Transcript Regulasi dan Standar ASP

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Regulasi dan Standar
Latar Belakang
 Organisasi sektor publik harus bisa memberikan
pertanggungjawaban melalui laporan keuangannya.
 Perlu dibuat standar akuntansi untuk acuan dan pedoman
proses akuntansi dalam organisasi sektor publik.
Standar yang ada untuk Akuntansi
Sektor Publik
IAI
Pemerintah
IFAC
USA
PSAK 45  organisasi nirlaba
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP)
International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS)
GASB dan FASAB
IPSAS
 Mengacu pada International Accounting Standards (IAS / IFRS)
 IPSAS bukan untuk mengganti standar yang ada di suatu negara,
tapi untuk mengembangkan atau merevisi standar yang ada
 IPSAS dikembangkan menurut basis akrual
IPSAS (cont’d)
IPSAS 1
IPSAS 2
IPSAS 3
IPSAS 4
IPSAS 5
IPSAS 6
IPSAS 7
IPSAS 8
IPSAS 9
IPSAS 10
Presentation Of Financial Statements.
Cash Flow Statements
Net Surplus Or Deficit For The Period, Fundamental Errors And
Changes In Accounting Policies
The Effects Of Changes In Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Consolidated Financial Statements And Accounting For Controlled
Entities
Accounting For Investments In Associates
Financial Reporting Of Interests In Joint Ventures
Revenue From Exchange Transactions
Financial Reporting In Hyperinflationary Economies
IPSAS (cont’d)
IPSAS 11 Construction Contracts
IPSAS 12 Inventories
IPSAS 13 Leases: International Public Sector Accounting
Standard
IPSAS 14 Events After The Reporting Date
IPSAS 15 Financial Instruments: Disclosure And
Presentation
IPSAS 16 Investment Property
IPSAS 17 Property, Plant And Equipment
IPSAS 18 Segment Reporting
IPSAS 19 Provisions, Contingent Liabilities And Contingent
Assets
IPSAS 20 Related Party Disclosures
-----------Financial Reporting under Cash Basis of
Accounting
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
 Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP)
wewenang untuk menyusun dan menerbitkan PSAP
 Referensi Materi penyusunan:
- International Federation of Accountant  IPSAS
- International Accounting Standards Committee
- International Monetary Fund
- Ikatan Akuntan Indonesia  SAK
- Financial Accounting Standard Board
- Governmental Accounting Standard Board
- UU dan Perpu
- Organisasi profesional lain di berbagai negara
PSAP (cont’d)
 Proses transisi menuju basis akrual
 pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat berbasis kas
 Aset, hutang, dan ekuitas dicatat berbasis akrual
 Tahun 2008  fully akrual UU 17/2003
 Informasi keuangan pemerintahan yang menerapkan PSAP
dapat jadi dasar pengambilan keputusan dan terwujud
transparansi serta akuntabilitas
PP 24/2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
No 03 tentang Laporan Arus Kas
No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
No 05 tentang Akuntansi Persediaan;
No 06 tentang Akuntansi Investasi;
No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
No 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan KebijakanAkuntansi, dan
Peristiwa Luar Biasa; dan
No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
Nir Laba – PSAK 45
 Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi




memperoleh sumber daya
Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para
anggota dan para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan
Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada
kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari
utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa.
Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa
dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan. Laporan ini harus
menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang terikat maupun
yang tidak terikat.
Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola
sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan
melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.
Lingkup PSAK 45
 Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi
nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1.
Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan
kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah
dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis.
 PSAK 45 tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen dan unit-unit
sejenis lainnya.
Definisi
 Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber
daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut
dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk
menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat
ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
 Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya
oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut
dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan
terpenuhinya keadaan tertentu.
 Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan
tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
 Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya
tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.
LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
NIRLABA (PSAK 45)
Laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri :
 laporan posisi keuangan pada akhir periode
laporan
 laporan aktivitas
 laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan
 catatan atas laporan keuangan
Tujuan Rinci Laporan keuangan
 Tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan,
adalah untuk menyajikan informasi mengenai:
 Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu
organisasi.
 Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah
nilai dan sifat aktiva bersih.
 Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam
satu periode dan hubungan antara keduanya.
 Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas,
memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor
lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
 Usaha jasa suatu organisasi.
Laporan Posisi Keuangan
 Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan
informasimengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut
pada waktu tertentu.
 Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan
bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan
lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi,
kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:
 kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan dan
 likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk
memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan
eksternal.
Tujuan Laporan Aktivitas
 Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi
mengenai :
a. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah
dan sifat aktiva bersih,
b. hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain,
c. bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai
program atau jasa,
 Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan
pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan
pihak lainnya untuk:
a. mengevaluasi kinerja dalam suatu periode,
b. menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan
memberikan jasa,
c. menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Laporan Aktivitas
 Laporan aktivitas mencakup organisasi secara
keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva
bersih selama suatu periode.
 Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas
tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan
posisi keuangan.
 Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva
bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak
terikat dalam suatu periode.
Laporan Arus Kas
 Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
 Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus
Kas dengan tambahan berikut ini:
1. Aktivitas pendanaan:
a. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya
dibatasi untuk jangka panjang.
b. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi
yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan,
pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau
peningkatan dana abadi (endowment).
c. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka
panjang.
2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan
pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva
investasi.
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Catatan atas laporan keuangan adalah keterangan-
keterangan yang harus disajikan dalam laporan keuangan
agar para pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan
informasi yang lengkap:
 Kebijakan akuntansi
 Rincian data
 Penjelasan detail mengenai suatu komponen
Laporan Keuangan
Instansi Pemerintah Indonesia
PP 24
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan




Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan
adanya pengaruh proses poltik
Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem.
b. Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN




Masyarakat;
Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga
pemeriksa;
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi,
investasi, dan pinjaman, dan
Pemerintah.
ENTITAS PELAPORAN
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan, yang terdiri dari:
Pemerintah pusat;
 Pemerintah daerah;
 Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi
lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 Akuntabilitas
 mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber
daya dalam mencapai tujuan
 Manajemen
 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
 Transparansi
 memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada
stakeholders
 Keseimbangan Antargenerasi
 memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk
membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung
beban pengeluaran tersebut
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun
politik.
BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya,
namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan basis kas.
“Cash towards Accrual”
REFORMASI REGULASI
KEUANGAN NEGARA
Dasar Hukum Keuangan Negara
 UUD 45 pasal 23
 Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan setiap tahun
dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui pemerintah
menggunakan anggaran tahun lalu.
 Pajak untuk krperluan negara berdasarkan UU
 Jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan UU
 Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU
 Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara
ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan diberitahukan
kepada DPR
Dasar Hukum Keuangan Daerah
 Reformasi dan otonomi daerah telah mengubah hubungan
pemerintah pusat dan daerah
 Otonomi membutuhkan pertanggungjawaban
Era pra Reformasi
 UU 5/75  Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan





Keuangan Daerah
PP 6/75  Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
Kepmendagri 900-099 tahun 1980 Manual Keuangan Daerah
PP 2/1994  Pelaksanaan APBD
UU 18/1997  Pajak dan Retribusi Daerah
Kepmendagri 3/1999  Bentuk dan susunan Perhitungan
APBD.
Era pra Reformasi
 Perhitungan APBD terpisah dari pertanggungjawaban
Kepala Daerah
 Bentuk laporan perhitungan APBD :
 Perhitungan APBD
 Nota Perhitungan
 Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan
 Pinjaman diperhitungkan sebagai pendapatan daerah
 Indikator kinerja Pemda: perbandingan anggaran dan
realisasi, standar dan realisasi, target prosentase fisik
proyek
LATAR BELAKANG REFORMASI



Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju
tata kelola yang baik
Perubahan sistem pemerintahan  hubungan keuangan
pusat & daerah
Pengawasan oleh stakeholders atas pengelolaan keuangan
negara
BENTUK REFORMASI




Penataan peraturan perundang-undangan;
Penataan kelembagaan;
Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan
Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan
Reformasi Keuangan Negara
 UU 17/2003  Keuangan Negara
 UU 1/2004  Perbendaharaan Negara
 UU 15/2004  Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan Keuangan




Negara
UU 25/2004  Sistem Perencanaan dan Pembangunan
Nasional
UU 15/2004  Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Negara
UU 32/2004 menggantikan UU 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah
UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemda dan Pem
Pusat menggantikan UU 25/1999
Peraturan Pemerintah Keungan Negara












PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan
PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar pelayanan Minimal
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintahan
PP No 3 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
PP No. 6 Tahun 2008 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
35
Peraturan Pelaksana

Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari
Pemerintah yang Dananya Bersumber dari
Pinjaman Luar Negeri
36
BENTUK REFORMASI




Penataan peraturan perundang-undangan;
Penataan kelembagaan;
Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan
Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan
SISTEM AKUNTANSI
SKPD
BUD/SKPKD
Sistem
Akuntansi
BUD
LRA
Neraca
CaLK
Neraca
LRA
PPKD
LAK
Neraca
LAK
CaLK
CaLK
di
se
rah
kan
Kepala Daerah
Sistem
Akuntansi
Satker
LRA
PEMERIKSAAN & PERTANGGUNGJAWABAN
BPK
DPR/DPRD
Pres/Kdh
LK
LK
(unaudited)
(unaudited)
LK
(audited)
LK
Pemeriksa
(audited)
LK
(audited)
Raperda
LPJ-LK
Raperda
LPJ-LK
Bahas
Perda
LPJ-LK
AMANAT KONSTITUSI
PEMERINTAHAN
BPK - RI
MENYUSUN
INFRASTRUKTUR
PENGELOLAAN
PERTIMBANGAN
ATAS SAP
MENERIMA LHP
AUDITOR INTERN
PERTIMBANGAN
ATAS PP SPI
MENERIMA LAP
BENDAHARA
TANGGUNG
JAWAB
AUDIT
LAP KEU
KINERJA
TERTENTU
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TA
BERJALAN
TA BERIKUTNYA
30 MARET
30 MEI
30 JUNI
28 FEB
SKPD
BUD
BPK
BUD
1. MELAKSANAKAN APBD
2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI
KEUANGAN
MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN
•
•
•
LRA
NERACA
CALK
MENGKOMPILASI
LAPORAN KEUANGAN
•
•
•
LRA
NERACA
CALK
MENYUSUN
UU
UU
UU
UU
AUDIT
LKD
PERSIAPAN
RUU/
RAPERDA
LAK
17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31
1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56
32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184
33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81
30 JUNI
DPR(D)
P
E
M
B
A
H
A
S
A
N
Reformasi Manajemen Keuangan
Pemerintah
 Perencanaan dan Penganggaran
 Perbendaharaan
 Akuntansi dan Pertanggungjawaban
 Auditing
Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Gubernur/Bupati/Walikota
(sebagai CEO)
Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah
(sebagai CFO)
Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(sebagai COO)
Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
Implikasi SAP dalam Sistem Perencanaan,
Penganggaran, Pelasanaan Anggaran, dan Sistem
Akuntansi
RPJM
RKPD
RENJA SKPD
Manajemen Aset/
Utang
Sistem
Akuntansi/
Informasi
APBD
Pelaksanaan
Anggaran
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Laporan
Keuangan
Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran
 Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah
 Penganggaran Terpadu
 Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja
Implikasi SAP dalam Perencanaan dan
Penganggaran
 Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari
Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran
Pembiayaan
 Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi
 Basis Anggaran: Basis Kas
Implikasi SAP dalam Pelaksanaan
Anggaran
 Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan
daerah
 Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
 Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran
 Penataan sistem pelaksanaan anggaran
Implikasi SAP dalam Manajemen Aset
 Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset
 Pengertian
 Klasifikasi
 Pengakuan
 Pengukuran
 Perubahan
 Penghentian/Penarikan
Implikasi SAP dalam Manajemen Utang
 Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah
 Klasifikasi
 Biaya Pinjaman
 Pengakuan
 Pengukuran
REFORMASI DALAM AKUNTANSI,
PERTANGGUNGJAWABAN
1.
2.
3.
4.
Setiap
satker
Pengguna
Anggaran
wajib
menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.
Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan
dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama
2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan
setelah akhir tahun anggaran.
Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm
laporan.
Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh
KDH/ KaSatker.
Implikasi SAP dalam Auditing
o
o
o
o
Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas
laporan keuangan
BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian
laporan keuangan terhadap SAP.
Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif
terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat
rahasia negara).
Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan
pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Neraca
Pengguna
Anggaran
Daerah
Sistem
Akuntansi
Instansi *)
Laporan
Realisasi
Anggaran
Catatan atas
LRA dan
Neraca
Bendahara
Umum
Daerah
Sistem
Akuntansi
Kas Umum
Daerah *)
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
LAK
Neraca
Laporan
Realisasi
Anggaran
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/D
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,
disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :
Laporan Realisasi APBN/APBD,
Neraca,
Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan
perusahaan negara/daerah dan badan lainnya).
Pasal 30 dan 31 UUKN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh
suatu komite standar yang independen dan
ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu
mendapat pertimbangan dari BPK.
Pasal 32 UUKN
PAKET LAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA
IKHTISAR
KINERJA
NERACA
IKHTISAR
LAIN
IKHTISAR LK
BUMN/BUMD
IKHTISAR
LAIN
LAK
CALK
CONTOH
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …,
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Jakarta,…...., 2006
Kepala Dinas …,
(………………..)
Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan
elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi
keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Business Process
(Reforms, Regulation,
Chart of Accounts)
LOCAL
GOV’T F/S
Acct. Standards
(Development &
Dissemination)
Acct.
Systems
(Building)
Institutional
Arrangement
IT Support
(Selection & Adoption)
Personnel
(Capacity Building)
Spending
Unit FS
Pengembangan Sistem


Sistem akuntansi berbasis komputer
Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual
Pengembangan Sistem Akuntansi
 Sentralisasi
 Desentralisasi
Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan Dalam
pengembangan Sistem Akuntansi




Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau
desentralisasi;
Ketersediaan hardware;
Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti tenaga
listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya;
dan
Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu
mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara
sistem.
Sistem Akuntansi - Sentralisasi
 pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola
keuangan
 tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya
manusia
 pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola
keuangan
 Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan
kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi
di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke
satuan kerja pengelola keuangan.
Sistem Akuntansi - Desentralisasi
 pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja
pengguna anggaran/barang
 sarana dan prasarana yang relatif banyak
 tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan
kerja
Penyusunan Neraca Awal










Pembentukan tim untuk penyusunan neraca;
Perumusan pendekatan penyusunan neraca;
Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca;
Penyiapan formulir serta elemen data yang harus
dikumpulkan;
Pembekalan untuk tim penyusun neraca;
Inventarisasi aset dan utang pemerintah;
Pengolahan data hasil inventarisasi;
Pembahasan hasil inventarisasi;
Penyusunan draf neraca; dan
Finalisasi penyusunan neraca.
ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI
 Kebijakan akuntansi
 Pedoman sistem akuntansi
 Prosedur akuntansi
 Sumber daya manusia
 Formulir
 Catatan
 Buku-buku
 Laporan
 Prasarana lain, khususnya teknologi informasi
Kebijakan Akuntansi
 Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem
akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan
dalam kebijakan akuntansi
Pedoman Akuntansi








Format laporan keuangan
Bagan Akun
Jurnal Standar
Pengakuan
Pengukuran
Penyajian dan Pengungkapan
Pelaporan Keuangan
Buku/Dokumen/Formulir
BAGAN AKUN/PERKIRAAN
 Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam
proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi
keuangan daerah
 Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi
pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman
dan konsistensi perlakuan akuntansi
 Bagan perkiraan standar (buku besar) akan
dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara
nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan
laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan
pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.
Klasifikasi APBD
 APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan
organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
membangun sistem
 Penyediaan anggaran yang cukup
 Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan pengetahuan
komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di
bidang akuntansi
 Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan
memanfaatkan sistem
 Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan