Transcript PowerTemplate
Kementerian Keuangan R.I.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2012
Dana Perimbangan Dana Basgi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)
DBH Pajak
DBH PBB DBH PPh DBH Cukai HT
TRANSFER KE DAERAH
Dana Otsus & Penyesuaian Dana Otsus Dana Penyesuaian Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BARAT Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus Papua Dana Infras Otsus Papua Barat Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru Bantuan Operasional Sek (BOS) Dana Insentif Daerah (DID)
DBH SDA
DBH Kehutanan DBH Pert umum DBH Perikanan DBH Migas DBH Panas Bumi
2
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK
PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
PMK Nomor 06/PMK.07/2012 Permen Teknis tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
• dana yang bersumber dari
Pendapatan APBN
• dialokasikan kepada
daerah tertentu
• untuk membantu • mendanai
kegiatan khusus
• yang merupakan
urusan daerah
• sesuai
prioritas nasional Tujuan DAK
membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)
Daerah Tertentu
sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Membantu
dalam arti
“bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau
“bukan menggantikan yang semua sudah ada”.
Demikian juga hanya
“diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantu”
Kegiatan khusus
yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
fisik
pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)
Kewenangan daerah,
bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.
Program yang menjadi prioritas nasional
sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
ALOKASI DAK KESEHATAN 2003 - 2012
4 500,00 4 000,00 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kesehatan Kesehatan Dasar Kesehatan Rujukan Kefarmasian
Penetapan Program dan Kegiatan DAK Penghitungan DAK Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK Penganggaran DAK
PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
• DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
• Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP.
• Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.
Penghitungan Alokasi DAK
(Pasal 53 PP 55 tahun 2005)
Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK
(Pasal 54 PP 55 tahun 2005)
Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
Penentuan daerah tertentu
yang menerima DAK;
Penentuan besaran alokasi DAK
masing-masing Daerah.
Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan
indeks
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
10
Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria Umum (KU) KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Khusus (KK) Kriteria Teknis (KT) Berupa : a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT
Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Teknis PAD DAU DBH Belanja Gaji PNSD Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Daerah Rawan Bencana Da Ketahanan Pangan Da Potensi Pariwisata Daerah Pesisir T- 2 T- 2 T-2 T-2 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah T-1 Daerah & KemKeu KemKeu KemKeu Daerah & KemKeu Kem PDT Kem Dalam Negeri BNPB Kem Pertanian Kem Bud Par Kem Kelautan & Per K/L terkait
BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Umum
KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1)
NO Kriteria Khusus PERATURAN PERUNDANGAN NO YES
1
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW ) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN -1 + IKW) YES
2 3
IFW > 1 NO YES DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) Yes BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2 * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/
BD)* PAGU per BIDANG Kriteria Teknis INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
4
INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) YES IFWT-1 > 1 NO DAERAH TIDAK LAYAK DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 13
Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
■ ■
Pedoman Umum dan Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis DAK TA. 2012
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 14 15 16 1.
NO.
BIDANG Pendidikan a.
SD b.
SMP Kesehatan Keluarga Berencana Kelautan dan Perikanan Kehutanan Pertanian Perdagangan Lingkungan Hidup Infrastruktur
Sarpras Daerah Tertinggal
Prasarana Pemerintahan Listrik Pedesaan Perumahan dan Pemukiman Keselamatan Transportasi Darat Transportasi Pedesaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan NOMOR JUKNIS Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 Permenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011 Per Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/2011 Permen KP Nomor 50/MEN/SJ/2011 Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2011 Permentan Nomor 91 Tahun 2011 Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Permen LH Nomor 17 tahun 2011 Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010
Masih Proses
Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2012 Permenpera Nomor 30 Tahun 2011 Permenhub Nomor 3 Tahun 2012 Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 TANGGAL DITETAPKAN 13 Desember 2011 13 Desember 2011 15 Desember 2011 15 Desember 2011 15 Desember 2011 22 Desember 2011 27 Desember 2011 20 Desember 2011 29 Desember 2011 1 November 2010 30 Desember 2011 13 Januari 2012 23 Desember 2011 06 Januari 2012 30 Desember 2011 30 Desember 2011
Penganggaran DAK
PP 55/2005 Pasal 60
• Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
• Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
• DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
DANA PENDAMPING
UU 33/2004 Pasal 41 PP 55/2005 Pasal 61
• – Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.
• – Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
OPTIMALISASI
Pasal 29 PMK 06/2012 • Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
• Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan 18
SISA DAK
Pasal 29 PMK 06/2012 • Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.
• Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
• Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai 19
PELAPORAN DAK
• • • • 1. DALAM RANGKA PENYALURAN Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Merupakan Syarat Penyaluran Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah • • • • 2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK Dilakukan setiap triwulanan kepada : 1.
2.
Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (merupakan kompilasi seluruh bidang).
Format pelaporan berdasarkan Juknis Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK
Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap SP2D, 5. Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah Disalurkan secara bertahap Tahap 1 : 30% Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10% Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10% Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun
Kementerian Keuangan R.I.
Alamat : Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445 Website: www.djpk.depkeu.go.id
23