Transcript klik disini

PERPAJAKAN I
Materi 2
Oleh
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak., CA
1
Inti Permasalahan Perpajakan
SIAPA
Subyek
WAJIB
PAJAK
INTI
PERPAJAKA
N
Obyek
BERAPA
Tarif
PAJAK
TERUTANG
DPP
Desain Pajak
FISCUS
WAJIB PAJAK
Desain Pajak
FISCUS
WAJIB PAJAK
OP
NPWP
BADAN
Desain Pajak
FISCUS
W. Bayar
W. Potong
Kewajiban
W. Pungut
WAJIB PAJAK
OP
NPWP
BADAN
Desain Pajak
FISCUS
Self Assesment
System
W. Bayar
W. Potong
Kewajiban
W. Pungut
WAJIB PAJAK
OP
NPWP
BADAN
Desain Pajak
FISCUS
Self Assesment
System
W. Bayar
Kewajiban
Self Assesment System:
1.
2.
3.
4.
MENGHITUNG
MEMPERHITUNGKAN
MEMBAYAR
MELAPORKAN
WAJIB PAJAK
W. Potong
W. Pungut
Desain Pajak
FISCUS
Witholding
Assesment System
W. Bayar
Kewajiban
W. Potong
W. Pungut
WAJIB PAJAK
Desain Pajak
FISCUS
Tahunan
Kewajiban
SPT
Masa
WAJIB PAJAK
Desain Pajak
FISCUS
Tahunan
Kewajiban
SPT
Masa
WAJIB PAJAK
• Lebih Bayar
• Nihil
• Kurang Bayar
Desain Pajak
FISCUS
Penelitian
Pemeriksaan
Tugas
Penyidikan
WAJIB PAJAK
Desain Pajak
FISCUS
Penelitian
Pemeriksaan
Tugas
Penyidikan
WAJIB PAJAK
• SKPN
• SKPKB
• SKPKBT
• SKPLB
Desain Pajak
FISCUS
Penelitian
Pemeriksaan
Tugas
Penyidikan
• Keberatan
• Banding
WAJIB PAJAK
• SKPN
• SKPKB
• SKPKBT
• SKPLB
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Adalah Nomor yang diberikan kepada WP
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas WP dalam emlaksanakan
hak dan Kewajiban perpajakannya.
Fungsinya:
1. Sebagai tanda pengenal atau identitas diri
WP
2. Untuk
menjaga
ketertiban
dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan
14
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Syarat memperoleh NPWP:
1. Syarat Subyektif
2. Syarat Obyektif
15
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Syarat Subyek pajak lebih lengkap akan dijelaskan dalam
UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
diantaranya:
1. Bertempat tinggal di Indonesia
2. Sudah Berpenghasilan/bekerja/Usaha
Syarat
memperoleh
NPWP:
3. Sehat
jasmani
1. Syarat Subyektif
2. Syarat Obyektif
16
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Syarat Obyek pajak lebih lengkap akan dijelaskan dalam
UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
diantaranya:
1. Penghasilan > dari PTKP
Syarat memperoleh NPWP:
1. Syarat Subyektif
2. Syarat Obyektif
17
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Cara memperoleh NPWP:
1. Setiap WP yang sudah memenuhi Syarat
Subyektif dan Syarat Obyektif diwajibkan
mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak
di Wilayah Kerjanya (kantor pratama), dan
akan dicatat dan diberikan NPWP.
2. Atau akan diterbitkan NPWP secara
Jabatan atas WP yang memenuhi
Persyaratan tetapi tidak mendaftarka diri.
18
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Penghapusan NPWP:
Penghapusan NPWP tidak menhilangkan
kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.
Pengertian Penghapusan NPWP adalah
tindakan menghapuskan NPWP dari Tata
Usaha Kantor Pelayanan Pajak.
19
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Penghapusan dapat dilakukan dalam hal:
1. WP OP meninggal dan tidak punya warisan
2. Wanita kawin dan tidak ada perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta
3. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan
sebagai subyek pajak yang sudah selesai dibagi
4. WP Badan yang telah dibubarkan berdasar
ketentuan perundang-undangan yg berlaku
5. Bentuk usaha tetap yang sudah kehilangan
statusnya sebagai bentuk usaha tetap
6. WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan
20
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Penghapusan dapat juga dilakukan berdasarkan hasil
pemeriksaan pajak dan diketahui bahwa:
1. WP orang pribadi telah meninggal dunia tanpa
meninggalkan warisan
2. WP tidak dapat ditemukan kembali
3. WP tidak mempunyai kekayaan lagi
21
Surat Pemberitahuan (SPT)
PENGERTIAN
Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh
WP
digunakan
untuk
melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (UU No 28 / 2007)
22
Surat Pemberitahuan (SPT)
FUNGSI
Fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:
1. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut
Pajak
2. Fungsi SPT bagi PKP
3. Fungsi SPT bagi WP
23
Surat Pemberitahuan (SPT)
Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau
FUNGSI
dipungut
dan disetorkannya.
Fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:
1. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut
Pajak
2. Fungsi SPT bagi PKP
3. Fungsi SPT bagi WP
24
a. Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
PPN dan
PPnBM yang
Surat Pemberitahuan
(SPT)
sebenarnya terutang.
b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan
FUNGSIPajak Keluaran.
terhadap
c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak
yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui
pihak
lainSPT
dalam
Masa
Pajak,sisi,
yang
telah
Fungsi
dapatsatu
dilihat
dari tiga
yaitu:
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
1. Fungsi
SPT
bagi Pemotong atau Pemungut
pepajakan
yang
berlaku.
Pajak
2. Fungsi SPT bagi PKP
3. Fungsi SPT bagi WP
a) Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
Surat Pemberitahuan
mempertanggungjawabjan
perhitungan (SPT)
jumlah pajak yg
terutang.
b) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang
FUNGSI
telah
dilaksanakan sendiri atau melaluo pemotongan pajak
atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak.
c) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau
Fungsitentang
SPT dapat
dilihatatau
dari
tiga sisi,pajak
yaitu:
pemungut
pemotongan
pemungutan
orang
pribadi
atau badan
lainbagi
dalamPemotong
satu Masa Pajak,
yang
ditentukan
1. Fungsi
SPT
atau
Pemungut
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
Pajak
2. Fungsi SPT bagi PKP
3. Fungsi SPT bagi WP
Surat Pemberitahuan (SPT)
Prosedur Penyelesaian SPT
a. WP harus mengambil sendiri blangko SPT
pada KPP setempat.
b. SPT haruis diisi dengan benar, jelas,dan
lengkap, sesuai dengan petunjuk yang
diberikan.
c. SPT diserahkan ke KPP dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, dan akan menerima
tanda terima.
27
Surat Pemberitahuan (SPT)
Prosedur Penyelesaian SPT (Ps 3)
d. Bukti yang harus dilampirkan:
1. Untuk WP yang melakukan pembukuan:
Neraca, L/R, serta keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung PKP
2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya
memuat DPP, Jumlah Pajak Keluaran dan
Pajak Masukan, jumlah kekurangan atau
kelebihan pajak.
3. WP
yang
menggunakan
Norma
Perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran
yang terjadi dalam tahun pajak.
28
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pembetulan SPT (Ps 8)
Apabila diketahui ada kesalahan pada SPT, WP dapat
melakukan pembetulan SPT atas kemauan sediri
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam
jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat DJP belum
memulai melakukan tindakan pemeriksaan.
Dalam hal ini WP dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak
yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian
SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran
karena pembetulan SPT tersebut
29
Surat Pemberitahuan (SPT)
JENIS SPT
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau suatu saat.
b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
30
SPT Masa ada beberapa jenis:
•
SPT Masa PPh Pasal 21/26 ; PPh Ps 22; PPh Ps 23/26; PPh
Ps 25 Surat Pemberitahuan (SPT)
•
SPT Masa PPh Pasal 4(2)
•
SPT Masa PPN
SPT PPN Pemungut
• JENIS
SPT Masa
•
SPT Masa PPnBM
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau suatu saat.
b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
31
Surat Pemberitahuan (SPT)
Batas Waktu Pembayaran SPT-Masa {Ps 3 ay. (3)}:
Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh)
hari JENIS
setelah SPT
akhir Masa Pajak.
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau suatu saat.
b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
32
SPT Tahunan ada beberapa jenis:
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Surat
Pemberitahuan
(SPT)
• SPT untuk
Wajib Pajak
yang berstatus sebagai
pegawai (1770
S)
• SPT untuk Wajib pajak OP yang berstatus sebagai usahawan
JENIS SPT
(1770)
• SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pegawai
Secarajumlah
garis penghasilan
besar SPT bruto
dibedakan
menjadi
yaitu:
dengan
setahun
kurang dua,
dari Rp.
60.000.000,- (1770 SS)
a. SPT-Masa,
adalahPajak
surat
yang
oleh WP digunakan
• SPT
Tahunan PPh Wajib
Badan
(1771)
melaporkan
penghitungan dan atau
• SPT untuk
Tahunan PPh
Pasal 21 (1721)
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau suatu saat.
b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
33
Surat
Pemberitahuan
(SPT)
Batas Waktu
Penyampaian
SPT Tahunan:
a. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang
JENIS SPT
Pribadi,
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun
Pajak
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:
b. Untuk SPT Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama 4
(empat)
bulan setelah
Tahun
a. SPT-Masa,
adalahakhir
surat
yangPajak
oleh WP digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Masa Pajak atau suatu saat.
b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
34
PEMBUKUAN
Pembukan:
“adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca, dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut”
35
PEMBUKUAN
WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha pekerjaan bebas dan WP Badan di
Indonesia,
wajib
menyelenggarakan
pembukuan.
WP Orang Pribadi yang melakukan usaha atau
pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan
diperbolehkan
menghitung
penghasilan
netto
dengan
menggunakan
Norma
Penghitungan
Penghasilan Netto
36
PEMBUKUAN
WP Orang Pribadi yang tidak melakukan
usaha atau pekerjaan bebas menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan
pembukuan
tetapi
wajib
melakukan
pencatatan.
Pencatatan terdiri dari data peredaran bruto
dan atau penerimaan penghasilan sebagai
dasar untuk menghitung jumlah pajak yang
terutang
37
PEMBUKUAN
Pembukuan/pencatatan harus:
1. Diselenggarakan dengan itikat baik dan
mencerminkan keadaan yg sebenarnya
2. Diselenggarakan di Indonesia
3. Menggunakakn huruf latin dan angka arab
4. Menggunakan satuan mata uang rupiah
atau uang asing yang diijinkan Menkeu.
5. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa
asing yang diijinkan Menkeu.
6. Diselenggarakan dengan taat asas dan
dengan accrual basis atau cash basis.
38
Surat Ketetapan Pajak
Surat
Ketetapan
keterangan berupa:
Pajak
adalah
surat
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang
(SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih
(SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Bayar
Bayar
Bayar
39
Ketetapan
Pajak besarnya
Adalah Surat Surat
Keputusan
yang menentukan
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
Surat dan
Ketetapan
adalah
administrasi
jumlah yangPajak
masih harus
dibayar. surat
keterangan berupa:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang
(SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih
(SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Bayar
Bayar
Bayar
40
Surat Ketetapan Pajak
Adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atasSurat
jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
Ketetapan
Pajak
adalah
surat
keterangan berupa:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang
(SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih
(SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Bayar
Bayar
Bayar
41
Surat Ketetapan Pajak
Adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih
besar dari
pajak yang Pajak
terutang adalah
atau yang surat
tidak
Surat
Ketetapan
seharusnya
terutang.
keterangan
berupa:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang
(SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih
(SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Bayar
Bayar
Bayar
42
Surat Ketetapan Pajak
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
Surat
Ketetapan
Pajak
adalah
surat
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
keterangan berupa:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang
(SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih
(SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Bayar
Bayar
Bayar
43
Surat Ketetapan Pajak
Fungsi Surat Ketetapan Pajak:
1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut
SPT-nya
2. Sarana untuk mengenakan sanksi
3. Alat menagih pajak
44
Surat Tagihan Pajak
Surat Tagihan Pajak (STP) dalam Ps 14 adalah
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanki administrasi berupa bunga dan atau
denda.
Fungsi STP:
1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut
SPT-nya
2. Sarana untuk mengenakan sanksi
3. Alat menagih pajak
45
Surat Tagihan Pajak
Penerbitan STP:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau
salah hitung
3. WP dikenakan sanksi adm. Berupa denda atau
bunga
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU
PPN tetapi tidak melaporkan kegiatannya untuk
dikukuhkan sebagai PKP
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat
tetapi tidak mengisi atau tidak lengkap
pengisiannya.
46
Langkah-langkah Penagihan
1. Surat Teguran.
Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh
hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan
diterbitkan Surat Teguran Pajak
2. Surat Paksa.
Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat
Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang
diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani
biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar
Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan
oleh Jurusita Pajak.
47
Langkah-langkah Penagihan
3. Surat Sita.
Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam
setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita
Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat
melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani
biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan
Penyitaan sebesar Rp 100.000.
48
Langkah-langkah Penagihan
4. Lelang
Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari
setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga
dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang
melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat
empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal
biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum
dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan
biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar
dan biaya lelang pada saat pelelangan.
Catatan: Barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000
tidak harus diumumkan melalui media massa.
49
Hak WP Hal Penagihan/Sita/Lelang
1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu
Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita
Acara Penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Diberi kesempatan terakhir sebelum
pelaksanaan lelang untuk melunasi utang pajak
termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya
pembatalan lelang, dan melaporkan pelunasan
tersebut kepada Kepala Kantor Pelayana Pajak
(KPP) yang bersangkutan.
50
Kewajiban WP Hal
Penagihan/Sita/Lelang
1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan
tugasnya:
• memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki
ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Wajib
Pajak/Penanggung Pajak;
• memberikan keterangan lisan atau tertulis
yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan,
dihipotikkan atau disewakan.
51
Daluarsa Penagihan
1. Hak untuk melakukan penagihan pajak,
termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau
waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan,
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding Pajak,
serta Putusan Peninjauan Kembali.
52
Daluarsa Penagihan
2. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh (tertunda)
apabila:
• diterbitkan Surat Paksa;
• ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung;
• diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
karena Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun
tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang
dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan
Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Dilakukan penyidikan pajak.
53
Penagihan Seketika Sekaligus
1. Penagihan seketika dan sekaligus adalah
penagihan yang dilakukan segera tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran
untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya
penagihan
54
Penagihan Seketika Sekaligus
2. Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak
berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK Pembetulan, SK
Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal :
 Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya ataupun berniat untuk itu.
 Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata
mengecilkan kegiatan perusahaannya. Atau pekerjaan
yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahkan
barang bergerka atau tidak bergerak yang dimilikinya
atau dimasukinya.
 Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya,
pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi
penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak
milik Wajib Pajak atau wakilnya.
55
Penagihan Seketika Sekaligus
Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus
diterbitkan saat:
1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
2. Tanpa didahului Surat Teguran
3. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
sejak Surat Teguran diterbitkan
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa
56
KEBERATAN dan BANDING
a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
pada Dirjen Pajak atas suatu:
1.
SKPKB
2.
SKPKBT
3.
SKPLB
4.
SKPN
b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak
terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan
WP dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
57
KEBERATAN dan BANDING
c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3
bulan sejak tanggal surat, kecuali apabila WP dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan a
sampai c diatas, dianggap bukan surat keberatan.
e. Akan diterbitkan tanda terima keberatan.
f. Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, akan memberikan
keputusan:
• Mengabulkan seluruhnya
• Mengabulkan sebagian
• Menolak
• Menambah besarnya jumlah pajak terutang
58
KEBERATAN dan BANDING
Tata cara penyelesaian BANDING
a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan
mengenai
keberatannya
yang
ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
b. Bading diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal
keberatan dikeluarkan dengan cara tertulis dan
disertai alasan dan bukti yang jelas serta dilampiri
Surat Keputusan Keberatan.
c. Putusan peradilan pajak adalah keputusan terakhir
dan bersifat tetap.
d. Permohonan banding tidak menunda kewajiban
pembayaran pajak yang bersangkutan
59
PEMERIKSAAN
Undang-undang Perpajakan yang baru memberikan
wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan
terhadap WP yang diduga kurang/tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya atau terhadap WP yang
meminta kelebihan pembayaran.
Pengertian Pemeriksaan:
“Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketetntuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan”
60
PEMERIKSAAN
Sasaran Pemeriksaan:
1. Interprestasi Undang-undang yang tidak
benar
2. Kesalahan Hitung
3. Penggelapan
secara
khusus
dari
penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak
sesunguhnya, yang dilakukan WP dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
61
PEMERIKSAAN
Tujuan Pemeriksaan:
a. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan
dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada
WP.
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
62
Dalam hal: Restitusi Pajak, SPT menunjukkan Kerugian,
PEMERIKSAAN
SPT tidak dilaporkan
atau tidak sesuai waktu yg
ditetapkan, Sesuai dengan Kriteria pemeriksaan yang
ditetapkan, ada indikasi kewajiban pajak yang tidak
dilaporkan
Tujuan Pemeriksaan:
a. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan
dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada
WP.
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
63
Dalam hal:
PEMERIKSAAN
1. Pemberian NPWP secara jabatan, Penghapusan
NPWP
2. Pengukuhan dan pencabutan PKP
Pemeriksaan:
3. Tujuan
WP melakukan
Keberatan
4. Pengumpulan bahan guna Penghitungan Neto
Menguji data
kepatuhan
kewajiban perpajakan
5. a.
Pencocokan
atau alat keterangan
dalam WPrangka
kepastian
6. Penentuan
berlokasimemberikan
terpencil, dll
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada
WP.
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
64
PEMERIKSAAN
Prosedur Pemeriksaan:
a. Petugas harus dilengkapi Surat Perintah
Pemeriksaan dan wajib memperlihatkan kepada
WP yg diperiksa
b. WP yang diperiksa harus memperlihatkan atau
meminjamkan buku atau catatan atau dokumen
yang
diperlukan
untuk
diperiksa,
serta
memberikan kesempatan untuk memasuki
tempat atau ruang yang dipandang perlu dan
memberi batuan juga keterangan yang
diperlukan guna memperlancar pemeriksaan
c. Bila WP tidak memenuhi point b, DJP berwenang
menyegel tempat tertentu.
65
PENYIDIKAN
Pengertian Penyidikan
“ Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga
dapat membuat terang tentang tidak pidana
perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan
tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang
yang diduga digelapkan”
Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
UU No 8/1991 tentang KUHAP
66
PENYIDIKAN
Penyidik:
“adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kewajiban Penyidik:
Saat akan mulai menyidik harus memberitahu
penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum sesuai KUHAP.
67