Transcript grand design kkb jateng

GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
JAWA TENGAH
2010-2035
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2012
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III. POKOK-POKOK
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
BAB IV. ROAD MAP
BAB V. PENUTUP
2
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
 Tantangan Kependudukan
- Kuantitas
- Kualitas  masih relatif rendah ;
- Persebaran dan Mobilitas  timpang;
 Apa yang di design?
- Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas  Penduduk
Tumbuh Seimbang (PTS)  Penduduk Tanpa
Pertumbuhan (PTP);
 UU No. 52 Tahun 2009 sebagai
acuan utama dan
sebagai dasar penyusunan Grand Design;
 Grand Design PKP  rekayasa jumlah, struktur, dan
LPP melalui pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan
pengarahan mobilitas penduduk.
PENDAHULUAN
1.2. DASAR HUKUM







UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU No. 25 Tahun 2004 ttg Perencanaan Pembangunan
Nasional
UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025
UU No 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembanguan Nasional
Inpres No. 3 Tahun 2010 tt Pembangunan yang Berkeadilan
Perpres No. 5 Tahun 2010 tt Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
PENDAHULUAN
1.3. KONDISI SAAT INI
 Kuantitas Penduduk: besar dengan LPP Tinggi;
 Struktur Penduduk  kurang menguntungkan:
- Jumlah Balita & Anak masih sangat besar
- Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar
 momentum pertumbuhan
- Jumlah lansia semakin meningkat
 Persebaran Penduduk timpang;
 Kualitas Penduduk masih rendah  kematian,
pendidikan, kemiskinan  HDI;
 Pencapaian tidak merata antar wilayah
kabupaten/kota.
KONDISI SAAT INI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH
TAHUN 2004 : 32.397.431
TAHUN 2008 : 32.626.390
TAHUN 2010 : 32.380.687
TFR 2003 2,1
TFR 2007 2,3
TAHUN 2004 USIA 0-14 : 9.045.186
TAHUN 2008 USIA 0-14 : 8.669.153
SEX RATIO 2004 : 99,82
SEX RATIO 2008 : 98,53
KONDISI SAAT INI
• Jumlah WUS : 8.696.765 (SP2010)
9.534.456 (Pendataan Kel 2011)
Jumlah PUS : < 20 th : 146.297
20-30 th : 1.963.568
> 30 th : 4.495.868
Total
: 6.605.733
Peserta KB : 2.177.069 (Pemerintah)
2.903.755 (swasta)
unmet need 12,6 %
Angkatan Kerja Jateng
•
•
•
•
Angkatan Kerja 2011 : 16,92 juta
Bekerja
: 15,92 juta
Penganggur Terbuka : 5,93 %
Semua sektor naik jumlah pekerja, kecuali pertanian
turun (-240 ribu)
• Buruh/karyawan
: 4,49 juta (28 %)
• Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%)
• Pekerja Keluarga
: 2,85 juta (17,90%)
Angkatan Kerja Jateng
• PMA 30 % dan PMDN 9 %
• Penduduk Miskin : 5,72 juta (15 %)
Tingkat Pendidikan 2010
•
•
•
•
•
•
•
Belum/tdk pernah sekolah
Tidak ada ijazah SD
SD/MI
SMP
SMA
Dipl/PT
Buta Huruf : 8,98 %
: 8,13 %
: 18,91 %
: 34,55 %
: 18,11 %
: 10,48 %
: 4,93 %
Kesehatan
• Angka Kematian Bayi (AKB) Jateng 2011 : 11
per 1000 kelahiran
• Angka Kematian Ibu (AKI) 116 per 100.000
kelahiran
• AKB Nasional 25 (Jepang 2, Singapura 2,
Malaysia 6, Thailand 11, Vietnam 17)
• AKI Nasional 220 (Jepang 5, Singapura 3,
Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59)
PENDAHULUAN
1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN
• PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS)
sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa
pertumbuhan (PTP):
– Fertilitas  replacement Level;
– Mortalitas semakin menurun;
– Persebaran/mobilitas lebih merata;
KONDISI YANG DIINGINKAN
• Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tumbuh
seimbang dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1
dan Net Reproduction Rate (NRR) 1 dan secara
berkelanjutan diharapkan TFR menjadi 2,002
dan NRR menjadi 0,938 pada tahun 2035
PENDAHULUAN
1.5. PERMASALAHAN




Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah
LPP memang rendah tapi TFR masih TINGGI
Persebaran TIMPANG
Fertilitas relatif masih TINGGI dengan
Pencapaian TIDAK MERATA
 Mortalitas
•
•
•
Angka Kematian anak masih TINGGI
Angka Kematian Ibu masih TINGGI
Angka Harapan Hidup relatif RENDAH
 Mobilitas
•
•
•
•
•
Persebaran TIMPANG
Urbanisasi
Transmigrasi
TKI/TKW,
dll
15
Tantangan
– Menciptakan strategi yang tepat dalam
mencapai penduduk tumbuh seimbang yang
ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1
– Merancang Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana dalam menurunkan tingkat
kelahiran dan membentuk keluarga kecil
berkualitas.
– Melaksanakan arah pembinaan dan peningkatan
kemandirian keluarga berencana serta promosi
dan penggerakan masyarakat.
Tantangan
–
–
–
Menserasikan kebijakan pembangunan dengan
pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana
untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah
yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan
kependudukan.
Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD KB
Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kependudukan.
Mengoptimalkan sarana dan prasarana operasional
pendukung, media dan metode untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang kependudukan.
Menata metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan
kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program
Kependudukan dan KB.
Tantangan
•
Mengatasi ancaman menurunnya anggaran
program Kependudukan dan KB yang berasal dari
APBN pada tingkat lini lapangan dan terbatasnya
kemampuan dukungan anggaran melalui APBD
Provinsi, serta dukungan anggaran tersebut belum
menyentuh seluruh kegiatan program
Kependudukan dan KB yang semestinya menjadi
tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota
sebagai daerah otonomi. Kondisi ini salah satu
penyebab terjadinya penurunan performance dari
program Kependudukan dan KB di tingkat
lapangan.
Tantangan
•
Beralihnya Petugas Lapangan Keluarga
Berencana menjadi sektoral sesuai dengan
bentuk lembaga yang ada di daerah serta
banyaknya mutasi baik bersifat promosi
maupun pemindahan tugas. Penurunan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal
dari BKKBN ini menurunkan kinerja lembaga
pengelola program Kependudukan dan
Keluarga Berencana.
Tantangan
•
Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Implementasi PP
38 Tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007. Dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun
2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara
pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta
PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (ODP), jelas dikatakan bahwa Keluarga Berencana
(KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu
urusan wajib diantara 28 urusan wajib (Pasal 7). Hal ini
berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan
dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS.
PENDAHULUAN
1.6. TUJUAN GRAND DESIGN
 Memberikan arah kebijakan pelaksanaan
pengendalian kuantitas penduduk Jateng 2010-2035;
 Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP
pengendalian kuantitas penduduk 2010- 2015, 20152020, 2020-2025, 2025-2030, dan 2030-2035;
 Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah
daerah dalam perencanaan pembangunan yang
berwawasan kependudukan.
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
2.1. VISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
VISI
• Terwujudnya keserasian,
keselarasan dan keseimbangan
antara jumlah, struktur, dan
persebaran penduduk dengan
lingkungan hidup baik yang berupa
daya dukung alam maupun daya
tampung lingkungan serta kondisi
perkembangan sosial dan budaya
Condusive Regulatory
Good Press Relations
23
2.2. MISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
MISI
• Membangun komitmen stakeholder
utama (prime stakeholders) tentang
penting dan strategisnya upaya
pengendalian kuantitas penduduk bagi
pembangunan berkelanjutan
• Membentuk atau menyempurnakan
peraturan perundang-undangan
(regulasi) yang mendukung upaya
pengendalian kuantitas penduduk
Condusive Regulatory
Good Press Relations
24
2.3. ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
ARAH
KEBIJAKAN
• Pengendalian kuantitas penduduk
dilakukan melalui penetapan perkiraan
angka fertilitas, mortalitas, dan
persebaran;
• Pengendalian kuantitas penduduk
dimaksudkan agar sesuai dengan daya
dukung alam dan daya tampung
lingkungan;
• Pengendalian kuantitas penduduk
dilakukan pada tingkat nasional dan
daerah secara berkelanjutan.
Condusive Regulatory
Good Press Relations
25
2.4. TUJUAN
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui
rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran
penduduk.
2. Mengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk
sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung
lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka
kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan
mobilitas penduduk.
2.5. SASARAN UMUM
• FERTILITAS : Tercapainya kondisi penduduk
tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus
berlanjut s/d tahun 2035 (sbg prasyarat
tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan);
• MORTALITAS : Menurunnya angka kematian bayi
dan meningkatnya angka harapan hidup ;
• MOBILITAS : Tersebarnya penduduk secara lebih
proporsional .
2.6. UKURAN KEBERHASILAN
Sejauh mana sasaran-sasaran berikut dapat tercapai:
1. Penduduk  jumlah dan pertumbuhan
2. Fertilitas  TFR, NRR, CBR, CPR
3. Mortalitas  CDR, IMR, MMR, Life Expectancy
4. Mobilitas  Migrasi masuk, Migrasi keluar,
Transmigrasi (?)
28
28
2.7. STRATEGI PELAKSANAAN
Secara nasional:
(1) Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional terkait
upaya pengendalian kuantitas penduduk;
(2) Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi
lainnya sebagai penjabaran UU no. 52 tahun 2009.
Di tingkat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah :
(1) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan
dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas
penduduk;
(2) Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan
mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk.
29
29
2.7. ALUR PIKIR
PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KONDISI
SAAT INI
INTERVENSI
KONDISI
YANG
DIINGINKAN
FERTILITAS
KEBIJAKAN
FERTILITAS
MORTALITAS
STRATEGI
MORTALITAS
MOBILITAS
PROGRAM
MOBILITAS
*) PKP: Pengendalian kuantitas penduduk.
VISI &
MISI
PKP*
BAB III: POKOK-POKOK PENGENDALIAN
KUANTITAS PENDUDUK
3.1.PENGATURAN FERTILITAS
PENGATURAN FERTILITAS
KELUARGA BERENCANA
• Usia ideal perkawinan
• Usia ideal melahirkan
• Jarak ideal melahirkan
• Jumlah ideal anak yang dilahirkan
PENGATURAN FERTILITAS MELALUI
KELUARGA BERENCANA
Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami
istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak
reproduksi
• Mengatur kehamilan yang diinginkan
• Menurunkan AKB dan AKI
• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
• Meningkatkan kesertaan pria
• Promosi ASI
PENGATURAN FERTILITAS MELALUI
KELUARGA BERENCANA
• Meningkatkan akses dan kualitas KIE dan pelayanan
KB di daerah;
• Larangan pemaksaan pelayanan KB kepada siapapun
karena bertentangan dengan HAM;
• Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai norma
agama, budaya, etika dan kesehatan;
• Penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di
daerah.
3.2.PENURUNAN MORTALITAS
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
• Bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
dan berkualitas pada seluruh dimensi
Prioritas
• Penurunan angka kematian ibu
hamil;
• Penurunan angka kematian ibu
melahirkan;
• Penurunan angka kematian
pasca kelahiran;
• Penurunan angka kematian
bayi dan anak.
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
• Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat melalui upaya proaktif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundangundangan dan norma agama (UU 52/09 pasal 30:3)
Fokus
• Kesamaan hak reproduksi
pasutri;
• Keseimbangan akses dan
kualitas KIE dan pelayanan;
• Pencegahan dan pengurangan
resiko kesakitan dan kematian;
• Partisipasi aktif keluarga dan
masyarakat.
3.3.PENGARAHAN MOBILITAS
MOBILITAS PENDUDUK
• Bertujuan untuk tercapainya persebaran
penduduk optimal, didasarkan pada
keseimbangan jumlah penduduk dengan
daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan (UU 52/09 pasal 33:1)
Meliputi
• Mobilitas Internal
• Mobilitas Internasional
MOBILITAS PENDUDUK
Mobilitas
Internal
• Mobilitas permanen & non permanen;
• Mobilitas ke daerah penyangga & ke
pusat pertumbuhan ekonomi baru;
• Penataan persebaran penduduk melalui
kerjasama antar daerah;
• Urbanisasi;
• Penyebaran penduduk ke daerah
perbatasan antar negara & daerah
tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar
(UU 52/09 pasal 33:3).
MOBILITAS PENDUDUK
Mobilitas
Internal
• Dilakukan dengan menggunakan
data dan informasi serta persebaran
penduduk dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (pasal
36:1);
• Pengembangan sistem informasi
kesempatan kerja yang
memungkinkan untuk melakukan
mobilitas ke daerah tujuan sesuai
kemampuan yang dimilikinya (UU
52/09 pasal 36:2).
MOBIILITAS PENDUDUK
Mobilitas
Internasional
• Dilakukan melalui kerjasama
internasional dengan negara
pengirim dan penerima migran
internasional ke dan dari Indonesia
sesuai dengan perjanjian
internasional yang telah diterima
dan disepakati oleh pemerintah (UU
52/09 pasal 33:4).
3.4. TARGET PENCAPAIAN
(1)
Penduduk
2010*
2035*
Jumlah
32.382.657
38.124.000
LPP
0,37
0,32
* Catatan:
a. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (LPP rata-rata
dalam periode tahun 2000-2010).
b. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia,
Bappenas.
3.4. TARGET PENCAPAIAN
(2)
Fertilitas
TFR
2010
2,093
2035
2,002
NRR
0,972
0,938
CBR
16,1
13,3
CPR
63
70
Catatan:
a. TFR tahun 2010,berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010.
b. TFR, NRR, CBR tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas.
c. NRR dan CBR tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025.
d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.
3.4. TARGET PENCAPAIAN
(3)
Mortalitas
2010
2035
CDR
6,3
7,6
IMR
MMR
10,62
228
6,32
?
Life Expectancy
73,71
75,36
Catatan:
a. CDR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025.
b. CDR, IMR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Bappenas.
c. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun 2010.
d. MMR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.
BAB IV. ROAD MAP
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK
4.1. TUJUAN ROAD MAP
Secara sistematis dan terencana
diketahui sasaran-sasaran yang harus
dicapai pada setiap periode serta
kebijakan, strategi, dan program yang
perlu dilakukan.
4.3. KETERKAITAN GRAND DESIGN 2010-2035
DENGAN ROAD MAP
2010
2020
2015
2025
2030
2035
GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK
2010 - 2035
ROAD MAP
2010-2014
ROAD MAP
2015-2019
ROAD MAP
2020-2024
ROAD MAP
2025-2029
ROAD MAP
2030-2035
4.4. SASARAN (ROAD MAP)
Penduduk
Jumlah
LPP
2010
32.382.657
0,37
2015
33.866.200
0.83
2020
35.184.100
0.72
2025
36.369.800
0.61
(1)
2030
2035
37.374.600
38.124.000
0.47
0.32
* Catatan:
a. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010.
b. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 20002025 oleh Bappenas dkk.
c. Jumlah penduduk dan LPP tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk
Indonesia.
4.3. SASARAN (ROAD MAP)
(2)
Fertilitas
2010
2015
2020
2025
2030
2035
TFR
2,093
2,042
2,019
2,009
2,004
2,002
NRR
0,972
0,954
0,945
0,941
0,939
0,938
CBR
16,1
15,3
14,8
14,3
13,9
13,3
CPR
63
65
70
70
70
70
Catatan:
a. TFR dan NRR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010.
b. TFR; NRR tahun 2015 sd 2025 dan CBR tahun 2010 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia
tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk.
c. TFR; NRR dan CBR tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.
d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.
e. CPR tahun 2015-2035, berdasarkan Adioetomo SM, Perkembangan Fertilitas dan Mortalitas Serta
Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan, disajikan di Bappenas 27 Oktober 2011
4.3. SASARAN (ROAD MAP)
Mortalitas
(3)
2010
2015
2020
2025
2030
2035
CDR
6,3
6,2
6,5
7,1
7,3
7,6
IMR
10,62
9,56
8,60
7,80
7,02
6,32
228
102
n-a
n-a
n-a
n-a
73,71
74,42
74,85
75,11
75,27
75,36
MMR
Life
Expectancy
* Catatan:
a. CDR dan life expectancy tahun 2010 sd 2025; IMR tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk
Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk.
b. CDR dan IMR tahun 2025 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.
c. IMR tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan sementara Sensus Penduduk 2010.
d. MMR tahun 2010berdasarkan SDKI 2007.
e. MMR tahun 2015 berdasarkan target MDGs.
BAB V. PENUTUP