1

Sesi 1: Pengertian, Tujuan dan Sasaran BOS

PELATIHAN TIM KAB/KOTA PROGRAM BOS 2009

Latar Belakang-1

1 UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) • Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar • Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, • WAJAR 9 Tahun merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 2 Konsekuensi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Latar Belakang-2

3 Indikator keberhasilan 4 BOS Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP mencapai minimal 95%. APK SMP tahun 2008 telah mencapai 96,18%, • • Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut.

BOS tahun 2009 tujuan, program pendekatan mengalami dan perubahan orientasi dari

Jenis Biaya Pendidikan-1

(PP No 48 Tahun 2008)

Biaya Satuan Pendidikan Biaya Investasi: sarana prasarana, pengemb. SDM & modal kerja Biaya Operasional: Biaya personalia & nonpersonalia Bantuan Biaya Pendidikan: Diberikan kpd yg tdk mampu membiayai pendkkn Beasiswa: Diberikan kepada siswa berprestasi

Jenis Biaya Pendidikan-2

Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan Biaya pribadi peserta didik Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemkab/koa, atau penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat Biaya personal yg meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

6

Pengertian

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar

Tujuan BOS

TUJUAN UMUM

7

Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu

TUJUAN KHUSUS

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta 2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 8 3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Sasaran Program

9

SEMUA SEKOLAH SD/SDLB + SMP/SMPLB

NEGERI & SWASTA TERMASUK SMP TERBUKA TKBM OLEH MASYARAKAT

10

Besar Biaya Satuan BOS



Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku



Dihitung berdasarkan jumlah siswa:



SD/SDLB di kota: Rp400.000/siswa/tahun



SD/SDLB di kabupaten: Rp397.000/siswa/tahun



SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp575.000/siswa/tahun



SMP/SMPLB/SMPT di kab: Rp570.000/siswa/tahun

11

Waktu Penyaluran Dana 2009

Jumlah Bulan Periode Penyaluran 12 bulan (Januari s.d

Desember) 3 bulanan



Januari - Maret



April - Juni

 

Juli - September Oktober - Desember Waktu penyaluran dana Bulan pertama setiap triwulan

Kebijakan Program BOS Tahun 2009

12



Biaya satuan BOS termasuk BOS Buku, untuk setiap siswa per tahun naik secara signifikan.



Semua SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI/SBI



Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

13

Kebijakan Program BOS (lanjutan...)



Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya



Pemda wajib operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi memenuhi kekurangan biaya

Sekolah Penerima BOS

14



Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik



Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.



Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

Sekolah Penerima BOS (Lanjutan...)

15



Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.



Sekolah Negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah serta menggratiskan siswa miskin

BOS dan Wajar 9 Tahun Yang Bermutu

16



BOS tahun.

harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9



Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.



Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.

BOS dan Wajar 9 Tahun (Lanjutan...)

17



Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung agar diajak kembali ke bangku sekolah.

di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan



BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah

18

Program BOS dan MBS



Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan



BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan sekolah.

pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sesuai PP No. 48 Tahun 2008 adalah sbb:



Bertanggung-jawab terhadap biaya investasi dan operasional sekolah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan



Untuk SB dan RSBI, selain dana pemerintah dan Pemda dapat juga bersumber dari masyarakat dan pihak lain yang tak mengikat



Membantu biaya nonpersonalia sekolah yg dikelola masyarakat/swasta

20

Tanggung Jawab Orang Tua/Wali Siswa



Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dls.



Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Kondisi Yang Sering Ada Di Sekolah

Mutu Penyelenggaraan pendidikan perlu ditingkatkan dalam hal :



Perencanaan, program sekolah implementasi dan pemantauan



Dukungan masyarakat pembelajaran belum optimal khususnya dalam

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

      

Sekolah sebagai pusat perubahan Meningkatkan profesionalisme Kepala sekolah, Guru dan Komite Sekolah Kepala sekolah menjadi figur utama dalam peningkatan kualitas Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaran pendidikan, Dana pendidikan termasuk BOS dikelola secara mandiri oleh sekolah, dimana sekolah perlu menyesuaikan dana dan prioritas pembelanjaan Pengambilan keputusan oleh sekolah secara mandiri Menerapkan prinsip partisipatif, aspiratif dan akuntabel

Pergeseran Pola Kerja

POLA LAMA Sentralistik Subordinat Pengambilan Keputusan Terpusat Pendekatan Birokratik Pengorganisasian yang hirarkis Mengarahkan Dikontrol dan diatur Informasi ada pada yang berwenang Menghindari Resiko Menggunakan dana sesuai dengan anggaran sampai habis POLA MBS Desentralisasi Otonomi Pengambilan Keputusan Partisipatif Pendekatan Profesional Pengorganisasian yang Setara Memfasilitasi Memotovassi dan saling mempengaruhi Informasi Terbagi Mengelola Resiko Menggunakan dana sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin

MBS dalam Realitas

Manajemen Sekolah



Cenderung pasif dan belum banyak melibatkan pemangku kepentingan



Penggunaan pendanaan sekolah sering kurang transparan Peran Serta Masyarakat



Terbatas dalam pengumpulan dana



Belum terlibat dalam manajemen sekolah maupun menunjang kegiatan belajar mengajar secara langsung