaidah intern Lex Cause (dalam
kasus sebagai communaute de biens).
TEORI KUALIFIKASI
BERTAHAP
Inti Teori :
Penentuan Lex Cause dalam perkara HPI hanya dapat dilakukan
melalui proses kualifikasi, dan pada tahap penentuan Lex Cause
kualifikasi mau tidak mau harus dilakukan berdasarkan Lex Fori
terlebih dahulu.
Kualifikasi harus dilakukan melalui 2 tahap.
Tokoh Kualifikasi Bertahap :
Adolph Schnizer (Swiss), didukung oleh Prof. G.C. Cheshire,
Prof. Ehrenzweig, dan Prof. Sunaryati Hartono.
A. Kualifikasi Tahap Pertama
-
Dijalankan pada saat hakim harus menemukan
kaidah HPI yang akan digunakan untuk
menentukan titik taut penentu.
-
Kualifikasi ini dilakukan dalam rangka menetapkan
Lex Cause.
-
Proses kualifikasi dilakukan dengan mendasarkan
diri pada sistem kualifikasi intern Lex Fori.
B. Kualifikasi Tahap Kedua
-
Kualifikasi ini dijalankan setelah Lex Cause
ditetapkan dan dalam rangka menetapkan kategori
kaidah atau aturan hukum intern apa dari Lex Cause
yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara.
-
Kualifikasi pada tahap ini harus dijalankan
berdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenal
pada Lex Cause.
-
Pada tahap ini semua fakta dalam perkara harus
dikualifikasikan kembali berdasarkan kategori Lex
Cause.
LANGKAH-LANGKAH
TEORI KUALIFIKASI BERTAHAP
Tahap I
1. Kualifikasikan perkara dengan menggunakan kaidah intern
Lex Fori;
2. Lihat Kaidah HPI Lex Fori dan tentukan Titik Taut Sekunder
3. Tentukan Lex Cause.
Tahap II
1. Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Lex
Cause.
2. Selesaikan perkara dengan menggunakan kaidah intern Lex
Cause.
Contoh Kasus :
A adalah seorang warga negara Swiss, yang berdomisili
terakhir dan meninggal dunia di Inggris. Pewaris
meninggalkan sejumlah harga peninggalan berupa
benda tetap di Perancis dan sejumlah benda bergerak di
Swiss dan Inggris. Para ahli waris semuanya adalah
warga negara Swiss yang berdomisili di Swiss dan
perkara pembagian warisan ini diajukan di Pengadilan
Swiss.
Hukum manakah yang dipergunakan hakim Swiss untuk
menyelesaikan persoalan ini?
Fakta Hukum :
Hukum Intern Swiss :
Hukum Swiss mengkualifikasikan perkara ini sebagai masalah
Pewarisan.
Hukum Intern Inggris :
Hukum Inggris mengkualifikasikan perkara ini menjadi:
Masalah pembagian harta tetap dikualifikasikan sebagai masalah
pewarisan benda tetap.
Masalah pembagian harga bergerak dikualifikasikan sebagai
masalah pewarisan benda bergerak.
Kaidah HPI Swiss :
Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah
pewarisan adalah hukum dari domisili terakhir dari pewaris.
Kaidah HPI Inggris :


Untuk benda tetap  Lex Rei Sitae
Untuk benda bergerak  domisili terakhir pewaris
Penyelesaian Perkara :
Tahap I:
Kasus dikualifikasikan berdasarkan hukum intern Swiss sebagai
masalah Pewarisan.
HPI Swiss menunjuk hukum dari domisili terakhir dari pewaris
sebagai Lex Cause.
Lex Cause adalah Hukum Inggris.
Tahap II :
Kualifikasikan kembali perkara dengan kaidah intern Inggris.
Inggris mengkualifikasi perkara ini ke dalam 2 kualifikasi :
a. Masalah pembagian harta tetap dikategorikan sebagai pewarisan
benda tetap.
b. Masalah pembagian harta bergerak dikategorikan sebagai masalah
pewarisan benda bergerak.
Putusan Perkara :
-
Terhadap benda tetap, diterapkan kaidah intern
Inggris yang mengatur pewarisan benda tetap.
-
Terhadap benda bergerak, diterapkan kaidah
intern Inggris yang mengatur pewarisan benda
bergerak.