Transcript - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Manajemen
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
MUHTAR MAHMUD
1
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
2
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan undang undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
,
yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
3
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
4
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian
Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output
Kebijakan Umum APBD
• RPJMD/RKPD • Penjaringan Aspirasi
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran
• Kinerja Masa Lalu • Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) • Prestasi Kerja
APBD
• Perda APBD •
Penatausahan & Akuntansi
Formulir/Dokumen • Catatan/Register
Laporan Pelaksanaan APBD
• Semesteran • Tahunan
Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi 5
PROSES AKUNTANSI POKOK
Dokumen Pencatatan & SP2D-LS & Penggolongan SPJ Catatan Buku Jurnal Peringkasan Buku Besar Laporan Pelaporan Laporan Keuangan Buku Pembantu
Kertas Kerja
• Bukti Penerimaan Kas • Bukti Pengeluaran Kas • Bukti Memorial • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Buku Jurnal Pengeluaran Kas • Buku Jurnal Umum Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Arus Kas • Neraca Daerah • Catatan Atas Laporan Keuangan
Kebijakan Akuntansi 6
LAPORAN SEMESTERAN LAPORAN SEMESTERAN - SKPD
1. Laporan Realisasi Semester Pertama 2. Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama (10 Juli)
LAPORAN SEMESTERAN - PEMDA
1. Laporan Realisasi Semester Pertama 2. Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Disampaikan kepada DPRDD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester pertama (31 Juli) 7
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD : a.
b.
c.
Laporan Realisasi Anggaran – SKPD Neraca – SKPD Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD 2.
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA : a.
Laporan Realisasi Anggaran b.
c.
d.
Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri dengan : (1) Laporan Kinerja (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD 8
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan SILPA
Laporan Arus Kas
Saldo Awal Penerimaan Operasional Investasi Pembiayaan Pengeluaran Non Anggaran Saldo Akhir
Neraca Daerah Aset
- Aset Lancar - Investasi - Aset Tetap - Dana Cadangan - Aset Lain-lain
Kewajiban
- Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas Dana
- Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi - Ekuitas Dana Cadangan
Catatan Atas Laporan Keuangan:
Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf Atas akun-akun pada: Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
9
PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
Banyak pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan khususnya neraca tahunan dikerjakan oleh pihak ketiga dan tidak disusun melalui sistem akuntansi OPINI AUDITOR INDEPENDEN….?
10
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.
Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit.
3.
2.
Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRDD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRDD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
11
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.
2.
BATANG TUBUH PERDA LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA - Lampiran I Lampiran I.1
Lampiran I.2
Lampiran I.3
Lampiran I.4
Lampiran I.5
Lampiran I.6
Lampiran I.7
Lampiran I.8
Lampiran I.9
Lampiran I.10
Lampiran I.11
- Lampiran II - Lampiran III - Lampiran IV : : : : : : : : : : : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Ringkasan LRA mnrt Urusan dan Organisasi Rincian LRA mnrt Urusan, Org, Pdpt, Bel dan Pemb Rekap RA Bel Drh mnrt Urusan, Org, Program & Kegiatan Rekap RA Bel Drh u/ Keselarasan Urusan & Fungsi Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Tetap Daerah Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Lainnya Daftar Kegiatan yg Belum Diselesaikan s.d. Akhir Tahun Daftar Dana Cadangan Daerah : Daftar Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah : Neraca : Laporan Arus Kas : Catatan Atas Laporan Keuangan (1) Laporan Kinerja – PP 8/2006 (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD – PP 8/2006 12
Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NO
1.
2.
3.
11.
URAIAN
Penyusunan Laporan Realisasi Semester I Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dari pengguna anggaran ke PPKD Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuda Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari Sekda kepada Kepala Daerah Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari Kepala Daerah kepada DPRDD Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada DPRDD Persetujuan DPRDD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK
WAKTU
Minggu kedua bulan Juni 7 hari kerja setelah semester pertama berakhir Minggu kedua bulan Juli Minggu ketiga bulan Juli Akhir bulan Juli 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir 2 bulan setelah disampaikan 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir 1 bulan setelah disampaikan
KETERANGAN
Bulan Februari Bulan Maret Akhir bulan Maret Bulan Mei Akhir bulan Juni Akhir bulan Juli
13
NO
12.
13.
14.
URAIAN
Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah dan DPRDD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan
WAKTU
Paling lama 3 (tiga) hari kerja Paling lama 15 (limabelas) hari kerja Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
KETERANGAN 14
LAPORAN KINERJA
15
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2006
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
16
LATAR BELAKANG
Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
Munculnya ketidakjelasan output dari program dan kegiatan yang pada akhirnya tidak mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah
17
DEFINISI
Kinerja
adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Laporan Kinerja
adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBD.
18
ENTITAS
Entitas Pelaporan
Entitas Akuntansi
19
ENTITAS PELAPORAN
Pemerintah pusat Pemerintah daerah Kementerian Negara/Lembaga Bendahara Umum Negara
20
ENTITAS AKUNTANSI
Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah
21
Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi wajib melaporkan :
Laporan Keuangan
Laporan Kinerja
22
FUNGSI LAPORAN KINERJA
Mewujudkan akuntabilitas kepada publik (horisontal).
Mewujudkan akuntabilitas secara vertikal kepada pemerintah pusat .
Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik .
23
ARTI PENTING LAPORAN KINERJA
Pengungkapan informasi tentang Kinerja relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu
24
LAPORAN KINERJA SKPD
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
25
LAPORAN KINERJA INTERIM
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurangkurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
26
SAKIP
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Laporan Kinerja sebagaimana dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD .
27
BENTUK & ISI LAPORAN KINERJA
Ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran
28
FORMAT LAPORAN KINERJA SKPD 29
FORMAT LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 30
Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD SAKIP
Pengikhtisaran LKj
BUPATI/WALIKOTA
LKj SKPD
MENEG PAN
LKj SKPD
LK SKPD
LKj SKPD
LK SKPD -
Penyusunan LKPD
-
Kompilasi LKj SKPD LKj PD LKPD Audited
Ket:
RAPERDA P2 APBD:
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
RAPERDA P2 APBD
DPRDD
31
PELAKSANAAN
Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah yang diatur dalam PP 8 2006 berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007 Segala ketentuan yang mengatur Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006.
32
SEKIAN
33