Transcript Pelayanan Penerbitan Paspor CJH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI KEIMIGRASIAN
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
Sidoarjo, 10 Mei 2013
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang
yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
serta pengawasannya dalam rangka
menjaga tegaknya kedaulatan Negara
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Pelayanan
Keimigrasian
Penegakan Hukum
FUNGSI
IMIGRASI
Keamanan Negara
Fasilitator Pembangunan
Kesejahteraan
Masyarakat
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
PENGERTIAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA :
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia
dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia
PENGERTIAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA :
Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah
dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada
warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara
yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
MERUPAKAN DOKUMEN NEGARA
 PASPOR BIASA
Paspor 48 halaman
Paspor 24 halaman
 PASPOR DIPLOMATIK
 PASPOR DINAS
JENIS SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR :
 Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia
 Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
 Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas
 PASPOR BIASA, SPLP UNTUK WNI , SPLP UNTUK ORANG ASING
DAN PAS LINTAS BATAS DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUASIA RI.
 PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS DIKELUARKAN OLEH
KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
PASPOR BIASA 48 HALAMAN
UNTUK JEEMAAH INDONESIA
BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN
PADA DASARNYA SECARA TEHNIS SUBSTANTIF PENERBITAN PASPOR RI
UNTUK CALON JEMAAH HAJI DENGAN PENERBITAN PASPOR RI UNTUK UMUM
PADA UMUMNYA BAIK PESYARATAN MAUPUN PROSEDUR PELAYANAN ADALAH SAMA
PERBEDAAN KELENGKAPAN PESYARATAN PERMOHONAN
PASPOR RI UNTUK JEMAAH HAJI DAN UMUM
PERSYARATAN PERMOHONAN
PASPOR RI UNTUK UMUM
PERSYARATAN PERMOHONAN
PASPOR UNTUK CALON JEMAAH HAJI
 SURAT / DOKUMEN KEPENDUDUKAN
 SURAT / DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP )
- KARTU KELUARGA ( KK )
 DATA IDENTITAS DIRI
- IJAZAH
- AKTE KELAHIRAN
- AKTE NIKAH
- KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP )
- KARTU KELUARGA ( KK )
 DATA IDENTITAS DIRI
- IJAZAH
- AKTE KELAHIRAN
- AKTE NIKAH
 REKOMENDASI DARI KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. / KOTA
SETEMPAT
SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI.
NOMOR M.HH-02.GR.01.01 TAHUN 2010
TANGGAL 13 DESEMBER 2010
TENTANG
PENGHENTIAN PEMUNGUTAN BIAYA PNBP SIDIK JARI
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PELAYANAN
PENERBITAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA,
IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP)
PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUSKAN DENGAN CARA
ELEKTRONIS MAUPUN MANUAL SEBESAR
Rp. 15.000,- (LIMA BELAS RIBU RUPIAH) PER ORANG
DIHENTIKAN SEJAK TANGGAL 01 JANUARI 2011
Paspor Biasa 48 halaman yang akan dipergunakan untuk
perjalanan haji, nama pemegangnya minimal 3 (tiga) suku
kata, apabila kurang dari 3 (tiga) suku kata dapat
ditambahkan nama orang tua
Bagi calon jemaah haji yang telah memiliki Paspor
Biasa 48 halaman dan masih berlaku (minimal 6 bulan
terhitung pada saat rencana pemberangkatan) dan
nama pemegangnya 3 (tiga) kata atau lebih tidak perlu
mengurus Paspor lagi
SKEMA ALUR KERJA PENERBITAN PASPOR RI
LOKET PENERIMAAN
BERKAS
PEMOHON
ADJUDIKATOR
LOKAL
CETAK PPRI
PENYERAHAN PPRI
PEMBAYARAN
PEMBERIAN
PPRI
INDENTIFIKASI
FOTO, SIDIK JARI
BIOMETRIK
WAWANCARA
ARSIP
ENTRY DATA
DAN
SCANNING BERKAS
LAMINASI
UJI KUALITAS
PEMINDAIAN
TANDATANGAN
TANDA TANGAN SPRI
OLEH PEJABAT
YANG DITENTUKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : M.02-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG PENERAPAN
SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK
PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA / PASPOR RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.079- PL.01.10 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERAPAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK
PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-IZ.03.10-281 TANGGAL 03-02-2006
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK
PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.
PENGAMBILAN PHOTO WAJAH DAN SIDIK JARI PEMOHON SPRI DENGAN
MEMPERGUNAKAN PERANGKAT SPTBB GUNA MEMENUHI STANDARD
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ( ICAO ) SERTA DAPAT
TERINTEGRASI DENGAN RANCANGAN SIMKIM
PEMBACAAN DAN PEREKAMAN SIDIK JARI SECARA ELEKTRONIK UNTUK
VERIFIKASI SETIAP PEMOHON PASPOR RI PADA DATA BASE DI PUSAT
SECARA ON-LINE UNTUK SELURUH KANTOR IMIGRASI DI INDONESIA
MEMUNGKINKAN SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA MEMOHON
PASPOR RI DI KANTOR IMIGRASI DIMANA SAJA DI SELURUH INDONESIA
SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN
SPTBB DILAKSANAKAN TERHITUNG MULAI TANGGAL 06 PEBRUARI 2006
MEMENUHI STANDARD INTERNATIONAL CIVIL AVIATION
ORGANIZATION ( ICAO )
MENINGKATKAN PELAYANAN
MENGHINDARI TERJADINYA PENERBITAN PASPOR RI. GANDA
DAN PEMALSUAN
MEMBERIKAN JAMINAN PENGAMANAN DAN KENYAMANAN BAGI
PEMEGANGNYA
PEMBERIAN PASPOR RI DENGAN SISTEM E-PASPOR
BERBASIS BIOMETRIK SECARA ON LINE
Jakarta
Makassar
SURABAYA
DATA CENTRE
: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, I, II dan III ( 103 lokasi )
PASPOR RI
Apabila suatu kejadian tertentu sehingga paspor tersebut
rusak atau hilang segera melaporkan ke Ketua Kloter
selanjutnya Ketua Kloter melaporkan kepada Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk diteruskan kepada
Petugas Imigrasi dan akan diberikan penggantian Surat
Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Jemaah yang telah kembali ke Indonesia di wajibkan untuk menyimpan
dan mengamankan sendiri paspornya yang masih berlaku dengan sebaikbaiknya dan tidak menyerahkan kepada pihak lain yang tidak berhak,
mengingat banyaknya kasus penyalagunaan paspor yang masih berlaku
oleh oknum / pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara
menambah / mengganti data / keterangan / photo yang ada dengan data /
photo milik orang lain
Apabila karena suatu kejadian tertentu kehilangan paspornya di
Indonesia, diwajibkan untuk segera melapor ke kantor Polisi terdekat
dan selanjutnya melaporkan kehilangan paspor tersebut kepada Kantor
Imigrasi yang mengeluarkan. Pelaporan kehilangan tersebut akan
segera diproses ke Kantor Pusat Derektorat Jenderal Imigrasi untuk
dinyatakan tidak berlaku dan akan disebarluaskan ke seluruh
Indonesia, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 126
Setiap orang yang dengan sengaja :
a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau
dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b.
menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau
dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan
maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c.
memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
d.
memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
e.
memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 127
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan
dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 128
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :
a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak,
mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat,
mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain
yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 129
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain
merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun
seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau
Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 130
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau
Dokumen Keimigrasian lainnnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 131
Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak,
menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian
baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
PASPOR RI SEBAGAI DOKUMEN NEGARA
DARI SISI PENERBITANNYA ADALAH MERUPAKAN MUARA DARI
BERBAGAI DOKUMEN IDENTITAS DIRI DAN DOMISILI MAUPUN
REKOMENDASI INSTANSI BERWENANG YANG DIPERSYARATKAN,
SEHINGGA APABILA SURAT / DOKUMEN KELENGKAPAN
PERSYARATAN TERSEBUT TIDAK SAH DARI SISI FORMIL
PENERBITANNYA MAUPUN KEBENARAN MATERIILNYA AKAN
MENJADIKAN PASPOR RI YANG DITERBITKANNYA MENJADI TIDAK
SAH (GARBAGE IN – GARBAGE OUT)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI KEIMIGRASIAN