Transcript PPR

PENGENDALIAN
DAN PELAKSANAAN RENCANA
MATERI KULIAH
Oleh:
Tonny Judiantono
131754508
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik UNISBA
2008
INSTRUMEN PEMBANGUNAN KOTA
Development Plan
Development
Regulation/Control
 Strategig Plan
Merupakan rencana yang sifatnya umum,
strategik dan konsepsional, lebih banyak
berisi uraian yang sifatnya desktiptif dan
retorik, memuat tentang Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Kebijaksanaan Pembangunan
Kota
 Functional Plan
Merupakan rencana intermiediate yang bersifat
sudah lebih teknis, tidak terlalu banyak lagi
uraian yang bersifat deskriptif tetapi sudah
memberikan gambaran yang lebih jelas
tentang peruntukan makro kota
 Detail Plan
Merupakan rencana yang bersifat sangat rinci,
sudah menggambarkan tentang dimensidimensi teknis perpetakan, Right of Way,
Sempadan bangunan dlsb nya.
 Istilah yang digunakan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Development control (Inggris)
Zoning Regulation (Perancis)
Zoning Code (San Diego)
Zoning Resolution (New York)
Zoning Ordinance (beberapa kota di USA)
Land Development Code (Palm Beach)
CONTOH JENJANG RENCANA KOTA
DI BERBAGAI NEGARA
JENIS
RENCANA
INGGRIS
PERANCIS
USA
SINGAPORE
STRATEGIG
PLAN
Structure Plan
SDAU
Comprehensive
Plan
Concept Plan
FUNCTIONAL
PLAN
Local/ District
Plan
POS
Zoning Plan
Development
Guide Plan
(DGP)
DETAIL PLAN
Subdivision
Plan/ Action
Plan
Subdivision
Plan
Subdivision
Plan/ Landuse
Plan
Subdivision
Plan
HIRARKI/ JENJANG RENCANA
DI INDONESIA
LANDASAN
HUKUM
JENJANG
RENCANA
DKI
JAKARTA
KESETARAAN
PENGESAHAN
UU 24/1992
RTRWP/K
RTRWP/K
(1:50.000)
Strategic Plan
PERDA
PP 69/96
RRTRK
RRTRWC
(1:5.000)
Functional Plan
SK Gub
PP 69/96
RTRK
RTRK/LRK
(1:1.000)
Detail Plan
SK Gub
LANDASAN
HUKUM
UU 26/2007
JENJANG
RENCANA
SKALA
KESETARAAN
PENGESAHAN
RTRW
Provinsi
RTRWP/K
(1:100.000)
Strategic Plan
PERDA
RTRW
Kab/Kota
RRTRWC
(1:50.000)
Strategic Plan/
Functional Plan
PERDA
Rencana Rinci
(1:5.000)
Detail Plan
SK Bupati/
Walikota
KEDUDUDKAN ZONING REGULATION
DALAM KONTEKS PENATAAN RUANG
ASPEK
PERENCANAAN
•
•
•
•
NETWORK
ACTIVITY
DENSITY
INTENSITY
ASPEK
PEMANFAATAN RUANG
LAND MANAGEMENT
(KAWASAN)
LAND DEVELOPMENT
(PESRSIL, BLOK & SEKTOR)
ASPEK
PENGENDALIAN
PERATURAN
PENGELOLAAN LAHAN
•
•
•
•
•
PERATURAN
PERIJINAN
PENGAWASAN
PENERTIBAN
KELEMBAGAAN
ZONING
REGULATION
TUJUAN ZONING REGULATION
 Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan,




mengatur keseimbangan, keserasian peruntukan tanah
dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang
Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan
masyarakat
Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan
umum yang memadai, dan menningkatkan kualitas
lingkungan hidup
Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan
Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak
memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi
masyarakat
FUNGSI ZONING REGULATION
1. Sebagai intrumen pengendalian pembangunan
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana
operasional
3. Sebagai panduan teknis pengembangan lahan
SUBSTANSI ZONING REGULATION
1. Prosedur Pembangunan
2. Ketentuan-ketentuan Teknis
3. Dampak Pembangunan
KERANGKA PERATURAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ketentuan Umum
Asas, Tujuan dan Fungsi
Lembaga Penataan Ruang
Jenis Rencana dan Materi Rencana
Peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
Prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang
Prosedur Peninjauan rencana
Prosedur Perijinan
Prosedur Pembangunan Kawasan
Zonasi
Peraturan penggunaan
Ketentuan Teknis
Ketentuan Khusus
Dampak Pembangunan
LEMBAGA PENATAAN RUANG
1. Lembaga Penataan Ruang dibagi atas dua kelompok, yaitu :
• Pengambil keputusan
• Pembuat Rekomendasi
2.
•
•
•
•
•
Pengambil Keputusan, terdiri atas:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Komisi Perencanaan
Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT)
Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
Dinas Tata Kota (DTK)
3.
•
•
•
•
•
Pembuat Rekomendasi, terdiri atas:
Dewan Kota/ Kabupaten
Dewan Kelurahan
Tim Pertimbangan Arsitektur Kota (TPAK)
Tim Pertimbangan Penggunaan Lahan (TPPL)
Badan Kesejarahan
SUBSTANSI RENCANA MENURUT JENJANG
RENCANA TATA RUANG
RTRWP
RTRWK
RRTRWC
RTRK
• Visi, Misi
• Tujuan
• Kebijakan Strategi
• Misi
• Tujuan
• Kebijakan
Program
• Tujuan &
• Sasaran
Program
• Tujuan &
• Sasaran
Program Proyek
N
(Network)
Struktur jaringan
makro Provinsi
Struktur jaringan
makro Kodya
Sarana Dasar
Struktur
Jaringan
Submakro
Sarana Dasar
Struktur Jaringan
Mikro
A
(Activity)
• Fungsi Utama
• Sistem Pusat Utama
& Penunjang
Zona Utama
Zona Spesifik
Paket
Penggunaan
D
(Density/
Distribusi
Penduduk )
• Target jumlah Pddk
Provinsi
• Distribusi per Kodya
• Target Pddk
Kodya
• Distribusi
Pddk Per
Kecamatan
• Rencana
Kepadatan
tiap distrik
perencanaan
(kelurahan)
• Penerapan pola
kepadatan ke
dalam paket
penggunaan
• Pola sifat
lingkungan (PSL)
• Pola pengendalian
intensitas (PPI)
Aplikasi PSL
dan PPI
Batasan/ nilai
intensitas bruto
per zona
Batasan/ nilai
intensitas bruto
per blok
UMUM
STRUKTUR
RUANG
I
(Intensity)
PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
 Hak masyarakat dalam perencanaan tata ruang
 Kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang
 Tahapan PSM dalam perencanaan tata ruang
 Lingkup substantif PSM dalam perencanaan tata ruang
 Kelompok serta masyarakat dalam perencanaan tata
ruang
 Cara serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
 Waktu serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
 Bentuk kelembagaan masyarakat dalam perencanaan
tata ruang
HAK MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
1. Mengetahui seluruh maksud/keinginan/ rencana
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pemerintah, atau mengajukan inisiatif
Mengetahui seluruh proses persiapan dan ikut menilai
kesiapan (proses administrasi) penyelenggaraannya
Memberikan pendapat, saran, masukan, dan
penentuan tujuan-tujuan dan arah
Memberikan pendapat, saran, masukan, data/
informasi dan penentuan potensi dan masalah tata
ruang
Memberikan kontribusi dalam perumusan rencana
Melibatkan diri di dalam, dan/atau mengawasi proses
penetapan rencana tata ruang
Mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana
tata ruang
KEWAJIBAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
1. Memberikan informasi, data dan keterangan dalam
setiap tahapan
2. Berlaku tertib dan santun
3. Menghormati dan menghargai pendapat, saran
dan masukan data/ informasi pihak-pihak lain
4. Mendudukkan kepentingan kolektif/ publik lebih
tinggi daripada kepentingan pribadi atau kelompok
TAHAPAN PSM
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
1. Tahapan Pembelajaran
2. Tahapan Pemberdayaan
3. Tahapan Perencanaan berbasis masyarakat
4. Tahapan Perencanaan oleh masyarakat
LINGKUP SUBSTANTIF PSM
TINGKATAN
RENCANA
LINGKUP
SUBSTANTIF
KELOMPOK
SERTA
CARA KERJA
WAKTU SERTA
RTRW
Provinsi
• Visi
• Misi
• Tujuan/
Sasaran
• Kebijaksanaa
n Strategi
RTRW Kab/
Kota
KELEMBA
GAAN
• Remaja/
Pemuda
• Tokoh Agama
• Profesi
• Intelektual
• Penyebaran
angket
• Diskusi
5 Tahun sekali
pada waktu
penyusunan
baru atau
peninjauan
kembali
Panitia
khusus
(tidak
permanen)
• Misi/ strategi
• Program
sda
sda
sda
sda
RRTRW
Kecamatan
Lingkungan
dan proyek
• Desa/
kelurahan
• Karang
Taruna
• PKK,
RT/RW/
Warga
masyarakat
Diskusi/ dialog
sda
sda
RTRK (LRK)
Lahan
Kepemilikan
• Badan Usaha
• Masyarakat
secara
Individu
Diskusi/ dialog
Setiap kasus
Komite yang
dibentuk
gubernur
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA
1.
2.
3.
4.
RTRW Provinsi
RTRW Kota/ Kabupaten
RRTRW Kecamatan
RTRK
RTRW PROVINSI & RTRW KAB/KOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pengumuman kepada masyarakat
Penyelenggaraan Lokakarya I (stakeholder yang relevan)
Penyusunan angket dari hasil Lokakarya I dan
penyebarluasannya untuk menjaring pilihan masyarakat
Pengolahan hasil angket
Penyelenggaraan Lokakarya II (konsultasi teknis)
Penyempurnaan rancangan rencana
Pelaksanaan ekspose publik di tempat-tempat umum yang
strategis
Pelakasanaan dengar pendapat publik (Public Hearing) di
depan sidang DPRD dan ditindak lanjuti dengan
penyusunan Rencana Akhir
Penetapan dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/ Kab/Kota.
RRTRW KECAMATAN & RTRK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pengumuman kepada masyarakat
Penentuan metoda pengumpulan data
Penentuan metoda peran serta
Pengumpulan informasi
Perumusan isu-isu utama, penetapan tujuan, penyusunan
alternatif dan pemilihannya, serta pengembangan rencana
Pelaksanaan ekspose publik di tempat-tempat umum yang
strategis di wilayah Kecamatan
Pelakasanaan dengar pendapat publik (Public Hearing) di
depan Guvernur dan ditindak lanjuti dengan penyusunan
Rancangan Rencana Akhir
Penetapan dan pengesahan Rencana Rinci Tata Ruang
Wilayah Kecamatan
PROSEDUR PENINJAUAN RENCANA
Prakarsa perubahan, dapat diajukan oleh:
 Masyarakat baik kelompok maupun perorangan
 Pemerintah provinsi/ kab/kota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pertimbangan Penyesuaian Rencana
Usul perubahan rencana dapat diajukan jika salah satu kriteria berikut
dipenuhi:
 Terdapat kesalahan peta dan informasi
 Rencana yang disusun berpotensi menimbulkan bencana publik
 Rencana menyebabkan penderitaan terhadap seseorang
 Menawarkan manfaat yang besar bagi leingkungan di sekitar atau
masyarakat kota
Kategori Penyesuaian Rencana
 Minor Modification atau perubahan kecil
 Major Modification atau perubahan besar
PROSEDUR PENYESUAIAN
RENCANA
Prosedur Perubahan Rencana Kategori Perubahan Kecil
 Pemohon mengajukan usul kepada Dinas Tata Kota
 DTK melakukan kajian terhadap usulan pemohon :
 Apabila perubahan terjadi pada kategori penggunaan yang sama maka
dapat diproses langsung oleh DTK
 Apabila perubahan terjadi pada kategori penggunaan yang berbeda maka
DTK menyampaikan kepada komisi perencanaan untuk dilakukan dengar
pendapat publik
 Apabila perubahan disetujui komisi pencanaan menyampaikan laporannya
kepada Gubernur/Bupati/ Walikota
 Berdasarkan hasil keputusan tersebut DTK melakuka perubahan rencana
Prosedur Perubahan Rencana Kategori Perubahan Besar
 DTK menyampaikan konsep perubahan kepada komisi perencanaan untuk
dilakukan dengar pendapat publik
 Apabila perubahan disepakati komisi perencanaan membuat rekomendasi
kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya
PROSEDUR PERIJINAN
1. SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan
lahan)
2. SIPPT (Surat Ijin Penggunaan & Pemanfaatan
Tanah)
3. IJIN PEMBANGUNAN
• IJIN PEMBANGUNAN KATEGORI I
• IJIN PEMBANGUNAN KATEGORI II
PROSEDUR PERMOHONAN SP3L
 Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur selaku Ketua Badan
Pertimbangan Urusan Tanah dengan melengkapi semua persyaratan
 Gubernur meminta DTK selaku sekretariat BPUT mempersiapkan bahanbahan terkait untuk dibahas dalam sidang rapat pimpinan BPUT
 Sidang rapat pimpinan BPUT membahas permohonan dimaksud dan
membuat keputusan menerima atau menolak permohonan sesuai saransaran anggota
 Apabila sidang menerima permohonan maka Gubernur menerbitkan SP3L
 Setelah menerima SP3L pemohon harus melaporkannya kepada walikota
setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat
 Apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar masyarakat pemilik
tanah menolak, maka walikota membuat laporan dan saran kepada
Gubernur
 Atas saran walikota, Gubernur dapat meninjau kempali SP3L dimaksud
PROSEDUR PERMOHONAN SIPPT
 Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur selaku Ketua Badan








Pertimbangan Urusan Tanah dengan melengkapi semua persyaratan
Gubernur meminta DTK selaku sekretariat BPUT mempersiapkan
perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dalam sidang
rapat pimpinan BPUT
Sidang memberikan koreksi dan saran atas usulan dimaksud
Memperhatikan semua saran dan koreksi, Gubernur menerbitkan SIPPT
Setelah menerima SIPPT, pemohon melaporkannya kepada walikota
setempat untuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
Apabila ada gugatan dari masyarakat terhadap rencana, Walikota membuat
laporan dan saran kepada Gubernur
Gubernur meminta komisi perencanaan untuk melakukan dengar pendapat
publik
Komisi perencanaan melakukan dengar pendapat publik dan membuat
keputusan dan disampaikan kepada Gubernur
Apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan
rencana, Gubernur meminta DTK untuk melaksanakan penyesuaian
rencana
PROSEDUR IJIN PEMBANGUNAN
(KATEGORI I)
 Pemohon mengajukan permohonan kepada DTK dengan




melengkapi semua persyaratan yang ditentukan
DTK menerbitkan ijin dimaksud dan mengumumkannya
kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi yang
dimohon
Apabila dalam jangka waktu 2 minggu tidak ada
keberatan atau sanggahan dari pemohon maupun warga
sekitarnya maka ijin pembangunan dimaksud dinyatakan
sah secara hukum
Apabila ada keberatan atau sanggahan, maka dilakukan
dengar pendapat publik melalui komisi perencanaan
Apabila mayoritas warga menerima maka ijin
pembangunan dinyatakan sah dan apabila mayoritas
warga menolak, ijin pembangunan harus ditinjau kembali
PROSEDUR IJIN PEMBANGUNAN
(KATEGORI II)
• Pemohon mengajukan permohonan kepada DTK
dengan melengkapi semua persyaratan yang
ditentukan
• DTK menyiapkan konsep perijinan dan meminta
kepada komisi perencanaan untuk melakukan uji
publik yaitu dengan melaksanakan dengar
pendapat publik warga di sekitarnya dan beberapa
tenaga ahli terkait
• Apabila mayoritas warga menerima, maka DTK
memproses ijin pembangunan yang definitif
• Apabila mayoritas warga menolak, maka tidak
dikeluarkan perijinan
PROSEDUR PEMBANGUNAN
KAWASAN
Untuk membangun sebuah kawasan harus dipenuhi
syarat-syarat sbb:
Memiliki Badan Hukum
Memperoleh persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota
Menyusun Master Plan
Menyusun Amdal
Memiliki SDM yang profesional
Memiliki dukungan finansial
ZONASI
1.
2.
3.
4.
5.
Zona dasar
Zona Utama, yaitu zona dasar yang masih memiliki sifat yang asli
Zona Spesifik, yaitu pemberian karakter-karakter tertentu pada zona
utama sehingga memiliki sifat-sifat pembatasasn ataupun keleluasaan
tertentu pada zona dasar
Paket Penggunaan, yaitu jenis-jenis penggunaan yang memungkinkan
diijinkan pada setiap zona spesifik
Paket Peraturan Pembangunan, yaitu persyaratan-persyaratan
pembangunan pada zona dasar untuk dapat menampung penggunaan
yang diijinkan, seperti luas perpetakan minimum, lebar dan kedalaman
perpetakan minimum, KDB, KLB, Ketinggian bangunan, dsb.
PAKET PERATURAN
PEMBANGUNAN
 Paket peraturan pembangunan lebih menjelaskan
dimensi zona dasar dengan mempertimbangkan
penggunaan yang diperbolehkan dalam paket
penggunaan
 Paket peraturan dengan paket penggunaan tidak boleh
saling bertentangan
 Salah satu unsur dalam paket peraturan yang
mengindikasikan besaran ruang dari zona-zona dasar
dengan mengambil salah satu atau beberapa dari
ketentuan-ketentuan pembangunan yang paling mewakili
 Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang luas
perpetakan, jarak-jarak bebas, KDB, KLB, Tinggi
bangunan, dan ketentuan-ketentuan tentang bangunan
lainnya diatur dalam tabel peraturan pembangunan.
KETENTUAN TEKNIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tata ruang dan pertimbangan lingkungan
Daerah perencanaan
Intensitas bangunan
 Sifat lingkungan
 KDB dan KLB
 Ketinggian Bangunan
 Garis sempadan bangunan (GSB), Garis sempadan jalan
(GSJ)
 Jarak bebas
 Jarak bebas pada bangunan renggang
 Jarak bebas pada bangunan rapat
Sarana penunjang
Insentif pembangunan
Ketentuan tentang bangunan industri
Ketentuan tentang bangunan-bangunan lainnya.
KETENTUAN KHUSUS












Peraturan umum untuk penggunaan terpisah
Panduan rancang kota
Standar sarana kota
Perparkiran
Prasarana kota
Penataan kegiatan
Tata Informasi/ media luar ruang
Bangunan bersejarah
Pedoman pembangunan wilayah kepulauan
Penataan kawasan di sekitar Bandara
Kawasan Pantura
Reklame
DAMPAK PEMBANGUNAN
 Pencemaran lingkungan
 Dampak pembangunan
 Analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan baru
DEVELOPMENT CONTROL
1. GENERAL PRINCIPLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introduction
The need for approval to commence development
Form of application
Procedure for dealing with development applications
Considerations in the determination of development applications
Applications for the renewal of development approval
The use of conditions
Temporary approvals
Appeals
2. ACCESS TO REGIONAL ROADS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
General
The Access problem
Classification of roads
Development on controlled access highways
Development on important regional roads
The design of driveways
Conclusions
3. RETAIL SHOPPING POLICY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Introduction
Retail shopping background
Retail shopping policy objectives
Regional retail shopping structure plan
Guidelines for the planning of shopping centres
Car parking for shopping centres
4. THE URBAN DEFERRED ZONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The purpose of the urban deffered zone
Metropolitan region scheme
Procedure for the transfer of land from urban deferred zone to the urban zone
Imposition of conditions on clause
Subdivision
Local authority town planning schemes
5. MANAGEMENT OF PARKS AND
RECREATION RESERVES
1. The authority considers that publicly owned open space must be palnned as
part of a total metropolitan open space system encompassing public and
private land in order to maximise the recreation and conservation potential of
the resources
2. The authority will undertake the co-ordination of planning of metropolitan open
space resources in order to:
• Establish long term goals and policy objectives
• Develop a structure paln for region based o an inventory of resource
capability and user needs
• Prepare concept plans for Parks and Recreation reserves based on above
• Prepare development plans for such reserves and implement a
development programme for the metropolitan open space system
3. Special circumstances dictate
4. Management budget
5. The desirability of sustaining an adequate level of maintenance and
surveillance compatible with the availability of finance and human resources
6. URBAN RUN-OFF STORMWATER
DISCHARGE
1. The authority opposes the discharge of piped or artificially
channelled stormwater drainage to lakes, or other wetlands and the
establishment of sumps
2. Prepared to accept the pipe discharge of stormwater drainage to
lakes or other wetlands in such reserved lands on the following
basis:
• That it is satisfied that no alternative disposal method is
reasonably available to the proponent
• That provision has been made for the pre-treatment of water for
the removal of solids before it enters reserved lands
3. The design of management structures, the level of pre-treatment
and the method of implementation is to be based on the advice of
the Department of Conservation and Environment and to be to the
satisfaction of the Authority