Transcript konsep pemahaman pelanggaran ham berat

VISI, MISI, TUJUAN,FH.UMT
ASALAMMU’ALAIKUM
WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
MATERI PEMBAHASAN :
KONSEP PEMAHAMAN GAR
HAM YANG BERAT
ZULKARNAEN EFFENDI, SH,MH
• BGS IND ANGGT PBB TG JWB MORAL &
HUKUM UTK JUNJUNG TINGGI & LAKS
DEKLARASI
DITETAPKAN
UNIVERSAL
PBB
&
ttg
HAM
INSTRUMEN
UNIVERSAL DITERIMA NKRI.
• DEKLARASI UMUM HAM-1948 MPR : 1998UU:1999
ASAS-ASAS DASAR
NKRI JUNJUNG TINGGI HAM SBG KODRAT MELEKAT /TAK
TERPIRAHKAN DR MANUSIA
• DI LINDUNGI
• DI HORMATI
• DI TEGAKKAN
PENINGKATAN MARTABAT, KESEJAH,
BAHAGIA, CERDAS DLL
PENGERTIAN HAK
APAKAH HAK ITU ?
HAK ADALAH KEPEMILIKAN SEORANG MAN,
SBG SUBYEK ATAS OBYEK HKM TERTENTU.
HAK ASASI :
SEJUMLAH HAK, YG BERAKAR DLM SIFAT
SETIAP PRIBADI MANUSIA, YG KRN SIFAT
KEMANUSIAANNYA, TDK DPT DICABUT
OLEH SIAPAPUN JUGA.
HAM & KEBEBASAN
DASAR MANUSIA
UU NOMOR 39 THN 1999
TTG HAM








HAK UNTUK HIDUP
HAK MENGEMBANGKAN DIRI
HAK MEMPEROLEH KEADILAN
HAK ATAS KEBEBSAN PRIBADI
HAK ATAS RASA AMAN
HAK ATAS KESEJAHTERAAN
HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN
HAK WANITA, HAK ANAK
HAK HIDUP, TDK DISIKSA, KEBEBASAN PRIBADI, PIKIRAN, HATI
NURANI, BERAGAMA, TDK DI PERBUDAK, DI AKUI SEBAGAI
PRIBADI DAN PERSAMAAN HK, TDK DITUNTUT HK YG B’LAKU
SURUT  HAM YG TDK DPT DI KURANGI DLM KEADAAN
APAPUN & OLEH SIAPAPUN
SETIAP ORANG BERHAK GUNAKAN UPAYA HK NAS-INTERNAS
ATAS PELANGGARAN HAM YG DIJAMIN HK INDONESIA & HK
INTERNAS YG DI TERIMA REP INDONESIA.
Diskumal’07 No 7
HAK UTK HIDUP
M’TAHANKAN HIDUP, TINGKAT TARAF HIDUP TENTRAM, AMAN,
DAMAI, BAHAGIA, SEJAHTERA LAHIR BATIN, LINGK HIDUP YG
BAIK SEHAT.
HAK B’KEMBANG, LANJUT KETURUNAN
HAK BENTUK KELUARGA, LANJUT KETURUNAN, KAWIN SAH
HAK M’NGEMBANG DIRI
BANG PRIBADI UTK DIK, CERDASKAN DIRI, KUALITAS HIDUP
AGAR MENJADI BERIMAN, TAQWA, TG JAWAB-BERAKHLAK
MULIA, BERBAGI SEJAH.
Diskumal’07 No 8
HAK M’OLEH KEADILAN
TANPA DISKRIMINASI UTK P’OLEH KEADILAN, P’ADUAN
LAPORAN, GUGATAN DLM PIDANA/PERDATA, ADMIN PROSES 
PERADILAN BEBAS TELAH TDK MEMIHAK  OBYEK JUJUR,
BENAR, ADIL.
HAK KEBEBASAN PRIBDAI
DI PERBUDAK
MEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN.
MEMILIH & KEYAKINAN POLITIK
B’PENDAPAT DI MEDIA  AGAMA, SUSILA, TERTIB, KEPENT
UMUM.
 MOGOK
Diskumal’07 No 9
HAK RASA AMAN
 CARI SUAKA POLITIK
 SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH DERAJAT/MARTABAT.
 PENGHILANGAN PAKSA, CULIK
 TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI BUANG
SEWENANG-WENANG
HAK KESAJAHTERAAN
 MEMILIKI SESUATU, BANG DIRI
 GANTI RUGI YG WAJAR
 PEKERJAAN, UPAH
 CACAT, USAI LANJUT, HAMIL  ADA KEMUDAHAN/PERILAKU
KHUSUS
Diskumal’07. Slide 10
Diskumal’07 No 10
HAK TURUT DLM
PEMERINTAHAN
 DIPILIH, MEMILIH PEMILU
 PENDAPAT USULAN KPD PEMERINTAH  LAKS PEMERINTAH
YG BERSIH, EFEKTIF & EFISIEN, LISAN TULISAN
HAK WANITA
 WANITA DI LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF
 WANITA KAWIN DGN PRIA ASING HAK TAHAN WN
 ISTRI  PUNYA HAK SAMA DGN SUAMI  ANAK, HARTA
HAK ANAK
 PERLINDUNGAN ORANG TUA
 CACAT FISIK, PERAWATAN, BANSUS BIAYA NEG .
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
 SETIAP ORANG YG ADA DI WIL RI WAJIB PATUH PD
UU, HKM TIDAK TERTULIS, HKM INTERNASIONAL
 HORMATI HAM ORANG LAIN, MORAL,ETIKA. TATA
TERTIB HIDUP MASYARAKAT
 SETIAP HAM TIMBULKAN DASAR DAN TG JWB UTK
HORMATI ORANG LAIN SCR TIMBAL BALIK
 JALANKAN HAK DAN BEBAS, WAJIB TUNDUK PD
PEMBARTASAN/UU, MORAL, AMAN, TIBUM. &
D’KRATIS
FUNGSI
KOMNAS HAM
PEMANTAUAN
 KAJI
 LIT
 PENYULUHAN
 PEMANTAUAN
 MEDIASI
IDIK
 RIKSA GAR HAM

4 Tahun Stlh UU NO 39/1999
TANGGAL 23 SEP 1999
PENGADILAN HAM
KEJ. GENOSIDA
PENG HAM
PENG KHUSUS
GAR HAM BRT
KEJ. THD KEMANUSIAAN
MEMILIKI DAMPAK LUAS
EKSTRA ORDINARY CRIME
KERUGIAN/ RASA TEKANAN
NASIONAL/INTERNASIONAL
DIATUR DILUAR KUHP
PENGADILAN
HAM Ad Hoc
ASAS RETROAKTIF
Diskumal ‘07 No 15
PASAL 8
KEJAHATAN GENOSIDA:
a. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK
b. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL
YG BERAT TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA KELOMPOK
c. MENCIPTAKAN KONDISI KELOMPOK YG AKAN
MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK
SELURUH ATAU SEBAGIANNYA.
d. MEMAKSAKAN TINDAKAN-TINDAKAN YG BERTUJUAN
MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK.
e. MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-2 KELOMPOKTERTENTU KE KELOMPOK LAIN.
PASAL 9
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 7 HURUF B:
ADALAH
PERBUATAN
YANG
DILAKUKAN
BERUPA
SERANGAN YANG MELUAS ATAU SISTEMATIK YANG
DIKETAHUINYA
BAHWA
SERANGAN
TERSEBUT
DITUJUKAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENDUDUK
SIPIL, BERUPA :
a. PEMBUNUHAN
b. PEMUSNAHAN
c. PERBUDAKAN
d. PENGUSIRAN PENDUDUK SECARA PAKSA.
e. PERAMPASAN KEMERDEKAAN.
f. PENYIKSAAN
g. PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN
SECARA PAKSA.
h. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK
TERTENTU.
i. PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA.
j. KEJAHATAN APARTHEID
SERANGAN MELUAS/SISTEMATIK ?
STATUTA ROMA & UU PENGADILAN HAM TDK MENJELASKAN
PRAKTEK TERDAKWA ABILIO SOARES
SERANGAN
MELUAS
SISTEMATIK
SERANGAN TDK PERLU SPT SERANGAN MIL
DLM HKM HUMANITER, TP PENGERAHAN
KUAT/OPS OLEH P’DUK SIPIL DITUJUKAN
THDP SIPIL/POK TERTENTU DG KEYAKINAN
POLITIK TERTENTU
P’BUNUH BEASR2, BERULANG SKALA BSR,
KORBAN NYAWA BESAR
IDE, RENC, PROSEDUR (RO.PO) DIDAHULUI
OBSERVASI, TERSTRUKTURAL, SALING HUB
4 ELEMEN SISTEMATIK
1. TUJUAN POLITIK, HANCURKAN LEWAT
KOMUNITAS TERTENTU
2. T.P SKAL BESARTHDP SILPIL, BERULANG2
TDK MANUSIAWI
3. PERSIAPAN/GUNAKAN FASILITAS PUBLIK/
PERORANGAN
4. ADANYA IMPLIKASI POLITIK TINGGI/OT MIL
PS 42 UU NO. 26 TH 2000 TTG PENGADILAN HAM
1) KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG YG SCR
EFEKTIF BERTINDAK SBG KOMANDAN MILITER DPT
DIPERTGG JWBKAN THD T.P YG BERADA DI DLM
YURISDIKSI PENGADILAN HAM, YG DILAKUKAN OLEH
PASUKAN YG BERADA DIBAWAH KODALNYA.
a. DAN MIL/ SESEORANG TSB MENGETAHUI ATAU ATAS DASAR
KEADAAN SAAT ITU SEHARUSNYA M’TAHUI BHW PASUKAN TSB
SDG M’LAKUKAN/ BARU SAJA M’AKUKAN GAR HAM YG BERAT
b. DAN MIL ATAU SESEORANG TSB TDK M’LAKUKAN TINDAKAN YG
LAYAK & DIPERLUKAN DLM RUANG LINGKUP KEKUASAANNYA UTK
MENCEGAH/ M’HENTIKAN PERBUATAN TSB ATAU M’YERAHKAN
PELAKUNYA KPD PEJABAT YG BERWENANG
SEORANG ATASAN, BAIK POLISI
MAUPUN SIPIL LAINNYA, BERTGGJWB SCR
PIDANA THD GAR HAM BERAT YG
DILAKUKAN OLEH BAWAHANNYA.
2)
3) ATASAN TSB MENGETAHUI ATAU SCR
SADAR M’ABAIKAN INFO YG SCR JELAS
MENUNJUKKAN BHW BAWAHAN SEDANG
MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN
GAR HAM BERAT.
HUKUM ACARA
PENYELESAIAN
GAR HAM
PENYELIDIKAN
KOMNAS HAM
PENYIDIKAN
JAKSA AGUNG /
TIM PENY ADHOC
PENUNTUTAN
SIDANG
JAKSA AGUNG /
JAKSA PU ADHOC
GAR HAM SBL
UU
PENGADILAN
HAM ADHOC
GAR HAM SEJAK
DIUNDANGKAN
PENG HAM
KOMNAS HAM
DAN
JAGUNG
BENTUK
Ad Hoc
 PEMERINTAH
 MASYARAKAT
KOMNAS HAM
DAN
JAGUNG
LEMBAGA PENYIDIK
KEJAKSAAN AGUNG
HAKIM PENGADILAN HAM :
 2 ORANG HAKIM KARIER
 3 HAKIM AD HOC
PENAHANAN
PENGADILAN
PERTAMA
180 HARI
PENGADILAN
TINGGI BANDING
90 HARI
KASASI
90 HARI
PUTUSAN
HAKIM
 KOMPENSASI
 RESTITUSI
 REHABILITASI
KORBAN HAM BRT/
AHLI WARIS
ANCAMAN HUKUMAN
PELANGGARAM HAM BERAT
KEJ. GENOSIDA
KEJ. THD KEMANUSIAAN
 MATI
 SEUMUR HIDUP
 PIDANA PENJARA MAK 25 TAHUN
 PIDANA PENJARA MIN 10 TAHUN
KEPAPERAAN DAN KEANKUMAN DI TNI
TIDAK BERLAKU
JENIS PELANGGARAN HAM
YG MENONJOL
1. MASALAH TANAH
2. MASALAH PERBURUHAN
3. MASALAH PERBUATAN OKNUM
4. MASALAH AGAMA
HAM TIMOR-TIMUR
1. PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO
BRIGJEN POL TIMBUL SILAAN






TUTUTAN 10 TAHUN 10 BLN
VONIS BEBAS
PERISTIWA APRIL 1999
KODAL PANGDAM UDAYANA
MEI 1999 KODAL POLDA
SEPT 1999 KODAL PANGDAM UDAYA
(DARMIL)
2. GUBERNUR TIMTIM ABILIO OSORIO SOARES
 GAGAL SEBAGAI GUBERNUR TIMTIM
 DIVONIS 3 TAHUN PENJARA
3. PENYERANGAN GEREJA ARE MARIA PASCA
JAJAK PEDAPAT SEPT 1999
 BUPATI KOWA LIWA
 DANDIM SUAI
 KAPOLRES SUAI
 KASDIM SUAI
 DANRAMIL SUAI
 TDK TERBUKTI P’DALIAN
EFEKTIF SLK ATASAN KDP BWH
 PELAKU MILISI
 TUTUNTAN 10 THN = BEBAS
3. MAYJEN ADAM DAMIRI MALIK
4. BRIGJEN NOER MUIS
 TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS SERANGAN
YG SISTEMATIS DAN MELUAS
 MILISI TIDAK ADA HUB ATASAN BAWAHAN,
TDK ADA KODAL EFEKTIF
5. EURICO GUTERES
@ PUTUSAN PN 10 TAHUN PENJARA
@ PUTUSAN PT 5 TAHUN PENJARA
@ PUTUSAN MA 10 TAHUN PENJARA
DAMPAK DR PUTUSAN
HAM TIMTIM
REAKSI KERAS MASY INTER DI BENTUK
PENGADILAN HAM INTERNASIONAL
- PRESIDEN SERBIA JURDAL SLOBODAM MILOSEVIC
PENGADILAN HAM ADHOC
TJ PRIOK
 KASIOPS KODIM JAKUT
 DANPOMDAM JAYA
 DANDIM JAKUT
 DANRU ARHANUD & 10 AGGT
VONIS BEBAS
KOMPENSASI
PENGADILAN HAM ABEPURA
1. DAN BRIMOB ABEPURA
2. KAPOLRES ABEPURA
VONIS BEBAS
KASUS SEMANGI I & II/ TRISAKTI MEI 1998
KOMNAS HAM MERUPAKAN HAM BERAT/
PENGADILAN AdHOK
DPR BUKAN HAM BERAT/ SPONTAN
KASUS RCC PERISTIWA TIANAMEN
KASUS AS GUANTANAMO - VIETNAM
MAHKAMAH PIDANA
INTERNASIONAL ICC
 AKTIF 1 JULI 2002 STLH DIRATIFIKASI
60 NEGARA
 PENGADILAN PERMANEN & INDEPENDEN
INTERNASIONAL
 MEMERIKSA , MENGHUKUM KEJAHATAN
GENOSIDA KEJAHATAN KEMANUSIAN,
KEJAHATAN PERANG
 BERTINDAK BILA PENGADILAN NAS
TDK MAMPU/TDK MAU M’AMBIL TINDAKAN
JAKSA INSI
1. JAKSA INISIATIF
SENDIRI INVESTIGASI
2. NEGARA PERINTAH
JAKSA INVESTIGASI
HUKUM ACARA ICC
3. DEWAN KEAMANAN
PBB UTK INVESTIGASI.
4. DEWAN HAM UTK
INVESTIGASI
 INDONESIA PERSETA AKTIF DLM KONFRENSI DIPLOMATIK
1998 YG LAHIRKAN ICC DGN KONSEKWENSI TEGAKAN HAM
& TELAH DI UNDANGKAN UU NO.26 TAHUN 2000 TTG
PENGADILAN HAM
INDONESIA TETAPI BELUM MERATIFIKASI STATUTA ROMA
SCR UTUH RENCANA HAM 2008 SGA TDK ADA IMPUNITI
RATIFIKASI STTUTA ROMA KASUS HAM MASA LALU DPT
KE MAHKAMAH PIDANA INTERNAS DI DEN HAAG
ICC POSITIF, PREVENTIF THDP GAR HAM BERAT
Sekian dan Terimakasih
Sesulit apapun … Hukum harus
tetap dikibarkan