Transcript hukum pajak-9-ppsp

HUKUM PAJAK
( TAX LAW )
MK-9
JULIUS HARDJONO
UU Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (PPSP)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA
3
Dalam Laporan Keuangan Tahunan Ditjen Pajak
Tahun 2011 diketahui bahwa Piutang pajak per
31 Desember 2011 sebesar kurang lebih Rp.
86,8 Trilyun termasuk diantaranya kurang
lebih Rp 155 milyar yang telah daluwarsa yang
belum mendapat persetujuan Menteri
Keuangan. Hal ini berarti bahwa dalam daftar
piutang tersebut masih mengandung jumlah
piutang pajak yang secara hukum tidak dapat
lagi dilakukan tindakan penagihan.
4
Definisi Penagihan Pajak
Menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak
adalah perbuatan yang dilakukan DJP karena WP tidak
mematuhi ketentuan UU pajak, khususnya mengenai
pembayaran pajak yang terutang.
Menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah
serangkaian tindakan agar WP melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
5
Penagihan Pajak
Apabila pajak berdasarkan produk hukum yang ada tidak terlunasi
sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan berarti itu sudah
menjadi tunggakan pajak atau piutang pajak bagi fiskus.
Produk Hukum :
- STP
- SKP
- SKPKBT
- Surat Keputusan Pembetulan
- Surat Keputusan Keberatan
- Surat Keputusan Banding
- Surat Keputusan Peninjauan Kembali
6
7
Munculnya Tunggakan Pajak
- Akibat hutang pajak tidak dilunasi
oleh WP yang kian menumpuk.
- Membebani administrasi negara.
- Mengganggu Penerimaan negara.
8
Tindakan Hukum
Perlu dan seharusnya ditempu langkah
law enforcement (penegakan hukum)
terhadap para penunggak pajak itu.
Tujuan Law Enforcement :
- Deterrent effect (dampak penjeraan) bagi WP
yang melalaikan kewajiban pajaknya.
- Tax compliances diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
9
Juru Sita
Wajib paham mengenai dasar-dasar :
- Penagihan pajak dan jadwal penagihan pajak
mulai dari Penagihan Seketika dan Sekaligus,
- Penerbitan Surat Teguran/Peringatan,
- Pemberitahuan Surat Paksa, - Penyitaan,
- Pengumuman Lelang, dan Pelaksanaan Lelang
berikut seluk-beluk yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan itu.
- Termasuk pula tentang Pencegahan dan
Penyanderaan.
10
Tugas Juru Sita
1). Melaksanakan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus
2).Memberitahukan Surat Paksa
3).Melaksanakan penyitaan atas barang
Penanggung Pajak berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan
4).Melaksanakan penyanderaan berdasarkan
Surat Perintah Penyanderaan
11
Bentuk Penagihan Pajak
1.Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan
oleh KPP dengan cara melakukan pengawasan atas
kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran
lainnya yang dilakukan oleh WP.
2.Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan
pada STP/SKP/SKPKBT dimana UU telah menetukan
tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah atau
dan saat STP/SKP/SKPKBT diterbitkan
12
13
Daluwarsa Penagihan Pajak:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU
KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak,
termasuk bunga, denda dan kenaikan dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan
STP, SKPKB serta Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding serta Putusan Peninjauan
Kembali. Hal ini mengandung makna bahwa
kewenangan Negara untuk melakukan tindakan
penagihan dibatasi waktunya, yaitu hanya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14
Mengenai tata cara penghapusan piutang pajak
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.03/2012 Tantang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan
Besarnya Piutang Pajak.
15
Dengan statuta limitasi tersebut berarti pula
bahwa Wajib Pajak memperoleh hak untuk
terbebas dari kewajiban Pembayaran utang
pajak atau dengan kata lain Wajib Pajak tidak
dapat lagi dipaksa untuk membayar kewajiban
pajaknya karena sudah daluwarsa.
16
Bagaimana Jika Menteri Keuangan Tidak
mengeluarkan Keputusan Penghapusan tagihan
Pajak ?
Apakah hal ini berarti bahwa dengan tidak
dikeluarkannya keputusan penghapusan
piutang/utang mengakibatkan hak dari Wajib
Pajak yang dijamin berdasarkan Undang-undang
menjadi tertunda untuk jangka waktu yang
tidak terbatas?
17
Perlu disadari, bahwa apabila keputusan
Menteri Keuangan tentang penghapusan
piutang pajak karena daluwarsa tidak segera
diterbitkan, Wajib Pajak dapat saja mengajukan
gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 UndangUndang PTUN yang pada dasarnya mengatur
bahwa :
18
Ayat (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal
itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, Maka Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah
menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.
19
Ayat (3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu
empat bulan sejak diterimanya permohonan,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan.
20
Contoh : KPP Kambangan akan melakukan
penyitaan terhadap sebuah mobil BMW tahun
2007 atas piutang pajak Tn Tono. Ternyata mobil
tersebut telah disita oleh Pengadilan negeri
terkait dengan perkara korupsi yang sedang
melibatkan Tn Tono. Langkah-langkah apa yang
seharusnya dilakukan Jurusita KPP Kambangan
terkait hal tersebut? Siapa yang berwenang
melakukan pembagian hasil lelang mobil BMW
tersebut dan bagaimana dengan kedudukan hak
mendahulu piutang pajak?
21
Jawaban :
Berdasarkan ketentuan pasal 19 UU PPSP, dinyatakan bahwa penyitaan
tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh
Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Apabila pengadilan
Negeri telah melakukan penyitaan terhadap asset Wajib Pajak tersebut,
Jurusita segera menyampaikan salinan SP dan SPMP kepada PN, dengan
permintaan agar hasil penjualan/lelang aset yang disita PN tersebut untuk
pelunasan utang pajak. Di pasal 21 UU KUP juga disebutkan bahwa
negara mempunyai hak mendahulu atas utang pajak+sanksi adm.Termasuk
biaya penagihan pajak.
SP : Surat Paksa
SPMP : Surat Perintah Melakukan Penyitaan
22
Mobil BMW tersebut disita oleh Pengadilan untuk dapat dijadikan sebaga
bahan bukti, bukan untuk pelunasan utang seperti pelunasan utang pajak
Sebaikanya, KPP Kambangan segera mengirimkan salinan sura
paksa dan SPMP ke Pengadilan Negeri dan menjelaskan perihal ha
mendahulu utang pajak serta memberitahukan kepada PN agar Mob
BMW tersebut jangan dulu di kembalikan ke WP apabila prose
peradilan telah selesai dengan putusan WP bebas lepas. Dalam hal putusa
pengadilan memvonis WP bersalah, Mobil BMW tersebut oleh PN janga
dulu dikembalikan kepada pihak dirugikan (tempat WP korupsi
biarlah itu menjadi pelunas utang pajak dan biaya penagihan pajakterlebi
dahulu
Penjelasan
pasal
2
Menenempatkan Negara sebagai krediur Preferen Kreditur prefere
kedudukannya
lebih
rendah
dibanding
kreditur
separat
PASAL
1137
KUH
PERDATA
Intinya, berdasarkan pasal 60 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004, ha
23
mendahulu utang pajak diatas hak mendahulu lainnya.