Transcript KEBIJAKAN AKUNTANSI - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan

Muhtar Mahmud
Temuan BPK
 Selain opini, LHP BPK atas LKPD juga mengungkap
temuan tentang SPI serta berbagai ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan BPK terhadap 348 LKPD menemukan
3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan senilai Rp3,55 triliun.
 Di Provinsi Riau, proses penyusunan laporan tidak
sesuai ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap
belum tertib karena SKPD secara akuntansi belum
menyelenggarakan buku besar dan/atau buku
pembantu aset tetap.
 Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa
berdasarkan data pengurus barang SKPD
menunjukkan, nilai aset tetap senilai Rp14,30 triliun
memiliki perbedaan nilai dengan data KIB/BI/Daftar
Rekapitulasi Mutasi Barang senilai Rp5,09 triliun, hal
ini mengurangi keandalan nilai aset tetap yang
dilaporkan neraca.
Manajemen Keuangan Daerah
RPJMD
KUA
PPAS
ASB
SE
(RKA-SKPD)
Perencanaan
Audit
DPA/DPPA
APBD
Pelaksanaan
APBD
Sisdur , SPI &
Kebijakan Akt
SIA
KeuDa
LK:
LRA
Neraca
Lap. Arus Kas
Catatan ALK
Internal:
1.
Inspektorat
2.
DRPD
Eksternal:
1.
BPK
2.
KAP
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Perda
PPPKD
Sisdur
Kebijakan
Akuntansi
merupakan proses yang
dirancang untuk
memberikan keyakinan
yang memadai mengenai
pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang
tercermin dari keandalan
laporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan program dan
kegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundangundangan.
merupakan dasar
pengakuan,
pengukuran dan
pelaporan atas aset,
kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta
laporan keuangan.




Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah
Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD,
kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,
bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (8), Pasal 211 ayat (3),
Pasal 194, dan Pasal 226.
Pasal 330 ayat 1-4
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Neraca
Pengguna
Anggaran
Daerah
Sistem
Akuntansi
Instansi *)
Laporan
Realisasi
Anggaran
Catatan atas
LRA dan
Neraca
Bendahara
Umum
Daerah
Sistem
Akuntansi
Kas Umum
Daerah *)
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
LAK
Neraca
Laporan
Realisasi
Anggaran
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK
Akuntansi Keuangan Daerah
• Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah
daerah yang mengacu kepada SAP yang ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah dan mengacu pada perda tentang
pengelolaan keuangan daerah.
• Kepala daerah berdasarkan SAP menetapkan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi. (ps.239 ayat 1/Permen)
• Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
c. Prosedur akuntansi aset
d. Prosedur akuntansi selain kas
Pp 58 pasal 96,97,98
Kebijakan Akuntansi
 merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan
Akuntansi Memuat

definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan
setiap akun dalam laporan keuangan;
 prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian
pelaporan keuangan.
 Dalam pengakuan dan pengukuran, juga mencakup
kebijakan mengenai harga perolehan dan
kapitalisasi aset.
 Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri
dari :
 belanja modal,
 belanja administrasi pembelian/pembangunan,
 belanja pengiriman,
 pajak, dan
 nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai
komponen harga perolehan aset tetap.
 Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah
nilai aset tetap.
 Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada
setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas
laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.
I.
Kebijakan Akuntansi Memuat
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
C.
D.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
PENDAHULUAN
Tujuan
Ruling
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUNGAN
Peranan Pelaporan Keuangan
Tujuan Pelaporan Keuangan
JENIS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan
ENTITAS PELAPORAN
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN
ASUMSI DASAR
KARAKTERIST1K KUALITATIF LAPORAN KWANGAN
PRINSIP AKUNTANS1 DAN PELAPORAN KEUANGAN
KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL
DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Tujuan
 Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur
penyusunan dan penyajian laporan keungan
pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran dan antar periode.
Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur
seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajiari
laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
entitas pelaporan keuangan;
dasar hukum pelaporan keuangan;
asumsi dasar;
karakteristik kualitatif laporan keuangan;
kendala informasi yang relevan dan andal;
prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
jenis laporan keuangan;
definisi unsur laporan keuangan;
pengakuan unsur laporan keuangan;
pengukuran unsur laporan keuangan; dan
pengungkapan laporan keuangan.

prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah daerah:








basis akuntansi;
prinsip nilai perolehan;
prinsip realisasi;
prinsip substansi mengungguli formalitas;
prinsip periodisitas;
prinsip konsistensi;
prinsip pengungkapan lengkap;dan
prinsip penyajian wajar.
Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan,belanja, dan
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dalam Neraca.
 Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas
daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah
laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan
anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung
pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan
pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan
pembiayaan.
 Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset,
kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
 Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis
kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran
berjalan.
Peranan Pelaporan Keuangan
 Laporan keuangan pemerintah daerah disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama
satu periode pelaporan. Laporan keuangan
pemerintah daerah terutama digunakan untuk;
 membandingkan realisasi pendapatan dan belanja
dengan anggaran yang telah ditetapkan,
 menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi pemerintah daerah, dan
 membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
 Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan:
 Akuntabilitas
 Manajemen
 Transparansi
 Keseimbangan Antargenerasi
 Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
 Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah
daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
daerah untuk kepentingan masyarakat.
 Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.
 Keseimbangan Antargenerasi (inteTenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui
apakah peneriman pemerintah daerah pada periode
laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi yang akan dlatang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.
Tujuan Pelaporan Keuangan
a. menyedikan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang
telah dicapai.
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, dan kondisi
pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasai
dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
JENIS LAPORAN KEUANGAN
 Laporan Realisasi Anggaran;
 Neraca;
 Laporan Arus Kas;
 Catatan Atas Laporan Keuangan
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Neraca
Pengguna
Anggaran
Daerah
Sistem
Akuntansi
Instansi *)
Laporan
Realisasi
Anggaran
Catatan atas
LRA dan
Neraca
Bendahara
Umum
Daerah
Sistem
Akuntansi
Kas Umum
Daerah *)
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
LAK
Neraca
Laporan
Realisasi
Anggaran
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK