Transcript Pengertian Masyarakat Adat

PELUANG PENGELOLAAN HUTAN OLEH
MUKIM DAN PENYIAPAN MASYARAKAT
ADAT UNTUK MENGANTISIPASI
PERUBAHAN IKLIM
Oleh:
Syaifuddin
FFI Aceh Program
Governor’s Climate Forest
Task Force Meeting 2010
Banda Aceh, 18-22 Mei 2010
Pengertian Masyarakat Adat
“Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas
yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara
turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang
memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam,
kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum
adat dan lembaga adat yang mengelola
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”
(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
Hak-Hak Masyarakat Adat






Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
Menguasai dan mengelola sumberdaya alam
dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan
warganya,
Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus
warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak
atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang
menyangkut lingkungannya,
Hak membentuk adat,
Hak menyelenggarakan sejenis peradilan
(menurut Prof. Juned)
Mukim adalah Masyarakat Adat Aceh
Persayratan Pengakuan Masyarakat Adat menurut Pasal
67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :

masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
(rechtsgemeenschap)

ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
adatnya;

ada wilayah hukum adat yang jelas;

ada pranata dan perangkat hukum, khususnya
peradilan adat, yang masih ditaati; dan

masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.
Berdasarkan sejarah, kenyataan dan pengaturan
dalam Qanun maka Mukim, memenuhi kriteria
sebagai masyarakat adat.
Hak Mukim atas Hutan Ulayat Mukim






Menguasai dan mengelola hutan sesuai dengan
perundang-undangan yang mengaturnya
Dilibatkan secara penuh dalam pengambilan
keputusan terhadap transaksi-transaksi yang
berkaitan dengan hutan mukim
Menyusun rencana pengelolaan hutan mukim
Melakukan monitoring untuk pengamanan hutan
Malaksanakan aturan-aturan adat yang berkaitan
dengan hutan
Menyelesaikan sengketa pemanfaatan dan
pengelolaan hutan mukim
Namun tetap dibatasi oleh Konsep Penguasaan Oleh
Negara terhadap Kawasan Hutan
Hutan Ulayat Mukim Menurut
Perundang- Undangan Aceh
Hutan Ulayat adalah:
hutan sejauh sehari perjalanan
pulang pergi, di hutan ini semua
penduduk boleh memungut dan
mencari hasil hutan, dengan
pembagian hasil disepakati antara
pencari dan Imuem Mukim.
Sebuah pernyataan deskriptif tentang ruang dan
perlu diterjemahkan kedalam ruang yang mempunyai
batas dan luasan yang jelas
Pertanyaan Mendasar tentang Hutan
Ulayat Mukim



Apakah hutan ulayat masih diakui secara
kuat oleh masyarakat, pemerintah atau
pihak lain?
Apakah hutan ulayat tersebut akan
diberikan langsung oleh Pemerintah?
Siapa yang berperan untuk mewujudkan
hutan ulayat Mukim?
Belajar dari Pengalaman
Fauna Flora Interntional Program Aceh
bekerjasama dengan Seurikat Mukim Aceh
Jaya, Forum Mukim Aceh Barat,
Pemerintahan Mukim, Institut Green Aceh,
Yayasan PeNa, YSNI Lamno, JKMA BTU,
Yayasan Papan dan JKMA Pidie melakukan
Kegiatan Pemetaan Hutan Mukim melalui
Proses Perencanaan Mukim
Sebaran Lokasi Kegiatan
Aceh Barat:
Kinco, Lango, Tungkup,
Daerul Ikhsan
Aceh Jaya:
Krueng Sabee, Lam
Teungoh, Pante Purba,
Panga Pucok, Pante
Cermin, Keuluang,
Rigaih, Sarah Raya
Pidie:
Bangkeh dan Beunga
Pidie Jaya:
Manyang Ule Glee Barat
Leupung
Bagaimana Proses Pemetaan
Kaji Tindak
Partisipatif
Inisiasi
Ke
Mukim
Pelatihan
Fasilitator
Perencanaan
partisipatif
Pemetaan
Partisipatif
Dokumen
Rencana
Mukim 5 Tahun
dan
1 Tahun
Peta Hutan
Ulayat Mukim
Agenda Mukim
untuk Merubah
Mukimnya menjadi
Lebih Baik
Sekilas Gambaran Hasil
HL
HP
Hutan Ulayat
Panga Pucok
Informasi-informasi lain:
 Tidak semua Mukim Memiliki Struktur
kelembagaan mukim yang lengkap
 Kapasitas Mukim yang terbatas
 Pemahaman tentang mukim di
kalangan muda mulai berkurang
 Pemahaman tentang hutan Ulayat
sudah mulai kurang
 Banjir dan Gangguan satwa
 Masih kuatnya hubungan kekerabatan
diantara masyarakat
 Masyarakat masih memungut hasil
hutan
 Masih menjalankan peradilan adat
dlam sengketa SDA
 Masih adanya aturan-aturan adat
Proses Selanjutnya?


Mengusulkan untuk mendapat
Pengakuan Hutan Mukim Kepada Bupati
untuk ditetapkan menjadi Hutan Mukim
baik melalui Mekanisme RTRK, HKm,
Hutan Desa, Kawasan Dengan Tujuan
Khusus dan HTR
Membangun kemitraan dengan NGO
pemerhati Mukim untuk mendampingi
mukim dalam Pengusulan hutan mukim
dengan mekanisme legal formal yang
sesuai dengan Perundang-undangan
Faktor Pendukung Pengakuan
Hutan Mukim




Adanya Peta usulan hutan ulayat Mukim
Adanya dokumen usulan
Adanya jaminan untuk keberlanjutan sumberdaya
Hutan dengan tidak merubah Fungsi Hutan
Adanya Rasa saling percaya dan saling dukung
antara Mukim dengan Pemerintah untuk:






Menyusun Rencana Pengelolaan Kolabroatif
Membangun proses proses pengelolaan kolaboratif
Memiliki Kelembagaan Pengelolaan
Memiliki Aturan Pengelolaan
Memilki sumber pendanaan
Memiliki Prosesdur penyelesaian sengketa
Hutan Dan Perubahan Iklim




Hutan dalam konteks perubahan iklim berperan
sebagai penyerap dan penyimpan carbon
maupun sebagai sumber emisi
Pengelolaan Hutan Lestari, pembatasan konversi
hutan, moratorium logging menurunkan emisi.
Peran masyarakat dalam konversi lahan dapat
menaikkan emisi namun bila diberikan
kepercayaan untuk mengelola hutannya akan
dapat menjaga kelestarian hutan
Pengakuan hak ulayat akan menjadikan
masyarakat bertanggung jawab terhadap
kelestarian hutannya sehingga menurunkan emisi
dari konversi lahan dan penurunan Kualitas
Hutan
Permasalahan dalam upaya Menurunkan
emisi dari konversi lahan dan penurunan
Kualitas Hutan (REDD)






Kebijakan yang masih terus disusun
Tumpang tindih kebijakan
Ekonomi berbasis eksploitasi SDA
Konflik kepentingan antara para pihak
Belum adanya pengakuan hak masyarakat
adat
Belum jelasnya sistem bagi manfaat
Prasyarat REDD bagi masyarakat Adat




Pengakuan hutan ulayat
Dukungan terhadap Kearifan Tradisional
sebagai alternatif solusi Mitigasi dan
Adaptasi
Penguatan Kapasitas kelembagaan
Masyarakat Adat
Membangun mekanisme penyelesaian
Konflik
Langkah-Langkah Penyiapan
Masyarakat Adat
Agenda Masy Adat:
Kaji Tindak
Partisipatif
Inisiasi
Ke MA
Pelatihan
Fasilitator
Rencana
Pengelolaan
Hutan
Perencanaan
partisipatif
Pemetaan
Partisipatif
Kabupaten:
Baseline Data
Forum Multipihak: mendukung, konsultasi, mediasi dan Monitoring

Terimakasih