Transcript Mengupas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pendidikan Pancasila | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
SILA PERTAMA
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Tim Penyusun :
 Indah Putri R 2013015001  Meita Ratnasari 2013015117
 Probo Dwi A
2013015024  Dwi Aryani
2013015119
 Fitriyulianti
2013015107  Zulfi R
2013015120
 Intan Nur F
2013015112  Silvia Kusuma
2013015123
 Armi Yuni NA 2013015114
Mata Kuliah Pancasila
Th. 2013
PEMBAHASAN MATERI
1. Pengantar sila pertama pancasila
2. Kesesuaian negara Indonesia dg hakikat nilai yg berasal dari Tuhan
3. Dasar Ontologis Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Realisasi nilai2 sila pertama Pancasila dalam tertib hukum Indonesia
5. Hubungan Negara dengan Agama
Lanjut
2
PENGANTAR
Sila Ketuhanan yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan
suatu frase.
Tuhan
KETUHANAN
KETUHANAN
Ke- / -an
Ketuhanan yang Maha Esa (M. Ramlan, 1983:245: Secara Morfologis):
Kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan realisasinya
berupa nilai-nilai agama (yang datang dari Tuhan).
3
PENGANTAR
Makna sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan makna
agama di Indonesia karena kausa materialis (yang berupa bahan) adalah
bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu kala telah memiliki nilai-nilai
agama.
Hal ini mengingat bahwa proses terbentuknya Pancasila selain sebagai hasil
perenungan jiwa yang dalam juga merupakan suatu hasil consensus filsafat
(Philosophical Consensus) dan konsensus politik (Political Consensus)
(Soejadi, dkk, 1986:16).
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai
bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara secara konkrit, oleh karena itu inti
isi sila 1 harus sesuai dengan praktik, moral, dan penjabaran penyelenggaraan
negara dalam tertib hukum Indonesia.
4
PENGANTAR
Arti sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang
mempunyai susunan hierarkis dan berbentuk pyramidal.
Maka pengertian sila Ketuhanan yang Maha Esa: berkemanusiaan yang adil
dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5
KESESUAIAN NEGARA INDONESIA DENGAN HAKIKAT NILAI
YANG BERASAL DARI TUHAN
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, merupakan sumber nilai
bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat kejasmanian (kebendaan) maupun kerohanian (kejiwaan).
Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara baik yang
material maupun yang spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat
dalam sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh.
Masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara meliputi
penyelenggaraan negara yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual.
- Material : bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum, dan sistem negara.
- Spiritual : moral negara dan moral para penyelenggaraan negara.
6
KESESUAIAN NEGARA INDONESIA DENGAN HAKIKAT NILAI
YANG BERASAL DARI TUHAN
Pendukung pokok negara dan penyelenggaraan negara adalah manusia.
Secara objektif hubungan antara Tuhan, manusia, dan negara mempunyai
hubungan langsung dan tidak langsung.
Hubungan sebab akibat langsung: Kedudukan kodrat manusia sebagai
makhluk Tuhan yaitu sebagai asal segala sesuatu atau sebagai sebab bahwa
manusia diciptakan oleh Tuhan.
Hubungan antara Tuhan dan manusia timbal balik (langsung dan bersifat
vertical): Manusia mencari Tuhan, akan tetapi Tuhan juga memperhatikan
manusia (Trueblood, 1983:166).
Sifat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan
Tuhannya merupakan petunjuk dari ajaran agama masing-masing, hal ini
sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (kebebasan beragama sesuai
keyakinan masing-masing).
7
KESESUAIAN NEGARA INDONESIA DENGAN HAKIKAT NILAI
YANG BERASAL DARI TUHAN
Hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung: negara mempunyai
hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya,
sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung
dengan Tuhan sebagai kausa prima (sebab pertama).
Jadi hubungan negara dengan Tuhan mempunyai hubungan kesesuaian dalam
arti sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung
pokok negara.
8
KESESUAIAN NEGARA INDONESIA DENGAN HAKIKAT NILAI
YANG BERASAL DARI TUHAN
Negara yang berdasarkan pancasila, realisasi penyelenggaraan negaanya
harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai yang datang dari Tuhan, yaitu
kebaikan, keadilan dan kebenaran.
Hukum tuhan merupakan suatu ukuran bagi terwujudnya hukum positif di
Indonesia. Bahkan pelaksanaan di bidang ekonomi, politik, pendidikan,
kesehatan, dsb juga harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang datang dari
Tuhan.
Misalnya dibidang kesehatan, apakah pelaksanaan aborsi itu sesuai dengan
nilai-nilai agama ataukah tidak, demikian juga pelaksanaan di bidang ekonomi
apakah pelaksanaan dalam perdagangan sesuai dengan peraturannya atau
tidak.
9
KESIMPULAN KESESUAIAN NEGARA INDONESIA DENGAN
HAKIKAT NILAI YANG BERASAL DARI TUHAN
Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa Negara dengan
segala aspek pelaksanaannya harus sesuai dengan hakikat Tuhan dalam arti
kesesuaian negara dengan nilai-nilai yang datang dari Tuhan sebagai kausa
prima.
Negara memiliki hubungan yang langsung dengan manusia sebagai
pendukung pokoknya; adanya manusia mempunyai hubungan yang langsung
dengan Tuhan (sebagai kausa prima). Jadi dapat disimpulkan bahwa Negara
mempunyai sebab-akibat yang tidak langsung dengan Tuhan melalui manusia.
10
DASAR ONTOLOGIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, yang nilai-nilainya
telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu.
Nilai-Nilai Pancasila:
- Nilai Adat Istiadat
- Nilai Kebudayaan
- Nilai Agama
11
DASAR ONTOLOGIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengetahuan tentang adanya Tuhan telah dibuktikan secara rasional dengan
argumentasi sebagai berikut:
1. Bukti adanya Tuhan secara Ontologis
Berarti adanya segala di dunia tidak berada karena dirinya sendiri, melainkan kerena
suatu yang disebut ide. Ide ini berada diluar segala sesuatu termasuk alam semesta.
Maka yang dimaksud ide yang tertinggi adalah Tuhan sebagai kausa prima.
2. Bukti adanya Tuhan secara Kosmologis
Berarti alam semesta (termasuk manusia) diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu
yang terjadi di alam semesta ini mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya
rentetan hubungan anak dengan orang tuanya, orang tuanya disebabkan oleh nenek
dan kakeknya, begitu seterusnya, sehingga rangkaian tersebut sampailah pada suatu
yang tidak disebabkan oleh yang lain yang disebut sebab pertama (kausa prima).
12
DASAR ONTOLOGIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
3. Bukti adanya Tuhan secara Teleologis
Berarti alam diatur menurut suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain alam secara
keseluruhan berevolusi dan beredar pada suatu tujuan tertentu. Bagian-bagian dari
alam ini mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain dan bekerja sama
dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dapatlah disimpulkan bahwa ada suatu
dzat yang menentukan tujuan tersebut, yaitu Tuhan.
4. Bukti adanya Tuhan secara Psikologis
Berarti pada suatu kenyataan bahwa kita memiliki suatu pengertian atau gagasan
tentang Tuhan yang merupakan segala sesuatu yang sempurna, lalu kita mencoba
untuk menerangkan asal mula gagasan tentang Tuhan sebagai sesuatu yang
sempurna. Gagasan tersebut diperoleh dari jenis pengalaman-pengalaman tertentu
atau diperoleh dari gagasan-gagasan lain yang digabungkan dan diperbandingkan.
Namun, semua hal yang diperoleh dari pengalaman dan indrawi bersifat jauh dari
sempurna.
13
DASAR ONTOLOGIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Jadi, secara rasional dapat disimpulkan bahwa adanya Tuhan tidak ditentukan
oleh sesuatu, tetapi adanya Tuhan dapat dipahami secara objektif. Oleh karena
itu bagi bangsa Indonesia dalam pelaksanaan Negara Indonesia tidak ada
tempat bagi pertentangan dibidang keagamaan karena sesuai dengan sila-sila
Pancasila bahwa sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu.
Selain itu telah dijelaskan bahwa adanya Tuhan adalah ada dalam
kenyataannya yang objektif, bukan karena interprestasi manusia dan
dipertentangkan manusia. Negara Indonesia merupakan pelaksana sila
Ketuhanan Yang Maha Esa terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan
keagamaan yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
14
DASAR ONTOLOGIS SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Aliran yang tidak percaya tentang adanya Tuhan berarti bertentangaan dengan
hakikat kodrat manusia, terutama kahikat kedudukan kodrat manusia sebagai
makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.
Oleh karena itu, bangsa dan Negara Indonesia yang sesuai dengan sila
pertama menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak untuk mendasarkan
segala aspek penyelenggaraan Negara pada nilai-nilai yang berasal dari
Tuhan.
15
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia berarti
Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur segala aspek
penyelenggaraan Negara. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum
Indonesia sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966
(Jo. Ketetapan No. V /MPRS/1973).
Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan pancasila sebagai dasar Negara
Indonesia secara formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila
merupakan suatu asas kerohanian, sumber nilai dan sumber materi bagi tertib
hukum Indonesia.
16
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat
disebutkan bahwa sila ini merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi
bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara berasaskan Ketuhanan Yang Maha
Esa berarti bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara wajib
memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa,
serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan olehNya.
Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib
menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan
Yang Maha Esa. (Azar Basyir, 1985: 10).
17
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Menurut Moh Hatta sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang
memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik
bagi masyarakat dan pemerintah Negara, yang pada hakikatnya tidak boleh
menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan
keselamatan masyarakat perdamaian dunia serta persaudaraan bangsabangsa.
Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, politik Negara mendapat dasar moral
yang kuat, sila ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan,
kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan (Hatta, 1977:28).
18
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ditempatkan
dalam rangka dasar-dasar pikiran yang mendahului dan menyertai proklamasi
kemedekaan yaitu hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan,
perikemanusiaan, perikeadilan, kedaulatan, persatuan, bersikemakmuran yang
adi serta dasar hidup yang religious, asas politik Negara Republik Indonesia,
berkedaulatan rakyat dan tujuan negara.
Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 mengandung pengakuan hukum
Tuhan, hukum etis dan hukum kodrat. kemudian disusul dengan prinsip-prinsip
umum hukum positif Indonesia, yaitu yang tersimpul dalam Pancasila, dan yang
terakhir adalah hukum positif Indonesia. Rangkaian beberapa hukum
merupakan suatu kesatuan sistem hukum Indonesia. Semua yang ada dalam
pembukaan UUD 1945 menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum
positif Indonesia, sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan,
kebijaksanaan, serta waktu tertentu (Noto Negoro, 1975:47).
19
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Konsekuensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, kebaikan hukum
positif Indonesia harus diukur sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan
(hukum Tuhan), dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (hukum kodrat),
keadaan perbaikan (hukum etis), dan dengan asas-asas dasar hukum yang
umum dan abstrak (hukum filosofis).
20
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Semua asas yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menjadi ukuran
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat diamati pada diagram
berikut ini:
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
HUKUM KODRAT, HUKUM TUHAN, HUKUM ETIS, HUKUM FILOSOFIS
EMPAT POKOK PIKIRAN
POKOK PIKIRAN KE EMPAT
“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab”
HUKUM POSITIF
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Pasal 29
ayat (1) dan ayat (2)
21
REALISASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM
TERTIB HUKUM INDONESIA
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitannya dengan tertib Hukum
Indonesia pada hakikatnya segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia harus sesuai dengan hukum Tuhan sebagai sumber bahan
dan sumber nilai. Pokok pikiran ke empat menyebutkan bahwa “Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab”, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan
penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
Dengan kaitannya warga negara yang memeluk berbagai agama dan hak-hak
asasi warga Negara diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.
22
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan negara dan agama:
a. Paham Atheisme (Negara Yang Berideologi Komunis)
Hakikat kenyataan tertinggi menurut paham komunisme adalah materi.
b. Paham Sekulerisme
Paham ini membedakan antara agama dan negara.
c. Paham Liberal
Paham berdasar pada kebebasan individu.
d. Negara Theokrasi (Negara Agama)
Paham yang menyatakan bahwa antara negara dengan agama tidak dapat
dipisahkan.
- Negara Theokrasi Langsung
Kekuasaan adalah secara langsung merupakan otoritas Tuhan. Adanya
negara di dunia adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah
adalah Tuhan.
23
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
- Negara Theokrasi Tidak Langsung
Otoritas tidak secara langsung dari Tuhan, melainkan melalui penguasa.
e. Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Negara Pancasila)
Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara
kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan
memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara
menjunjung tinggi manuia sebagai pribadi dengan segala hak kewajibannya.
24
KESIMPULAN
Selain sebagai sumber hukum positif, hakikat negara Berketuhanan Yang Maha
Esa, juga mengandung konsekuensi bahwa dalam realisasi penyelenggaraan
negara harus memegang teguh moral Ketuhanan.
Jadi dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada
moral Ketuhanan, karena kehidupan berketuhanan tidak dapat dipisahkan
dengan kehidupan kenegaraan.
Oleh sebab itu bagi setiap elit politik, penguasa negara, baik legislatif, eksekutif
maupun yudikatif wajib secara moral untuk merealisasikan kebaikan, kejujuran
dan kedamaian dalam kehidupan kenegaraan.
25
Sekian…
Thank You ....
Kelompok 1 Pancasila
2013 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PGSD IA