Transcript materi dak 2013 - BKKBN | Jawa Tengah

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELUARGA BERENCANA
(DAK BIDANG KB)
TAHUN 2013
Ir. Ambar Rahayu, MNS
Kepala Biro Perencanaan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANAN NASIONAL
LATAR BELAKANG
Tiga aspek permasalahan
kependudukan di Indonesia:
1. Pertama
berkaitan dengan kuantitas penduduk. Dalam
permasalahan ini antara lain diwarnai dengan jumlah yang
besar disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, angka
kelahiran yang tinggi, struktur umur muda.
2. Kedua
berkenaan dengan kualitas penduduk seperti
angka kematian tinggi, pendidikan rendah, angka
kemiskinan tinggi.
3. Ketiga adalah persebaran penduduk antar wilayah yang
yang sangat timpang, baik antarpulau maupun antara
perkotaan dan perdesaan.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPAI
DALAM PROGRAM KKB
Permasalahan yang dihadapi pembangunan Kependudukan
dan KB diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan
kondisi yang akan dicapai sebesar 1,1 persen;
Masih tingginya angka kelahiran total (TFR) dibandingkan dengan
kondisi ideal sebesar 2,1 anak per perempuan usia reproduksi dan
disparitas antar provinsi, antar wilayah desa-kota, serta antar kelompok
sosial ekonomi;
Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi
(CPR), dan masih terdapat disparitas antar provinsi, wilayah dan tingkat
kesejahteraan;
Relatif masih rendah pasangan usia subur (PUS) yang memilih
menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Intra
Uterine Device (IUD), Implan Removal, Metode Operasi Wanita dan Pria
(MOW dan MOP), dan lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi
jangka pendek seperti Suntikan dan Pil;
Masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan komplikasi)
dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka
PERMASALAHAN YANG DIHADAPAI
DALAM PROGRAM KKB (Lanjutan. . . . .)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB;
Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi
(unmet need), dengan disparitas unmet need yang tinggi baik
antar provinsi, antar wilayah desa-kota, serta antar kelompok
sosial ekonomi;
Masih rendahnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak;
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan
PUS tentang KB dan kesehatan reproduksi;
Belum optimalnya pembinaan dan kemandirian peserta KB;
Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program
kKB;
Masih belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk;
dan
Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan
informasi kependudukan.
KEBIJAKAN
Kebijakan pembangunan kependudukan dan KB yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 adalah
Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada :
1. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian
penduduk;
2. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
3. Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;
5. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) berbasis
Teknologi Informasi (IT);
6. Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan
KB;
7. Peningkatan kualitas manajemen program;
8. Peningkatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
BKKBN.
5
ARAH KEBIJAKAN RKP 2013
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata,
melalui:
a. Pembinaan peserta KB dengan penyediaan alokon terutama PUS KPS dan
KSI
b. Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB
c. Peningkatan peserta KB pria
d. Penurunan DO termasuk kegagalan dan komplikasi
e. Penguatan advokasi dan KIE KB bagi PUS dan remaja
f. Penguatan Kelembagaaan KKB (pembentukan BKKBD)
g. Penguatan Klinik KB pemerintah dan swasta dengan penyediaan sarana
dan prasarana
h. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga medis KB, serta
IMP/Kader KB.
i. Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB,BKR dan pemberdayaan
ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan
kesertaan ber-KB serta meningkatkan KB Mandiri.
6
ARAH KEBIJAKAN RKP 2013 (Lanjutan . . . .)
2. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB,
a. Identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan
program kependudukan dan KB,
b. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara
aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas dengan menyusun rancangan induk
kependudukan baik nasional maupun regional/daerah
c. penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor
terkait;
d. analisis dampak kependudukan; serta
e. peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu
a. penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk dan
survei kependudukan serta data sektoral bidang KKB;
7
SASARAN (RKP) TAHUN 2013
1.Menurunnya Unmet need menjadi 5,6 %;
2.Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka
kelahiran total (TFR) yang ditandai dengan:
A.Tercapainya Contraceptive Prevelance Rate (CPR) sebesar 63,8
persen;
B.Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, terdiri dari :
- Peserta KB Baru Miskin 3,97 juta
- Peserta KB Baru MKJP 13,2%
- Peserta KB Baru Pria 4,6%
C.Meningkatnya peserta KB aktif sebanyak 29 juta terdiri dari :
- Peserta KB Aktif Miskin 12,8 Juta
- Peserta KB Aktif MKJP 26,7 %
SASARAN (RKP) TAHUN 2013Lanjutan...........
D. Meningkatnya kapasitas tenaga dan kelembagaan
program KB, terutama dalam memperkuat penggerakan
lini lapangan;
E. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja
dan pasangan usia subur tentang perencanaan
kehidupan berkeluarga;
F. Tersedianya sarana dan prasana pelayanan KB di klinik
KB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan KB
di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta;
G. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan
dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
SASARAN (RKP) TAHUN 2013 (Lanjutan...........)
Guna mendukung pencapaian sasaran RKP 2013 tersebut,
program prioritas Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga
Berencana Tahun 2013 (DAK KB 2013) adalah:
1. Peningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga PKB/PLKB dan PPLKB
dalam pembinaan dan penyuluhan KB;
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga
Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin);
3. Intensifikasi Advokasi dan KIE;
4. Peningkatan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak;
5. Pembangunan/renovasi Gudang Alokon;
6. Pembangunan Balai Penyuluhan Program Kependudukan dan KB
tingkat Kecamatan yang sekaligus sebagai Kantor Para Petugas
Lapangan KB;
7. Melengkapi sarana pengolahan data dan informasi berupa personal
komputer.
TUJUAN UMUM
Tercapainya sasaran prioritas pembangunan
kependudukan dan keluarga berencana dalam
RKP 2013 untuk mencapai NRR = 1 atau TFR
2,1 per wanita dan laju pertumbuhan
penduduk 1,1 persen pada tahun 2014
TUJUAN KHUSUS
1. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan
(PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan,
penggerakan, dan pembinaan program KKB;
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan
kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan
lainnya;
3. Meningkatnya advokasi dan KIE program KKB, khususnya di
daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;
4. Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak dalam keluarga;
5. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KKB, baik
antarwilayah maupun antarkelompok sosial ekonomi
masyarakat
ARAH PEMANFAATAN
DAK Bidang KB Tahun 2013 diarahkan Kepada Kabupaten
dan Kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan
sarana fisik Program Kependudukan dan KB, dengan
prioritas pada Kabupaten dan Kota yang mempunyai:
1.
2.
3.
4.
5.
CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia
subur) relatif masih rendah.
Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR = rasio anak di
bawah usia lima tahun terhadap wanita usia subur) relatif
masih tinggi.
Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) relatif tinggi.
Jumlah keluarga relatif besar.
Jumlah dan kepadatan penduduk relatif besar dan tidak
merata.
KRITERIA DAK
(Pasal 40 UU 33 tahun 2004)
•
•
•
•
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria Khusus, &
Kriteria Teknis.
Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam APBD.
Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
karakteristik daerah.
Berupa :
a.Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua
& Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b.Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis.
INDIKATOR KRITERIA TEKNIS
1. Angka kesertaan ber-KB atau Contraceptive
Prevalence Rate (CPR);
2. Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR);
3. Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin)
terhadap jumlah keluarga;
4. Jumlah keluarga;
5. Kepadatan penduduk.
DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENGUSULKAN DAK BIDANG KB
INDIKATOR KRITERIA TEKNIS
1.
Angka kesertaan ber-KB (CPR);
2.
Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR);
3.
Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah
keluarga;
4.
Jumlah keluarga;
5.
Kepadatan penduduk.
DATA TEKNIS
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah PPLKB
Jumlah PLKB/PKB
Jumlah Klinik KB
Jumlah Desa
Jumlah Kecamatan
PRIORITAS LOKASI
1. Kab dan Kota dg pencapaian angka kesertaan
ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
relatif masih rendah;
2. Kab dan Kota dg angka kelahiran atau Child
Woman Ratio (CWR) relatif masih tinggi;
3. Kab dan Kota dengan persentase KPS dan KS I
(keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga
relatif masih tinggi.
4. Kab dan Kota dengan jumlah keluarga relatif
besar/banyak;
5. Kab dan Kota dengan kepadatan penduduk
relatif tinggi.
PENETAPAN URUTAN KABUPATEN DAN KOTA
Penetapan Skor Indikator Teknis:
Indikator CPR, skor terkecil (1 = satu) diberikan pada
kabupaten/kota yang mempunyai angka pencapaian paling
kecil (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada
kabupaten/kota yang mempunyai angka terkecil kedua (urutan
kedua), dan seterusnya.
Sementara itu indikator CWR, persentase KPS dan KS I,
jumlah keluarga dan kepadatan penduduk skor terkecil (1 =
satu) diberikan pada kabupaten/kota yang mempunyai angka
paling besar (urutan pertama), skor 2 (dua) diberikan pada
kabupaten/kota yang mempunyai angka terbesar kedua (urutan
kedua), dan seterusnya.
PENETAPAN URUTAN KABUPATEN DAN KOTA (Lanjutan . . . .)
Penetapan Skor Kabupaten dan Kota:
 Menjumlahkan skor 5 indikator (CPR,
CWR dan persentase KPS dan KS I,
jumlah keluarga dan kepadatan
penduduk);
 Kabupaten dan kota yang mempunyai
total skor terkecil berada pada peringkat
pertama, terkecil kedua berada pada
peringkat kedua, dan seterusnya;
Wilayah Penyangga Utama

Terdiri 10 provinsi, yaitu:
1. Jawa Barat
2. Jawa Timur
3. Banten
4. Jawa Tengah
5. Sumatera Utara




6. Lampung
7. Nusa Tenggara Barat
8. Sulawesi Selatan
9. Sulawesi Barat
10. Sumatera Selatan
jumlah kab dan kota yang diusulkan = 220
penduduk sekitar 75 % dari total nasional
Jumlah pertambahan penduduk sekitar 65 % dari
total nasional;
jumlah KPS dan KS I sekitar 77 % dari total nasional
Wilayah Penyangga




Terdiri 19 provinsi, yaitu:
1. Riau
11. Kalimantan Timur
2. Kepulauan Riau
12. Jambi
3. NTT
13. Sulawesi Tengah
4. Kalimantan Barat
14. Bengkulu
5. Sumatera Barat
15.Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Selatan 16. Gorontalo
7. Aceh
17. Bangka Belitung
8. Sulawesi Tenggara 18. Maluku
9. Papua
19. Maluku Utara
10. Papua Barat
Jumlah kab dan kota yang diusulkan = 201 dg penduduk
sekitar 17 % dari total nasional;
Jumlah pertambahan penduduk sekitar 23 % dari total
nasional;
Jumlah KPS dan KS I sekitar 15 % dari total nasional.
Wilayah Pengembangan

Terdiri 4 provinsi, yaitu:
1. Sulawesi Utara
2. Bali
3. D.I. Yogyakarta
4. DKI Jakarta (bukan provinsi DAK)

Jumlah kab dan kota yang diusulkan = 27

Pencapaian CPR tinggi;


Fertilitas sudah rendah;
Persentase KPS dan KS I rendah.
DASAR PERHITUNGAN ALOKASI DAK BIDANG KB 2013 YANG DIKIRIM
KE KEMENKEU
1. Dasar penetapan kabupaten dan kota yang diusulkan mendapat
DAK Bidang KB Tahun 2013 adalah total score 5 (lima) indikator
kriteria teknis, yaitu: 1) CPR; 2) CWR; 3) % KPS & KS I ;4) jumlah
keluarga; 5) kepadatan penduduk.
2. Total score masing-masing kabupaten dan kota dari 5 (lima)
indikator teknis dimaksud berkisar antara 167 hingga 1.088.
Untuk memberikan peluang kepada kabupaten dan Kota
mendapatkan DAK Bidang KB tahun 2013, maka BKKBN
mengusulkan sebanyak 491 Kabupaten dan kota.
3. Bobot yang diusulkan: PKB/PLKB (30%), PPLKB (10%),
Desa/Kelurahan (20%), Kec (10%) dan Klinik KB (30%).
KABUPATEN DAN KOTA YANG
DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN DAK TAHUN 2013
1.
2.
KABUPATEN DAN KOTA YANG DIUSULKAN = 491 KAB DAN KOTA
JUMLAH DAK BIDANG KB TAHUN 2013 diusulkan sebesar = Rp.
572,294 milyar
KABUPATEN DAN KOTA
YANG DITETAPKAN MENDAPATKAN DAK BIDANG KB TAHUN 2013 BERDASARKAN
SURAT DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
Nomor: S-821/PK/2012 TANGGAL 23 OKTOBER 2012
1.
2.
KABUPATEN DAN KOTA YANG DAPAT = 448 KAB DAN KOTA
JUMLAH DAK BIDANG KB TAHUN 2013 disetujui sebesar =
Rp. 442,869 milyar
ALOKASI DAK BIDANG KB MENURUT MENU
BERDASARKAN USULAN PROPOSAL TAHUN 2013
REKAPITULASI PENGADAAN DAK BIDANG KB
2013
No.
Kegiatan
1
2
3
Sepeda Motor
Sepeda Motor
Mobil Pelayanan KB
4
Mobil Penerangan KB
5
IUD KIT
6
Jumlah Sasaran
Sasaran
Unit Cost (juta)
Kebutuhan Dana (juta)
PPLKB
PKB/PLKB
Kab/Kot
189
16
3.024
112,0
550
61.600,0
Kab/Kot
53,0
600
31.800,0
23.500
Klinik
1.508
5,0
7.540,7
Implant Kit
23.500
Klinik
-
-
-
7
Obgyn Bed
23.500
Klinik
2.387
13,2
31.506,6
8
BKB Kit
81.355
Kelompok
17.947
2,8
49.354,9
9
Notebooks
23.977
-
-
-
10
Public Address
132
8,3
1.089,0
11
KIE Kit
16.813
3,9
64.730,1
80
138,6
11.088,0
1.799
132,0
237.468,0
4.787
2,8
13.164,3
5.448
11,0
59.928,0
12
13
14
15
Gudang Alat dan Obat
Kontrasepsi
Pembangunan/Renovasi Balai
Penyuluhan KB Kec.
Sarana Kerja Petugas Lapangan
KB
Personal Computer 5)
Total Anggaran
4.619
19.358
491
Satuan
491
PLKB/PKB/
PPLKB
6.626 Kecamatan
PLKB/PKB/
70.473
PPLKB/Kader
491
6.626
23.977
19.878
Kab/Kota
Kec
PLKB/PKB/
PPLKB
Kecamatan
572.294
ALOKASI DAK BIDANG KB MENURUT MENU
BERDASARKAN JUKNIS DAK TAHUN 2013
REKAPITULASI PENGADAAN DAK BIDANG KB
No.
Kegiatan
Jumlah Sasaran
1
2
3
Sepeda Motor
Sepeda Motor
Mobil Pelayanan KB
4.619
19.358
491
4
Mobil Penerangan KB
5
IUD KIT
23.500
6
Implant Kit
7
Kebutuhan Alokasi Dana Alokasi Khusus
2013
Satuan
PPLKB
PKB/PLKB
Kab/Kot
Sasaran
Unit Cost (juta)
Kebutuhan Dana (juta)
1.339
16
25,792.255
27
550
13,201.00
34
600
22,809.97
Klinik
3.562
5,0
17,134.22
23.500
Klinik
4.694
-
12,134.14
Obgyn Bed
23.500
Klinik
4.450
9,0
40,807.235
8
BKB Kit
81.355
Kelompok
11.148
2,5
25,897.59
9
Notebooks
23.977
-
-
-
10
Public Address
1.579
8,0
12,615.82
11
KIE Kit
4.643
3,5
16,381.65
119
126,0
14,995.63
1.465
130,0
180,553.75
8.279
2,5
23,278.94
3.594
10,0
37,266.8
12
13
14
15
Gudang Alat dan Obat
Kontrasepsi
Pembangunan/Renovasi Balai
Penyuluhan KB Kec.
Sarana Kerja Petugas Lapangan
KB
Personal Computer 5)
Total Anggaran
491
Kab/Kot
PLKB/PKB/
PPLKB
6.626 Kecamatan
PLKB/PKB/
70.473
PPLKB/Kader
491
6.626
23.977
19.878
Kab/Kota
Kec
PLKB/PKB/
PPLKB
Kecamatan
442,869.00
DAK BIDANG KB JAWA TENGAH
TREND PENERIMA & PAGU DAK JATENG
2008-2012
10 KABUPATEN DAN KOTA MENDAPAT PAGU TERTINGGI DAN TERENDAH DAK BIDANG TAHUN
2013 di PROVINSI JAWA TENGAH (dalam juta)
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA
10 TERENDAH
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
ALOKASI DANA
10 TERTINGGI
1 Kota Salatiga
652,580
1 Kab. Temanggung
1.387,630
2 Kota Magelang
701,430
2 Kab. Kebumen
1.282,190
3 Kota Tegal
733,610
3 Kab. Pati
1.231,730
4 Kota Pekalongan
770,790
4 Kab. Purworejo
1.229,590
5 Kab. Kudus
840,590
5 Kab. Cilacap
1.217,630
6 Kota Surakarta
850,580
6 Kab. Banyumas
1.173,910
7 Kab. Sukoharjo
951,380
7 Kab. Brebes
1.171,040
8 Kab. Wonogiri
963,450
8 Kab. Grobogan
1.145,970
9 Kab. Pemalang
974,030
9 Kab. Klaten
1.138,250
10 Kab. Boyolali
979,290
10 Kota Semarang
1.136,600
KAB/KOTA YG SUDAH TERPENUHI
SEMUA MENUNYA ?
USULAN PERENCANAAN MENU
DAK BIDANG KB TAHUN 2014
USULAN MENU DAK TAHUN 2014
1. AKAN DIUSULKAN SEMUA KABUPATEN DAN KOTA
UNTUK MENDAPATKAN DAK TAHUN 2014 (KECUALI
PROVINS DKI);
2. DIUSULKAN BEBERAPA MENU BARU YAITU :
 ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (ATTG) BAGI
KELOMPOK UPPKS
 GEDUNG PUSAT PELAYANAN KELUARGA
SEJAHTERA (PPKS)
 MOBIL FUNGSIONAL PENGANGKUT AKSEPTOR
 GENRE KIT