Transcript 1 - Surabaya 2 Excellence
SISTEM PENGELOLAAN KEUDA
BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 O l e h :
MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA,Nop 2014
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN PELAKSANA PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 MENYERAHKAN SEBAGIAN GUBERNUR BUPATI/WALI KOTA Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 MEMILIKI OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU NO 23/2014 TTG PEMDA (Pasal 308 dan Pasal 309-APBD)
Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan negara.
undang-undang mengenai keuangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 310)
Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA, dan DPA-SKPD diatur dalam Perda yg berpedoman pada ketentuan per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 311)
Kepala daerah wajib mengajukan Raperda ttg APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dgn waktu yg ditentukan oleh ketentuan per-UU an utk memperoleh persetujuan bersama.
Kepala daerah yg tidak mengajukan Raperda ttg APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.
Raperda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD dan rancangan DPA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 312)
Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda ttg APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
DPRD dan kepala daerah yg tidak menyetujui bersama Raperda ttg APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.
Sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda ttg APBD kepada DPRD dari jadwal yg telah ditetapkan berdasarkan ketentuan per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 313)
Apabila KDH dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 Hari sejak disampaikan rancangan Perda ttg APBD oleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun dan menetapkan Perkada ttg APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya utk membiayai keperluan setiap bln.
Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kab/kota.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 408)
Pada saat berlaku, undangan Undang-Undang semua yang peraturan berkaitan ini mulai perundang dengan penyelenggaraan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Pemerintahan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUD A dan SE MENDAGRI NO 903/6865/SJ (Pasal 53 ayat (2))
Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya Desember tahun anggaran sebelumnya tanggal 31 Kepala Daerah dan DPRD yg tidak menyetujui baersama rangcangan Perda ttg APBD sebelum dimulainya Tahun Anggaran berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per uu an selama 6 bulan sesuai amanat pasal 312 ayat (2) UU no 23/2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
V. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAPATAN (Pasal 285)
• • • Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: PAD meliputi:
Pajak Daerah;
Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah
.
Pendapatan Transfer;
Transfer Pemerintah Pusat;
Dana Perimbangan;
Dana Otsus;
Dana Keistimewaan;
Dana Desa.
Transfer Antar Daerah.
Pendapatan Bagi Hasil;
Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Agar Daerah tidak bergantung kepada Dana Perimbangan, maka dapat ditempuh beberapa opsi/strategi untuk meningkatkan pendapatan/ penerimaan daerah antara lain melalui optimalisasi
:
Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
,
dari semula sistem daftar terbuka (open list) menjadi sistem daftar tertutup (closed-list) sesuai dengan UU 28/2009 melalui intensifikasi
.
(Pasal 157, 158 ayat 2 s.d 9 dan ayat 159) di cabut dan tidak berlaku, melalui pasal 409 UU No 32/2014.
Kekayaan daerah yg dipisahkan melalui penyertaan modal/investasi kepada BUMD, baik yg bersifat profit berupa laba/deviden, (bank seperti BPD) maupun non profit (public service seperti PDAM)
Pemanfaatan kekayaan daerah yg belum dipisahkan (idle asset) melalui kerjasama pemda dgn pihak ketiga sesuai PP 6/2006 ttg Pengelolaan BMN/D dan diperbaharui Negara/Daerah.
Permendagri dgn PP 17/2007 27/2014 ttg ttg Pengelolaan Pengelolaan BMD, Barang dan Milik
Pendapatan daerah melalui pinjaman (komersial) dan penerbitan obligasi/municipal bond sesuai UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, serta PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah
.
12
Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah
• •
Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan Target Kedepan bagi Pemda APBD Sbg Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Drh (multiplier effect) Pengembangan Perekonomian Daerah & UMKM (Spill Over, Trickle down effect) Daerah Memiliki daya tahan memadai Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis Daya Saing Good Governance
• • • • Pajak Provinsi (5 jenis): PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.
• Pajak Kab/Kota (11 jenis): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB
Retriibusi Jasa Umum (15 jenis)
al: yan kes, yan sampah; yan pasar
Retribusi Jasa Usaha
(12 jenis) al: ret. terminal; ret. pasar/grosir dsb
Retribusi Perizinan
Ttt( 6 jenis) al: IMB
Optimalisasi/ intensifikasi pajak drh dan retribusi drh Strategi Optimalisasi kekayaan drh yg dipisahkan mllui penyertaan modal/invest kpd BUMD
Perluasan akses pembiayaan melalui: . Pinjaman drh .Obligasi
drh
(municipal bond)
Optimalisasi pndptn drh mllui pinjaman, pnrbtn obligasi Optimalisasi pemanfaatan kekayaan drh yg tdk dipisahkan (iddle ketiga asset) mllui kerjasama pemda dgn phk Manajemen Risiko
• • • • • Dalam bentuk: • Perumda ( UU 23/2014) • Perseroda ( UU 23/2014) • PT (UU 40/2007) Jenis Usaha
Profit:
Bank (BPD, BPR Pemda) Non Bank (UMKM, BKK) Dana Bergulir Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas, dsb)
Non Profit
PDAM (public service) Pemanfaatan: • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama pemanfaatan • Bangun (BSG) • Kerjasama Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna penyediaan infrastruktur
13
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA. 2014 KOMPOSISI PENDAPATAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TA 2014 KOMPOSISI PENDAPATAN PROVINSI TA 2014
dalam miliar rupiah
78 621,34 31,98% 48 212,67 19,61% 118 977,12 48,40% 481 731,46 60,45% 134 490,21 16,88%
Total Pendapatan 796.864,84
180 643,17 22,67% dalam miliar rupiah
Total Pendapatan 245.811,13
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH KOMPOSISI PENDAPATAN KAB&KOTA TA 2014 403 110,11 73,15% 86 277,54 15,66% 61 666,05 11,19% PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
Total Pendapatan 551.053,70
PAD DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
dalam miliar rupiah LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH 14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BELANJA (Pasal 298)
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dengan SPM.
Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dgn per-UU-an.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman pada ASB dan SHS Regional sesuai dengan per-UU-an.
Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam per-UU-an.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BELANJA KDH/WKDH PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD (Pasal 299)
Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan anggota pemerintah.
mengenai DPRD belanja diatur pimpinan dalam dan peraturan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI R-APBD KAB/KOTA (Pasal 315)
Rancangan Perda Kab/Kota ttg APBD yg telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 Hari, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
Gubernur melakukan Perda Kab/Kota evaluasi tentang terhadap APBD dan rancangan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dengan: • ketentuan per-UU-an yang lebih tinggi; • kepentingan umum; • RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.
Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 Hari terhitung sejak rancangan Perda Kab/Kota dan raper Bupati/Walikota dimaksud diterima.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERUBAHAN APBD (Pasal 316)
• • • • •
Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam TA berjalan; keadaan darurat; keadaan luar biasa.
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yg menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dlm APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% persen.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BUMD (Pasal 331) Daerah dapat mendirikan BUMD Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
•
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
•
bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yg bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yg bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
• memperoleh laba dan/atau keuntungan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan .
..
(Pasal 333)
Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.
Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
untuk Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan ...
(Pasal 336)
Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KDH selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan per-UU-an.
Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan KDH selaku wakil Daerah sbg pemilik modal.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Penganggaran
Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Pengelolaan Investasi Daerah.
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi pemupukan laba
(profit oriented)
adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi kemanfaatan umum
(public service oriented)
adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23
Lanjutan ...
tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal harus memperhatikan jumlah total penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2015
penyertaan modal yg belum memberikan bagian laba yg rasional harus menunjukan kinerja yg memadai PAD.
(performance based)
, dgn mengefektifkan peran dewan komisaris sbg pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemda sesuai dgn tujuan penyertaan modal dlm rangka meningkatkan 24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Pasal 393 (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VI.
POLA PENGELOLAAN DANA PEMILUKADA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
26
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEMILUKADA
PEMILUKADA WAJIB DIANGGARKAN DALAM APBD
APBD BELUM DITETAPKAN APBD TELAH DITETAPKAN BESARAN DANA PEMILUKADA DIANGGARKAN SESUAI SISDUR PENGANGGARAN DANA PEMILUKADA DIANGGARKAN DENGAN SISDUR PERGESERAN ANGGARAN BTT DAN/ATAU RASIONALISASI BELANJA MELALUI PERUBAHAN PERKADA PENJABARAN APBD MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD DENGAN PEMBERITAHUAN KEPADA DPRD MEMPERHATIKAN SISTEM DAN TAHAPAN PEMILUKADA 27
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANGGARAN DANAPEMILUKADA
KPU Prov Bawaslu Prov KPU Kab/Kota Panwaslu Kab/Kota
HIBAH PMDN 44/2007 ..... PMDN 57/2009
Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan per-UU-an
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
VII.
POLA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
29
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR HUKUM
UU 6/2014 tentang Desa PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa; PP 60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari PMDN 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015; APBN
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PADesa
PENDAPATAN DESA
(PASAL 72 UU 6/2013) “Alokasi APBN (Dana Desa dan Desa Adat)” “Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota” “ADD” “Bantuan Keuangan APBD Prov/Kab” Hibah dan Sumbangan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
31
DANA DESA DAN DESA ADAT Per-UU-an diperuntukan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang bagi desa dan desa adat KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
Pendapatan yg diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber rangka dari APBN membiayai dalam penyeleng garaan pembangunan dayaan pemerintahan, serta masyarakat, pember dan kemasyarakatan 2015.
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kab/kota TA Di struktur pendapatan, Transper Pemerintah Pusat (Dana Desa)
32
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
DANA DESA DAN DESA ADAT
dianggarkan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD KABUPATEN/KOTA Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Dana Insentif Daerah
“Dana Desa dan Desa Adat”
33
33
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014 PAJAK DAERAH KABUPATEN/ KOTA PALING SEDIKIT 10% RETRIBUSI DAERAH Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014, pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota.
34
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
Kepada Pemda Lainnya Partai Politik
“Pemerintah
Desa”
35
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014
Pemerintah Kab/Kota
menganggarkan
Alokasi dana untuk desa dan desa adat dari APBN dalam jenis belanja bentuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada sedikit 10% dari dana perimbangan yang pemerintah diterima desa setelah paling dikurangi DAK
36
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan ….
Pasal 72 ayat (1) huruf e UU 6/2014
Pemerintah Prov/Kab/Kota
memberikan
Bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa
37
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
APBDes
PADesa Alokasi APBN Pasal 100 PP 43/2014 bersumber Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota ADD Bantuan Keuangan APBD Prov/Kab Hibah dan sumbangan Lain-lain pendapatan Desa yg sah.
• • • •
Paling sedikit 70% untuk: Penyelenggaraan pemerintahan desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa.
digunakan
• • • •
Paling banyak 30% untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional BPD; Insentif RT dan RW.
38
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pemerintah kab/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kab/Kota TA 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014
Lanjutan ...
39
DANA KAPITASI
Landasan Kebijakan
Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 40
Lanjutan .....
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda dan SE MDN No 900/2280/SJ tgl 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda
.
Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah.
41
Bagan Alir FKTP Non-BLUD
- - 2 Bukti-bukti Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN 1 2 3 8 Pembukuan atas pendapatan dan belanja 4 42
DANA NON KAPITASI
Pembayaran klaim non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara disetor kepada Kas Daerah mentransper kepada Bendahara FKTP, selanjutnya oleh Bendahara FKTP Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus; (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
43
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a.
pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yg tidak bekerjasama dgn BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c.pelayanan kesehatan yg telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
i . gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
PT. Askes (Persero)
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Inpres 11/2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan PMDN 11/2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Lanjutan...
O O Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yg mengikutsertakan perjalanan dinas yg non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan ditetapkan dgn peraturan kepala daerah.
O Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yg sudah tersedia milik pemerintah daerah.
Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yg terkait dgn pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yg tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yg akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota mempedomani PMDN No.57 tahun 2011 dan PMDN No.34 tahun 2013 ttg P-PMDN No. 57 Tahun 2011
Lanjutan...
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yg bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS
(
Sesuai PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015)
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari : 1. Uang Harian : a. Luar Kota b. Dalam Kota (lebih dari 8 jam) 2. Uang Representasi a. Luar Kota b. Dalam Kota (lebih dari 8 jam) 3. Biaya Penginapan 4. Biaya Taksi 5. Biaya Tiket Pesawat 6. Biaya Sewa Kendaraan
Lanjutan...
1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
2. Uang Representasi hanya diberikan kepada : 1. Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri); 2. Pejabat Eselon I; 3. Pejabat Eselon II Yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
3. Biaya Penginapan Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L (RKA SKPD utk daerah) sesuai dengan peruntukannya Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah
Lanjutan...
4. Biaya Taksi : Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan atau terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dari bandara/pelabuhan/ kedatangan dan sebaliknya
5. Tiket Pesawat
Merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulan (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) Klasifikasi tiket perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri
Lanjutan...
6. Sewa Kendaraan : Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien Satuan biaya sewa kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi
ANALISIS DAN IDETIFIKASI APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015
5 INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK
1. Ketepatan waktu penetapan APBD.
2. Porsi belanja APBD untuk masyarakat semakin meningkat.
kesejahteraan 3. Tingginya prosentase rendahnya SiLPA.
4. Ketepatan Penyampaian Pemerintah Daerah (LKPD).
realisasi Laporan APBD 5. Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD dan Keuangan
SLAMAT ATAS PROVINSI DAN KABUPATEN BARU 1. PROVINSI KALIMANTAN UTARA UU NO 20 /2012 TGL 16 NOP 2012.
Provinsi Kalimantan Utara dari Prov. Kalimantan Timur terdiri dari : 1). Kabupaten Bulungan 4). Kota Tarakan, dan 2). Kabupaten Nunukan 5). Kabupaten Malinau 3). Kabupaten Tana Tidung.
2. Kab. Paningkal Abab Lematang Sumsel/ Jan 2013 Dan Muratara 3. Kab Pesisir Barat di lampung /Nop 2012 4. Kab. Pengandaraan Di Jawa Barat /Nop 2012 5. Kab. Mahakam Ulu Kaltim/ Jan 2013 6. Kab. Mamuju Tengah Sulbar/ Jan 2013 7. Kab. Banggai Laut di Sulteng/Jan 2013 8. Kab. Kolaka Timur di Sultra/Jan 2013 9. Kab. Malaka di NTT/2013/Jan 2013
10. Kab. Pulau Tali Abu di Malut/Jan 2013
11. Kab. Manukwari Selatan dan Kab.Pergunungan Arfak di Papua Brt/12
SAAT INI 34 PROVINSI DAN 505 KAB/KOTA MENJADI 539 PROV KAB/KOTA
PENETAPAN APBD PROVINSI TEPAT WAKTU
TAHUN 2015 (32) PROVI TEPAT WAKTU ATAU 94,12% DARI 34 PROV ATAU 106,66% DARI TARGET KINERJA TA 2014 (30) PROV, YANG TERLAMBAT: 1. ACEH 2. DKI
TAHUN 2014 (26) PROV TEPAT WAKTU ATAU 76,47% DARI 34 PROV DAN 92,86% DARI TARGET KINERJA TA 2013 (28) PROV, TERLAMBAT 7 PROV MASINGS: SUMATERA BARAT - RIAU - SUMATERA UTARA - LAMPUNG - BANTEN - DKI JAKARTA - MALUKU UTARA - PAPUA
TAHUN 2013 (27) PROV TEPAT WAKTU ATAU 81,82% DARI 33 PROV DAN 103% DARI TARGET KINERJA TA 2012 26 PROV, TERLAMBAT 6 PROV MASINGS: - ACEH - RIAU - DKI JAKARTA - PAPUA - SULAWESI BARAT - PAPUA BARAT
PENETAPAN APBD KAB/KOTA TEPAT WAKTU TA 2012 S.D 2014
TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA:
1. JATIM 38/38 KAB/KOTA 100%
2. JATENG 35/35 KAB/KOTA 100% 3. SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100% 4. KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100% 5. BALI 9/9 KAB/KOTA 100% 6 .
BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40% 7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100% 8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100% 9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA 10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100% 11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100% TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB: 1. BABEL 7 KAB/KOTA 100%
5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40%
2.
JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43%
3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33%
4
SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17% 6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33% 7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54% 8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%%
TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS : 1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100% 2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100% 3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100% 4. BALI 9 KAB/KOTA 100% 5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000% 6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100% 7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100% 8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%
PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI, KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2014
NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DAERAH Prov. JATIM
Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan 14 Kab. Malang 15 Kab.Mojokerto
16 Kab. Nganjuk 17 Kab. Ngawi
18
19
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
2012 13 Des 2011 27 Des 2011 30 Des 2011 12 Januari 2012 09 Februari 2012 22 Des 2011 30 Des 2011 09 Januari 2012 23 Des 2011 28 Des 2011 28 Des 2011 08 Maret 2012 24 Januari 2012 31 Januari 2012 06 Januari 2012 30 Des 2011
30 Des 2011
28 Des 2011 23 Des 2011 09 Januari 2012 2013 14 Des 2012 27 Des 2012 03 Januari 2013 21 Januari 2013 22 Januari 2013 17 Des 2012 27 Des 2012 28 Des 2012 26 Des 2012 26 Des 2012 28 Des 2012 Terlambat 28 Januari 2013 23 Januari 2013 21 Des 2012 23 Januari 2013
22 Januari 2013
14 Des 2012 21 Des 2012 08 Januari 2103 2014 09 Des 2013 27 Des 2013 31 Des 2013 09 Januari 2014 09 Januari 2014 20 Des 2013 20 Des 2013 17 Des 2013 24 Des 2013 07 Januari 2014 31 Des 2013 30 Des 2013 30 Des 2013 27 Des 2013 27 Des 2013 31 Des 2013
18 Febuari 2014
11 Des 2013 17 Des 2013 30 Des 2013 2015 30 DES 2014 22 DES 2013 24 DES 2014 24 DES 2014 22 DES 2014 31 DES 2014 2 JAN 2015 19 DES 2014 17 DES 2014
Keterangan: Tepat Waktu (sebelum 31 desember) Tidak Tepat Waktu (setelah 31 desember) 58
34 35 36 37 38
NO.
28 29 30 31 32 20 21 22 23 24 25 26 27 33
DAERAH
Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya
2012 28 Des 2011 28 Des 2011 29 Des 2011 12 Des 2011 20 Januari 2012 20 Febr 2012 26 Januari 2012 27 Des 2011 30 Des 2011 27 Des 2011 12 Januari 2012 10 Januari 2012 06 Febr 2012 29 Des 2011 27 Des 2011 28 Des 2011 28 Des 2011 17 Januari 2012 03 Febr 2012 2013 26 Febr 2013 14 Januari 2013 26 Des 2012 14 Febr 2013 31 Januari 2013 27 Des 2012 27 Des 2012 25 Januari 2013 28 Des 2012 19 Des 2012 28 Des 2012 16 Januari 2013 25 Januari 2013 27 Des 2102 27 Des 2012 13 Des 2012 27 Des 2012 28 Des 2012 26 Des 2012 2014 24 Januari 2014 30 Des 2013 24 Des 2013 15 Januari 2014 31 Des 2013 09 Januari 2014 31 Des 2013 31 Des 2013 27 Des 2013 27 Des 2013 30 Des 2013 18 Des 2013 20 Febr 2014 31 Des 2013 30 Des 2013 31 Des 2013 31 Des 2013 23 Des 2013 06 Des 2013
Lanjutan...
2015 31 DES 2014 5 JAN 2015 29 DES 2014 30 DES 2014 29 DES 2014 30 DES 2014 2 JAN 2015 18 DES 2014
59
NO
1 Prov. NAD
2011
2 Kab. Bireuen 3 4 5 6 7 8 9 Kota Sabang Kota Langsa Kab. Aceh Jaya Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Nias Selatan Kab. Batubara 10 Kab. Padang Lawas 11 Kota Bekasi 12 Kab. Blora 13 14 15 Kab. Jember Kab. Jeneponto Kab. Soppeng 16 17 18 19 Kab. Biak Numfor Kab. Mappi Kab. Mambrmo Tgh Kab. Enduga 20 21 22 DAERAH 3 THN TERAKHIR YG DITUNDA DAU 25%
2012
Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Jaya*) Kab. Tanah Karo Kab. Langkat Kab. Padang Lawas Kab. Indragiri Hilir Kab. Lebong
Kab. Bengkulu Tengah
Kab. Pesawaran Kab. Blora Kab. Pati Kab. Alor*) Kab. Sarmi Kab. Mappi*) Kab. Puncak*) Kab. Teluk Wondama
2013 Kab. Aceh Jaya*)
Kab. Dairi Kab. Kepahiang Kab. Blora Kab. Kudus Kab. Lumajang Kota Singkawang Kab. Banggai Kepulauan Kab. Jeneponto Kab. Alor*) Kab. Kepulauan Aru Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi*) Kab. Mambrmo Tengah Kab. Puncak*) Kab. Lingga
2014
Kab. Tanah Karo Kota Tjg Balai
Kab. Solok Selatan
Kab. Bengkalis Kab. Rokan Hulu Kab. Kep. Meranti Kota Dumai Kota Pekanbaru kab. Tjg Jabung Brt Kab. Mesuji Kota Bekasi Kab.Blora
Kab. Karang Anyar Kab. Magelang Kota Singkawang Kab. Minahasa selatan Kab. Banggai Kep Kab. Jonepo Kab. Slayar Kab. Tmr Tgh Utara Kab. Mimika Kab. Kirom dan Mappi
OPINI BPK
PROVINSI TA 2010 PADA TAHUN 2011 (6) YANG WTP ATAU 18,18% MASINGS:
-
Riau - Kep. Riau - DI Yogyakarta Jawa Timur - Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara
PROVINSI TA 2011 PADA TAHUN 2012 (10) YANG WTP ATAU 30,30% MASINGS:
-
Kep. Riau - Bengkulu - Lampung - Jawa Barat - D I Yogyakarta - Jawa Tengah Jawa Timur - Sulawesi Selatan - Nusa Tenggara Barat - DKI Jakarta
PROVINSI TA 2012 (17) WTP atau 51,52% (12) WDP DAN 4 DISCLMR MASINGS: Sumatera Barat - Riau - Jambi - Bengkulu - Lampung Kep.Riau
-
Jawa Barat
- Jawa Tengah - Jawa Timur - DKI Jakarta - D I Yogyakarta - Sulawesi Selatan - NTB - Kalimantan Barat - Sulawesi Utara - Kalimantan Timur - Sulawesi Tengah
OPINI BPK
TA 2010 PADA TAHUN 2011 (36) YANG WTP 7,33% MASINGS: - ACEH 5/24 KAB/KOTA - BENGKULU 3/10 KAB/KOTA (30,33%) 3 - LAMPUNG 5/14 KAB/KOTA (35,71%) 2 - BANTEN 3/8 KAB/KOTA (37,50%) 1 - JATENG 2 KAB/KOTA - JATIM (5) KAB/KOTA (13,16%) - SULSEL 1 KAB/KOTA, DST
TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU 13,24% MASINGS: - ACEH (2) KAB/KOTA - RIAU (2) KAB/KOTA - SUMSEL (4) KAB/KOTA - BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3 - LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2 - BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1 - JATENG (7) KAB/KOTA - JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%) - JABAR (2) KAB/KOTA - SULSEL (2) KAB/KOTA - SULTENG (3) KAB/KOTA
TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: Sumatera Barat 5 Kab/Kota - Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2 - Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1 - Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3 - Sumatera Selatan 5 kab/kota - Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota - Bali 2 kab/kota - Jawa Barat 2 Kab/Kota - SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%) - Jatim 12 kab/kota (31,58%) - Bengkulu 3 kab/kota - Sumut 2 kab/kota - Sulut 1 Kab/kota - Sulsel 4 kab/kota - Kaltim 1 kab/Kota -
NO DAERAH OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012 2010 2011 PROV JATIM
1 2 3 4 5 6 7 Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember 8 Kab. Jombang 9 Kab. Kediri 10 Kab. Lamongan 11 Kab. Lumajang 12 Kab. Madiun 13 Kab. Magetan 14 Kab. Malang 15 Kab.Mojokerto
16 Kab. Nganjuk 17 Kab. Ngawi 18 Kab. Pacitan 19 Kab. Pamekasan
WTP 1 1
1
WDP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TMP
WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP
WTP 1 1 WDP
1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
TMP
WTP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WTP WTP
WTP 1 1 1 1 1
1
WDP TW TMP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012
WTP WTP WTP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP
63
NO DAERAH OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012 2011
20 21 22 23 Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang 24 Kab. Sidoarjo 25 Kab. Situbondo 26 Kab. Sumenep 27 Kab. Trenggalek 28 Kab. Tuban 29 Kab. Tulungagung 30 Kota Blitar 31 Kota Kediri 32 Kota Madiun 33 Kota Malang 34 Kota Mojokerto 35 Kota Pasuruan 36 Kota Probolinggo
37 Kota Surabaya
38 Kota Batu
2010 WTP WDP
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1
1
1 1
1 TW
1 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP
WDP
TMP
WTP 1 1 1 1 1 1 WDP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
TMP
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP
WDP
WDP
WTP 1 1 1 1 1 1 1 WDP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TW TMP 2012
WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP
WTP
WDP
64
RINGKASAN APBD KOTA SURABAYA TA 2014/2015
NO.
1 URAIAN 2 PENDAPATAN DAERAH 2014 6,150,194,212,903 % 2015 6,516,306,800,495 KETERANGAN 4 Naik 5,95% I
1 2 3 4
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengl Keda dipshkn Lain-lain PAD yg sah
3,247,459,154,137
2,471,025,909,302 285,197,286,889 120,855,713,722 370,380,244,224
52,80% 3,520,137,339,061
2,679,368,000,000 302,514,833,533 121,312,265,681 416,942,239,847
54,02% ratas 11,19% sesuaikan UU 28/09 sesuaikan UU 28/09 rasional dgn modal Harus terukur...!
II
1 2 3
Dana Perimbangan
Dan BHP/BH Bkn Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
1,597,890,575,334
330,818,986,334 1,200,889,359,000 66,182,230,000
25,98% 1,506,796,757,000
359,411,271,000 1,147,385,486,000 .
23,12% Ratas 73,15 %
asti pormulasinya Tergolong Sedang
1,304,844,483,431 21,78% 1,489,372,704,434 22,86% ratas 15,66%
2 3 4 5
III
1
Lains Pendpt dh y sah
Hibah Dana darurat DBH Hsl dari Prov Dana Penysn dan Otsus BanKeu dari Pemda Ln Pendptn yg sah lainnya
Jumlah Pendapatan
823,489,838,067 448,297,975,000 7,067,090,000
25.989.580.364,00 6,150,194,212,903
998,877,266,211 464,333,217,000 1,359,339,223 24,802,882,000
6,516,306,800,495 Sesuai dlm Perda Prov Sesuai dlm Perda Prov
RINGKASAN BELANJA
BELANJA DAERAH 7,072,715,425,304 7,269,442,530,623 naik 2,78%
6 7
I
1 4 5 2 3 9
Belanja Tdk Lgsg Belanja Pegawai
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos BBH kpd Desa Bankeu Kpd Desa dan Partai politik Belanja Tdk Terduga
2,454,326,270,745
2,061,262,089,183
34,70% 29,14%
378,142,867,562 1,651,000,000
1,200,000,000
2,070,314,000 10,000,000,000
5,37% 11,70% .....?
2,437,565,640,912
2,132,757,197,613
33,53% Ratas kab/kt 51,50% 29,34% Ratas kab/kt 49,39%
289,545,858,993 1,651,000,000
1,200,000,000
2,411,584,306 10,000,000,000
4,01% Ratas nas 2% 8,27% dari PAD % PP 72/05/ UU Desa 10% % PP 72/2005 (10%) dari DF-DAK-BP sesuai potensi bencana..!!!
II
1 2 3
Belanja Langsung
Belanja Pegawai Belja Barang / Jasa Belanja Modal
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) 4,618,389,154,559
436,530,395,926 2,171,272,931,002 2,010,585,827,631
7,072,715,425,304 (922,521,212,402) 65,30% 6,17% 30,70% 28,43% 15,01% 4,831,876,889,711
408,469,512,566 2,291,928,884,123 2,131,478,493,022
64, 47% ratas Nas 48,65% 5,63% belanja standar 31,53% dari Belanja 29,32% berpdmn Perkada Pelpres No 5/2010 /2014 7,269,442,530,623 (753,135,730,128) 11,56%PMK127/2011mak6%
RINGKASAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN DAERAH I
1 2 3 4 5 6
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA TA sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjln Kekyda yg dipsh Penerimaan Pinjaman Drh Penerimaan kembali pinjm Penerimaan Piutang Daerah
Jlh Penerimaan Pembyn II
1 2 3 4
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadgn Penyertaan Modal Pemda Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Darh
Jlh Pengelrn Pembiayaan Pembiayaan Netto (SILPA) 943,185,351,353 943,185,351,353
943,185,351,353
943,185,351,353 20,664,138,952
20,664,138,952
20,664,138,952 922,521,212,402 788,530,072,563 788,530,072,563
788,530,072,563 Lamp A.IX.a PM13/2006
788,530,072,563 35,394,342,435 35,394,342,435
harus dgn Perda Penyrtn Modal
35,394,342,435 753,135,730,128 Surplus Silva
68
N A M A
TEMPAT/TGL LAHIR
PENDIDIKAN
PEKERJAAN
ALAMAT
HP
NPWP
DATA NARASUMBER
: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si
: LAMPUNG 28 MARET 1960 : MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA : DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI : KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041 RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03 KEL. PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR KP 13450 : 0812 867 0828 : 47 108 482 2-002.000