KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DALAM KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAKORNAS PBP

Bencana dan Kemiskinan

Ancaman (Hazard) Kerentanan (Vulnerability) Bencana Korban Jiwa Kerusakan Kerugian KE MISKIN -AN

Bencana dan Kemiskinan

Lebih baik Normal Bencana Normal Kemiskinan Kehidupan

BAKORNAS PBP

 Wadah koordinasi non-struktur bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

 Susunan Keanggotaan : – Ketua : Wakil Presiden RI – Wakil Ketua : Menko Kesra – Anggota : 6 Menteri, Panglima TNI, Kapolri – Sekretaris : Sekretaris Wakil Presiden (Keppres 3 jo 111 Tahun 2001)

Tugas BAKORNAS PBP:

 Merumuskan dan menetapkan kebijakan PBP yang cepat, efisien dan efektif.

 Melakukan koordinasi pelaksanaan PBP secara terpadu.

 Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha PBP yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(Keppres 3/2001)

Sekretariat Bakornas PBP

   Bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP Bersifat struktural dipimpin oleh Sekretaris Bakornas PBP, dibantu Wakil Sekretaris dan 4 Deputi : – Deputi Penanggulangan Bencana – Deputi Penanganan Pengungsi – Deputi Kerjasama dan Peranserta Masyarakat – Deputi Administrasi Kantor : Jl. Ir. H Juanda 36, Jakarta Pusat

Lingkup Penanganan

   Penanggulangan Bencana – Bencana alam – Bencana ulah manusia Penanganan Pengungsi – Pengungsi internal (IDP) – Pengungsi eksternal (traffickers, pelintas batas) Penanganan Keadaan Darurat Kompleks ( complex emergencies ) – Ledakan bom, eksodus, akibat konflik dll.

Kebijakan Penanggulangan Bencana

   Menitikberatkan pada upaya pencegahan (preventif) dan mitigasi di samping upaya represif dan rehabilitatif.

Mengupayakan penyelamatan / penanganan korban bencana dan pemulihan segera kondisi yang terkena bencana.

Mengikutsertakan semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana.

Kebijakan Penanganan Pengungsi

   Seluruh pengungsi diupayakan dapat kembali ke tempat asalnya.

Selama dalam pengungsian, pemerintah akan memberikan santunan kebutuhan darurat (pangan, papan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya).

Penyelesaian pengungsi harus dilakukan secara terkoordinasi.

Kebijakan Penanganan Darurat (

complex emergency

)

   Mengerahkan semua kemampuan (daerah dan nasional) untuk mengatasi keadaan darurat.

Mengembalikan kondisi darurat ke kondisi normal.

Memberikan bantuan kemanusiaan selama masa darurat.

MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI BAKORNAS PBP

- Dept. dan LPND - Int’l (UN, NGO)

SATKORLAK PBP SATLAK PBP

- Dinas terkait - PMI, LSM tingkat Propinsi - Dinas terkait - PMI, LSM tingkat Kab. / Kota

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA

Kejadian Bencana Tanggap Darurat Kesiapsiagaan

Represif

Mitigasi

Pre ven tif Re ha bili tatif

Pemulihan Pencegahan Rekonstruksi

Pengaturan Tugas Tingkat Pusat

Pra Bencana Inter departemen • DESDM • Depkimpraswil • BMG • Kem. Ristek • BPPT, LIPI, LAPAN • Depsos • Depkes • Dll.

Saat Bencana Pasca Bencana Penyelamatan : SAR, TNI, Polri Evakuasi : Dephub Bantuan Pangan : Depsos, Bulog Bantuan Kesehatan : Depkes Penampungan Sementara: Depkimpraswil Inter departemen • Depkimpraswil • Depkes • Depsos • Depnakertrans • Depdiknas • Kem. PP • Kem. UKM • Dll.

Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Kemiskinan

 Perkecil Kerentanan (vulnerability) melalui perubahan perilaku / kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya bencana.

 Lakukan upaya mitigasi (meminimalkan dampak) melalui pengaturan, sosialisasi, peningkatan kepedulian, pelatihan dan mitigasi struktural (pembuatan bangunan pengaman dsb.)

Penanganan Pengungsi dan Penanggulangan Kemiskinan

 Penanganan Pengungsi meliputi : – Penyelamatan dan Perlindungan – Penempatan – Rekonsiliasi dan Rehabilitasi – Pembinaan dan Pemberdayaan  Lanjutkan pemberdayaan pengungsi dengan program penanggulangan kemiskinan (UMKM, JPS dll.)