Transcript Pembangunan - Perum Perumnas

PENGENALAN
DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
UNTUK CALON PEGAWAI BATCH X
PERUM PERUMNAS
Jakarta ,
September 2013
STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERUMNAS
POSISI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
MATA RANTAI NILAI PERUMNAS
POSISI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
Aktivitas Penunjang
Korporasi, Perencanaan Strategis
Akuntansi, Keuangan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Kebutuhan
& Keinginan
Konsumen
Penelitian & Pengembangan
(Teknologi & Produk Baru)
Pengadaan (Bahan & Komponen Produk)
Kepuasan
Konsumen
Aktivitas Utama
APP
SS
Bastan
& HPL
Perencanaan
Feed
back
Pembangunan
Promosi &
Penjualan
P2L
JOB DESCRIPTION
DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
Cakupan Job Description Divisi Pembangunan & P2L:
• Pelaksanaan pembangunan & pemeliharaan berdasarkan Buku Rencana
Proyek (BRP)
• Strategi pelaksanaan pembangunan
• Pengendalian pelaksanaan pembangunan di Regional & Cabang
• Program dan persiapan produksi di Kantor Pusat
• Konsolidasi dan rencana kerja Divisi Pembangunan dan P2L dengan Divisi
Perencanaan dan Perancangan
SISTEM KERJA
DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
MONITORING
(LAPORAN)
PELAKSANAAN
PROSES BISNIS
PERSIAPAN
PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN & P2L
EVALUASI
RENCANA
(RKAP)
JOB DESCRIPTION
DEPARTEMEN DI DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
PERSIAPAN
PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
& P2L
•
•
•
•
Persetujuan Izin Prinsip Pekerjaan Pembangunan
Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran
Pengendalian terhadap PRA yang telah terbit
Monitoring terhadap Daftar Rekanan Terpilih (DRT) di
Regional
• Usulan RKA kepada GMD Pembangunan & P2L
• Persetujuan Izin Prinsip Pekerjaan P2L
• Rekomendasi Persetujuan Modal Kerja
• Pengendalian pelaksanaan pembangunan dan serah
terima lingkungan yang dilakukan di Regional/Cabang
• Usulan RKA kepada GMD Pembangunan dan P2L
• Draft rencana kerja dan perkiraan anggaran berdasarkan
RKAP dan BRP
DIVISI LAIN
BRP
Rekomsar
Permohonan PPRA
PPRA
Pemberian Pekerjaan
Kontrak
Rekomendasi
Modal Kerja
Rumah Siap
Huni (RSH)
Serah Terima
Lingkungan
ke Pemda
Permohonan Rekomendasi Modal Kerja
DEPT. PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN & P2L
Penjualan
REGIONAL/
CABANG
Permohonan Izin Prinsip
Izin Prinsip
DEPT. PERSIAPAN
PEMBANGUNAN
DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
ALUR PROSES BISNIS
DIVISI
PEMBANGUNAN
& P2L
PERSIAPAN PEMBANGUNAN:
IZIN PRINSIP PEKERJAAN PEMBANGUNAN
Izin Prinsip Pekerjaan Pembangunan:
Izin dari Pengendali Bidang Produksi (GMD Pembangunan & P2L) untuk melaksanakan
pekerjaan
Dalam persetujuan IP Pekerjaan Pembangunan & P2L, ditetapkan hal-hal sbb:
1. Pola pemberian pekerjaan:
- Tender/Pelelangan
- Penunjukan Langsung
- Penugasan Ulang (RO)
- Swakelola
2. Pola Pembiayaan:
- Memakai Modal Kerja (Reguler/sistem termin)
- Turn Key Project
3. Cakupan Kegiatan yang akan dilaksanakan:
- Jumlah & tipe rumah yang akan dibangun
- Prasarana yang akan dibangun
PERSIAPAN PEMBANGUNAN:
PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN (PPRA)
Pengajuan anggaran dana proyek kepada Divisi Keuangan untuk melaksanakan pekerjaan
PRA > 1 M: Proses PPRA dan PRA di Kantor Pusat
PRA < 1 M: Proses PPRA dan PRA di Regional
Prosedur PPRA-PRA di Kantor Pusat:
- Setelah terbit IP, Regional mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran
(PPRA) kepada Direktur Produksi
- Berdasarkan Disposisi Direktur Produksi dan GMD Pembangunan & P2L, MD Persiapan
Pembangunan mengevaluasi ajuan
- MD Persiapan Pembangunan membuat Nota Dinas PPRA yang ditandatangani oleh
Direktur Produksi, ditujukan kepada Direktur Keuangan & SDM
PERSIAPAN PEMBANGUNAN:
POLA PEMBERIAN PEKERJAAN
TENDER/ PELELANGAN
TERBATAS
PENUNJUKAN
LANGSUNG
PENUGASAN ULANG
(REPEAT ORDER)
• Menawarkan suatu jenis kegiatan kepada rekanan yang terdaftar
sebagai rekanan perumnas, sesuai kualifikasi dan kemampuan
• Menawarkan suatu jenis kegiatan terhadap satu rekanan tertentu
Syarat bisa dilakukan penunjukan langsung:
• Pekerjaan tidak dapat ditunda
• Spesifik
• Bersifat Knowledge
• Penugasan kembali suatu jenis kegiatan kepada rekanan yang pada
saat yang sama sedang melaksanakan pekerjaan yang sama
• Pelaksanaan pekerjaan oleh internal Perum Perumnas
• Situasi khusus boleh dilakukan swakelola:
SWAKELOLA
• daya serap pasar sangat terbatas
• tidak ada kontraktor yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut (karena
segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya)
• untuk percepatan proses pekerjaan (jika lebih efisien dari segi waktu maupun
biaya daripada proses pelelangan)
• adanya keuntungan tambahan Perusahaan jika dikerjakan sendiri daripada
dikerjakan oleh kontraktor
• nilai pekerjaan tidak besar sesuai dengan ketetapan oleh direksi
PERSIAPAN PEMBANGUNAN (DI REGIONAL/CABANG):
PROSES PELAKSANAAN TENDER/PELELANGAN TERBATAS
1. Verifikasi Rekanan yang akan mengikuti tender
2. Memilih 7 Rekanan di antara Rekanan Terpilih
3. Penyampaian surat penawaran ke Rekanan terpilih antara lain:
a. Uraian Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Pernyataan kesediaan untuk mengikuti penawaran
4. Undangan Pelelangan, dalam undangan disampaikan:
a. Jadual pengambilan dokumen
b. Jadual penjelasan pelelangan (aanwizjing) dan peninjauan lapangan
c. Jadual pemasukan dan pembukaan penawaran
d. Biaya dokumen pelelangan
5. Evaluasi penawaran yang masuk syarat minimal 5 penawaran, di antaranya 3
penawaran terendah yang memenuhi syarat
6. Penetapan pemenang terendah I
7. Penetapan/Penunjukan pemenang pelelangan
PERSIAPAN PEMBANGUNAN (DI REGIONAL/CABANG):
SISTEM SWAKELOLA
Pembatasan Sistem Swakelola:
 Untuk pembangunan RST maksimal ±20 unit atau dengan perputaran Modal
Kerja maksimal Rp 400 juta
 Pertanggungjawaban penggunaan Modal Kerja swakelola maksimal 1(satu) bulan
sejak pencairan dana dilakukan
 Laporan pertanggungjawaban ditembuskan juga ke Divisi Pembangunan & P2L,
lengkap dengan foto realisasi pekerjaan
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN:
PERUBAHAN PEKERJAAN (AMANDEMEN KONTRAK)
PENYEBAB:
1. Kondisi lapangan
2. Perubahan desain
3. Perubahan spesifikasi terkait ketersediaan bahan
WEWENANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
AMANDEMEN
DENGAN BIAYA
TIDAK BERTAMBAH
AMANDEMEN
PENAMBAHAN
• Persetujuan oleh Manajer Cabang
• Perlu persetujuan izin prinsip yang
baru dari GMD Pembangunan & P2L
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN:
REKOMENDASI MODAL KERJA
Permohonan pembayaran biaya pembangunan (Regional kepada Pusat) sesuai prestasi
pembangunan di lapangan
Prosedur Permohonan Modal Kerja:
- Regional mengajukan permohonan Rekomendasi Modal Kerja kepada Direktur Produksi atau
GMD Pembangunan & P2L
- Berdasarkan Disposisi Direktur Produksi dan GMD Pembangunan & P2L, MD Pengendalian
Pembangunan & P2L melakukan evaluasi permohonan
- MD Pengendalian Pembangunan & P2L membuat Nota Dinas Persetujuan Rekomendasi
Modal Kerja, yang ditandatangani oleh Direktur Produksi atau GMD Pembangunan & P2L,
ditujukan kepada Direktur Keuangan & SDM
Modal Kerja > 1 M: Persetujuan Rekomendasi Modal Kerja oleh Direktur Produksi
Modal Kerja < 1 M: Persetujuan Rekomendasi Modal Kerja oleh GMD Pembangunan & P2L
PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN (P2L):
PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA
Permendagri Nomor : 1 Tahun 1987
Dan diperbaharui sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2009.
Agar Pengembang yang sudah melaksanakan pembangunan kawasan Permukiman yang
didalamnya terdapat peruntukan fasos/fasum wajib untuk menyerahkannya kepada Pemda,
yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan
Syarat-syarat serah terima:
1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi:
 lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui
oleh pemerintah daerah; dan
 sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
2. Persyaratan teknis
 Sesuai spesifikasi teknis
 Dalam kondisi baik 100%
3. Persyaratan administrasi:
 dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
PENGELOLAAN PRASARANA LINGKUNGAN (P2L):
PENYERAHAN PSU KEPADA PEMDA
Permendagri Nomor : 1 Tahun 1987
Dan diperbaharui sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2009.
Agar Pengembang yang sudah melaksanakan pembangunan kawasan Permukiman yang didalamnya
terdapat peruntukan fasos/fasum wajib untuk menyerahkannya kepada Pemda, yang bertujuan untuk
menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan
Syarat-syarat serah terima:
1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi:
 lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui
oleh pemerintah daerah; dan
 sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan
2. Persyaratan teknis
 Sesuai spesifikasi teknis
 Dalam kondisi baik 100%
3. Persyaratan administrasi:
 dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
RKAP BIDANG PRODUKSI & P2L
Menentukan rencana kerja dan anggaran dari:
1. Jadual Pembangunan Rumah dan biayanya
2. Pematangan tanah dan biayanya
3. Biaya Pengurusan IMB, pemasangan Air, dan pemasangan Listrik
4. Biaya Pengelolaan Prasarana Lingkungan (P2L)
PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH DALAM PERIODE SATU TAHUN
PP
Kontrak
RSH
PB
Periode Pembangunan suatu
rumah dimulai dari terbitnya
kontrak (0% fisik bangunan),
hingga Rumah Siap Huni/RSH
(100% fisik bangunan)
PD
2011
2012
PP: Program Penyelesaian
PB: Program Baru
PD: Program Dimulai
2013
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN:
MONITORING
Realisasi vs Rencana
Laporan Rutin Divisi Pembangunan kepada Direktur Produksi:
1. Laporan Mingguan
2. Laporan Bulanan
Laporan Pembangunan berisi:
1. Realisasi pembangunan (unit) terhadap target pembangunan dalam RKAP
2. Realisasi Pembayaran dan Rekomendasi Modal Kerja terhadap nilai
kontrak, dan terhadap anggaran RKAP
t e r i m a k a s i h