Transcript Document

Kebijakan Alokasi DAU
Muhtarmahmud
Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen
Kebijakan Aloka DAU
Dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi
Grafik DAU 2005 s.d. 2010
200
8,93%
3,85%
3,26%
6,08
6,91
180
13,13%
160
64,09%
14,72
19,12
140
120
3-D Column 3
100
Kenaikan DAU
DAU T-1
80
56,89
8,07%
6,63
60
40
20
0
TA.
2005
TA.
2006
88,77T
145,66T
TA.
2007
164,78T
TA.
2008
179,5T
TA.
2009
186,41T
TA.
2010
192,41T
Tergantung dari pendapatan dlm APBN
Tergantung dari Kebijakan penghitungan PDN Neto
Mengedepankan prinsip pemerataan
Mempertimbangkan kemampuan keuangan
antardaerah
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Melaksanakan kebijakan Alokasi Dasar
Memperhitungkan Penambahan Daerah Otonom
Baru
Melaksanakan kebijakan peentuan Kebutuhan dan
Kapasitas Fiskal Daerah
Grafik APBN, PDN, PDN Netto dan DAU
1200
1047.41
1037.06
1000
800
Dalam Trilyun Rupiah
989.49
984.78
779.21
690.41
779.21
716.97
690.41
AP B N
P DN
P D N Netto
D AU
600
400
200
179.50
186.41
192.49
0
T A. 2008
T A. 2009
T A. 2010
Prinsip Pemerataan
DAU dimaksudkan untuk
mengurangi ketimpangan
kemampuan antar daerah
melalui penerapan formula yang
mempertimbangkan :
• kebutuhan daerah
• kemampuan keuangan
daerah
Pembobotan komponen
Kebutuhan Fiskal
Penetapan porsi komponen
Kapasitas Fiskal
ALAT/
UKURAN
Williamson Indeks
(0,0000 s/d 1,0000)
Indikatornya  semakin kecil
angkanya (dibawah satu)
menunjukkan tingkat
pemerataan yang lebih baik
Memperhatikan Kemampuan
Keuangan Daerah
Melihat kemampuan APBD:
• Dari Aspek Belanja : membiayai
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan di daerah (tercermin melalui
TBD/Total Belanja Daerah)
• Dari Aspek Pendapatan : tecermin dalam
PAD, DBH Pajak, DBH SDA
Trilogi Dana
Perimbangan
DAK
DBH
DAU
Dalam Rangka Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal
 Sebagai salah satu komponen Dana
Perimbangan yang bersifat block
grant, untuk mendanai kewenangan
yang dilimpahkan kepada daerah
 Sebagai upaya menciptakan
keseimbangan fiskal antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta antar Daerah
Penambahan Daerah Otonom Baru
14
26
14
26
484
510
510
524
2008
2009
2009
2010
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Peningkatan
dari
1/8 ke 1/5
atau
125 ke 200
1/4
1/8
1/8
1
2
1/5
SIMULASI PEMBAGIAN DAU
DAERAH PEMEKARAN DARI
PERHITUNGAN SECARA
PROPORSIONAL MENJADI
SECARA MANDIRI
1/5
1/5
1/5
2
1/5
Penurunan
dari
1/4 ke 1/5
atau
250 ke 200
SIMULASI PEMBAGIAN DAU
PROPORSI TURUN AGAR NOMINAL NAIK 
PAGU DAU NASIONAL HARUS NAIK
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5 = Rp 200
1/5 = Rp 250
VARIABEL PERHITUNGAN DAU  PROPORSIONAL DAN MANDIRI
Daerah
2009 (Proporsional)
2010 (Mandiri)
Kab Bulungan (Induk)
DAU
Rp
 Penduduk --- Wilayah
--- PNSD
DAU
Rp
 PNSD
 Penduduk
 Wilayah
 IPM
 IKK
 PDRB
 PAD
 DBH Pajak
 DBH SDA
Kab Tana Tidung (Baru)
DAU
Rp
 Penduduk ---- Wilayah
---- PNSD
-----
DAU
Rp
 PNSD
 Penduduk
 Wilayah
 IPM
 IKK
 PDRB
 PAD
 DBH Pajak
 DBH SDA
Penambahan Daerah Otonom Baru
Tahun 2010
Daerah Otonom Baru
Daerah Induk
Provinsi
1
Kota Tangerang Selatan
Kab. Tangerang
Banten
2
Kab Tambrauw
Kab. Sorong
Papua Barat
3
Kab Pulau Morotai
Kab.Halmahera Utara
Maluku Utara
4
Kab Intan Jaya
Kab. Paniai
Papua
5
Kab Deiyai
Kab. Paniai
Papua
6
Kab Sabu Raijua
Kab. Kupang
NTT
7
Kab Pringsewu
Kab. Tanggamus
Lampung
8
Kota Gunung Sitoli
Kab. Nias
Sumut
9
Kab Nias Utara
Kab. Nias
Sumut
10
Kab Tulang Bawang Barat
Kab. Tulang Bawang
Lampung
11
Kab Nias Barat
Kab. Nias
Sumut
12
Kab Mesuji
Kab. Tulang Bawang
Lampung
13
Kab Maybrat
Kab. Sorong
Papua Barat
14
Kab Meranti
Kab. Bengkalis
Riau
DAU untuk DOB Mandiri
dibandingkan dengan kenaikan DAU Nasional
2008 s/d 2010
Dalam Trilyun Rp
20
19.1
Untuk
semua
daerah
18
16
Untuk
26
daerah
baru
14
12
Kenaikan
DAU
10
DOB
6,9
8
6
6
4
3,5
4
2
0
0
2008
2009
2010
Perhitungan DAU Daerah Pemekaran
Alokasi DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai
dengan formula Celah Fiskal setelah undang-undang
pembentukannya disahkan dan data tersedia.
(Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2005)
Apabila kondisi di atas belum terpenuhi, perhitungan
alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan
men-split dari daerah induknya.
(Pasal 46 ayat (3) dan (4) PP No. 55 Tahun 2005)
Perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan
dengan perhitungan proporsional dengan daerah induk
berdasar variabel:
 Jumlah Penduduk;
 Luas Wilayah; dan
 Jumlah/Belanja Gaji PNSD
19
KETENTUAN DAU DAERAH PEMEKARAN
DALAM RUU APBN 2010
• Perhitungan dan pembagian Dana Perimbangan untuk
14 daeorah otonom baru tahun 2008 -2009
dialokasikan dengan ketentuan sbb:
 DAU secara administratif perhitungannya masih
digabung dengan daerah induk;
 Dst ....... Ttg DAK
 Dst ....... Ttg DBH
• Ketentuan lebih lanjut mengenai dana perimbangan
bagi DOB diatur lebih lanjut dengan PMK
Pembagian DAU untuk masing-masing daerah
dengan Formula tertentu ditetapkan dengan undangundang
Data Dasar sebagai komponen Formula DAU
disediakan oleh Lembaga Pemerintah yang
berwenang di bidang statistik
Kebijakan atas Formula DAU adalah hasil
kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR
yang dimuat dalam UU APBN
Perhitungan alokasi per daerah diaudit oleh BPK
Penetapan alokasi DAU per daerah dengan Perpres
dan dipublikasikan
PROPORSI ALOKASI DASAR TERHADAP DAU
(dalam triliun Rupiah)
200
179.507
180
186.4
164.787
160
145.664
140
126.12
120
115.29
73%
100
80 76.978
82.13
20
93.01
88.765
84.25
72.779
73.484
83%
69%
DAU
AD
AD Pegging
87.63
77.21
45.25%
60
40
192.4
49.96%
33.485 32.031
43,5%
39,0%
50,0%
45%
45%
34.618
39,0%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22
DAU
Tahun
Proporsi DAU
Nasional yang
disepakati untuk
Alokasi Dasar
Rata-rata
proporsi gaji
PNSD per daerah
yang dihitung
sebagai Alokasi
dasar
2007
2008
2009
44,6%
45,0%
47%/45%
100,0%
88,65%
76,34%
2010
48%/45,25%
79,89%
untuk mengoptimalkan fungsi equalisasi DAU
10% BAGIAN
PROVINSI
90% BAGIAN
KAB / KOTA
ALOKASI
DASAR
KEBUTUHAN
FISKAL
CELAH
FISKAL
INDEKS
PENDUDUK
BELANJA
PEGAWAI
PNSD
AD Secara Nasional
ditetapkan 48% (Prov)
dan 45,25% (Kab/Kota)
atau setara 79,89%
rata-rata Bel Pegawai
PNSD
INDEKS LUAS
WILAYAH
INDEKS KK
INDEKS PM
KAPASITAS
FISKAL
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
PROV
DANA BAGI HASIL
PAJAK
PROV
DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA
ALAM
INDEKS PDRB
PER KAPITA
PROV
KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita)
wilayah darat 100%, laut prov 30%, laut kab/kota 35%
25
Daerah Penerima DAU 2010
DAU
Naik
Turun
Nol
Jumlah
Prov
Kab/Kota
Jumlah
%
28
3
375
94
403
97
79
19
2
8
10
2
33
477
510
100
Selesai
Terima Kasih Atas Perhatiannya
HP/Email:081226265675,
081548590636, [email protected],
[email protected],
[email protected]
Alamat :
Jl Ir. Sutami No 36 A Kentingan Surakarta