Transcript kewenangan lokal berskala desa

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DUKUNGAN IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG DESA
TERHADAP PELAKSANAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT (STBM)
RAPAT KOODINASI NASIONAL
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
JAKARTA,4 SEPTEMBER 2014
DIREKTORAT JENDERAL
1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KONSTRUKSI
DESA
KE DEPAN
UNDANG-UNDANG DESA
MAJU,
MANDIRI &
SEJAHTERA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN DESA
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT,
PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR
DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, EMBUNG DESA,
TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI
PERATURAN PERUNDANGAN
CATATAN:
KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
 KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI
BIAYA
KEWENANGAN DESA DAN PENDANAANNYA
1. ASAL USUL
2. LOKAL BERSKALA DESA
3. DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA
PROV., KAB./KOTA ;
4. KEWENANGAN LAIN YG
DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA,
SESUAI DGN KETT. PER
UU.
• Penyelenggaraan
kewenangan
desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa didanai dari APBDesa.
• Penyelenggaraan
Kewenangan
lokal
berskala desa selain didanai dari APBDesa
dapat didanai APBD dan APBN
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah didanai dari
APBN
(dialokasikan
pada
bagian
kementerian/lembaga
dan
disalurkan
melalui SKPD Kabupaten/Kota.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah daerah
didanai dari APBD.
• PROGRAM AKSELERASI mempercepat
pembangunan di Desa, seperti BBGRM,
PNPM, program Desa siaga, dll.
4
PEMBANGUNAN DESA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
TUJUAN
KUALITAS HIDUP MANUSIA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DESA
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI
LOKAL
PEMANFAATAN SDA DAN LINGKUNGAN
SECARA BERKELANJUTAN
melalui
PEMBANGUNAN DESA
PERENCANAAN
TAHAPAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PENGARUSUTAMAAN
PERDAMAIAN DAN
KEADILAN SOSIAL
Menge
depan
kan
KEBERSAMAAN
KEKELUARGAAN
KEGOTONGROYONGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
•DILAKSANAKAN OLEH BPD
BERSAMA PEMERINTAH DESA
DAN
LEMBAGA
KEMASY.
DESA, PADA BULAN JUNI
•HASIL 
KESEPAKATAN
PERENCANAAN PEMB DESA
MUSYAWARAH
DESA
MUSRENBANGDES
•
•
•
•
•
PRIORITAS
PROGRAM
KEGIATAN
KEBUTUHAN
USULAN
PEMBANGUNAN
DESA YG DIDANAI:
-APBDESA
-SWADAYA MASY
-APBD KAB/KOTA
DILAKSANAKAN OLEH
PEMDES
SECARA
PARTISIPATIF
OUT
PUT
RKPDESA  Akhir
September (PERDES)
JULI
RANCANGAN:
1.RPJMDESA 6 THN
2.RKPDESA 1 THN
PROGRAM PEMERINTAH/PEMDA YG KE DESA
PROGRAM
PEMERINTAH/
PEMDA
LOKAL
BERSKALA
DESA
KEWENANGAN
PEMERINTAH/PEMDA
DIKOORDINASIKAN
DAN/ATAU
DIDELEGASIKAN
PELAKSANAANNYA
KEPADA DESA
DIINFORMASIKAN
KEPADA DESA
DIINTEGRASIKAN
DENGAN
PEMBANGUNAN
DESA
Sumber-Sumber Pendapatan Desa
• PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI ATAS HASIL USAHA, HASIL ASET, SWADAYA
DAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA;
• ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA;
– 10% DARI DANA TRANSFER KE DAERAH (DANA TRANSFER KE DAERAH
ADALAH 110% YANG TERBAGI 100% UNTUK DAERAH DAN 10% UNTUK
DESA)
• BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA;
– 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
• ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA;
– 10% SETELAH DIKURANGI DAK (DAU + DBH)
• BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA;
• HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA; DAN
• LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH.
Diterima & disalurkan melalui rekening kas desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa
BELANJA DESA
70%
- PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA,
- PEMBANGUNAN
DESA
- PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
- PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
30%
- PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
- OPERASIONAL PEMDES
- TUNJANGAN DAN OPS
BPD
- INSENTIF RT DAN RW
STRATEGI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
SOSIALISASI UU 6 & STBM (BERJENJANG)
PELATIHAN LEMBAGA DESA (BERJENJANG)
PENDAMPINGAN TEKNIS & SDM
MONITORING DAN EVALUASI
KESIMPULAN
•SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT, KEGIATANNYA HARUS
DIPILAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA, SEHINGGA DAPAT
DIKETAHUI KEGIATAN APA YANG KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA YANG DAPAT DIBIAYAI MELALUI APBDESA DAN DILAKSANAKAN
OLEH DESA SECARA SWAKELOLA
•KEGIATAN STBM YG BERSKALA LOKAL DESA TERMASUK YG DAPAT
DIBIAYAI DARI APBDESA, SELAIN DARI APBN DAN APBD
PROV/KAB/KOTA
•BENTUK KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN STBM  KELOMPOK
MASYARAKAT SANITASI SBG UNSUR MASYARAKAT YG BERPERAN
AKTIF DLM PROSES PEMBANGUNAN DESA (PERENCANAAN,
PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN)