(bpjs) kesehatan - Surabaya 2 Excellence

Download Report

Transcript (bpjs) kesehatan - Surabaya 2 Excellence

SOSIALISASI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

DRS. BUDI WUSONOADI KEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA

AGENDA

I. Pengantar II. Kepesertaan III. Manfaat Jaminan Kesehatan IV. Prosedur Pelayanan Kesehatan V. Pelayanan Informasi

www.bpjs-kesehatan.go.id

I. PENGANTAR

www.bpjs-kesehatan.go.id

BPJS ?

JKN ?

Askes Bubar ?

SJSN ?

Iuran ?

www.bpjs-kesehatan.go.id

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar diberikan kepada kesehatan yang

“ setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah “.

Bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk pekerja asing yg bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan

www.bpjs-kesehatan.go.id

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Hak konstitusional setiap orang + Wujud tanggung jawab negara Konvensi ILO 102 tahun 1952

• Standar minimal Jaminan Sosial (

Tunjangan kesehatan

tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris , tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan,

Pasal 28 H ayat 3 UUD 45

• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". yang memungkinkan

Pasal 34 ayat 2 UUD 45

• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

www.bpjs-kesehatan.go.id

Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004

tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN )

www.bpjs-kesehatan.go.id

Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU R.I No.40 Tahun 2004

3 AZAS

• Kemanusiaan • Manfaat • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5 PROGRAM

• Jaminan

Kesehatan

• Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian

9 PRINSIP

• Gotong Royong • Nirlaba • Keterbukaan • Kehati hatian • Akuntabilitas • Portabilitas • Kepesertaan Wajib • Dana Amanat • Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar besarnya untuk kepentingan peserta www.bpjs-kesehatan.go.id

Siapa penyelenggara SJSN ?

www.bpjs-kesehatan.go.id

Undang Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS )

www.bpjs-kesehatan.go.id

U.U RI NO.24 TAHUN 2011 BPJS PT ASKES

bertranformasi menjadi

BPJS Kesehatan

JAMINAN KESEHATAN Mulai Operasional 1 Januari 2014 • Badan Hukum PUBLIK • Langsung Bertanggung Jawab Kepada

PRESIDEN PT JAMSOSTEK

bertranformasi menjadi

BPJS Ketenaga Kerjaan

• Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian Mulai Operasional 1 Juli 2015 www.bpjs-kesehatan.go.id

DISAIN PENYELENGGARAAN JKN

Pemerintah BPJS Kesehatan Regulator

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

Single payer, regulated, equity

Memberi Pelayanan

Peserta Jaminan Kes

Mencari Pelayanan Sistem Rujukan

Fasilitas Kesehatan Sumber: Paparan Wamenkes, Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Palu, 6 Mai 2013

www.bpjs-kesehatan.go.id

Perjalanan panjang Askes

Cita-cita asuransi kesehatan bagi rakyat semesta Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabesi BPDPK Tahun 1968

Keppres 230/1968 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Sistem : Reimbursement

PHB Tahun 1984

PP 23/1984 Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI Sistem : Managed Care

BPJS KESEHATAN PT ASKES Tahun 2014

UU 24 tahun 2011 Peserta : Peserta Askes, Jamkesmas, TNI/POLRI, Jamsostek dan

Tahun 1992

PP 69/1991 dan PP 6/1992 seluruh masyarakat Sistem : Managed Care Peserta : PNS dan Penerima Pensiun Veteran, Pensiunan TNI/POLRI dan Badan Usaha Lainnya Sistem : Managed Care www.bpjs-kesehatan.go.id

Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Tahap Pertama mulai tgl. 1 Januari 2014 • PNS & Penerima Pensiunnya • TNI Polri & Penerima Pensiunnya • PBI (Jamkesmas) • JPK Jamsostek Tahap Selanjutnya • Seluruh penduduk Indonesia yg belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 www.bpjs-kesehatan.go.id

Kesiapan Infrastrukur

12 Kantor Divisi Regional.

104 Kantor Cabang.

Kantor Operasional Kab/Kota di Seluruh Indonesia 4.263 SDM

Regional XII

www.bpjs-kesehatan.go.id

II. KEPESERTAAN

www.bpjs-kesehatan.go.id

PESERTA BPJS PBI APBN

JAMKESMAS (EXISTING)

APBD

PJKMU /JAMKESDA

NON PBI PEKERJA PENERIMA UPAH PEGAWAI PEMERINTAH

1.PNS PUSAT 2.PNS DAERAH 3.PNS DIPERBANTUKAN 4.TNI 5.POLRI

6.PJBT NEGARA 7.PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS

PEGAWAI NON PEMERINTAH

1. PEG. BUMN 2. PEG. BUMD 3. PEG. SWASTA

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA INDIVIDU

1. PENGACARA 2. AKUNTAN 3. ARSITEK 4. DOKTER, 5. KONSULTAN 6. NOTARIS 7. PENILAI, 8. AKTUARIS 9. PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA,ARTIS

PENERIMA PENSIUN

1.PP PNS 2.PP TNI 3.PP POLRI 4.PP PEJABAT NEGARA

VETERAN, PK

1.VET TUVET 2.VET NTUVET 3.PERINTIS KEMERDEKA AN

1. INVESTOR 2. PEMBERI KERJA 3. PENERIMA PENSIUN

www.bpjs-kesehatan.go.id

ANGGOTA KELUARGA PESERTA

Isteri/Suami yang sah dari peserta

D A N

Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta

Jml anak yg dijamin 3 anak

Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri

Syarat penambahan anak ke 3 : 1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung 2. Foto copy akte kelahiran anak 3. Foto copy KSK 4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar 5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )

Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

www.bpjs-kesehatan.go.id

Besaran Iuran Anggota Keluarga Lainnya

1.Tambahan Anggota Keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU): a. Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan b. Peserta tambahan lainya dari PPU seperti keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, • • • ditetapkan sesuai dengan manfaat yang dipilih : Kelas III sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan.

Kelas II sebesar Rp.42.500,- per orang per bulan.

Kelas I sebesar Rp.59.500,- per orang per bulan www.bpjs-kesehatan.go.id

SYARAT PENDAFTARAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA Anak ke 4 dst yg msh memenuhi syarat.

1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung 2. Foto copy akte kelahiran 3. Foto copy KSK 4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar 5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif ) Orang tua / mertua : 1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung 2. Foto copy KTP ortu / mertua 3. Foto copy KSK 4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar 5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif ) www.bpjs-kesehatan.go.id

REGISTRASI DAN MUTASI DATA PESERTA

Peserta Baru Pindah Golongan Penambahan / pengurangan jml anggota keluarga Pensiun Meninggal dunia Perceraian 7.

Pindah / pisah domisili Ganti PPK Tingkat Pertama 9.

Kartu BPJS Kesehatan rusak / hilang 10. Perpanjangan kartu BPJS Kes. ( Anak > 21 tahun ) www.bpjs-kesehatan.go.id

BESARAN IURAN NON PBI PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013 SARARAN PESERTA PROSENTASE UPAH

PNS/TNI/POLRI/ Penerima Pensiun PNS, TNI Polri 5%

KONTRIBUSI IURAN

2% PNS/TNI/POLRI/ Penerima Pensiun PNS, TNI, Polri 3% Pemerintah Pekerja Penerima Upah ( PPU ) 4,5 % 5% 4% Pemberi Kerja 0,5% Pekerja Per Juli 2015 4% Pemberi Kerja 1 % Pekerja

KETERANGAN

Dari Gapok + Tunjangan Keluarga Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-), sedangkan batas bawah upah adalah UMK di masing-masing Kab/Kota www.bpjs-kesehatan.go.id

PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI (Individu)

Dimulai 1 Januari 2014 • Mengisi Formulir Daftar

Isian Peserta (FDIP), dengan dan Menunjukan / Memperlihatkan :

• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP (Punya NIK) • Pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) • Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP) Isi Formulir Pendaftaran Tempat Pendaftaran • Melalui Jaringan Kantor BPJS Kesehatan • Melalui web BPJS Kesehatan • www.bpjs-kesehatan.go.id

• Melalui Pihak Ketiga (Channel perbankan) • Channel Perbankan • Channel Pihak Ketiga yg bekerjasama dengan Perbankan Pembayaran Iuran Pengurusan kartu BPJS Peserta Mandiri di Kota Surabaya membutuhkan waktu 2 hari www.bpjs-kesehatan.go.id

PENDAFTARAN MELALUI WEB – www.bpjs-kesehatan.go.id

www.bpjs-kesehatan.go.id

BESARAN IURAN PESERTA MANDIRI PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013 SARARAN PESERTA Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) PROSENTASE UPAH Nilai Nominal KONTRIBUSI IURAN 1. Rp 25,500, 2. Rp 42,500, 3. Rp 59,500, KETERANGAN 1. Rawat Inap kelas 3 2. Rawat Inap kelas 2 3. Rawat Inap kelas 1

www.bpjs-kesehatan.go.id

Channels Pembayaran perbankan Untuk peserta Mandiri ( Individu )

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Membayar menyebutkan

Virtual Account

Teler Branchless Banking Channel bank lainnya (LLG RTGS) Pembayaran premi setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, keterlambatan pembayaran premi dikenakan denda 2% www.bpjs-kesehatan.go.id

Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan

Untuk Peserta Askes Sosial masih menggunakan kartu Askes warna kuning, selanjutnya akan dilakukan penggantian kartu BPJS Kesehatan secara bertahap.

www.bpjs-kesehatan.go.id

Denda Keterlambatan

• PPU : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan , yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

• PBPU dan BK : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

www.bpjs-kesehatan.go.id

Penghentian Pelayanan

Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) bulan , penjaminan dapat diberhentikan sementara 

untuk Pekerja Penerima Upah

Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan , penjaminan dapat diberhentikan sementara 

untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

www.bpjs-kesehatan.go.id

III. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

www.bpjs-kesehatan.go.id

PERUBAHAN PAKET MANFAAT, FASKES DAN POLA TARIF

ASKES • Manfaat Pelayanan : • Komprehensif • Obat DPHO • Fasilitas Kesehatan • Faskes Primer : • • • Puskesmas Klinik (IKS) Dokter Keluarga (IKS) • Faskes Sekunder &

Tertier

• RS Pemerintah • • RS Swasta ( IKS ) RS TNI-Polri (IKS ) • Pola tarif pelkes • Kapitasi, Paket, Fee for service

BPJS KESEHATAN

• Manfaat Pelayanan : • Komprehensif • Obat Formularium Nasional, E-Catalog • Ambulan untuk rujukan antar RS • Pelayanan Jenazah di RS • Kompesansi untuk daerah yg tidak ada Faskes • PHK s/d 6 bln mendapat manfaat jaminan tanpa bayar iuran.

• Fasilitas Kesehatan : • Faskes Primer • Puskesmas • • Klinik (IKS) + Klinik eks JPK Jamsostek (semua ) Dokter Keluarga (IKS) + Dokter Keluarga eks Jamsostek • Klinik TNI/Polri ( semua ) • Faskes Sekunder & Tertier • • • RS Pemerintah RS Swasta (IKS) + eks JPK Jamsostek Seluruh RS TNI Polri • Pola tarif pelkes: • Kapitasi, INA -CBGs www.bpjs-kesehatan.go.id

Puskesmas/Polkes TNI-Polri Dokter Keluarga (IKS BPJS ) BP eks Jamsostek ( IKS BPJS ) Berobat di Puskesmas/ Dokel sesuai yg tertera di kartu Peserta BPJS www.bpjs-kesehatan.go.id

Pemeriksaan di Poli Spesialis RSU Pemerintah RS TNI-Polri RS Swasta ( IKS BPJS ) Atas dasar rujukan dari PPK tingkat pertama www.bpjs-kesehatan.go.id

INDIKASI MEDIS DINYATAKAN KONDISI GAWAT DARURAT RSU Pemerintah RS TNI-Polri RS Swasta ( IKS BPJS) RS yg tidak IKS dgn BPJS Kondisi emergency tanpa rujukan www.bpjs-kesehatan.go.id

RSU Pemerintah RS TNI-Polri RS Swasta ( IKS Askes ) ICU, ICCU, HCU, NICU,PICU Kelas Perawatan, sesuai Hak www.bpjs-kesehatan.go.id

HAK KELAS PERAWATAN RAWAT INAP DI RS

Pangkat Hak Kelas Perawatan

PNS / PP PNS Gol. 1-2 Klas II ( Dua ) 2.

PNS / PP PNS Gol 3-4 3.

TNI Aktif/PP Pangkat Prajurit Dua – Pembantu Letnan Satu 4.

TNI Aktif/PP Pangkat Letnan Dua – Jendral 5.

Polri Aktif/PP Pangkat Bhayangkara Dua – Ajun Inspektur Pol. Satu 6.

Polri Aktif/PP Insp. Pol Dua – Jendral Polisi 7.

Veteran Klas I ( Satu ) Klas II ( Dua ) Klas I ( Satu ) Klas II ( Dua ) Klas I (Satu ) Klas I (Satu) www.bpjs-kesehatan.go.id

PERSALINAN

Persalinan normal dilakukan di Bidan yang merupakan jejaring provider primer ( Pemberi Pelayanan Kesesehatan Tingkat Pertama ) Persalinan dengan penyulit atau operasi caesar dilakukan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit ) atas dasar rujukan dari provider primer (Bidan, Dokter yg merujuk ) Catatan : Klaim perorangan untuk persalinan tidak ada penggantian biaya dari BPJS Kesehatan.

www.bpjs-kesehatan.go.id

Obat RJTP Obat RJTL Obat Rawat Inap Pemberian obat sesuai Formularium Nasional www.bpjs-kesehatan.go.id

Atas permintaan dokter yang merawat Diambil di UTD PMI Kab./Kota www.bpjs-kesehatan.go.id

Operasi Caesar Operasi Jantung Operasi Cangkok Ginjal Operasi kecil, sedang, besar, khusus RS Pemerintah RS TNI-Polri RS Swasta ( IKS BPJS ) www.bpjs-kesehatan.go.id

RS Pemerintah RS Swasta ( IKS BPJS ) RS TNI-Polri www.bpjs-kesehatan.go.id

USG CT SCAN MRI ESWL www.bpjs-kesehatan.go.id

www.bpjs-kesehatan.go.id

RS Pemerintah Di RS Swasta ( IKS Askes ) RS TNI-Polri www.bpjs-kesehatan.go.id

Kacamata Gigi tiruan Alat bantu dengar Kaki/tangan tiruan Implan ( pen, plate, screw, IOL, VP shunt )

www.bpjs-kesehatan.go.id

Yang tidak dijamin

Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; www.bpjs-kesehatan.go.id

Lanjutan yang tidak dijamin ..........

Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan assessment); penilaian teknologi kesehatan (health technology 11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); 12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; 13. Perbekalan kesehatan rumah tangga; 14. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; 15. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

www.bpjs-kesehatan.go.id

IV. PROSEDUR PELAYANAN

www.bpjs-kesehatan.go.id

PROSEDUR PELAYANAN

DARU RAT Puskesmas/ Dokkel

Rujuk Balik

Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis

tidak

Pasien pulang

Rujukan D ya C

RS – BPJS CENTER

B A

Rujukan berlaku 1 bulan Berobat pada PPK Tk.I yang terdaftar / tertera di kartu BPJS Wajin menunjukkan kartu BPJS asli Penerbitan SEP Rawat Inap di BPJS Center maksimal 3x24 jam kerja

Perlu rawat Inap tidak RJTL ya RITL Pelayanan 0bat Pasien pulang

www.bpjs-kesehatan.go.id

ERA BPJS : PELAYANAN TERSTRUKTUR BERJENJANG

Sistem Rujukan

Tertiary

Sistem Pembiayaan Optimalisasi Pelay.

Secondary Tertiary Care Primary Care

PEL BERBASIS KED KELUARGA

Self Care

www.bpjs-kesehatan.go.id

PUSKESMAS/ DOKTER KELUARGA/ KLINIK KESEHATAN

PRIMER 1. RS Haji 2. RS dr.Soewandi

3. RS BDH 4. RSI A.Yani

5. RSI Jemursari 6. RS Pelabuhan (PHC) 7. RS Brawijaya 8. RS Bhayangkara 9. RSAL Oepomo 10. RS Karang Tembok 11. BKMM 12. RS Al-Irsyad 13. RS Muji Rahayu 14. RS Bunda 15. RS Jiwa Menur 16. RS Royal 17. RS Bhakti Rahayu 18. RS Airlangga 19. RSIA Pura Raharja 20. RS Mata Undaan SEKUNDER 1. RSAL dr.Ramlan

2. RS dr.Soetomo

TERTIER www.bpjs-kesehatan.go.id

V. PELAYANAN INFORMASI

www.bpjs-kesehatan.go.id

BPJS KESEHATAN CABANG UTAMA SURABAYA Jl. Darmahusada Indah No.2 Surabaya Telp. Kantor 031-5947747 Hotline Service 0813 31819 776

www.bpjs-kesehatan.go.id

BPJS CENTER :

1. Pelayanan Administrasi Peserta BPJS KESEHATAN 2. Permintaan Informasi 3. Penanganan Keluhan pelayanan di Rumah Sakit 4. Kemitraan dengan Rumah Sakit www.bpjs-kesehatan.go.id

• Dapat di akses di seluruh Indonesia Telepon Reguler/Fixed Line : langsung tekan 500 400 Telepon Seluler 021- 500 400 Setiap hari kerja (Senin s.d

Jumat) pukul 08.00 s.d 22.00 WIB www.bpjs-kesehatan.go.id

www.bpjs-kesehatan.go.id

email : [email protected]

www.bpjs-kesehatan.go.id

BPJS KESEHATAN mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur