Transcript Langkah 1 - Dinkes Jateng

Policy Paper, draft 2
Pengurangan kematian ibu dan anak
melalui
reformasi kebijakan sistem kesehatan dan
penguatan manajemen
di tingkat kabupaten
Diusulkan dan dikembangkan oleh
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM bersama Kemenkes
Dokumen dapat diakses dan didiskusikan secara virtual
di www.kebijakankesehatanindonesia.net dan
www.kesehatan-ibuanak.net
1
Isu Utama
• Angka Kematian Bayi
dan Ibu yang
meningkat.
• Sasaran MDG4 dan
MDG5 sulit tercapai
• Apa akar
permasalahannya?
Mengapa Jampersal
belum memberikan efek?
• Bagaimana kita
mengatasinya?
• Apakah mungkin turun?
• Kebijakan apa yang
harus dilakukan di
Kabupaten?
• Apa harus kebijakan
luarbiasa?
2
Data kematian absolut
• Seluruh Propinsi di
Jawa jumlah
kematian ibu
meningkat
• NTB Meningkat
• Namun NTT turun
banyak
• Apakah pengalaman
NTT bisa diteliti?
3
Catatan awal 1: Perspektif Kabupaten
Siapa yang diharapkan mendapatkan manfaat
dari pengembangan ini?
• Pelaku-pelaku di kabupaten (500an), antara lain:
KaDinKes, Direktur RS pemerintah-swasta, SpOG, SpA,
Bidan, Bupati, anggota DPRD, LSM, konsultan
manajemen.
• Pelaku –pelaku di propinsi (33), antara lain: KaDinKes,
Ketua Cabang Ikatan Profesi Propinsi, Bappeda
• Pelaku –pelaku di nasional, antara lain: Pejabat
Kemenkes, Bappenas, Ketua Ikatan Profesi nasional,
Kemenkeu, Pengelola organisasi Donor internasional,
Pengelola LSM nasional
4
Catatan awal 2: Materi yang bersifat
open-system
• Dokumen ini masih dalam pengembangan, tidak
untuk kutipan ilmiah.
• Fungsi dokumen ini sebagai bahan untuk
pengembangan kebijakan dan manajemen
pelayanan kesehatan ibu-anak di Indonesia.
• Dinamika perubahan dokumen dapat diakses di
websites: www.kesehatan-ibuanak.net dan
www.kebijakankesehatanindonesia.net
5
Catatan awal 3: Penggunaan
metode sense making
1. Dalam perspektif kabupaten: Terjadi
penurunan/peningkatan kematian ibu dan
bayi
2. Perubahan ini perlu dipahami dan
dimaknai dengan perspektif berbagai
konsep
3. Pemahaman dan pemaknaan data
menghasilkan respon di level kabupaten
yang making sense
4. Respon dipilih yang evidence based dan
akan menghasilkan evidence lebih kuat 6
Diskusi
Apakah anda memahami dan
sepakat dengan cara bertindak
common-sense? Apakah ada
cara berfikir yang lain untuk
melakukan tindakan? Silahkan
mendiskusikannya.
7
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Isi
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
8
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Proses
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
9
Langkah 1: Menggunakan konsep-konsep
universal untuk memahami masalah yang
terjadi di KIA
• Konsep pendekatan sistem kesehatan
• Konsep Continuum of Care
• Konsep Berwick untuk mutu dan
keselamatan ibu dan bayi
10
Diskusi
Apakah anda sepakat dengan 3
konsep universal tersebut? Apakah
ada yang lain? Ataukah terlalu
banyak? Silahkan
mendiskusikannya.
11
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
12
Data dari Propinsi NTT dan
Kabupaten Tegal
13
Propinsi NTT
Kematian Ibu dan Bayi
tinggi
Persalinan banyak di non
faskes
Prosentase Tempat Persalinan di NTT
(Riskesdas 2007)
80
77,7
60
40
20
0
6,7
6,9
6,5
3,5
3
2,2
• Revolusi KIA: Upaya yang
sungguh-sungguh untuk
percepatan penurunan kematian
ibu melahirkan dan bayi baru
lahir dengan cara-cara yang luar
biasa (Pergub NTT No. 42
Tahun 2009)
• Persalinan dilakukan di
faskes
• Perbaikan hulu dan hilir
(Sister Hospital)
14
15
Hasil Sister Hospital
Angka Kematian pada kasus-kasus non normal
16
Data Kabupaten Tegal
17
KASUS KEMATIAN IBU
18
SARANA –TENAGA
PELAYANAN
SARANA KESEHATAN
Puskesmas : 29 (5 RI – 1
PONED)
RSUD : 2 Buah
RS Swasta : 5
RST : 1
TENAGA
Dokter : 52 org
Dokter Obsgin : 5
Bidan : 375 (179 di Desa)
Bidan Koord : 29 org
Dukun : 627 org
19
KEMATIAN IBU
(Jan – Sept 2011 : Jumlah 35 kasus)
KELOMPOK UMUR
Umur
>35
29%
Umur
<20
4%
PERSALINAN KE
Anak ke <=
2
Anak ke >3
Umur 2035
67%
20
SEBAB KEMATIAN
MATERNAL
DI KAB. TEGAL
19%
35%
10%
36%
Perdarahan
Infeksi
Eklamsi
Lain-2
21
RINCIAN PENYEBAB KEMATIAN LAIN-LAIN
6
5
4
3
2
1
0
22
KEJADIAN MENINGGAL
DI KAB. TEGAL
Meninggal
Saat Nifas
27%
Meninggal
Saat Hamil
29%
Meninggal
Saat Bersalin
44%
23
TEMPAT KEJADIAN KEMATIAN
DI KAB. TEGAL
Rumah
Pusk
RS
RB
3%
6%
6%
85%
24
KEJADIAN KEMATIAN DI RS DI KAB. TEGAL
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
25
PENOLONG PERSALINAN
DI KAB. TEGAL
Bidan
Dokter
6%
94%
26
Rujukan di daerah yang hanya satu RS: Kasus NTT
D
Pola Rujukan
A
C
RS
Pemerintah
B
RS Swasta
Rujukan di daerah yang banyak RS: Kasus Tegal
RS DKT
Puskesmas, RB, (pelayanan kesehatan primer)
A
D
C
RS Pemerintah
B
RS Swasta
RS DKT
Puskesmas, RB, (pelayanan kesehatan primer)
27
Bagaimana situasi di kabupaten anda?
Apakah mirip dengan di Tegal atau di
NTT, atau samasekali berbeda .
Silahkan menggambarkannya di
bawah ini untuk didiskusikan.
28
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
29
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan perspektif
konsep-konsep universal
1. Penggunaan jumlah kematian absolut
sebagai indikator
2. Perkembangan tempat persalinan dan
sistem rujukan
3. Koordinasi antar berbagai pelaku
kegiatan KIA di Kabupaten
4. Penggunaan Jampersal untuk pelayanan
yang bermasalah
30
Apakah pemahaman dan pemaknaan
data tersebut cukup? Ataukah
kurang? Ataukah tidak tepat. Silahkan
mendiskusikan secara spesifik.
31
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
32
Langkah 4. Melakukan usulan respon dalam
kebijakan dan manajemen program
1. Melakukan penyusunan Tata Kelola
pelayanan KIA dengan baik.
2. Mengusulkan reformasi kebijakan
pelayanan KIA di Kabupaten.
33
Penyusunan Tata Kelola
Sistem pelayanan kesehatan perlu diperkuat
dengan memerinci:
• Tugas Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan
Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai regulator sistem
pelayanan kesehatan.
• Tugas Pemberi anggaran: Kementerian Kesehatan/Pemerintah
pusat. Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan lembaga swasta
• Tugas Pemberi pelayanan: RS pemerintah dan swasta,
Puskesmas pemerintah dan swasta.
• Tugas Pengembangan SDM: Perguruan tinggi kedokteran dan
kesehatan, dan lembaga pelatihan tenaga kesehatan.
34
Reformasi Kebijakan di
Kabupaten
35
Berbagai Kebijakan yang diusulkan di Kabupaten
Memperbaiki
Pembiayaan
Memperbaiki
sistem
pembayaran
Memperbaiki
Pengorganisa
sian
Mengembang
kan Regulasi
Menata
Perilaku
Masyarakat
36
Kebijakan Pengorganisasian
Memperbaiki
Pengorganisa
sian
37
Kebijakan Pengorganisasian
pelayanan KIA di Kab
1. Kebijakan untuk menguatkan RS (hilir)
2. Kebijakan untuk menguatkan sistem Rujukan
3. Kebijakan untuk menguatkan penanganan di
Puskesmas, Pustu dan masyarakat (hulu)
4. Kebijakan pendanaan untuk non-medik
5. Kebijakan penguatan Sistem Informasi Kesehatan
6. Kebijakan memperkuat Dinas Kesehatan Kabupaten
7. Kebijakan memperkuat sistem kerja yang
interprofesi
38
Kebijakan menguatkan RS
(Hilir)
• RS Pemerintah
• RS Swasta
Dalam
• Aspek Mutu
Pelayanan Klinik
• Manajemen SDM
• Fasilitas emergency
• ...
• Minimal satu RS di
Kabupaten harus
mampu memberikan
pelayanan emergency
24 Jam (JAGA ON
SITE) untuk ibu-ibu
melahirkan
• Sistem rujukan KIA
berpusat di RS rujukan
PONEK 24 jam
39
Kebijakan untuk
menguatkan RS
Rumah
Sakit
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
40
Berbagai kegiatan di RS
• Mengembangkan Prosedurprosedur Tetap
• Pengembangan Protap
(termasuk Rujukan) dipimpin
oleh spesialis
• Dokter spesialis ikut aktif dan
bertanggung-jawab atas
kematian di RS
• Dokter spesialis ikut aktif dan
bertanggung-jawab atas
pembinaan rujukan
• Penanganan di RS
• Penanganan Rujukan
dari Puskesmas dan
Bidan
• Rujukan tergantung
penyakit penyerta.
Contoh:
Untuk pasien dengan
Decomp dikembangkan
oleh SpPD
41
Kebijakan menguatkan sistem
rujukan
• Standar operasional rujukan disusun berdasarkan resiko
ibu melahirkan
• Penulisan standar operasi untuk rujukan dipimpin oleh
spesialis berdasarkan standar nasional.
• Para bidan diberi regulasi untuk merujuk. Para
bidan/dokter umum tidak boleh melakukan penanganan
pada ibu-ibu yang sudah di beri predikat risiko tinggi.
• RujukanIbu hamil yang diprediksi di ANC mempunyai
masalah dapat dilakukan 1-2 minggu/beberapa hari
sebelum HPL. Dana perawatan pasien menggunakan
Jamkesmas/Jampersal+berbagai sumber lain
42
Kebijakan
menguatkan
Rujukan
Rumah
Sakit
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas, RB-RB
swasta dll
Ibu-ibu yang dalam
emergency diharuskan
di rujuk ke RS PONEK
Ibu-ibu yang diprediksi
dalam ANC membutuhkan
RS akan diantar dan
dijemput Bidan ke RS
PONEK
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
43
Kebijakan untuk menguatkan penanganan di
Puskesmas, Pustu dan masyarakat (hulu)
• Peningkatan mutu pelayanan Bidan
• Peningkatan fasilitas Puskesmas
• Pelatihan dokter puskesmas untuk
PONED dan kemampuan mengeloka
tindakan KIA
• Perbaikan pencatatan
• Penajaman kemampuan diagnosis dini
untuk ibu hamil
44
Kebijakan Hulu
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Rumah
Sakit
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas, RB-RB
swasta dll
Ibu-ibu yang dalam
emergency diharuskan
di rujuk ke RS PONEK
Ibu-ibu yang diprediksi
dalam ANC membutuhkan
RS akan diantar dan
dijemput Bidan ke RS
PONEK
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
45
Kebijakan pendanaan untuk
non-medik
• Dana rujukan dari pemerintah, termasuk
penjemputan ibu-ibu yang tidak mampu.
Bagaimana pengaturannya?
• Apakah akan memanfaatkan dana tabulin
yang dikelola sendiri oleh masyarakat?
• Para penunggu di RS diberi fasilitas
makanan dan tempat menunggu
• Dari mana sumber dananya? Dari dana
BLUD RSD, atau dari pemerintah daerah
46
Kebijakan penguatan Sistem
Informasi Kesehatan
• Data diharapkan akan sampai ke RS.
• Sistem informasi ini dapat
menghubungkan masyarakat dengan
fasilitas pelayanan, dan dapat melalui
SMS
• Merupakan bagian dari sistem surveilans
untuk kesehatan ibu dan anak.
47
Kebijakan memperkuat Dinas
Kesehatan Kabupaten
• Pemimpin dan pengelola jaringan sistem KIA
• Mengembangkan sistem informasi yang baik
• Meningkatkan ketrampilan perorangan KaDInKes dan
stafnya: Advokasi kebijakan, Melakukan koordinasi,
termasuk staf lembaga lain yang bukan bawahannya
• Menyusun perencanaan multi-years,
• Menyusun pembiayaan strategis dari berbagai sumber.
• Menyiapkan proses monitoring dan evaluasi
48
Kebijakan memperkuat
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Rumah
Sakit
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas. RB-RB
swasta dll
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
49
Kebijakan memperkuat
sistem kerja yang interprofesi
• Adanya Kelompok
Kerja KIA
Anggota:
• Spesialis: SpOG,
Anak, Penyakit
Dalam, Anastesi
• Dokter Umum
• Bidan
• Perawat
50
Kerjasama interprofesi
• Peran dokter umum dalam tim PONEK dan rujukan perlu
dirumuskan
• Mekanisme taskshifting perlu dirumuskan dengan rinci
• Peran Bidan dan perawat perlu dirumuskan kembali
Pendanaan
• Dana rujukan dari pemerintah, termasuk penjemputan
ibu-ibu yang tidak mampu
• Para penunggu di RS diberi fasilitas makanan dan
tempat menunggu
51
Apakah anda sepakat
dengan usulan paket
kebijakan tersebut?
Silahkan
mendiskusikan .
52
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
53
Prinsip penulisan manual untuk
manajemen program:
Memperhatikan secara maksimal ibu-ibu yang masuk
dalam:
• Kelompok A. Mengalami masalah dalam
kehamilan saat di ANC dan di prediksi akan
mempunyai masalah dalam persalinan;
• Kelompok B. Ibu-ibu yang dalam ANC
diprediksi tidak bermasalah, ternyata
bermasalah dalam persalinan sehingga
membutuhkan penanganan emergency.
54
Dinas
Kesehatan
Rumahsakit
Pemerintah
dan Swasta
persalinan normal
RS PONEK
persalinan tidak
normal
24 Jam
Puskesmas
dan RB
swasta
Ada
masalah:
Emergency
A
Rumahtangga
dan Masyarakat
Diprediksi
dalam ANC
Persalinan
akan
Bermasalah
melahirkan
Normal: Di RS,
RB, PKM
C
B
Diprediksi
dalam ANC
Persalinan
Tidak
Bermasalah
Penulisan manual:
• Menekankan pada koordinasi antar lembaga dan pelaku
• Memberikan petunjuk rinci dan jelas mengenai pembiayaan,
khususnya untuk mendanai ibu-ibu kelompok A dan
kelompok B.
55
Isi Manual
• Alur kegiatan berdasarkan continuum of
care lengkap dengan Pedoman dan SOP
yang terkait dengan sumber pembiayaan.
• Job description lembaga dan profesi
• Penguatan manajemen: di Dinas
Kesehatan, Di Rumahsakit, Di rujukan,
dan di Rumahtangga/masyarakat.
56
Catatan tentang manual
• Manual ini akan disusun di level kabupaten
bersama atas dasar pedoman nasional dengan
tanggung jawab berbagai pihak termasuk:
spesialis, Bidan/Perawat dan pimpinan/staf
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Propinsi,
serta staf Kemenkes yang terkait.
• Dapat menjadi pegangan untuk konsultan
manajemen KIA
57
Peran dan Tugas Lembaga di
pelayanan KIA
58
Peran dan Tugas
Lembaga dan
Profesional di
dalamnya
Rumah
Sakit
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas. RB-RB
swasta dll
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
59
Catatan khusus untuk
Spesialis: Perlu
seorang Pemimpin
Klinik
Rumah
Sakit
DINKES
Bidang Kesga dan
Bidang Pelayanan
Data Based
SIKDA
PuskesmasPuskesmas. RB-RB
swasta dll
Spesialis pemimpin MDG
Spesialis follower
Masyarakat
Ibu Hamil normal
Ibu Hamil terdeteksi dalam ANC
akan bermasalah di persalinan
Ibu Hamil bermasalah di persalinan
Tapi tidak terdeteksi di ANC
60
Respon ini rencananya disusun sebagai
suatu rencana dan manual pelaksanaan
yang detil untuk setiap kabupaten. Ada
kemungkinan manual berbeda sesuai
kondisi sistem kesehatan, geografis dan
demografis, ekonomis, sosial, dan
budaya. Silahkan mendiskusikan
61
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
62
Jika Kab Tegal (misal) akan memulai reform kebijakan:
Bagaimana mengukur dampak dan kapan
pengukurannya?
• Dampak diukur dengan jumlah kematian
absolut
• Menggunakan pendekatan time-series
(before and after)
Data dasar:
2009-2010-2011
Data
2012
Data
2013
Apakah akan ada Kabupaten Kontrol?
63
Langkah 1: Menggunakan konsepkonsep universal untuk memahami
masalah yang terjadi di KIA
Langkah-langkah
Langkah 2.
Mengidentifikasi
fakta di lapangan
Langkah 3: Melakukan pemahaman dan
pemaknaan mengenai data dengan
perspektif konsep-konsep universal
Langkah 4. Melakukan usulan respon
dalam kebijakan dan manajemen
program
Langkah 5: Usulan respon kebijakan dan
manajemen program tertuang dalam
dokumen yang berisi kebijakan dan
manual manajemen yang komprehensif.
Langkah 6. Melakukan aksi
perubahan berbasis respon
di berbagai tempat dan
dimonitor proses dan
evaluasi dampaknya
Langkah 7. Melakukan evaluasi terhadap aksi
perubahan yang dilakukan.
64
Berapa lama akan memberikan hasil berupa penurunan
jumlah kematian ibu? Berapa targetnya? Bagaimana
evaluasi kebijakannya?
•
•
•
•
•
5 tahun?
4 tahun?
3 tahun?
2 tahun?
Tahun depan?
65
Implikasi Praktis di
Kabupaten
• Bagaimana mengorganisir strategi luar
biasa ini? Menggunakan konsep jaringan.
• Bagaimana sistem jaringan KIA akan
dikembangkan?
• Bagaimana struktur organisasi kerja
Jaringan.
66
Langkah-langkah
•
•
•
•
Identifikasi anggota Jaringan
Mengelompokkan menjadi hulu dan hilir
Menetapkan koordinator
Melakukan rencana kerja:
memahami,memaknai, dan melakukan
respon.
67
Jaringan KIA
• Dipimpin oleh KaDinKes Kabupaten dengan dukungan
sistem manajemen dan pembiayaan
• Kelompok kerja:
A. Kelompok Hulu
1. Penanganan di masyarakat
2. Penanganan di keluarga
B.Kelompok Hilir
1. Pelayanan RS
2. Pelayanan rujukan
C. Kelompok manajemen dan pembiayaan
68
A. Siapa yang berada di Hulu
1. Penanganan di
masyarakat
2. Penanganan di
keluarga
•
•
•
•
•
•
Lintas Sektoral
Bidan Desa
Perawat
Dokter Puskesmas
Kader Kesehatan
......
Siapa yang
memimpin?
Ka Bidang Kesga?
69
Apa yang akan dikerjakan?
Melakukan identifikasi
Data keadaan di
masyarakat dan
rumahtangga:
• Mengidentifikasi
• Memaknai.
• Dapat
menggunakanmodel
bottleneck analysis
dan investment case
Hasil Respon:
• Dapat dipergunakan
untuk persiapan
Musrenbang
• Dipergunakan oleh
seluruh lembaga
anggota jaringan
untuk melakukan
perencanaan
70
B. Siapa yang berada di Hilir
Lembaga –lembaga
yang:
• Memberikan
pelayanan rujukan
• Mulai dari Pkm/BP
sampai ke RS
Para profesional:
• Bidan desa
• Dokter Puskesmas
• Bidan Puskesmas
• Dokter Umum
• Dokter Spesialis
Obsgin, Anak,
Siapa yang memimpin? Interna, Anastesi, dll
Spesialis Obsgin?
Spesialis Anak?
71
Apa yang akan dikerjakan?
Melakukan identifikasi
Data keadaan di
sistem rujukan dan
rumahsakit
• Mengidentifikasi
• Memaknai.
• Dapat
menggunakanmodel
bottleneck analysis
dan investment case
• Dapat dipergunakan
untuk persiapan
Musrenbang dan
penyusunan RBA RS
yang sudah BLUD
72
C. Siapa yang mendukung sistem
manajemen dan pendanaannya?
• Merupakan tim yang
mendukung agar
kegiatan di hulu dan
hilir dapat berjalan
dengan baik
• Pemerintah daerah
dan DPRD
• KaDinKes
• KaBid-Kabid terkait
• Pengelola Sistem
Informasi dan
telematika
• Konsultan
Siapa yang memimpin? Manajemen
Kepala Dinas Kesehatan?
73
Tantangan
1. Bagaimana Dinas Kesehatan mampu
berperan secara inovatif dan komprehensif
dalam akselerasi pencapaian MDG4 dan
MDG5?
Dalam konteks jaringan KIA di kabupaten ada 3 pemimpin
yang perlu aktif:
• Pemimpin politik: Bupati/Walikota
• Pemimpin sistem kesehatan: Kepala Dinas Kesehatan
• Pemimpin teknis medik: Dr.SpOG, Dr.SpA
74
Tantangan
2.Bagaimana sistem pelayanan KIA di kabupaten ini
dapat mempunyai berbagai penanggung-jawab yang
berbeda namun terintegrasi dan terdiri atas:
• Kegiatan di RS (hilir): Dr.SpOG dan Dr.SpA
• Kegiatan di masyarakat dan Pustu (hulu): Ketua IBI
setempat (?)
• Kegiatan di Puskesmas dan Rujukan: Pimpinan
Puskesmas.
• Penanggung-jawab keseluruhan:Kepala Dinas
Kesehatan ( mencakup pembiayaan, sistem informasi
dan surveillans KIA di kabupaten).
75
Tantangan-tantangan lain
3.Bagaimana melakukan pengaktifan Spesialis
(mengaktifkan non-playing captain)
4.Bagaimana memperkuat kerjasama antar profesi
di bidang kesehatan
5.Bagaimana menggalang dukungan pemerintah
daerah dan masyarakat.
6.Secara keseluruhan: bagaimana menganalisis
penerimaan dan penentangan stakeholders KIA
terhadap usulan perubahan ini?
76
Penutup
1. Apakah Visi ini mengenai kebijakan dan manajemen
KIA ini logis dan making sense?
2. Apakah mengandung pembaharuan untuk lembaga?
Apa saja pembaharuannya yang dapat disebut luar
biasa?
3. Apakah dapat berjalan di masa depan?
4. Bukti apa yang dapat mendukung visi ini? (harap check
kasus NTT)
5. Andaikata visi ini diprediksi tidak dapat diaplikasikan,
apakah ada alternatif strategi/aksi perubahan untuk
mengurangi kematian ibu dan anak?
77
Catatan penutup sebagai prinsip
1. Kematian satu ibu atau satu bayi merupakan
tragedi.
2. Keberanian untuk melakukan perubahan riil di
lapangan diperlukan.
3. Keberanian perubahan ini perlu dipantau
dengan sistem monitoring yang ketat agar tidak
ada pihak yang dirugikan dengan inovasi ini.
4. Pengembangan perubahan menggunakan
pendekatan open-system.
78
Lampiran-Lampiran
A..Pedoman-Pedoman (sebaiknya disusun oleh Kemenkes dan akan diacu
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten).
•
•
•
•
Pedoman Tata-Kelola Sistem pelayanan KIA
Pedoman Sistem Rujukan.
Pedoman Sistem Surveilans KIA dan responnya.
Pedoman Sistem Informasi Kesehatan
B. Standar Operating Procedures (berisi prosedur klinik dan sumber
pembiayaannya). Disusun oleh organisasi profesi dan ditetapkan
bersama Dinas Kesehatan.
–
–
–
Rujukan Terencana: Rujukan Ibu-ibu dengan penyulit hipertensi, Rujukan Ibu-Ibu dengan
penyulit decomp, dll....
Rujukan ibu-ibu yang emergency
Taskshiftng dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
C. Petunjuk-petunjuk Teknis (Khususnya untuk pembiayaan)
–
–
Petunjuk Teknis Jampersal 2012
Petunjuk Teknis pembiayaan persalinan berasal dari Pemerintah Daerah
•
79