evaluasi tkpk bid kesehatan kota pasuruan

Download Report

Transcript evaluasi tkpk bid kesehatan kota pasuruan

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( TKPK ) BIDANG KESEHATAN DI KOTA PASURUAN TAHUN 2013

DISAMPAIKAN DALAM RANGKA EVALUASI TKPK BID. KESEHATAN KOTA PASURUAN & JAWA TIMUR

KEPESERTAAN

Peserta terbagi dalam 2 macam : 1. Miliki kartu (

BPS-PPLS 2011 – TNP2K – KEMENKES)

2. Peserta yang tidak memiliki kartu :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Gepeng dan anak/orang terlantar Penghuni lapas/rutan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Bayi dan anak yang lahir dari peserta Korban Bencana pasca tanggap darurat Sasaran Jampersal Penderita Thalassaemia Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

PESERTA JAMKESMAS 2013

Jumlah penduduk miskin Kota Pasuruan pada tahun 2013 mencapai 60.106 jiwa berdasarkan PPLS 2011, sedangkan masyarakat yang mendapat kartu Jamkesmas 2013 sebanyak 55.392 jiwa.

PESERTA JAMKESDA,JAMKESDA NONKUOTA & SPM 2013 .

J umlah penduduk miskin Kota Pasuruan pada tahun 2013 mencapai 60.106 jiwa berdasarkan PPLS 2011, sedangkan masyarakat yang mendapat kartu Jamkesmasda 2013 sebanyak 10.213 jiwa, masyarakat penerima jamkesda nonkuota sebanyak 3.050 jiwa serta SPM sebanyak 306

CROSS CHECK KEPESERTAAN JAMKESMAS 2013 (DARI PESERTA JAMKESMAS LAMA)

Data Jamkesmas 2013 sebanyak 55.392 kartu tidak mengcover seluruh pemegang kartu Jamkesmas lama (27.892 jiwa).

Verifikasi dan Validasi

VERIFIKASI TNP2K

Verifikasi TNP2K dengan menggunakan sistem algoritma detail menghasilkan :  5.064.611 pemegang kartu Jamkesmas lama yang sudah tercover sebanyak 4.584.499 (90.52%) sehingga belum/tidak masuk data Jamkesmas 2013 sebanyak 480.112

(9.84%)  1.256.793 pemegang kartu Jamkesda yang sudah tercover sebanyak 1.176.384 (93,60%) sehingga yang belum/tidak masuk data Jamkesmas 2013 sebanyak 80.409

(6,40%)  Jumlah peserta Jamkesmas lama dan Jamkesda yang belum tercover sebanyak 560.521

(Jamkesmas lama 480.112 dan Jamkesda 80.409 ) Data nama dan alamat peserta Jamkesmas lama dan Jamkesda yg belum tercover Jamkesmas 2013 dan tercantum dlm CD yg akan disampaikan, agar dicari dan diputuskan kelayanakannya melalui mekanisme Musyawarah Desa.

7 DATA JAMKESMAS 2008 YANG TERCOVER JAMKESMAS 2013 3.771.932

(8.356.431-4.584.499) 480.112

10.329.939

(5.645.440+4.584.499) TH. 2010 10.710.051

TH. 2013 14.001.871

8 DATA JAMKESDA 2010 YANG TERCOVER JAMKESMAS 2013 12.670.538

(13.846.922-1.176.384) 80.409

(1.256.793-1.176.384) 1.331.333

(1.176.384+154.949) JAMKESDA 1.411.742

JAMKESMAS 14.001.871

Ket : Biru : Jamkesmas lama masuk Jamkesmas baru Hijau : Jamkesda masuk Jamkesmas baru Ungu Merah : Jamkesmas lama + Jamkesda yg belum masuk Jamkesmas lama : Jamkemas baru ( yg blm tercover ungu + benar-benar baru ) 480.112

10.329.939

KAYA PNS DOUBLE TDK ADA KARTU 2.340.599

1.331.333

80.409

PENETAPAN SASARAN JAMKESMAS 2013

Faktanya di jumpai adanya warga kondisi miskin tidak mendapatkan kartu Jamkesmas 2013. Sebaliknya mereka yang masuk kategori mampu di beri kartu Jamkesmas 2013.

• Kartu Baru Jamkesmas dlm proses verifikasi dan validasi oleh Kab/Kota.

• Terakhir tgl 25 Pebruari 2013 lapor ke Provinsi. tgl 28 Pebruari laporkan ke Kemenkes RI.

• Pemegang kartu Jamkesmas baru diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2013 • Pemegang kartu Jamkesmas lama diberlakukan sampai tgl 28 Pebruari 2013

JUMLAH KARTU

• Data peserta Jamkesmas 2013 • Kartu yang dikirim sesuai berita acara Balai Pustaka • Kartu yang diterima Kab/Kota • Kartu yang belum diterima Kab/Kota (12.034.263 - 11.255.768) • Kartu yang belum diterima semua (14.001.871-11.255.768) : 14.001.871

: 12.034.263

: 11.255.768(80%) : 778.495

: 2.746.103

Sumber Data : Laporan Kab/Kota per tgl 18 Pebuari 2013

KONDISI KARTU

I. Kartu yang sudah dicek oleh Kab/Kota : • Baik : 9.423.967 (38Kab/Kota) • Rusak • Kartu kembali : 72.332 (38Kab/Kota) : 116.287 (24Kab/Kota) Kartu yang harus diganti : 188.619

II. Kartu yang dalam proses validasi • Dalam proses validasi oleh Kab/Kota : 1.643.182

• (11.255.768-9.423.967-72.332-116.287)

DISTRIBUSI KARTU Dijumpai adanya salah pengiriman Contoh :

Kartu peserta Jamkesmas Nganjuk dikirim ke Kediri

Kartu peserta Jamkesmas Kota Batu, Bangkalan, Pamekasan terkirim ke Sampang

VALIDASI KARTU OLEH KAB/KO

• Peserta Meninggal • Kartu Double • Peserta Pindah alamat • Peserta PNS • Kaya • Kartu ada data tidak ada • Peserta lama tdk menerima : 18.996 (15 Kab/Ko) : 4.633 (11 Kab/Ko) : 10.579 (15 Kab/Ko) : 259 ( 7 Kab/Ko) : 4.017 ( 7 Kab/Ko) : 17.299 ( 13 Kab/Ko) : 745.292 ( 20 Kab/Ko) kartu baru Kartu salah nama, salah alamat, salah jenis kelamin belum dilaporkan . Agar dibuat daftar dengan mencantumkan kode print (angka kecil pada lembar belakang pojok kiri bawah) untuk diperbaiki.

USULAN KEBIJAKAN PEMPROV

1.

2.

3.

4.

Kartu yang salah nama, alamat, jenis kelamin yang ditemukan pesertanya, tetap disampaikan kepada peserta dengan diberikan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa. Daftar peserta dilaporkan ke Dirjen BUK Kemenkes Peserta Jamkesmas lama dan Jamkesda yg belum tercover sebanyak divalidasi. 560.521.

Diprioritaskan untuk Penerima Jamkesmas yang sudah tidak sesuai kriteria yg berlaku (kaya, PNS, dll) digantikan oleh butir 2 diputuskan melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Hasil validasi paling lambat diserahkan ke Dinkes Prov. Jatim tgl 25 Peb 2013. Jika laporan tidak masuk, dianggap tidak ada usulan perubahan kepesertaan

MASALAH DAN SOLUSI VERIFIKASI KEPESERTAAN

NO.

1.

MASALAH

Pindah alamat 2.

PNS 3.

Kaya 4.

Double 5.

Meninggal

SOLUSI TINDAKAN

Pindah di Kab yg sama di Jatim dicari sampai ketemu alamat baru Tetap dapat kartu Dicabut Dicabut Ganti dg maskin se Kab/Kab lain di Jatim Ganti maskin lain di daerah yg sama Diganti Dicabut Ganti maskin lain se Desa / antar Desa / antar kecamatan dlm 1 Kabupaten Akan diganti oleh TNP2K dg bayi baru lahir

PRIORITAS PENGGANTIAN PESERTA ( Menurut SE Menkes no. 149 thn 2013 )

1.

2.

Peserta Jamkesmas lama Peserta Jamkesda dengan urutan prioritas sebagai berikut : • Dari desa yang sama • Antar desa dalam Kecamatan yang sama • Antar Kecamatan dalam Kabupaten/Kota • Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Penggantian peserta dilaporkan ke TNP2K untuk dapat persetujuan TNP2K dan Kemenkes RI.

TAHUN 2014

???????????????? Dengan peserta JAMKESDA, JAMKESDA NON KUOTA DAN SPM karena pada tahun 2014 sistemnya berubah menjadi SJSN danBPJS.

SJSN DAN BPJS

• Program Jamkesmas tahun 2014 pengelolaannya akan dialihkan dari Kemenkes RI ke BPJS • Perpres RI No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No. 101 Tahun 2012 ttg PBI • Manfaat Jamkes pelayanan kesehatan perorangan, komprehensif, termasuk obat dan BHP, sesuai dgn kebutuhan medis.

• PPK bekerjasama dg BPJS stl mendpt rekomendasi Dinkes Kab/Ko setempat • Faskes milik Pemerintah yg memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dg BPJS • Pembayaran kpd faskes tk pertama scr praupaya berdasarkan kapitasi • Pembayaran kpd faskes tk lanjutan berdasarkan cara INA – CBG’s

Hak konstitusional setiap orang

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Landasan Filosofis

+

Wujud tanggung jawab negara

Pasal 34 ayat 2 UUD 45

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan dengan martabat kemanusiaan".

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

Pasal 28 H ayat 3 UUD 45

“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".

Konvensi ILO 102 tahun 1952

Standar minimal Jaminan Sosial kesehatan, waris tunjangan sakit, (Tunjangan tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

Jaminan Kesehatan Nasional

Landasan Yuridis UU no 40/2004

Prinsip

1. Kegotong royongan 2. Nirlaba 3. Keterbukaan 4. Kehati-hatian 5. Akuntabilitas 6. Portabilitas 7. Kepesertaan wajib 8. Dana amanat 9. Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya diserahkan untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta

Makna

1. Solidaritas, subsidi silang 2. Optimalisasi biaya pelkes 3. Transparansi publik 4. Administrasi sesuai ketentuan 5. GCG 6. Aksesibilitas (wilayah RI) 7. Seluruh masyarakat 8. Dana adalah milik masyarakat 9. Pengelolaan fokus pada sustainibilitas dan peningkatan manfaat bagi peserta

Peserta Jaminan Kesehatan

Pekerja Penerima Upah Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Bukan Penerima Upah Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Pekerja Fakir Miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang Tidak Mampu

Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Tahap pertam a mulai tanggal 1 Januari 2014

• • • •

PBI (Jamkesm as) TNI/POLRI dan Pensiunan PNS & Pensiunan JPK JAMSOST EK

Tahap Selanjutny a

Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019

Iuran

PBI • Dibayar oleh pemerintah Pekerja Penerima Upah • Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Bukan Penerima Upah • Dibayar oleh peserta yang bersangkutan

Welcome To The Great

East Java

Biro Adm. Perekonomian