Transcript pengelolaan dan pengembangan kelompok uppks

I. LATAR BELAKANG
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
sejak tahun 1976 institusi BKKBN telah melakukan
kegiatan yang khususnya ditujukan untuk keluarga
akseptor KB agar mereka dapat memperoleh kehidupan
yang lebih baik. Melalui program Community incetive
project (CIP) yang penggarapannya dilaksanakan
melalui pendekatan dan pembangunan desa secara
keseluruhan, para keluarga akseptor diberikan berbagai
insentif atas prestasi masyarakat pedesaan dalam
kesertaan ber – KB.

Kegiatan tidak sampai disitu saja dan pada tahun
1979, program ini dikembangkan lebih luas melalui
pendekatan kelompok, dengan anggota yang
mayoritasnya adalah ibu – ibu akseptor KB dengan
kegiatan yang dikenal sebagai UPPKA (Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Pada
tahun 1990 UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk
mencakup sasaran yang lebih luas yaitu dengan
melibatkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum
ber–KB, Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga
Sejahtera I (KS I), dan Keluarga lain yang berminat
menjadi anggota Kelompok UPPKS.
UPPKS diharapkan adanya meningkatkan pendapatan
keluarga
yang
kemudian
akan
memperbaiki
kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang
bersangkutan
maupun
dari
seluruh
anggota
kelompoknya. Dengan peningkatan kesejahteraan
tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan berKB secara tidak langsung dapat ditingkatkan.
Perkembangan suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh
banyak faktor antara lain faktor dalam kelompok itu
sendiri yang lebih lazim disebut sebagai dinamika
kelompok yang dapat dipantau, dan dikembangkan
melalui pertemuan dan sarasehan antara anggota
kelompok tersebut.
Untuk lebih memantapkan kegiatan
ekonomi produktif yang dilakukan oleh
para anggota kelompok maka diperlukan
peningkatan
pengetahuan
dan
keterampilan bagi anggota kelompok
dalam berbagai aspek, dan yang paling
mendasar
disamping
peningkatan
pengelolaan usahanya antara lain adalah
pengelolaan administrasi dan keuangan
kelompok.

Umum
Memberikan keseragaman petunjuk pelaksaanaan
kepada para pengelola dan pelaksana dalam
membina kelompok serta ketrampilan bagi
pengurus dalam mengelola kelompok.

Khusus
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pengelola dalam :
 Berorganisasi
 Menumbuhkan dinamika kelompok
 Menggali dan memanfaatkan sumber daya dan
potensi setempat guna memajukan kelompok
 Melihat kelompoknya secara utuh dan benar,
termasuk kelemahan dan potensinya
Menyeragamkan dalam cara melakukan
kegiatan administrasi keuangan
 Merangsang kelompok agar dapat meningkatkan
usaha dan membangun ekonomi keluarga
 Meningkatkan dan memantapkan kesertaan berKB para anggota kelompok, dan mandiri dalam
ber-KB

1.
Sasaran
Sasaran
Pedoman
Pengelolaan
dan
Pengembangan Kelompok UPPKS di lapangan.
Dengan pedoman ini diharapkan dapat
memberikan
pemahaman
bagaimana
membentuk, mengelola, mengembangkan dan
membina kelompok UPPKS beserta kegiatannya
dapat berkembang dan berjalan dengan baik
sesuai harapan.
a.
b.
c.
Jangkauan Wilayah meliputi unit – unit kerja
ditingkat provinsi, Kabupaten / Kota,Kecamatan
maupun Kelurahan / desa.
Jangkauan pengguna meliputi pemangku
kepentingan dan pendamping, pengelola di
SKPD–KB kabupaten / kota, UPT / Koordinator
KB di Kecamatan dan PLKB / PKB di kelurahan /
desa.
Para pengurus Kelompok UPPKS
1.
2.
Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih
yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah sekumpulan
keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari
berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari
Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga
Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor
KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota
masyarakat
yang
berminat
dalam
rangka
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif
melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam
bidang usaha ekonomi produktif (UEP)
3.
4.
Pengurus Kelompok terdiri dari Ketua,
Sekretaris dan Bendahara, bila diperlukan dapat
dibantu dengan dibentuk seksi – seksi.
Anggota Kelompok UPPKS adalah anggota
dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I, keluarga dengan tahapan
kesejahteraan yang lebih tinggi dan anggota
masyarakat yang memiliki minat dalam
mengembangkan usaha kelompok dapat pula
menjadi anggota. Anggota Kelompok UPPKS
mayoritas adalah ibu – ibu dan akseptor KB.
5.
6.
Keluarga Pra Sejahtera ( KPS ) adalah
keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti
kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang,
papan, kesehatan, daan pendidikan.
Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga
yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi
kebutuhan sosial psikologisnya, seperti
kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam
keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat
tinggal dan transportasi.
7.
8.
Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan
surat menyurat, pencatatan berbagai kegiatan
kelompok UPPKS berdasarkan buku/ formulir
yang baku, dan pengarsipannya.
Pembukuan adalah suatu rangkaian kegiatan
mencatat secara tertib dan teratur semua hasil
usaha atau transaksi yang telah dilakukan baik
yang menyangkut uang maupun barang guna
menunjang kelancaran usaha kelompok UPPKS.
Perangkuman dan Pelaporan adalah kegiatan
merangkum hasil usaha kelompok, permasalahan
yang dihadapi kelompok, dan hal – hal lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha yang kemudian
dilaporkan sebagai bahan bahasan dalam
pertemuan rutin kelompok dalam rangka
pengembangan usaha.
10. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dengan melakukan
pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling
menguntungkan atau memberikan manfaat.
9.
Pengelolaan Usaha adalah suatu proses
kegiatan usaha yang terencana dalam upaya
untuk mengarahkan para pengelola bekerja
dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, agar
dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi
pengembangan usaha dalam jangka panjang.
12. Produktivitas adalah ukuran besarnya hasil
yang dicapai dari suatu upaya / usaha yang
dilakukan.
11.
13. Wirausaha adalah kegiatan yang memberikan
nilai tambah dari barang atau jasa melalui proses
kreativitas yang melahirkan inovasi, dan atau
transformasi, sehingga barang atau jasa tersebut
nyata manfaatnya.
1.
2.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor :
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4437);
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor :
52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);
3.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3559)
Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
5.
6.
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4741);
Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103
Tahun 2001 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah
dengan keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2005;
8.
9.
10.
11.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
28/HK.010/B5/2007 tentang Visi, Misi, dan Grand
Strategi BKKBN.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
367/HK.010/B5/2008 tentang Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Program Keluarga
Berencana Nasional.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman
Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
233/HK.010/F3/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelola Program Aplikasi Database Kelompok
UPPKS Online Parameter Baru
Pokok – pokok pelaksanaan pedoman ini
mencakup bagian – bagian sebagai berikut:
A. Pengelolaan Kelompok
B. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan
Kelompok
C. Pengelolaan Usaha Kelompok




Beberapa hal yang memaknai pengelolaan
kelompok:
Mengapa harus membentuk kelompok?
Bagaimana cara melakukan pembentukan
kelompok?
Mengapa harus ada pengurus kelompok?
Apa saja unsur pengurus kelompok serta tugas
dan fungsinya masing – masing unsur pengurus?
MENGAPA HARUS MBENTUK KLOMPOK
1. Mempermudah melakukan pembinaan usaha
ekonomi produkstif.
2. Inovatif dan berdaya saing.
BAGAIMANA MEMBENTUK KELOMPOK
1.Adanya inisiator/pemrakarsa
2.Bantuan PLKB atau Kader.
3.Menggali potensi kemampuan anggota
4.Memilih bentuk dan jenis usaha
5.Pemasaran produk
6.Memilih pengurus
7.Izin pembentukan kelompok dari Kelurahan
/Kecamatan
PENGURUS KELOMPOK MELIPUTI :
1. KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA DAN SEKSI-SEKSI
TUGAS DAN FUNGSI KETUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memimpin dan tanggung jawab atas keberhasilan kelompok
Nyusun rencana kegiatan bersama pengurus lain.
Membagi tugas kepengurusan
Mengendalikan kegiatan
Mendorong dan mberi contoh kepada anggota pada peraturan.
Menghubungi petugas dalam pembinaan kelompok.
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyelenggarakan surat menyurat.
Menerima surat masuk dan menjawabnya.
Menyampaikan kepada ketua tentang permasalahan yang ada
Membuat laporan
Menyimpan arsip.
Membuat notulen rapat pertemuan dan dinfokan kpd kelompok
TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA
1. Menyediakan pelayanan keuangan.
2. Mencatat keluar masuk uang dan membuat laopran keuan
3. Menyetorkan uang ke bank
4. Membuat bukti pengeluaran dan pemasukan uang.
5. Memberikan pelayanan simpan pinjam
6. Menagih pengembalian pinjaman pada waktunya.
TUJUAN DIBENTUK SEKSI-SEKSI
1. Kegiatan dapat jalan lancar.
2. Adanya pembagian tugas.
Seksi-seksi yang dibentuk
1. Seksi usaha
2. Seksi produksi
3. Seksi pemasaran
4. Seksi Kemitraan
Buku – buku Administrasi terdiri dari :
 Buku Induk Anggota Kelompok UPPKS
 Buku Kegiatan Kelompok UPPKS
 Buku Kas Harian, Buku Simpanan dan
Sumbangan, Pinjaman dan Angsuran, Bukti
Kas dan Buku Kas.
 Buku Tamu
 Buku Ekspedisi
Faktor – faktor kunci keberhasilan :
 Pengusaha/pebisnis harus mempunyai tekad
untuk berhasil dalam mengisi ciri sikap
kewirausahaan
 Pengelola harus mampu mengelola usahanya
secara baik antara lain meliputi :
a. Membuat perencanaan kegiatan usaha
b. Memberi tugas sesuai dengan kemampuan
c. Menjaga ketepatan perencanaan
d. Melakukan pengawasan


Pengelola usaha harus bersedia membagi
sebagian keuntungan dengan orang yang ikut
menentukan keberhasilannya.
Pengelolausaha dalam mengelola usaha selalu
harus menempuh langkah – langkah dasar yang
meliputi :
a) Menentukan jenis dan bentuk usaha
b) Mengadakan perhitungan usaha
c) Mempelajari kondisi pasar
A.
PERSIAPAN
1. Pengelolaan Kelompok
2. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan
3. Pengelolaan Usaha Kelompok
1.
a.
Mekanisme Pengelolaan Kelompok
Pembentukan Kelompok
1) Mengapa harus Membentuk Kelompok ?
2) Bagaimana cara Melakukan Pembentukan
Kelompok ?
3) Mengapa harus ada Pengurus Kelompok ?
4) Apa Saja Unsur Pengurus Kelompok ?
5) Apa Tugas dan Fungsi Ketua ?
6) Apa Tugas dan Fungsi Sekretaris ?
7) Apa Tugas dan Fungsi Bendahara ?
8) Mengapa harus dibentuk Seksi – seksi ?
9) Apakah Selalu harus dibentuk Seksi – Seksi ?
10) Contoh Seksi Serta Apa Tugas dan Fungsinya ?
1)
2)
3)
4)
Apakah Organisasi itu?
Apakah Kelompok itu?
Apakah Kelompok UPPKS itu ?
Siapakah Anggota Kelompok UPPKS itu ?
1)
2)
3)
Apa yang Harus Dilakukan Oleh Kelompok ?
Bagaimana Melakukan Pertemuan Rutin
Kelompok ?
Bagaimana Mendorong Peran Serta Anggota
Kelompok ?
Bagaimana Cara Mengembangkan Kelompok ?
1) Unsur Utama
Meliputi unsur pemasaran, produksi bahan
baku, keterampilan, tenaga, modal,dan sisa
hasil usaha.
2) Unsur Penunjang
Meliputi unsur kesertaan ber-KB, teknologi,
Kemitraan, pembinaan dan promosi.
BKKBN
(Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional)
VISI : Seluruh Keluarga Ikut KB
MISI : Mewujudkan Keluarga Kecil
Bahagia
Sejahtera