Transcript RPJMN 2010-2014 & RKP 2011 - Direktorat Jenderal Anggaran

KEBIJAKAN REFORMASI
PERENCANAAN
DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP RKA-KL 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN
JAKARTA, 24-27 MEI 2010
DISAMPAIKAN OLEH
DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BAPPENAS
OUTLINE PAPARAN
 LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
 KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN



Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope
Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan
Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan
 IMPLEMENTASI : RPJMN 2010-2014 & RKP 2011
 Resources Envelope
 Alokasi Pada Prioritas
 DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-
KL, DIPA
 LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
LANDASAN REFORMASI
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP
 UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Presiden…… yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
 UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional ……
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif
 UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2
Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
LANDASAN REFORMASI PERENCANAN
DAN PENGANGGARAN
 SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) &
Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentang
Pedoman Reformasi Perencanaan & Penganggaran, yang
memuat :





Buku I
Buku II
Buku III
Buku IV
Buku V
: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan
: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah
: Format Baru RKA-KL
: Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup
 Implementasi
 Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
 Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2011
KERANGKA REFORMASI
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
PENDANAAN RPJMN DAN RKP
7
SWASTA
PEMERINTAH
PUSAT
KEBUTUHAN
PENDANAAN
PRIORITAS NASIONAL
PUBLIC
PRIVATE
PARTNERSHIP
DAERAH
Peranan APBN< 20% dari PDB
PEMERINTAH
SWASTA
SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :
KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH
Aggregate Fiscal Discipline
(Ketersediaan Anggaran)
- Rasio pajak
- Rasio defisit
- Rasio utang
2010
2014
Catatan : Penentuan Rasio defisit dan
utang sekalgus merupakan pedoman
RKPLN sehingga pinjaman akan
country driven – Jakarta Commitment
KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (MTEF: Medium Term
Expenditure Framework)
Allocative Efficiency
(Alokasi pada Prioritas)
Prakiraan Maju
(Forward Estimates)
Alokasi pada Prioritas
Anggaran Berbasis Kinerja
(PBB: Performance Based
Budgeting)
- Program  outcomes
- Kegiatan  output
Anggaran Terpadu
(Unified Budget)
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian
kewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusatdaerah
Operational Efficiency
(Efisiensi Belanja)
- External Control
- Internal Control
- Management Accountability
MTFF: Medium Term Fiscal Framework
Budaya:
- Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)
- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)
- Lelang (bidding)
- Perjalanan Dinas (at cost)
8 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN
MEKANISME PENDANAAN :
RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan)
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
MTFF
Tahun 4
Contingency
Reserves
(1-2% Total
Anggaran)
Contingency
Planning
(mengamankan
baseline)
Total
Anggaran
MTEF
Baseline
Resources
Envelope
9
RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tambahan
anggaran
Penghematan
Alokasi
Tahunan
Baseline
Tahun 3
*) Pencapaian
Kinerja akan
menentukan
pendanaan
Inisiatif Baru
(New Initiative)
Ruang Gerak
Fiskal bagi
Inisiatif
Baru*)
Perubahan Baseline :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program
Pemanfaatan cadangan (contingency reserve)
Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran
Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi)
Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan
.Pemanfaatan untuk inisiatif baru *)
*) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5
Back to 25
10
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM
DAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *)
11
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ANGGARAN
STRUKTUR PERENCANAAN
KEBIJAKAN
STRUKTUR MANAJEMEN
KINERJA
FUNGSI
PRIORITAS
IMPACT
(SASARAN POKOK)
SUB-FUNGSI
FOKUS PRIORITAS
OUTCOME dan
INDIKATOR KINERJA
FOKUS PRIORITAS
IMPACT
(MISI/SASARAN K/L)
ORGANISASI
ESELON 1A
PROGRAM
PROGRAM
OUTCOME dan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
ESELON 2
KEGIATAN
KEGIATAN
PRIORITAS
OUTPUT dan
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
JENIS BELANJA
*) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai
pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikan
untuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga
IMPLEMENTASI DALAM
RPJMN 2010-2014 & RKP 2011
Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014
13
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
Sejahtera
Memperkuat triple tracks strategy
serta pembangunan inklusif dan
berkeadilan
Demokratis
Memantapkan konsolidasi
demokrasi
Berkeadilan
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta
pengurangan kesenjangan
PRIORITAS NASIONAL
14
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
II 2009-2014
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Konstelasi Keterkaitan Antara
Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014
15
VISI-MISI
SBY-BOEDIONO
RPJMN
2010-2014
I
11 Prioritas
Nasional +
3 Prioritas
Nasional
Lainnya
Prioritas Bidang
Prioritas Regional
Sosbud
Ekonomi
IPTEK
Sarana Prasarana
Politik
Hankam
Hukum dan Aparatur
Wilayah & Tata Ruang
SDA & LH
Sumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku
Papua
II
III
Tata Urut (Flow) Keterkaitan
Buku I-II-III
1. Buku I: Prioritas Nasional
dijabarkan dalam arah kebijakan
bidang dalam Buku II, dan
kebijakan regional dalam Buku
III.
2. Buku II: arah kebijakan dan
prioritas kegiatan bidang yang
akan dilaksanakan di wilayah.
3. Buku III: arah kebijakan dan
prioritas pembangunan wilayah
atas bidang pembangunan yang
dibutuhkan.
A. SASARAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT (1)
16
NO.
PEMBANGUNAN
Ekonomi
a)
SASARAN
Pertumbuhan Ekonomi
Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun
b)
Inflasi
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7
persen
Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
c)
Tingkat Pengangguran
5 - 6 persen pada akhir tahun 2014
d)
Tingkat Kemiskinan
8 – 10 persen pada akhir tahun
2014
Pendidikan
A. SASARAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT (2)
17
a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke
atas (tahun)
b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
(persen)
c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen)
Status Awal
(tahun 2008)
Target tahun
2014
7,50
8,25
5,97
4,18
95,14
96,0
d) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen)
72,28
76,0
e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen)
64,28
85,0
f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen)
21,26
30,0
g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial
ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
Kesehatan
a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)
70,7
72,0
b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk)
pada anak balita (persen)
228
118
34
24
18,4
< 15,0
A. SASARAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT (3)
18
NO.
PEMBANGUNAN
SASARAN
Pangan
a)
Produksi Padi
Tumbuh 3,22 persen per tahun
b)
Produksi Jagung
Tumbuh 10,02 persen per tahun
c)
Produksi Kedelai
Tumbuh 20,05 persen per tahun
d)
Produksi Gula
Tumbuh 12,55 persen per tahun
e)
Produksi Daging Sapi
Tumbuh 7,30 persen per tahun
A. SASARAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT (4)
19
NO.
PEMBANGUNAN
SASARAN
Energi
a)
b)
c)
d)
e)
Peningkatan kapasitas
pembangkit listrik
Meningkatnya rasio
elektrifikasi
Meningkatnya rasio desa
berlistrik
Meningkatnya produksi
minyak bumi
Peningkatan
pemanfaatan energi
panas bumi
3.000 MW pertahun
Pada tahun 2014 mencapai 80
persen
Pada tahun 2014 mencapai 98
persen
Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta
barrel perhari
Pada tahun 2014 mencapai 5.000
MW
B. SASARAN PERKUATAN
PEMBANGUNAN DEMOKRASI
NO.
1
PEMBANGUNAN
20
SASARAN
Meningkatnya
• Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik
kualitas demokrasi kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan
Indonesia
sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin
seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap
pranata hukum;
• Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan
dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan adil dan demokratis.
Pada tahun 2014
• Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100
C. SASARAN PEMBANGUNAN
PENEGAKAN HUKUM
21
NO.
1
PEMBANGUNAN
SASARAN
Tercapainya suasana dan 1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk
kepastian keadilan melalui
merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan
penegakan hukum (rule of
dan keamanan dalam berinteraksi dan
law)
dan
terjaganya
mendapat pelayanan dari para penegak
ketertiban umum.
hukum
2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan
publik kepada aparat dan lembaga penegak
hukum
3) Mendukung iklim berusaha yang baik
sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan
dengan pasti dan aman serta efisisen
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014
sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun
2009
PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014(Triliun Rupiah)
SUMBER DAYA MANUSIA
- Dep Pendidikan Nasional
- Dep Agama
- Dep Kesehatan
22
600,0
500,0
175,6
(31,3%)
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
- Dep Pertahanan
- Polri RI
153,0
(30,7%)
400,0
118,8
(29,2%)
300,0 103,8
(30,5%)
74,1
(18,1%)
134,3
(33,1%)
103,5
(18,4%)
83,6
(20,5%)
93,5
(18,7%)
69,5
200,0(20,4%)
85,5
(25,1%)
100,0
26,1
(7,7%)
55,2
(16,2%)
118,3
(30,6%)
129,9
(33,4%)
142,2
(29,7%)
28,3
(5,8%)
163,5
(30,1%)
30,7
(5,6%)
25,9
(6,5%)
27,1
(6,8%)
62,1
(15,5%)
66,6
(16,6%)
74,4
(15,1%)
81,5
(14,7%)
2011
2012
2013
2014
2010
Catatan :
-Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah
-Angka 2010 merupakan pagu APBN
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN,
KELAUTAN DAN KEHUTANAN
- Dep PU
- Dep Perhubungan
- Dep ESDM
- Dep Dalam Negeri
- Dep Kelautan dan Perikanan
- Dep Kehutanan
PEMERINTAHAN UMUM
- Dep. Keuangan
- Dep Luar Negeri
- Mahkamah Agung
61 K/L LAINNYA
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BAPPENAS)
TEMA RKP 2011
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA
KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”
RKP 2010
RKP 2011
PEMULIHAN
PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG BERKEADILAN
DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA
KELOLA DAN SINERGI PUSAT
DAERAH
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. (%) : 5,8
KUALITAS PERTUMBUHAN
Tk. Pengangguran (%) : 7,6
Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. (%) : 6,3
KUALITAS PERTUMBUHAN
BERKEADILAN  membaik
Tk. Pengangguran (%) : 7,0
Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5
23
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BAPPENAS)
PRIORITAS NASIONAL RKP 2011
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
II 2009-2014
NEW INITIATIVES :
1. AKSELERASI
OUTPUT
2. OUTPUT BARU
3. KEGIATAN BARU
Prioritas Lainnya
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN
BERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010,
2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA
PENEKANANNYA.
24
PENDANAAN NEW INITIATIVES
Pagu indikatif RPJMN
2010-2014 untuk tahun
2011
25
Dilaksanakan tahun 2011
sebagai New Initaitives
Dilanjutkan tahun
2012 s/d 2014
Kebutuhan
New
Initiatives
Kegiatan yang sudah
direncanakan dalam
RPJMN
REALOKASI :
– Efisiensi non prioritas, output
prioritas RPJMN tetap
– Sebagian output prioritas
RPJMN digeser ke tahuntahun berikutnya
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BAPPENAS)
ALOKASI PADA PRIORITAS
(Rp Miliar)
PRIORITAS/SUBSTANSI INTI
RANCANGAN
AKHIR
RKP 2011
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA
1.387,9*)
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
56.256,6
11.637,2
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
78.950,0
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
18.657,4
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
43.446,5
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
2.075,7
10.870,0
PRIORITAS 8 : ENERGI
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
4.712,5
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN
PASCA-KONFLIK
13.054,3
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN,
BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS
*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi
484,7
5.857,1
247.389,9
26
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BAPPENAS)
ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
450,0
ALOKASI K/L 2005-2011
SUMBER DAYA
MANUSIA
400,0
120,5
(28,9)
350,0
(Rp
Triliun)
300,0
87,0
(27,9%)
250,0
109,0
(33,8%)
75,1
(29,1%)
200,0
60,0
(29,4%)
150,0
36,0
(28,2%)
100,0
33,1
(26,0%)
50,030,0
(23.5%)
9,4
(7,4%)
18,9
(14,8%)
0,0
2005
45,0
(22,0%)
43,8
(21,4%)
13,5
(6.6%)
41,9
(20,5%)
59,7
(19,2%)
58,5
(18,1%)
72,7
(17,4%)
52,7
(20,4%)
81,8
(26,2%)
59,5
(23,1%)
18,1
(7,0%)
28,2
(9,0%)
81,6
(25,3%)
26,1
(8,1%)
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
103,8
(30,5%)
69,5
(20,4%)
85,5
(25,1%)
26,1
(7,7%)
52,5
(20,4%)
55,2
(17,7%)
47,1
(14,6%)
55,2
(16,2%)
2007
2008
2009
2010
- Kem. Pendidikan
Nasional
- Kem. Agama
- Kem. Kesehatan
- Kem. Pertahanan
- Polri RI
INFRASTRUKTUR,PERT
ANIAN, KELAUTAN DAN
KEHUTANAN
- Kem. PU
- Kem. Perhubungan
- Kem. ESDM
131,0 - Kem. Pertanian
(31,4%)
- Kem. Dalam Negeri
- Kem. Kelautan dan
Perikanan
- Kem. Kehutanan
26,7
(6,4%)
PEMERINTAHAN
UMUM
66,4
(15,9%)
- Kem. Keuangan
- Kem. Luar Negeri
- Mahkamah Agung
61 K/L LAINNYA
2006
2011
27
RESOURCES ENVELOPE K/L 2010-2014
675,0
MTFF
650,0
625,0
600,0
575,0
MTEF
Triliun Rupiah
550,0
525,0
500,0
475,0
450,0
425,0
400,0
375,0
350,0
325,0
300,0
2010
2011
RPJMN 2010-2014
2012
RKP 2011
2013
2014
Resource Envelope
Lihat Slide 9 dan Slide 10
DOKUMEN RPJMN - RKP
RENJA- KL RKA-KL DIPA
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
• Visi Misi Presiden &
Wapres
• Prioritas
• Fokus Prioritas
• Arah Kebijakan
• Program/Kegiatan
• Tujuan Program dan
Kegiatan
(Outcome/Output)
• Indikator
• Target
• Alokasi Baseline Program
5 tahun
Visi dan Misi
Tujuan
Sasaran Strategis K/L
Arah dan Kebijakan Strategi
Program/Kegiatan
Tujuan Program dan
Kegiatan (Outcome/Output)
Indikator
Target
Alokasi Baseline Program 5
tahun
Unit Organisasi
•
•
•
•
•
•
RPJMN
RENSTRA K/L
•
•
•
•
RKP
RENJA K/L
•
•
•
•
•
•
•
•
RKA K/L
•
Visi dan Misi
Tujuan
Sasaran Strategis K/L
Program/Kegiatan
Tujuan Program dan
Kegiatan (Outcome/Output)
Indikator
Target
Alokasi Tahun Rencana &
Foward Estimate (Prakiraan
Maju)
Unit Organisasi
Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L
• Sasaran Strategis K/L
• Program-program K/L
• Indikator Kinerja Utama Program
• Pendapatan K/L
• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate
(prakiraan maju)
Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)
• Program Eselon 1
• Tujuan Kegiatan
• Output
• Indikator Kinerja Kegiatan
• Pendapatan Per Program
• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil
(Outcome)
• Rincian Biaya Per Kelompok
Biaya
• Jenis Biaya
• Sumber Dana
30
Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)
Formulir 1
Gambaran Umum
Rencana Kerja Pada K/L
Formulir 2
Uraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
Formulir 3
Usulan
Kebijakan Baru (Program,
Kegiatan , Target atau
Output)
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 1)
RKA KL
RENJA KL
Rencana Pencapaian
Sasaran Strategis KL TA
200x+1
Gambaran Umum
Rencana Kerja pada KL
1.
Kementerian/Lembaga
1.
Kementerian/Lembaga
2.
Visi
2.
Visi
3.
Misi
3.
Misi
4.
Sasaran Strategis TA. 2011
4.
Sasaran Strategis TA. 2011
5.
Kegiatan Prioritas (Nasional,
Bidang, K/L)
5.
Fungsi
6.
Prioritas Nasional
7.
Rincian Sasaran Strategis
8.
Alokasi Pagu Fungsi
9.
Alokasi Pagu Prioritas
Nasional
10
.
Strategi Pencapaian Sasaran
Strategis
11.
Rincian Rencana Pendapatan
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 2)
RENJA KL
RKA KL
Uraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
Rencana Pencapaian Outcome
Unit Organisasi TA 200x+1
1.
Nama Kementerian/Lembaga
1.
Kementerian Negara/Lembaga
2.
Nama Unit Organisasi
2.
Unit Organisasi
3.
Sasaran Strategis (F.1 Renja
3.
Misi Unit Organisasi
KL)
4.
Nama Program
4.
Program
5.
Pendanaan
5.
Hasil (Outcome)
6.
Hasil (Outcome) dan
Indikator
6.
Indikator Kinerja Utama
Program
7.
Uraian Kegiatan
7.
Rincian Program
8.
Sumber Pendanaan
8.
Alokasi Pagu Fungsi
9.
Rincian Pendanaan PHLN
atau PDN Tahun 2011
9.
Alokasi Pagu Prioritas Nasional
10.
Biaya Program
11.
Strategi Pencapaian Hasil
(Outcome)
Rincian Rencana Pendapatan
12.
(F.1 Renja KL)
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL
(FORMULIR 3)
RENJA KL
RKA KL
FORMULIR
USULAN
KEGIATAN BARU
(NEW INITIATIVES)
FORMULIR
RINCIAN BIAYA
PENCAPAIAN
OUTCOME
 PROGRAM
KEGIATAN
TARGET / OUTPUT
 KELOMPOK BIAYA
 JENIS BELANJA
 SUMBER DANA
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL
RENJA K/L
(Bappenas)
RKA K/L
(Kemenkeu)
Microsoft
Access
Microsoft
Visual Foxpro
RKP 2012
1
INTEGRASI
• Migrasi ke salah
satu sistem
database yang bisa
digunakan untuk
penyusunan Renja
K/L dan RKA-KL
2
RKP 2011
PARSIAL
• Tetap menggunakan
sistem database yg
berbeda, namun
mempunyai struktur data
yg sama
• Data Renja K/L harus
bisa dijadikan sebagai
referensi dalam RKA-KL
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Lampiran Format Renja
Kementerian/Lembaga
Penjelasan Umum
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011
FORMULIR I
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
1
VISI
2
MISI
3
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011
4
KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )
Keterangan
N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2011
FORMULIR II
I. UMUM
1. Nama Kementerian/Lembaga
2. Nama Unit Organisasi
:
3. Sasaran Strategis
4. Nama Program
:
:
:
5. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. Hasil (Outcome) dan Indikator
LANJUTAN...
FORMULIR II
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. Uraian Kegiatan
Program ……...
Keterangan Kolom (9)
P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan
Keterangan Kolom (10)
N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L
LANJUTAN...
FORMULIR II
B. Sumber Pendanaan
Program : …………………..
LANJUTAN...
FORMULIR II
C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011
Program : ………….
( Juta Rupiah)
Usulan Program/Kegiatan/Target Baru
TAHUN 2011
FORMULIR III
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
……….., ………….. 2010
a.n Menteri/Ketua Lembaga
………………………..
NIP …………….
TERIMA KASIH