Transcript direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen

PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2009
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
1
MENGAPA PERLU DIBUAT
PEDOMAN SEPERTI INI ?
Terdapat keragaman yang tinggi dalam hal proses
dan kualitas hasil penilaian angka kredit dosen
pada tingkat PT.
Diduga sebagai akibat dari :
1. Keragaman pengetahuan, pemahaman dan penafsiran
terhadap berbagai aturan yg ada.
2. Aturan yg ada masih kurang lengkap jika dibandingkan
dengan perkembangan ragam kegiatan Tridarma dosen
mutakhir, terutama untuk karya ilmiah.
3. Terdapat aturan baru dalam rangka peningkatan kualitas
jabatan dosen.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2
DIPERLUKAN PEDOMAN YG MEMUAT :
Aturan yg lebih rinci terhadap beberapa aturan
dasar yg bersifat :
1. Mengganti aturan sebelumnya
2. Menjelaskan pengertian dan penafsiran terhadap aturan
dasar yang sudah ada
3. Menstandarkan cara penilaian beberapa macam kegiatan
Tridharma yang belum diatur dalam aturan dasar yang
sudah ada
4. Menstandarkan solusi bagi beberapa permasalahan yg
secara empiris sering ditemukan oleh Tim Penilai Pusat
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
3
RUANG LINGKUP ISI PEDOMAN
Isi Pedoman terdiri atas :
A. Aturan Tambahan
B. Aturan Pengganti
C. Penjelasan Lebih Rinci
D. Penafsiran
terhadap aturan dasar untuk penilaian
angka kredit dosen.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
4
ATURAN DASAR YG DIMAKSUD ADALAH :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
4. Keputusan MENKOWASBANGPAN No: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Bersama MENDIKNAS dan Kepala BKN No: 61409/MPK/
KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan MENDIKNAS No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai
dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
7. Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
8. Peraturan MENPAN No: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan
Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
5
ACUAN TAMBAHAN UNTUK
MEMBUAT PEDOMAN
1. Surat Edaran : Sekjen DEPDIKNAS, DIRJEN
DIKTI, dan Direktur Pembinaan Pendidikan,
Tenaga
Kependidikan
dan
Ketenagaan
Perguruan Tinggi, Tahun 2000 – 2006 yg
berkenaan dengan Penetapan Angka Kredit
Dosen dan Jabatan Fungsional Dosen.
2. Pengalaman Empiris Tim Penilai Pusat.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
6
FUNGSI PEDOMAN
1. Pegangan Tim Penilai Angka Kredit Dosen
Tingkat Pusat untuk Usulan Kenaikan Jabatan
Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Pegangan Tim Penilai Angka Kredit Dosen dan
Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen Tingkat
Perguruan Tinggi.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
7
SUSUNAN ISI PEDOMAN
I. PENDAHULUAN
II. LANDASAN PENYUSUNAN PEDOMAN
III. PRINSIP PENILAIAN
IV. STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL
V. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KENAIKAN JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN
GURU BESAR
VI. SKEMA DIAGRAM ALIR PROSES PENILAIAN KARYA
ILMIAH DAN ANGKA KREDIT DOSEN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
8
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Ruang Lingkup
II. LANDASAN PENYUSUNAN PEDOMAN
A. Aturan Dasar
B. Acuan Tambahan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
9
III. PRINSIP PENILAIAN
1. Adil
2. Obyektif
: perlakuan dan kriteria sama
: dasar penilaian adalah bukti yg
dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya, kriteria jelas
3. Akuntabel : alasan dan pertimbangan dapat
dijelaskan dan dipertanggungjawabkan
4. Transparan dan bersifat mendidik :
• Proses dpt dimonitor dan dikomunikasikan
• Menjunjung tinggi prinsip dalam proses
pembelajaran bersama
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
10
IV. STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
A. Pendidikan
• Perubahan A.K. untuk bidang yg sesuai
Doktor
: 200
Magister
: 150
Sarjana
: 100
• Cara perhitungan  contoh (lihat
Pedoman hal. 4 !)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
11
BUKTI IJAZAH YANG DIAKUI :
a. Sesudah Pedoman Ini Dikeluarkan :
a.1. PT Dalam Negeri :
1) Memiliki Izin Pendirian, dan
2) PS Terakreditasi A atau B, atau PS pada PT
Terakreditasi Institusi A atau B; atau
3) Dalam proses perpanjangan akreditasi
a.2. PT Luar Negeri :
Mendapat pengakuan atau kesetaraan dari Dikti.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
12
b. Sebelum Dikeluarkan Pedoman Ini :
b.1. PT Dalam Negeri :
1) Memiliki Izin Pendirian, dan
2) Memiliki Izin Penyelenggaraan PS; atau
3) Dalam proses perpanjangan izin tersebut
b.2. PT Luar Negeri :
Mendapat pengakuan atau kesetaraan dari Dikti.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
13
B. Tridarma Perguruan Tinggi
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
• Aturan tambahan ttg Batas Kepatutan
 ditetapkan utk setiap kegiatan dengan satuan :
- SKS maksimal, atau
- Hasil maksimal
• Batas Kepatutan:
Rata-rata banyaknya hasil atau besarnya SKS
maksimal selama periode penilaian yg mungkin
dicapai apabila pelaksanaan kegiatan utk setiap
sub unsur kegiatan dalam melaksanakan
pendidikan dan pengajaran dilakukan dalam
batas-batas kepatutan.
• Rincian lihat Tabel 1 hal. 8 – 10.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
14
2. Melaksanakan Penelitian
• Pembakuan kode komponen, kriteria, bukti
kegiatan, dan nilai batas kepatutan utk
setiap komponen kegiatan (Tabel 2 hal.
10-12)
Pengertian Batas Kepatutan utk setiap sub
unsur Kegiatan Melaksanakan Penelitian
sama dgn utk Melaksanakan Pendidikan
• Deskripsi lebih rinci utk setiap komponen
kegiatan (hal. 12-16)
• Contoh-contoh kekeliruan bukti dan
kategori (Tabel 3 hal 17)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
15
Lanjutan untuk melaksanakan penelitian
• Tambahan pembakuan untuk :
1. Makalah yg disajikan dlm seminar (disajikan
saja, dimuat dlm prosiding saja, disajikan dan
dimuat)
2. Artikel dlm buku yg dipublikasikan
3. Artikel dlm jurnal elektronik
4. Jurnal ilmiah dlm bahasa resmi PBB tetapi tidak
memenuhi kriteria jurnal ilmiah internasional
5. Kriteria seminar nasional
6. Kriteria seminar internasional
7. Kriteria buku ajar (buku teks)
8. Kriteria buku referensi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
16
3. Melaksanakan Pengabdian kpd Masyarakat
• Nilai angka kredit maksimal yg dibenarkan  15%
• Batas nilai angka kredit minimal :
• 0,5 (setengah), tetapi setiap PT boleh
membuat syarat minimal tertentu asal
> 0,5
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
17
C. Unsur Penunjang
• Nilai angka kredit maksimal yg dibenarkan 
20%.
• Batas nilai angka kredit minimal :
• Boleh 0 (nol), tetapi setiap PT boleh
membuat syarat minimal tertentu (> 0)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
18
V.
PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR
KEPALA DAN GURU BESAR
A. Lektor Kepala
1. Kenaikan Reguler
a. Kurun waktu 1 s.d. 3 tahun
Karya ilmiah yg dipublikasikan dlm jurnal ilmiah
nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah
internasional yg bereputasi: nilai angka kredit >
25% dari persyaratan angka kredit minimum.
• Penulis pertama
• Bidang ilmu sesuai dgn bidang penugasan
LK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
19
b. Kurun waktu lebih dari tiga tahun
• Minimal 1 (satu) karya ilmiah yg dipublikasikan
dlm jurnal ilmiah serendah-rendahnya jurnal
ilmiah nasional yg tdk terakreditasi
Catatan :
• Sebagai penulis pertama
• Bidang ilmu sesuai dgn bidang penugasan
LK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
20
2. Loncat Jabatan
a. Menduduki jabatan asisten ahli > 1 tahun
b. Memiliki ijazah Doktor (S3), atau SP II pada saat
masih menduduki jabatan Asisten Ahli, dlm bidang
ilmu yg sesuai dgn bidang penugasan LK.
c. Memiliki publikasi ilmiah
• > 4 pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau
• > 2 pd jurnal ilmiah internasional yg bereputasi, atau
• Kombinasi JIN terakreditasi dgn JII bereputasi yg
setara dgn > 4 JIN terakreditasi
Berupa hasil penelitian dlm bidang ilmu yg sesuai
dgn penugasan LK, sbg penulis pertama
d. Memiliki angka kredit yg disyaratkan
e. Persyaratan integritas, tanggungjawab, kinerja dan
etika (dari SA atau Senat PT)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
21
CATATAN :
Ketentuan : 1 (satu) publikasi dlm jurnal ilmiah
internasional yg bereputasi setara dgn 2 (dua)
publikasi ilmiah dlm jurnal ilmiah nasional
terakreditasi
MASIH BERLAKU !
(Lihat Surat DIRJEN DIKTI No. 4386/D/C/2006,
tanggal 28 Nopember 2006, perihal Persyaratan
Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Dosen yang
ditujukan kepada Rektor ITB).
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
22
B. Guru Besar
1. Persyaratan utama yg bersifat umum
Memiliki gelar Doktor (S3) dengan ketentuan:
• Bidang ilmu sesuai dgn bidang penugasan
GB
• Dari PT dalam negeri yg diakui pemerintah
dgn PS yg terakreditas A atau B
• Dari PT luar negeri yg diakui atau ijazahnya
disetarakan oleh Ditjen DIkti
Ijazah yg diakui sama dengan utk Komponen
Pendidikan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
23
Ketentuan Kesesuaian Bidang Ilmu S3
dengan Bidang Ilmu Penugasan GB
1. Bidang ilmu Doktor lebih luas dari bidang
penugasan  boleh asal bidang penugasan
berada dlm ranah bidang ilmu Doktor.
2. Ijazah Doktor dlm bidang ilmu tertentu tidak dpt
dipakai untuk syarat dlm kenaikan jabatan dosen ke
Guru Besar dgn bidang penugasan untuk bidang
ilmu dgn ranah yg berbeda.
3. Ketentuan bilamana bidang ilmu Doktor berbeda
dgn bidang penugasan LK (A.k. s/d LK utk bidang A
dan B tdk dihitung. Lihat hal. 21 Butir C !).
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
24
Penetapan Bidang Ilmu Penugasan Guru Besar
• Ditetapkan oleh PT sesuai dgn ruang lingkup
bidang ilmu dan visi pengembangan ilmu PT ybs.
• Ruang lingkup ilmu bidang penugasan > M.K.
• Satuan bidang ilmu (digit bidang ilmu) untuk
bidang penugasan Guru Besar sedapat mungkin
bersifat generik (sesuai kelaziman yg bersifat
universal,
umum),
walaupun
dapat
saja
berkembang.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
25
2. Persyaratan Publikasi Ilmiah
a. Kenaikan Reguler
a.1. Kurun waktu 1 (satu) s.d. 3 (tiga) tahun
Memiliki publikasi ilmiah dlm jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah
internasional bereputasi dgn nilai angka
kredit > 25% dari persyaratan angka
kredit minimum yg harus dipenuhi:
• Sebagai penulis pertama
• Hasil penelitian
• Bidang ilmu sesuai bidang penugasan
GB
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
26
a.2. Kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun:
Memiliki > 1 (satu) karya ilmiah yg
dipublikasikan dlm jurnal ilmiah nasional
yg terakreditasi atau jurnal ilmiah
internasional bereputasi
• Sebagai penulis pertama
• Hasil penelitian
• Bidang ilmu sesuai bidang penugasan
GB
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
27
b. Kenaikan Loncat Jabatan
1) Telah menduduki jabatan Lektor > 1 tahun
2) Memiliki publikasi ilmiah
• > 4 dlm JIN terakreditasi, atau
• > 2 dlm JII bereputasi, atau
• Kombinasi JIN terakreditasi dgn JII bereputasi yg setara dgn > 4 JIN terakreditasi
 Berupa hasil penelitian dlm bidang ilmu yg
sesuai dgn penugasan Guru Besar, sbg
penulis pertama
3) Memenuhi angka kredit yg disyaratkan
4) Persyaratan integritas, tanggungjawab, kinerja
dan etika (dari SA atau Senat PT)
5) Persyaratan administrasi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
28
C. Pertimbangan atau Persetujuan Senat Perguruan
Tinggi
LK : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
GB : Persetujuan Senat Perguruan Tinggi
Dasar Penilaian Senat PT :
• Kinerja, Integritas, Tanggungjawab pelaksanaan
tugas, dan Tata krama kehidupan kampus (Pasal 18
Ayat (3) Kepmendiknas No. 074/U/2000)
bagi dosen yg diusulkan
Catatan : Pasal 27 UU BHP  Tugas dan Wewenang
Organ Representasi Pendidik pd BHP a.l. :
j. memberikan pertimbangan kpd organ
pengelola pendidikan dlm pengusulan
profesor
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
29
Pasal 18 Kepmendiknas
No. 074/U/2000
(2) Pengangkatan Jabatan ke :
LK = harus mendapat PERTIMBANGAN
Senat PT
GB = harus mendapat PERSETUJUAN
Senat PT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
30
(3) Pertimbangan atau Persetujuan Senat
PT berdasarkan aspek-aspek :
a. Integritas
b. Kinerja
c. Tanggungjawab
d. Tatakrama kehidupan kampus
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
31
a. Integritas adalah kepribadian yg utuh yg
memiliki moralitas yg tinggi sbg manusia
yg beradab dlm kehidupan secara umum
b. Kinerja adalah prestasi yg diperoleh yg
ditunjukkan melalui keberhasilannya dlm
proses belajar mengajar yg berimplikasi
kpd keberhasilan mahasiswa dlm mutu
dan ketepatan menyelesaikan studi utk
mata kuliah ybs
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
32
c. Tanggungjawab adalah kedisiplinan yg
tinggi baik dari aspek waktu maupun
kerja dlm melaksanakan tugas tridharma
yg diemban
d. Tata krama kehidupan kampus adalah
kesopan-santunan dlm berprilaku dan
bertingkah laku sbg manusia yg berbudaya/beretika dlm kehidupan kampus
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
33
VI.
SKEMA DIAGRAM ALIR PROSES PENILAIAN KARYA ILMIAH
DAN ANGKA KREDIT DOSEN (TINGKAT PERGURUAN TINGGI)
A. Karya Ilmiah
Perguruan Tinggi Lain



Penilai Tingkat
Perguruan Tinggi Lain

Perguruan Tinggi


Fakultas


Jurusan/Departemen








Penilai Tingkat
Perguruan Tinggi
Penilai Tingkat Fakultas

Penilai Tingkat
Jurusan/Departemen
Dosen
Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Karya Ilmiah Dosen di
Tingkat Perguruan Tinggi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
34
B. Angka Kredit : Model 1. PTN

Pimpinan
Perguruan Tinggi



Senat
Fakultas

Pimpinan
Departemen (Jurusan)


Senat
Perguruan Tinggi

Pimpinan
Fakultas




Forum Staf Pengajar
Departemen (Jurusan)

Dosen
Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di
Tingkat Perguruan Tinggi (Model 1)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
35
Model 2. PT BHMN : Peran SA PT oleh DGB/MGB

Pimpinan
Perguruan Tinggi



Majelis/Dewan Guru Besar
Fakultas

Pimpinan
Departemen (Jurusan)


Majelis/Dewan Guru Besar
Perguruan Tinggi

Pimpinan
Fakultas




Forum Staf Pengajar
Departemen (Jurusan)

Dosen
Gambar 3. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di
Tingkat Perguruan Tinggi (Model 2)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
36
Model 3. PT BHMN : Kerjasama SA dengan DGB

Pimpinan
Perguruan Tinggi





Senat
Fakultas

Pimpinan
Departemen (Jurusan)

Dewan Guru
Besar

Pimpinan Fakultas

Senat
Akademik

Dosen


Forum Staf Pengajar
Departemen (Jurusan)
Keterangan : 1. kegiatan untuk setiap komponen dan arti
lambang angka yang dipergunakan sama
dengan skema untuk PTN (Model 1)
2.
= koordinasi
Gambar 4. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di
Tingkat Perguruan Tinggi (Model 3)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
37
Model 4. PT BHMN : Kerjasama SA dengan GB
GB
TPAK TINGKAT PT
SENAT AKADEMIK
MGB
7
6
TPAK
FAK/SEK
3
SENAT
FAK/SEK
5
4
2
DEKAN
FAK/SEK
1
KELOMPOK
KEILMUAN/KEAHLIAN
Gambar 5. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di
Tingkat Perguruan Tinggi (Model 4)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
38
POSISI DAN SIFAT PEDOMAN
• Merupakan pelengkap (bukan pengganti) aturan
dasar yg sudah ada
• Aturan yg ada merupakan persyaratan minimal
yg harus dipenuhi
 Setiap PT boleh membuat persyaratan
minimal yg lebih tinggi dari persyaratan
minimal dalam pedoman ini (juga aturan
dasar)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
39
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
40
RINCIAN
STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
A. UNSUR UTAMA PENDIDIKAN
•
BIDANG ILMU = BIDANG PENUGASAN
Doktor (S3) : 200, Magister (S2) : 150, Sarjana (S1) : 100
•
* Bila angka kredit pendidikan sebelumnya sudah
digunakan =  digunakan selisihnya.
Contoh : Dosen A : LK/S2  GB/S3
AK : 200-150 = 50
BIDANG ILMU IJAZAH ≠ BIDANG PENUGASAN
Doktor (S3) / Sp II : 15, Magister (S2) / Sp I : 10,
Sarjana (S1) / D (IV) : 5
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
41
B. UNSUR UTAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
a. MELAKSANAKAN PENGAJARAN
(1) Kuliah/tutorial, Menguji, Praktikum di Lab,/Lapangan
 = satu paket utk setiap Mata Kuliah
- Asisten Ahli : 12 SKS/sms,  A.K. : 5,5 (maks.)
- Lektor Kepala ke atas : 12 SKS/sms,  AK : 11 (maks)
(2) Pembimbing KKN/PKL  A.K. = 1/sms
(3) Membimbing Seminar Akhir Studi  A.K. = 1/ sms
(4) Membimbing Tugas Akhir :
- Disertasi
: Pembimbing Utama
Pembimbing Pembantu
- Tesis
: Pembimbing Utama
Pembimbing Pembantu
- Skripsi
: Pembimbing Utama
Pembimbing Pembantu
- Tugas Akhir : Pembimbing Utama
Pembimbing Pembantu
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
:8
:6
:3
:2
:1
: 0,5
:1
: 0,5
42
BATAS KEPATUTAN SETIAP SEMESTER
PEMBIMBING UTAMA/PEMBIMBING PEMBANTU
a) Meluluskan S3
: 4 lulusan
b) Meluluskan S2
: 6 lulusan
c) Meluluskan S1
: 8 lulusan
d) Meluluskan D III
: 10 lulusan
(5) Penguji Disertasi/Tesis/Skripsi/Laporan Akhir Studi
-
A.K. Ketua Penguji
A.K. Anggota Penguji
: 1/mhs
: 0,5/mhs
Dosen yg tdk mnjd Ketua/
Pembimbing mhs tsb
Batas Kepatutan (per semester) :
- Ketua Penguji
: 4 lulusan
- Anggota Penguji : 8 lulusan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
43
(6) Membina Kegiatan Mahasiswa
- Akademik
: - Kurikuler, Kokurikuler
- Penasehat Akademik/Dosen Wali
- Kemahasiswaan : - Ekstra kurikuler
- Penalaran/Kesejahteraan mhs
Angka Kredit
: = 2 / semester
(7) Mengembangkan Program Kuliah
- Hasil Pengembangan Inovatif
- Model/Metode Pembelajaran
- Media Pembelajaran
- Pengembangan Mata Kuliah Baru
A.K. : 2 / M.K.
Batas Kepatutan : 1 m.k./semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
44
(8) Mengembangkan Bahan Pengajaran
•
Buku Ajar adalah :
- Buku pegangan untuk suatu mata kuliah
- Ditulis oleh pakar terkait
- Memenuhi kaidah buku teks
- Diterbitkan secara resmi (oleh penerbit)
- Disebarluaskan
- Angka Kredit Maksimal : 20
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
45
•
DIKTAT, adalah :
- Buku ajar untuk suatu mata kuliah
- Ditulis oleh Pengajar mata kuliah tsb
- Mengikuti kaidah penulisan ilmiah
- Disebarluaskan kepada peserta kuliah
- Angka Kredit Maksimal : 5
•
MODUL, adalah :
- Bagian dari bahan ajar
- Ditulis oleh Pengajar mata kuliah tsb
- Mengikuti kaidah penulisan ilmiah
- Disebarluaskan kepada peserta kuliah
- Angka Kredit Maksimal : 5
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
46
•
Penuntun Praktikum, adalah :
- Pedoman pelaksanaan praktikum
- Disusun oleh Kelompok Dosen
- Mengikuti kaidah penulisan ilmiah
- Angka Kredit Maksimal : 5
•
MODEL, adalah :
- Alat peraga
- Menjelaskan fenomena dlm kuliah
- Meningkatkan pemahasan peserta kuliah
- Angka Kredit Maksimal : 5
Batas Kepatutan :
- Buku Ajar/Buku teks : 1 buku/tahun
- Diktat dll
: 1 diktat/semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
47
(9) Orasi Ilmiah :
- Pidato Ilmiah
- Forum kegiatan tradisi akademik
- Diesnatalis
- Wisuda lulusan
Batas Kepatutan : 2 Perguruan Tinggi/Semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
48
(10) Menduduki Jabatan Perguruan Tinggi
- Jabatan tertentu di PT
- Pimpinan di PT
(11) Membimbing dosen yg lebih rendah jabatan fungsionalnya
- Pencakokan
- Reguler
(12) Kegiatan Detasering
- Penugasan dari PT asal ke PT lain
- Membimbing Dosen Yunior
Kegiatan Pencakokan :
- Mengikuti sbg dosen peserta pencangkokan
- Meningkatkan kemampuan di bidang ilmunya
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
49
a. PUBLIKASI ILMIAH
Hasil Penelitian atau Hasil Pemikiran
Monograf :
• Substansi  satu hal dalam satu bidang ilmu
• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah yg utuh
(rumusan
masalah,
pemecahan
masalah,
dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar
pustaka)
• Dalam bentuk buku yg diterbitkan
• Disebarluaskan
• Batas Kepatutan : 1 buku/tahun
• Angka Kredit maks : 20
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
50
Buku Referensi :
•
•
•
•
•
•
•
•
Substansi satu bidang ilmu
Memenuhi kaidah penulisan ilmiah yg utuh
(rumusan
masalah,
pemecahan
masalah,
dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar
pustaka)
Tebal paling sedikit 40 hal (15,5 cmx 23 cm)
Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/PT
ISBN dan diedarkan
Tidak menyimpang dari Pancasila & UUD 1945
Batas Kepatutan : 1 buku/tahun
Angka Kredit maks : 40
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
51
Majalah Ilmiah Nasional
• Substansi satu masalah dlm satu bidang ilmu
• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah yg utuh (rumusan
masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir,
kesimpulan dan daftar pustaka)
• Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/PT
• Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris
• Dewan Redaksi terdiri dari para ahli dlm bidangnya
• Memiliki ISSN
• Diedarkan secara nasional
• Terakreditasi DIKTI atau
• Tidak terakreditasi DIKTI
• Angka Kredit : Terakreditasi : 25 & Tdk Terakreditasi : 10
• Batas Kepatutan : 2 artikel/semester/tdk akreditasi
1 artikel/semester/terakreditasi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
52
Majalah Ilmiah Internasional
• Substansi satu masalah dlm satu bidang ilmu
• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
• Editorial Board (Dewan Redaksi) para pakar dibidangnya,
dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di
negara masing-masing
• Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Cina)
• Memiliki ISSN
• Terbit secara teratur (berkesinambungan) serta beredar di
berbagai negara
• Penulis dari berbagai negara
• Angka Kredit maksimal : 40
• Batas Kepatutan : 1 (satu) artikel/semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
53
Disajikan dalam Seminar Internasional
1. Kriteria Seminar
• Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga
Ilmiah yg bereputasi
• Pengarah (SC) adalah para pakar yg berasal dari
berbagai negara
• Bahasa Pengantar, Bahasa PBB (Inggris, Perancis,
Arab, Rusia, Cina)
• Pemakalah dan peserta dari berbagai negara
2. Artikel
• Dimuat dalam prosising
• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
54
3. Prosiding
•
•
•
•
•
Ditulis dalam bahasa resmi PBB
Editorial berasal dari berbagai negara
Penulis dari berbagai negara
Memiliki ISBN
Diterbitkan oleh Lembaga Ilmiah yg bereputasi :
Organisasi Profesi, PT, Lembaga Penelitian
4. Angka Kredit : 15
5. Batas Kepatutan : 1 (satu) artikel/semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
55
Disajikan dalam Seminar Nasional
1. Kriteria Seminar
• Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga
Ilmiah yg bereputasi
• Dewan Pengarah terdiri dari pakar dibidangnya
• Bahasa Indonesia
• Pemakalah dan peserta dari berbagai PT, Lembaga
Ilmiah, Lingkup Nasional
2. Artikel
• Dimuat dalam prosising
• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
56
3. Prosiding
•
•
•
•
Ditulis dalam bahasa Indonesia
Editorial berasal dari bidang ilmunya
Memiliki ISBN
Diterbitkan oleh Organisasi Profesi, PT, Lembaga
Penelitian
4. Angka Kredit : 10
5. Batas Kepatutan : 2 (dua) makalah/semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
57
Dipublikasikan dlm Koran/Majalah Populer
•
•
•
•
Artikel berupa pemikiran atau hasil penelitian
Dimuat dlm koran atau majalah populer
Angka Kredit maksimal :1 / artikel
Batas Kepatutan : 10% dari angka kredit yg
diperlukan utk melaksanakan penelitian
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
58
Hasil Penelitian yg Tidak Dipublikasikan
•
•
•
•
Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
Dalam bentuk buku
Tidak dipublikasikan
Disimpan di perpustakaan (ada bukti pengesahan dari
pejabat berwenang)
• Angka Kredit maksimal : 3 (tiga)
• Batas Kepatutan : 10% dari angka kredit minimal yg
diperlukan utk melaksanakan penelitian/publikasi ilmiah
• Contoh : - Angka kredit minimal utk penelitian : 60
- Angka kredit karya tulis yg tdk dipublikasikan
adalah (maks) : 6 atau = 2 (dua) karya tulis
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
59
Menterjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah
• Dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia
• Dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing
• Diterbitkan dan diedarkan dlm bentuk buku (Kriteria
Buku Ajar/Referensi)
• Angka Kredit : 15
• Batas Kepatutan : 1 Buku/semester
Mengedit/Menyunting Buku Ilmiah
• Suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah
• Memudahkan pemahaman bagi pembaca
• Diterbitkan dan diedarkan dlm bentuk buku (Kriteria
Buku Ajar/Referensi)
• Angka Kredit : 10
• Batas Kepatutan : 1 Buku/semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
60
• Membuat Rancangan dan Karya Teknologi yg
Dipatenkan
- Internasional : A.K. = 40
- Nasional
: A.K. = 40
• Membuat Rancanan dan Karya Teknologi yg Tidak
Dipatenkan
(Rancangan
dan
karta
Seni
Monumental, Seni Pertunjukan)
• Mendapat Penilaian Sejawat yg Memiliki Otoritas
- Internasional : A.K. = 20
- Nasional
: A.K. = 15
- Lokal
: A.K. = 10
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
61
ENAM KOMPONEN BARU UNTUK BIDANG
MELAKSANAKAN PENELITIAN YANG
SUDAH DIAKUI DALAM PENILAIAN
ANGKA KREDIT TINGKAT PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
62
1. Jurnal Elektronik (e-Jurnal) yg Bereputasi
Kriteria : - Ada editor yg mempunyai kepakaran
- Memiliki ISSN
- Diterbitkan oleh lembaga bereputasi
 Memenuhi syarat sbg Jurnal Ilmiah
Nasional Terakreditasi
Artikel : - Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
- Bahasa PBB (Internasional), atau
- Bahasa Indonesia (Nasional)
Status Jurnal : Disamakan dgn Jurnal Ilmiah Nasional
Terakreditasi
Bukti : - Printout (cover, editorial board, daftar isi,
ISSN, Penerbit)
Angka Kredit maksimal : 25
Batas Kepatutan : 1 / semester
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
63
2. Artikel dlm buku yg dipublikasikan dan berisi
berbagai tulisan dari beberapa penulis, dise-tarakan
dengan prosiding yg dipresentasikan
Angka Kredit
: 15 (Internasional) dan 10 (Nasional)
Batas Kepatutan : 1 / sms (Internasional) dan
2 / sms (Nasional)
3. Jurnal Ilmiah yg berbahasa resmi PBB tetapi tdk
memenuhi syarat Jurnal Ilmiah Internasional yg
bereputasi, disetarakan dengan Jurnal Ilmiah
Nasional Tidak Terakreditasi.
4. Hasil Penelitian disajikan dalam seminar tetapi tidak
dimuat dalam prosiding yg dipublikasikan
Angka Kredit : 5 (Internasional) dan 3 (Nasional)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
64
5. Hasil Penelitian tidak disajikan dlm seminar
tetapi dimuat dlm prosiding yg dipublikasikan
Angka Kredit : 10 (Internasional) dan 5 (Nasional)
6. Jurnal Ilmiah Edisi Khusus
a. Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Internasional
- Isi berupa prosiding seminar
- Angka Kredit : 15
b. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Terakreditasi
- Isi berupa prosiding seminar
- Angka Kredit : 10
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
65
• Publikasi sebagaimana tersebut pd butir
(2) s/d (6), tidak dapat dipergunakan untuk
memenuhi persyaratan (khusus) Kenaikan
Jabatan kurun waktu 1 - 3 tahun, Loncat
Jabatan, dan Guru Besar
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
66
C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Menduduki Jabatan Pimpinan pada lembaga
pemerintah
2. Pengembangan hasil pendidikan
3. Memberikan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah
kepada masyarakat
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Menulis karya pengabdian kepada masyarakat
•
•
Angka Kredit maksimal 15% dari A.K. minimal
Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (UKP)
Angka Kredit minimal = 0,5
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
67
D. UNSUR PENUNJANG
1.
2.
3.
4.
Menjadi anggota panitia ad-Hoc
Menjadi anggota profesi
Mendapat tanda jasa
Menulis buku pelajaran Sekolah Lanjutan Atas
(SLA)
Angka Kredit maksimal 20% dari A.K. minimal UKP
Angka Kredit minimal = 0
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
68