Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan

download report

Transcript Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan

Komisi Pemberantasan Korupsi
Balai Kartini, 13 Desember 2012
korupsi, merugikan perekonomian negara
Latar Belakang

bahwa tindak pidana korupsi yang selama
ini terjadi secara meluas tidak hanya
merugikan keuangan Negara, tetapi juga
telah merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
secara luas, sehingga tindak pidana
korupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa
Pemberantasan Korupsi
dalam perspektif Penjagaan Hak-hak
Sosial dan Ekonomi untuk
Kesejahteraan Rakyat
korupsi di sektor kehutanan
Latar Belakang

Buruknya tata kelola dan korupsi
menjadi lingkaran setan bagi sektor
kehutanan. Keduanya terus
menggerogoti hak rakyat untuk
mendapatkan manfaat sebesarbesarnya atas hutan.
Korupsi
Kerugian negara sektor
kehutanan menggerogoti
keuangan negara (trilyun
Tingkat deforestasi
masih sangat tinggi
(juta hektar/tahun)
40
35
rupiah)
30
FWI
2.62
Kemhut
0
1
0
1
Ketidakpastian hukum atas
kawasan hutan menyebabkan
tumpang tindih izin terjadi
masif
1.2
2.5
Kerugian Negara
2
3
Sumber: Statistik Kehutanan 2012, PKHI 20002009 (2010), KemenESDM (2010), Silvagama
(2011), KPK (2010), KemenESDM (2012), SAINS
(2010)
Penegak
an
hukum
lemah
15.9
20
10
Tata
kelola
yang
buruk
Sengketa
agraria
Kerugian Kasus Azmun
PNBP Kehutanan
Potensi Kerugian PNBP Pinjam Pakai
Jumlah
1918
Tumpang
Tambang
tindih kebun yang tidak
Kalteng clean & clear
395
5763
Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

mekanisme anti korupsi KPK (UU No. 30/2002)
Pencegahan Korupsi Sektor
Kehutanan

Koordinasi
Pasal 7
Supervisi
Pasal 8
Tugas KPK
Pasal 6
Penyelidikan, Penyidikan,
Penuntutan
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Lembaga yang memberikan
pelayanan publik
Pasal 11
1. Semua kewenangan yang
diberikan kepada penegak
hukum lainnya oleh UU
Pencegahan
Pasal 13
Monitor
Pasal 14
2. Kewenangan tertentu yang
tidak diberikan kepada
penegak hukum lain
tugas monitor (Pasal 14)
Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistem
pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara
& pemerintah
Memberi saran perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan
lembaga negara &
pemerintah
Melaporkan jika saran KPK
mengenai usulan perubahan
tersebut tidak diindahkan
Kepada :
Presiden, DPR, & BPK
arti penting kajian
Pencegahan Korupsi Sektor
Kehutanan
Hingga saat ini
kawasan hutan hanya
ditentukan melalui
penunjukan dan itu
termasuk perbuatan
otoriter (Putusan MK
45/2011)

Selama puluhan tahun
berbagai persoalan
dalam kebijakan SDA
mengganggu
kepentingan negara
untuk
menyejahterakan
rakyatnya.
Selama itu pula
praktik korupsi
bersembunyi di
dalamnya
memanfaatkan
permasalahan
tersebut.
Ketidakpastian status
105,8 juta ha kawasan
hutan (Penetapan baru
11,8% dari 120 juta ha –
data Dit.Kuh 2010)
Penegak
an
hukum
lemah
Adanya “dispute policy”
antara penentuan ruang
provinsi dengan menteri
sektoral (Kemenhut,
2012)
Peran masyarakat
dalam pengelolaan
SDA terbatas
(Myrna, 2012)
Sengketa tanah 24,4 juta
ha dengan kawasan
hutan (BPS & Kemenhut
2009)
Tidak
harmoni
snya
regulasi
Ketidak
pastian
hukum
kawasan
hutan
PNBP Pinjam
Pakai tidak
terpungut 15,9
trilyun (KPK,
2010)
Hilangnya 3,2 juta
ha kawasan hutan
menjadi tanah
terlantar (tidak ada
realisasi
penanaman kebun
dari pelepasan
kawasan hutan –
data Dit.Kuh 2010)
Celah
hukum
dalam
perencan
aan
Konflik
dalam
konsep
penguasa
an negara
Konflik
SDA dan
agraria
Proses
penguku
han
otoriter
Persoalan
desentrali
sasi
Tumpang
tindih
pengelola
an SDA
KORUPSI
kajian sistem perencanaan
Pencegahan Korupsi Sektor
Kehutanan
Kajian KPK dalam sistem
perencanaan hutan menemukan
17 permasalahan
Manaje
men, 1
Tata
laksana,
4
Regulas
i, 9
Kelemb
agaan, 3
PNBP

Perenc
anaan
Perlin
dung
an
Bina
prod
uksi
Kons
ervasi
Tidak
harmoni
snya
regulasi
Ketidak
pastian
hukum
kawasan
hutan
Celah
hukum
dalam
perencan
aan
Konflik
dalam
konsep
penguasa
an negara
Konflik
SDA dan
agraria
Proses
penguku
han
otoriter
Persoalan
desentrali
sasi
Tumpang
tindih
pengelola
an SDA
KORUPSI
Kajian KPK dalam sistem perencanaan kehutanan sebenarnya
membuka pintu bagi berbagai masalah dalam tata kelola dan
kuasa SDA yang telah menjadi masalah selama puluhan tahun.
kajian sistem perencanaan
Pencegahan Korupsi Sektor
Kehutanan
Status Tutup
Status Terbuka
35%
65%
Keterangan
Ditjen
Planologi
Temuan
17
Status Closed
s.d TW III 2012
11
Total Temuan
Status Open
6
Persoalan
ketidak
pastian
kawasan
hutan
Kajian Sistem
dan
Corruption
Impact
Assesment
Rencana
aksi yang
efektif

Pemantauan
Tindak Lanjut
Rekomendasi
Kajian KPK
Bukan
persoalan
lingkup
Kemenhut
semata
Ego
sektoral
menghamb
at
komitmen
bersama
Besar dan luasnya implikasi
permasalahan dalam sistem
perencanaan SDA,
memerlukan tidak hanya
kesepahaman bersama tetapi
juga komitmen dan rencana
aksi yang jelas dan efektif.
komitmen bersama
rencana aksi yang
efektif
Pemetaan Masalah dan Komitmen
Bersama

membangun komitmen bersama
Pemetaan Permasalahan dan
Komitmen Bersama

Besar dan luasnya implikasi permasalahan dalam sistem perencanaan
SDA, memerlukan tidak hanya kesepahaman bersama tetapi juga
komitmen dan rencana aksi yang jelas dan efektif.
Pemetaan
masalah
Diskusi
serial
Agustus 2012
Membangun komitmen kementerian lintas
sektor. Kemhut, BIG, BPN, KemPU,
Kementan, Kemen ESDM, Kemenkumham,
Kemdagri, Kemenkeu, Bappenas,
Kementerian LH, Komnas HAM, UKP4, KPK.
Naskah
tematik
Seminar
dan
Lokakarya
13 Desember 2012
Nota
kesepaha
man
Januari 2013
Memetakan persoalan dalam bahasa yang
sama. Dipetakan melalui tiga persoalan: 1)
harmonisasi regulasi dan kebijakan dalam
penataan ruang dan kawasan SDA, 2)
percepatan pengukuhan, 3) resolusi konflik.
memetakan rencana aksi bersama
Pemetaan Permasalahan dan
Komitmen Bersama

Harmonisasi
Kebijakan dan
Regulasi Dalam
Pengelolaan SDA
• Memastikan pranata hukum yang ada
mendukung pembangunan SDA yang
memberikan kepastian hukum
Percepatan
Pengukuhan
Kawasan Hutan
• Mendorong terbentuknya fondasi bagi
pengurusan sumber daya hutan yang
sesuai prinsip negara hukum dan
menyejahterakan rakyat
Resolusi Konflik
• Membangun legitimasi dan pengelolaan
SDA yang berbasis rakyat
Tema 1: persoalan regulasi dalam penataan ruang
Permasalahan: aturan rekonsiliasi peruntukan
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
IUP Tambang
IUP Tambang

IUP Tambang
UU 4/2009
Wilayah Pertambangan
IUP Kebun
IUPHHK
IUP Kebun
UU 18/2004
Pinjam
pakai
Pelepasan
Blok
Pemanfaatan
Kawasan Hutan
Produksi
Bd. Hutan
UU 41/1999
Kws Hutan
Lindung/Kons
Melanggar
UU 26/2007
Bd. Kebun
Kawasan Budidaya
Bd. Tambang
Melanggar
UU 26/2007
UU 26/2007
Kawasan Lindung
UU 26/2007 dan UU 41/1999 seolah saling menegasikan. UU 41/1999 misalnya
memberikan ruang bagi penggunaan kawasan hutan, sementara UU 26/2007 mengatur
ketat bahwa tidak boleh ada pemanfaatan yang berbeda dengan peruntukannya.
Tema 1: persoalan regulasi dalam penataan ruang
Rencana aksi : mendorong harmonisasi dan rekonsiliasi
Pihak Terkait


Kementerian

Kehutanan


Upaya yang Telah Dilakukan
Membangun peta penunjukan
kawasan hutan dan tata guna hutan
kesepakatan (TGHK).
Meningkatkan kinerja penataan
batas.
Melakukan penetapan kawasan
hutan secara parsial.
Membentuk KPH model.
Menetapkan pemantapan kawasan
hutan sebagai prioritas rencana
kerja Kementerian Kehutanan.
Kementerian
ESDM
Rencana Aksi






Kementerian
Lingkungan
Hidup


Menyusun Wilayah Usaha
Pertambangan.


Melakukan evaluasi terhadap
penetapan wilayah usaha
pertambangan dan potensi
tumpang-tindihnya dengan
perizinan lain.


Menyusun aturan tentang pengukuhan kawasan hutan yang menghasilkan kawasan hutan
berdasarkan status hutannya yaitu hutan adat, hutan negara dan hutan hak.
Menyusun perencanaan kehutanan yang menjelaskan blok pemanfaatan untuk hutan negara,
hutan adat, dan hutan hak, hutan desa, maupun berdasarkan KPH.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dan pengelolaan hutan.
Mempercepat perumusan rencana makro pemantapan kawasan hutan.
Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum menyusun
kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran UU No 32/2009 terutama
yang terkait pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam.
Bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum menyusun kriteria daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
Menyelesaikan evaluasi terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan dan potensi
tumpang-tindihnya dengan perizinan lain.
Bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyusun kriteria dalam penentuan wilayah terkait
pertambangan, termasuk WUP, WIUP, dan WPR.
Mempercepat penyusunan wilayah izin usaha pertambangan, wilayah usaha pertambangan
rakyat.

Menyusun aturan penjelasan bagi Pasal 7 UU 18/2004 yang berbasis spasial dengan memastikan
bahwa perencanaan perkebunan kabupaten/kota mengacu kepada perencanaan perkebunan
provinsi yang diselaraskan dengan perencanaan perkebunan nasional; Bersama Kementerian
Pekerjaan Umum menyusun kriteria dalam penentuan areal peruntukan budidaya perkebunan.

Melakukan evaluasi terhadap potensi tumpang-tindih perkebunan dengan perizinan lain.

Menyusun regulasi terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang yang menjamin
terakomodasinya semua kepentingan sektor dalam bentuk alokasi peruntukan ruang
sebagaimana termuat dalam rencana tata ruang
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Pekerjaan
Umum
Pemetaan Permasalahan dan
Komitmen Bersama
Tema 2: persoalan pengukuhan kawasan hutan
Permasalahan: pengukuhan tidak mampu menjadi penyelesaian hak atas tanah dan hutan
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Penunjukan kawasan hutan
sebagai dasar penentuan
kawasan hutan merupakan
perbuatan otoriter (Putusan MK
45/2011), Inventarisasi sebelum
penunjukan tidak berjalan
dengan semestinya (PP 44/2004)
Penunjukan
Mekanisme penyelesaian
hak tidak diatur tegas,
opsi penyelesaian
terbatas, pasal 68 UU
41/1999 tidak dijalankan
(Permenhut P.50/2011)
Penataan
batas
Legitimasi
kawasan
hutan
lemah
Penetapan tidak
dapat memisahkan
status hutan: a.
hutan hak, b. hutan
negara, c. hutan adat
(UU 41/1999)
Penetapan
Kawasan
hutan
menjadi
ruang
konflik
Tema 2: persoalan pengukuhan kawasan hutan
Rencana aksi: mendorong agar pengukuhan kawasan menjadi jalan penyelesaian hak atas tanah
dan hutan
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Pihak Terkait
Kementerian
Kehutanan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Upaya yang Telah
Dilakukan
Membentuk tim tenurial yang
bertugas untuk membangun
model penyelesaian konflik
desa.

Rencana Aksi ke Depan
Melakukan revisi terhadap PP 44/2004, Permenhut P.50/2011 dan Permenhut
P.47/2010 sehingga a. menguatkan kewenangan PTB misalnya sebagai
lembaga penyelesaian hak di dalam penataan batas kawasan hutan, b.
mengatur mekanisme yang lebih tegas tentang penyelesaian hak dalam
penataan batas, c. mengatur ruang keberatan dalam penataan batas, d.
mengatur mekanisme dan anggaran kompensasi, e. menguatkan partisipasi
individu maupun masyarakat secara umum dalam penataan batas kawasan
hutan, e. mengatur mekanisme untuk mengakomodir peta-peta partisipatif.
 Menyusun aturan daerah untuk mensosialisasikan setiap rencana penataan
batas dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan penataan
batas di wilayahnya.
 Mempublikasi setiap hasil penatabatasan, baik itu Berita Acara Tata Batas
(BATB), maupun peta penataan Batas.
Tema 3: persoalan konflik
Permasalahan: pengelolaan SDA berbasi masy. terbatas
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat
Hutan
Produksi
Hutan
Produksi
non-izin
Hutan
Tanaman
Rakyat
(HTR)
HTR Mandiri
Hutan
Kemasyaraka
tan (HKm)
HTR
Kemitraan
Sumber: Myrna Safitri (2012)
Hutan Desa
Hutan
Lindung
Hutan
Produksi-izin
Konsesi
Perum
Perhutani
Kemitraan
PHBM
Perhutani
Hutan
Kemasyaraka
tan (HKm)
Hutan Desa
Hutan Konservasi
Kolaborasi
Zonasi
Tema 3: persoalan konflik
Permasalahan: pengelolaan SDA berbasi masy. terbatas
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Capaian 2010
Skema
Hutan Kemasyarakatan
Hutan Desa
Hutan Tanaman Rakyat
Target
(ha)
Areal Kerja (ha)
Izin
Luas (ha)
Jumlah
2.000.000
78.901, 36
19.711,39
11
500.000
13.351
10.310
5
3.000.000
631.638
90.414,89
54
Persoalan dalam regulasi yang rumit, pembagian lahan
yang tidak berimbang dengan usaha besar, lokasi yang
konflik, dan pendampingan yang tidak optimal membuat
capaian opsi-opsi tersebut masih kurang optimal.
Sumber: Renstra Kemenhut 2010-2014;
Road Map Forest Tenure, 2011
Tema 3: persoalan konflik
Rencana aksi: mengembangkan alokasi pemanfaatan yang membangun peran masy.
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Pihak Terkait
Kementerian Sektoral
(Kehutanan, Pertanian,
Pertambangan)
Kementerian Sektoral
(Kehutanan, Pertanian,
Pertambangan) dan
Kementerian Pekerjaan
Umum
Upaya yang Telah
Dilakukan
Rencana Aksi ke Depan
 Memperluas wilayah kelola masyarakat – termasuk dengan
pencadangannya, tidak hanya untuk kehutanan, termasuk juga sektor
perkebunan dan pertambangan. Sehingga moda ekonomi agraria tidak
hanya berbasis pada pengusaha besar, tapi dapat dibangun melalui
bentung pengelolaan berbasis masyarakat.
 Memberikan program-program pendampingan dalam pengelolaan
sumberdaya alam berbasis masyarakat.
 Melakukan revisi terhadap regulasi untuk mempermudah akses
masyarakat terhadap bentuk pengelolaan sumberdaya alam.
 Memasukkan wilayah kelola masyarakat terhadap sumberdaya alam
sebagai bagian ruang kelola yang harus diurus oleh pemerintah.
Seperti halnya wilaya h pertambangan rakyat.
Terima Kasih
Komisi Pemberantasan Korupsi
Website: www.kpk.go.id
Alamat dan nomor-nomor kontak:
Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan
PO Box 575, Jakarta 10120
Laporan: pengaduan @ kpk.go.id
Telepon: 6221-25578437
SMS:0811959575 atau 08558575575