Transcript bahan 6 SIST KETATANEGARAAN berdsr AMANDEMEN UUD 45

BAHAN – 6
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I.
SEMESTER V



Perubahan batang tubuh UUD 1945
Perubahan Penyelenggaraan
Pemerintahan/Reformasi
Perubahan sistem kontrol & keseimbangan
(checks & balances)
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
2




Perubahan / amandemen pertama (1999)
Perubahan / amandemen kedua (2000)
Perubahan / amandemen ketiga (2001)
Perubahan / amandemen keempat (2002)
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
3





TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan NKRI
Mempertegas sistem pemerintahan
PRESIDENSIAL
PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta
hal-hal normatif dalam penjelasan
dimaksukkan ke dalam pasal-pasal.
Perubahan secara ADENDUM :perubahan
dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah
asli UUD 1945.
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
4


Menyempurnakan sistem ketatanegaraan
Indonesia agar sesuai perkembangan
gagasan hukum, ketatanegaraan, dan
demokrasi.
Memperkuat & memperteguh sistem
saling mengawasi dan mengimbangi
(checks & balances) antar cabang
kekuasaan negara.
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
5




Cenderung menganut supremasi MPR (sbg
lembaga tertinggi negara)
Tidak dimungkinkan checks & balances antar
cabang kekuasaan negara.
Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar
dalam penyelenggaraan negara (jika
dibandingkan dgn lembaga legislatif &
yudikatif)
Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn
DPR merupakan political representative
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
6



Supremasi Konstitusi (konstitusi berada
pd kedudukan tertinggi dlm negara)
Adanya sistem checks & balances antar
cabang kekuasaan negara
Tak ada lagi kedudukan Lembaga
Tertinggi Negara (semua berkedudukan
sama sbg Lembaga Negara)
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
7



Presiden & wakilnya dipilih secara
Langsung
Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi
Kekuasaan DPR diperkuat menjadi
Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan
yang membentuk Undang-undang.
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
8


Dibentuk lembaga negara baru dlm
rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun
Yudikatif : MK & KY
Penyelesaian kasus politik &
ketatanegaraan secara hukum
diselesaikan melalui Lembaga Negara
baru : MK
sistem ketatanegaraan berdasar
amandemen
9