PENATAAN RUANG DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011

Pengertian

    

Ruang

adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang

adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang

adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan ruang

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Azas penataan ruang

         keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Struktur & Pola Ruang dalam RTRW

UU No. 26/2007 Struktur Ruang :

 Sistem perkotaan nasional;   Sistem jaringan transportasi nasional; Sistem jaringan energi nasional;   Sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan Sistem jaringan sumber daya air.

Pola Ruang :



Kawasan Lindung

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.



Kawasan Budidaya

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya (psl 63 pp 26/2008)

         Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan perikanan Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pemukiman dan atau Kawasan peruntukan lainnya

Tata Guna Kawasan Hutan dalam Pola Ruang

TATA GUNA KAWASAN HUTAN POLA RUANG

Hutan Konservasi

KAWASAN LINDUNG

Hutan Lindung KPS, gambut tebal, resapan air, rawan bencana, rawan geologi dll.

Hutan Produksi (HPT/ HP/HPK) Kawasan Produksi

KAWASAN BUDIDAYA

(Kehutanan/ Pertambangan)

Hirarkhi Rencana Tata Ruang

  

Rencana Umum Tata Ruang :

Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)   

Rencana Rinci Tata Ruang :

RTRN :  RTR Pulau/Kepulauan,  Rencana Kawasan Strategis Nasional RTRWP : RTR Kawasan Strategis Provinsi RTRWK :   RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Wilayah Kabupaten

Pola ruang kawasan hutan



Penatagunaan kawasan hutan

(penetapan fungsi kawasan hutan) adalah bagian dari

pola ruang.



Kawasan Lindung :

HL , HK, KPS  

Kawasan Budidaya

: Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)

KBK

: HPT, HP, HPK

Review RTRW

   Jangka waktu rencana tata ruang wilayah (RTRN, RTRWP, RTRWK) adalah 20 (dua puluh) tahun.

Rencana tata ruang wilayah tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Review RTRW yang berimplikasi pada perubahan peruntukan atau fungsi kawasan hutan memerlukan persetujuan Menteri Kehutanan.

PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

10

Dasar Hukum Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 19 UU No. 41/1999

 Ayat 1 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.  Ayat 2 : Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

berdampak penting

dan

cakupan yang luas

serta

bernilai strategis

, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

PP No. 10/2010



Pasal 2 :

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.



Pasal 3 :

Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi (a) perubahan

peruntukan

kawasan hutan; dan (b) perubahan

fungsi

kawasan hutan.

PP No. 10/2010



Pasal 6 :

Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan (a)

secara parsial

; atau (b)

untuk wilayah provinsi

. 

Pasal 29 :

dapat dilakukan pada: (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; atau (c) hutan produksi. Perubahan

peruntukan kawasan hutan

untuk wilayah provinsi 

Pasal 45 :

Perubahan

fungsi kawasan hutan

untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi pokok : (a) hutan konservasi; (b) hutan lindung; dan (c) hutan produksi. 

Pasal 31 ayat (5) :

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.

PP No. 10/2010

 

Terkait dengan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999 :

Pasal 48 ayat (1) : Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap (a) kondisi biofisik atau (b) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 48 ayat (2) : Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.

UU 32/2009

    UU 32/2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 10/2009 mengadopsi ketentuan dalam UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS : kajian pengaruh dari Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) terhadap lingkungan hidup Dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah KRP disusun.

Prosedur Perubahan Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi RTRWP

      Gubernur membuat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan membentuk Tim Penelitian Terpadu yang terdiri dari otoritas ilmiah dan perwakilan instansi yang berkompeten.

Hasil Penelitian Terpadu dilaporkan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Jika perubahan peruntukan dipandang berdampak penting, memiliki cakupan luas, serta bernilai strategis, maka perlu persetujuan DPR-RI (Komisi IV).

Setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI, Menteri Kehutanan dapat menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Perubahan kawasan hutan dituangkan dalam Perda RTRWP.

ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

UU 26/2007 Gubernur Ranperda RTRW Tidak ada Perubahan Kawasan Ada Perubahan Kawasan Persetujuan Substansi Kehutanan Tim Terpadu UU 41/1999 Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan Persetujuan DPR RI Hasil Penelitian Terpadu

PERUBAHAN PERUNTUKAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR

Perubahan Fungsi Analisis Tim Terpadu Perubahan Peruntukan Keputusan Menteri Kehutanan

NO

Berdampak penting, bernilai strategis, dan cakupan luas

YES

Persetujuan DPR RI

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN AN HUTAN

19

LANDASAN HUKUM

    UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan PP No. 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 20

Pengurusan & Pengelolaan Hutan

PENGURUSAN HUTAN

1.

Perencanaan kehutanan 2.

3.

Pengelolaan hutan Litbang, Diklat, Penyuluhan 4.

Pengawasan 1.

PENGELOLAAN HUTAN

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 2.

3.

Pemanfaatan hutan Penggunaan kawasan hutan 4.

5.

Rehabilitasi dan reklamasi hutan Perlindungan hutan dan konservasi alam 21

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Wilayah Pengelolaan Hutan :  Tingkat Provinsi     Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Unit Pengelolaan Hutan  Pengelolaan Hutan (KPH) Kesatuan

KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Idealnya, seluruh kawasan hutan terbagi habis dalam KPH

22

 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PP No. 6/2007 KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

 KPH menurut fungsi utamanya : a. KPH Konservasi (KPHK) b. KPH Lindung (KPHL) c. KPH Produksi (KPHP)  Dalam satu KPH dapat terdiri dari lebih satu fungsi hutan, penamaannya tergantung fungsi yg dominan.

23

KPH ?

(Penjelasan Pasal 17 UU No 41 Th 1999)

Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari Kesatuan Pengelolaan Terkecil Efisien Lestari Unit / Sistem 5 Kegiatan Luas sesuai tujuan organisasi Input/Output (Rasio Finansial : IRR dsb.), cost effectiveness Standing Stock Tegakan baik 24

Gambaran Spasial Wilayah Kelola KPH Konservasi HL

Kemitraan

IUPHHK HA Tambang Pemanfaatan - IUPK - IUPJL - IUPHHK - IUPHHBK - IPHHK - IPHHBK CA Wil Ttt IUPK HL HTR HKm HTR Gerhan IUPHHK HTI

Kemitraan

Penggunaan Pemberdayaan: - Hutan Desa - HKm - Kemitraan Rehabilitasi 25

Kewenangan Pengelolaan KPH

 Penjelasan Ps 21 UU 41 Th 1999 dan PP 6/2007 Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kondisi tertentu dapat dilimpahkan kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, yang dalam kepada BUMN 26

Prakondisi Pembangunan KPH (PP 44 Th 2004)

1.

2.

Pembentukan unit

wilayah

(Pasal 29, 30,dan 31)  pengelolaan hutan (KPH) Rancang Bangun KPH Pembentukan

institusi/kelembagaan

(Pasal 32)  pengelola KPH Organisasi dan Regulasi KPH

3.

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

pada KPH (Pasal 37)  Penataan Areal Kerja dan Perencanaan Pengelolaan Hutan KPH 27

Hirarki Wilayah Pengelolaan

Wilayah Pengelolaan Provinsi Wilayah Pengelolaan Kabupaten Pengurusan Unit Pengelolaan Pengelolaan POAC Institusi pengelola 1. Perencanaan Kehutanan 2. Pengelolaan 3. Litbang, Diklat Luh 4. Pengawasan 1. Tata hutan & RP 2. Pemanfaatan 3. Penggunaan 4. Rehabilitasi 5. Perlindungan & Konservasi IUPHHK & Ijin Lain

28

      Pengertian dan Posisi KPH, serta Pelimpahan Wewenang Pengelolaan : Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan di dalam wilayah yang dikelolanya.

Seluruh kawasan hutan terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada BUMN bidang kehutanan.

Direksi BUMN yang mendapat pelimpahan membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH.

Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk kewenangan Publik.

29

    

Tupoksi Organisasi KPH Pasal 9 PP No. 6/2007

Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam; Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

30

Kewenangan Publik KPH Penjelasan Pasal 4 ayat 3 PP 6/2007

        Penunjukan dan penetapan kawasan hutan; Pengukuhan kawasan hutan; Pinjam pakai kawasan hutan; Tukar menukar kawasan hutan; Perubahan status dan fungsi kawasan hutan; Proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan; Pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya; Kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

31

Kasus di Perum Perhutani

 KPH di Perum Perhutani 

Kesatuan Pemangkuan Hutan

(unit penguasaan kawasan, bukan unit pengelolaan hutan spt yang dimaksud pada PP 6/2007).

 Kesatuan Pengelolaan Hutan menurut pengertian PP 6/2007 ada pada posisi Unit.

 Jabatan ADM/KKPH : ADM  pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan.

KKPH  pelaksana kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, serta konservasi alam.

32