Pokok Bahasan 1 - Pusdiklat Aparatur

download report

Transcript Pokok Bahasan 1 - Pusdiklat Aparatur

MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 1:

Desentralisasi politik dan Desentralisasi sektor kesehatan

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 1

Tujuan

• • Mampu Memahami Teori Dasar dan Definisi Desentralisasi Mengetahui Aplikasi di Sektor Kesehatan Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 2

Isi

1. Teori dasar, Definisi Desentralisasi 2. Aplikasi di Sektor Kesehatan Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 3

Definisi Desentralisasi

(Rondinelli 1983 cit Omar, 2001) • Pemindahan tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pembangkitan serta pemanfaatan sumber daya dan kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke: – 1) unit-unit teritorial dari pemerintah pusat atau kementerian, – 2) tingkat pemerintahan yang lebih rendah, – 3) organisasi semi otonom, – 4) badan otoritas regional, – 5) organisasi non pemerintah atau organisasi yang bersifat sukarela Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 4

Definisi Desentralisasi ( Mills, dkk ,1990)

Transfer kewenangan dan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam satu hierarki politis administratif atau teritorial Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 5

Aplikasi di Sektor Kesehatan

• • • • Desentralisasi kesehatan di Indonesia  awal 2001 Terjadi perubahan radikal dalam struktur kelembagaan – Kanwil dan Kandep Kesehatan di merger ke Dinkes Propinsi dan kabupaten/kota – Pusat  “tidak terjadi perubahan” Terjadi kebingungan dalam pembagian peran antar level pemerintah Penganggaran kesehatan masih menggunakan prinsip sentralisasi Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 6

Desentralisasi kesehatan di Indonesia dapat digambarkan sebagai pendulum yang berayun dari situasi sentralisasi ke arah desentralisasi. Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 7

Bacaan Lebih Lanjut

• Trisnantoro, L. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000- 2007: Pengantar Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007: Mengkaji Pengalaman dan Membahas Skenario Masa Depan. Yogyakarta: BPFE Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 8