Transcript - Bappeda Kota Palangka Raya

PROJECT MANAGEMENT MANUAL
.
PEMBAHARUAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA.
DEP. PEKERJAANA UMUM. DITJEN CIPTA KARYA
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM
URBAN INFRASTUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM - MANAGEMENT.
AGENDA REFORMASI DASAR
PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DASAR DAN ANTI KORUPSI
.
.
TRANSPARANSI. PARTISIPAsi DAN AKUNTABILITAS.(TPA)
PEMBAHARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
AGENDA ANTI KORUPSI
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
Latar Belakang
Dan Tujuan
1
2
1)
2)
3)
4)
Landasan
hukum
Profesionalisme dalam fungsi pengadaan Pekerjaan
Effesiensi dan ketepatan waktu dalam proses
pengadaan
Pelaksanaan audit internal kegiatan pengadaan
Pelaksanaan analisa trend harga
kualitas pengadan barang /jasa konsultan/jasa kontruksi
Landasan hukum yang memayungi pelaksanan
pembaharuan pengdaan barang dan jasa(PPBJ)
adalah sebagai berikut:
1.
undang-undang14/2008.
2.
undang-undang 28/1999.
3.
peraturan pemerintah 68/99
4.
Keputusan presiden 80/2003.
5.
Peraaturan presiden 8/2006
6.
Permen pu 2/prt/m/2008.
7.
Kepmen kimpraswil 225/kpts/m//2004
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3
Rt-PPBJ mencakup minimal
1.
Pembaharuan kelembagaan melalui penunjukan instansi
yang akan berfungsi sebgai Prouremen Anchor
Unit./PAU.
2. Pembaharuan regulasi tentang PBJ
3. Peningkatan System Informasi pengadaan.
4. Perbaikan system pengedalian audit dan sistem umpan
balik.
5. Pengembangan kapasitas jajaran staf pemerintah yang
terlibat pada pengadaan.
6. Peningkatan layanan pengadaan..
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.1
1.
Pembaharuan kelembagaan melalui penunjukan
instansi yang akan berfungsi sebgai Prouremen
Anchor Unit./PAU.
Output: surat keputusan /peraturan bupati tentang pnunjukan
lembaga yang telah ada yang akan mengembang fungsi
PAU.
Peran PAU antara lain :
1. pelaksanaan lokakarya sosialissi agenda
.pembaharuan.
2. perumusan struktur organisasi .
3. penyiapan materi dan penerbitan peaturan walikota /
bupati tentang penunjukan PAU.
4. penyiapan logistik organisasi TPPP/PAU.
5. operational isasi TPPP/PAU
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.1-l
1.
Pembaharuan kelembagaan melalui penunjukan
instansi yang akan berfungsi sebgai Prouremen
Anchor Unit./PAU.
Tugas pokok da fungsi TPPP/PAU mmencakup al.:
1. 1. melakukan kerjasama dengan lkpp.
2. memimpin dan melakukan pembaharuan pengadaan
dilingkungan Pemda.
3. memberikan pelatihan tentang PBJ kepada SKPD
lainnya di pemda terkait.
4. mengawasi ,memonitor, dan melaporkan praktik2 pbj.
5. mempublikasikan buletin pengadaan—terbit
triwulanan
6. penyusunan dan pemeliharaan database
pengaduan/sanggahan pengadaan.dan sanggahan
mesyarakat.
7. melakukan analisa kecenderungan harga dan kualitas
yang dihasilkan.
8. menetapkan kriteria penilaian untuk rekanan yang
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.2
1. Pembaharuan regulasi tentang PBJ
1.1 penggunaan dokumen standar untukm
pengadaan barang dan jasa tapa pembedaan
sumber dana.
1.2 pemberklakuan mekanisme pencatatan dan
penenganan keluhan. Secara lugas.
1.3 pemberlakuan sanksi dn publikasi penerapan
sanksi yang terkait dengan kecurangan.
1.4 menghilangkan sistem prakualifikasi untuk
kontrak2 kecil
1.5 mencabut peraturan yang membatasi pelelangan
1.6 staf yang terlibat dalam pengambikeputusan,
monitoring termasuk ppk harus bersertifikat.
1.7 publikasi pemenang, termasuk nilai kontrak dan
nama paket pekerjaan
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Pembaharuan regulasi tentang PBJ
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.2.l
output yang harus disampaikan pada pemda al :
1.1 dokumen lelang standar yang dipakai oleh setiap SKPD.
1.2
daftar penerapan sanksi terhadap rekanan da publikasi
di buletin.
1.3
daftar pengaduan da mekanisme penganananyaserta
hasil yang dipublikasikan.dalam buletin.
1.4
daftar sdm(ppk.panitia pangawas bawasda yang
bersertifikat dan yang telah melakukan pelatihan
1.5
Salinan buletin pengadaan /media cetak yang memuat
informasi tentang ichwal pelaksanaan pemgadaan
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.3
Peningkatan System Informasi pengadaan.
1.
Agenda tersebut dibawah ini harus dilakukan.:
mempublikasika buletin pengadaan secara
triwulan dengan muatan :
a. Daftar pemenang kontrak
b. Rencana pengadaan untuk tiap unit
kerja/skpd.
c. Daftar waktu penyelesaian evaluasi untuk
setiap .
paket dibanding dengan lama waktu
evaluasi saat ini.
d. Daftar kontrak.
e Laporan kemajuan proyek untuk seluruh
proyek di jajaran pemda.
f.
Daftar status penanganan keluhan
/sanggahan dan sanksi yang diterapkan.
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
Peningkatan System Informasi pengadaan.
2.
Edisi pertama buletin pada awal tahun berisi.:
a.
Harga satuan dan ern harga yang termonitor.
b.
Daftarkontrak pekerjaan yang telah
diselesaikan dan kualitas barang dan pekerjaan
yang di hasilkan.
3.3.l
c. Publikasi hasil survey tahunan secara terbuka
mengenai pengalaman para peseta lelang ,pesepsi
masyarakat terhadap praktek pengadaan yang
dilakukan pemda.
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.4
Perbaikan system pengedalian audit dan
sistem umpan balik.
. Perbaikan system meliputi :
a.
b.
c.
d.
Memotitor hargasatuan dalam dokumen kontrk pekerjan
jasa pemborongan yng bernilai besar engan
memperhatikan 3 kompnen besi beto, pasanga batu,
galian tanah. Hasil monitor dimasukkan dalam buletin
triwulanan.
Pelibaatan setidaknya 1 warga masyarakat yang mampu
/berkualitas yang berperan sebagai pemantau
independent.
Pengurangan keterlambatan dalam proses pengadaan.
Melakukan survey tahunan tetntang penglaman peserta ,
persepsi masyarakat terhadap praktek pengadaan oleh
pemda. Serta hasilnya dipublikasikan dalam buletin.
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.4.l
Perbaikan system pengedalian audit dan sistem umpan
balik.
OUTPUT 9DISAMPAIPKAN PADA CPMU /PEMDA
1.
2.
3.
4.
SALIAN 3 PAKET KONTRAK BESAR KONSTRUKSI DAN
BARANG DARI BERBGAI SUMBERPNDANAAN DAN
DARI DINAS BERBEDA.
BULETIN PENGADAN/MEDIA CETAK/BULETIN
PEMDA/INF YNG MASUK DALAM WEBSITE,KONTRAK
YANG BERNILAI BESAR.
DAFTAR CV PEMANTAU INDEPENDENT
LAPORAN HASIL SURVEI TENTANG PENGALAMAN
PESERTA TENDER DAN PEMGALAMAN PEMENTAU
INDEPEMDEN DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN.SERTA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Pengembangan kapasitas jajaran staf pemerintah
yang terlibat pada pengadaan.
a.
2
b.
3.5
Pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh
sertfikat proffesional untuk
a.1 ppk.
a.2 panitia.
a.3 para auditor bawasda.
Bekerja sama dengan LKPP atau lembaga yang
menyediakan pelatihan terkait dengan pengadaan sesuai
dengan keputusan persiden 80/ 2003 jo perpres 8/2006
BAGAN TAHAPAN PROSES
PEMBAHARUAN PENGADAAN BARANG/JASA
1
Lingkup
Pembaharuan
Pengadaan Barang
dan Jasa
2
3.6
Peningkatan layanan pengadaan.
a. Penghargaan kepada rekanan yang memiliki
kinerja baik dengan menerapkan kriteria
keberhasilan serta mempublikasikan di
media masa dan website.
b. Pemda dapat membentuk unit layanan
pengadaan /ulp untuk paket-paket kegiatan
di dalam skpd.
c. Pemebntukan ulp mengacu pada perpres
8/2006 pasal 10.
d. Tenaga yang tegaabung dalam ulp adalah
pegawai yang telah memiliki sertifikat
keahlian pengadaan yang dikeluarkan oleh
LKPP.
Pembeayaan
Untuk
Pelaksanaan
Pembaharua
n
Pengadaan
4
Kegiatan yang dapat dibeayai dana hibah USDRP
antara lain :
a.
Bantuan teknis dalam membantu pemda
melaksanakan pembaruandan meningkatkan
PAU.
Bantuan ini berupa:
1. fasilitasi konsultan perorangan yang
dikelola CPMU.
2. tugas konsultan tersebut terkait erat
dengan PAU dalam monitoring pelaksanaan
pembaruan PBJ
b.
Pengembangan kapasitas tenaga yang terlibat
dalam pbj berupa baeaya tambahan unuk
mengirim tanaga kelembaga pelatihan setempat
yang konsisten dengan kebijakan nasional.
c.
Beaya tambahan untukloka karya /sosialisasi
penyiapan layanan pengadaan dengan
elektronik.
d.
Pembentukan PA.
e.
Beaya tambaha untuk publikasi buletin
pengadaan.
f.
Perlu komitmen pemda mengalikoasikan dana
yang memadai untuk membeayai seluruh
kegiatan pembaharuan.
Pembeayaan Untuk
Pelaksanaan
Pembaharuan
Pengadaan
4
Langkah
pelaksanan
Rencana
Tindak PPBJ
5
1. PMU melakukan diskusi bersama dengan
forkot/forkab,dprd untuk membentuk PAU.
Termasuk penunjukan anggauta, tugas dan
pokok dan fungsi.
2. Pmu bersama bagian hukum Pemda
mmenyiapkan draft serat keputusan
walikota/bupati untuk PAU.PAU diharapkan
melekat pad salah satu institusi pemda.
3. PMU mengirim keputusan walikota/bupati ke
CPMU tembusan Bank Dunia.
4. Dengan berfungsinya PAU . PIU dan instnasi
tehnik mmemberikan inf tentang
procurement plan, bahan pelaksanaan
pengadaan yang akan masuk dalam buletin
pengadaan.
5. PMU dan PAU mengidentifikasi tenada
pengadaan di pemda untuk proses
pembinaan dan peningkatan kapasitas.
6. PAU melakukan kerjasama dengan LKPP
dalam rangka peningkatan personil
pengadaan di kota/kab.
7. PAU mengkaji peraturan yang tidak sesuai
dengan Keppres 80/2003 serta usulan untuk
Pembeayaan Untuk
Pelaksanaan
Pembaharuan
Pengadaan
4
Langkah
pelaksanan
Rencana
Tindak PPBJ
5-l
8. PAU mengadopsi dokumen lelang standar
,dan memberikan ke PIU dan instansi
teknis/skpd untuk digunakan dalam proses
pelelangan di pemkot./pemkab.
9. PAU memberi rekomandasi walikota/bupati
untuk mengadopsi reformasi terkait dengan
procurement plan,system penganggaran ,
pelibatan masyarakat yang berkualitas
sebagai pemantau indepemden,serta adanya
prosedure penaganan keluhan dalam proses
pengadaan..
10. PAU mengawasi, memonitor, menangani
keluhan dalam proses pelaksanaan
pengadaan ,apabila terjadi kecurangan dalam
plaksanaan pangadaan serta rekomandasi
untuk pnerapan snksi pada
pelaksanankecurangan , publikasi ooelh PAU
dalam buletin.
11. PAU menetapkan kriteria penilaian terhadap
kinerja rekanan /pebisnis yang berkinerja baik
untuk memperoleh reward da dipublikasikan
dslm website,buletin /media lokal.
Pembeayaan Untuk
Pelaksanaan
Pembaharuan
Pengadaan
4
Langkah
pelaksanan
Rencana
Tindak PPBJ
5-ll
11. PAU menetapkan kriteria penilaian
terhadap kinerja rekanan /pebisnis
yang berkinerja baik untuk memperoleh
reward da dipublikasikan dslm
website,buletin /media lokal.
12. PAU menyiapkan usulan pembentukan
ULP kepada walikota/bupati dengan
strukr=ture sesuai dengan kebupuhan
pemda.
13. Inspectorat melakukan audit pekerjaan
PIU dan SKPD dan hasilnya dimasukan
dalam laporan audit berkala.
14.CPMU melakukan monitoring berkali /3
bulanan memonitor pelaksanaan
RT_PPBJ.
15. CPMU dan BANK DUNIA melakukan
monitor setiap 6 bulan sekali.
Pembeayaan Untuk
Pelaksanaan
Pembaharuan
Pengadaan
4
Laporan pemda kota/kabupaten:
a. Laporan agenda reformasi
disampaikan ke CPMU 2x setahun.
5
Langkah
pelaksanan
Rencana Tindak
PPBJ
(Januari- Juni.) dan (Juli – desember)
b. Laporan paling lambat 2 minggu
setelah masa achir periode.
Laporan
Pelaksanaan
PPBJ
6
c. Tembusan ke bank Dunia.

Bab 1: pendahuluan. Berisi
penjelasan agenda reformasi secara
kseluruhan.serta nam yang sudah
dilaksanakan

Bab 2: pelaksanaan agenda
reformasi per smester. Yang
dilaporkan sesui dengan pedoman
yang berlaku.

Bab 3: permasalahan yang timbul ,
kesimpulan dan saran

Bab 4 : lampiran
Pemkab/pemkot
outline
subtansi
laporan PPBJ