Transcript Ceramah Kabandiklat Dalam Diklat Kemendagri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH
Oleh:
Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan Dalam:
PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT APARATUR TAHUN 2011
PUSDIKLAT APARATUR BPPSDM KESEHATAN – BANDUNG, 31 MARET 2011
1.
Nama
Ir. H. TARMIZI A. KARIM, M.Sc
NIP
19561024 197912 1 001
TMP/TGL.LR
LHOK SUKON, 24 OKTOBER 1956.
PKT/GOL.
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
5.
JABATAN
KEPALA BADAN DIKLAT KEMENDAGRI
6.
INSTANSI
BADAN DIKLAT KEMENDAGRI
7.
PENDIDIKAN
UMUM
(1) S1 - SOSIAL DAN EKONOMI –
UNIVERSITAS SYAH KUALA - TAHUN 1981;
2.
3.
4.
(2) S2 - MANAJEMEN PEMBANGUNAN –
AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC,
TAHUN 1984;
8.
RIWAYAT
PEKERJAAN
(1) BUPATI ACEH UTARA, 1998 – 2005;
(2) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2007
– 2008;
(3) PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
TAHUN 2008;
(4) STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN, 2008
– 2010;
9.
ALAMAT
KANTOR
JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 8
KALIBATA – JAKARTA SELATAN
10.
ALAMAT
RUMAH
JL. SIAGA II NO. 6Z, PEJATEN BARAT PASAR
MINGGU, JAKARTA SELATAN
I
PENDAHULUAN
3
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
N. Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
 SDM Aparatur Negara Indonesia (PNS) berjumlah 4.732.472 orang ;
 PNS Daerah sebanyak 3.778.635 orang;
 PNS Pusat sebanyak 953.837 orang dan masih perlu ditata distribusinya,
kualitasnya, serta kuantitasnya.
0.87%
Total Indonesia
28.81%
5.57%
28.22%
36.53%
< SLTA
SLTA
Diploma
S1
S2 & S3
Persebaran tiap Provinsi
S2 & S3
S1
Diploma
SLTA
< SLTA
PERMASALAHAN APARATUR
NEGARA [1]
1. Belum Mantapnya Sistem Pengembangan PNS. (Sistem
Rekruitmen, Sistem Mutasi, Sistem Karir, Sistem
Remunerasi, dan Sistem Penempatan).
2. Peran dan Fungsi Aparatur Daerah Belum Jelas.
(Daerah ditugaskan memberikan Pelayanan Prima
kepada masyarakat, tetapi wewenang tidak
sepenuhnya diberikan kepada Daerah).
3. Rendahnya Kapasitas Aparatur Daerah. (Banyak
aparatur daerah yang Job Descriptionya tidak jelas,
ditunjang dengan pendidikan formal dan diklat yang
kurang memadai).
5
PERMASALAHAN APARATUR
NEGARA [2]
4. Sistem “Rewards And Punishment ” Belum Jalan
a) Sistem penggajian belum didasarkan pada bobot
pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan;
b) Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak
sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab;
c) Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi
kerja;
d) Tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.
e) Alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut
teritorial (daerah) tidak seimbang;
f) Tingkat produktivitas PNS masih rendah karena bagus atau tidak
tetap mendapat gaji;
g) Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan
secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme;
6
Permasalahan Umum
Negara
Turunnya Kepercayaan
Masyarakat Kepada Pemerintah
TETAPI
Kelaparan Tidak Ada, yang ada
adalah Distribusi Pangan Yang
Tidak Merata
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
APARATUR NEGARA
Secara Umum, Kepercayaan Masyarakat Kepada
Aparatur Negara Menurun
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
MENINGKAT PESAT
GAP
PELAYANAN APARATUR
NEGARA MENURUN
PERLU
PENINGKATAN
KAPASITAS
APARATUR
II
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
9
ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
Perpres Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014
Perpres Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah 2011
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi
VISI RPJPN 2005-2025 : INDONESIA YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL
VISI RPJPN 2005-2025 DIHARAPKAN DICAPAI DALAM 4 RPJM
RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 3
(2015-2019)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
Meningkatkan
Kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
RPJMN 2010-2014 DITETAPKAN MELALUI PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2010
PRIORITAS NASIONAL MENURUT RPJMN
2010 - 2014
11 PRIORITAS NASIONAL
KABINET INDONESIA BERSATU II
2009-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
PRIORITAS LAINNYA
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
III
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
13
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat 91)
PNSD dikoordinasikan secara nasional
oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat
Menjadi Instrumen Pembinaan
Penyelenggaraan Pemda.
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda
Meliputi Salah Satunya Diklat
PEMBINAAN
PENYELENGG
ARAAN
PEMERIN
TAHAN
DAERAH DAN
PEMBINAAN
PNS
DIKLAT
APARATUR
PENYELENGGA
RA
PEMERINTAHA
N DAERAH
KINERJA
KOMPETENSI
MENINGKAT
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal
31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS
&
KARIR
MENINGKAT
Meningkatnya:
1. Kesejahteraan
masyarakat.
2. Pelayanan
Publik.
3. Pemberdayaan
Masyarakat.
4. Daya Saing
Daerah.
PP No. 101 Tahun
2000 tentang Diklat
Jabatan PNS
14
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
LOGO
FEEDFORWARD
INSTRUMENTAL INPUT:
1. UUD 1945;
2. UU NOMOR 32 TAHUN 2004;
3. UU NOMOR 43 TAHUN 1999;
4. UU NOMOR 25 TAHUN 2009;
SUBJEK
METODE
OUTCOMES:
OBJEK
OUTPUT:
INPUT:
KAPASITAS
APARATUR
SAAT INI
1. PEMRNTHN
2. PEMRNTH
PROV
3. PEMRNTH
KAB/KOTA
1. EVALUASI
2. RENCANA
TINDAK
3. ORIENTASI KDH/
WKDH
1. KLMBGAN
2. SISDUR
3. SDM
ENVIRONMENTAL INPUT:
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL,
LOKAL
FEEDBACK
MENINGKATNYA
KAPASITAS
APARATUR
PEMERINTAHAN
DAERAH
TUJUAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
TERCAPAI
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA
MELALUI DIKLAT JABATAN PNS
DIKLAT
PRA JAB
DIKLAT
JAB PNS
• Diklat Prajab Gol. I
• Diklat Prajab Gol. II
• Diklat Prajab Gol. III
KEPEMIMPINAN
• Diklatpim Tk. IV
• Diklatpim Tk. III
• Diklatpim Tk. II
• Diklatpim Tk. I
Jenis
DIKLAT
DLM JAB
FUNGSIONAL
Jenjang
Jenis
TEKNIS
16
Jenjang
• Sertifikasi
• Substantif
I
 II
 Dst
• Umum
• Substantif
I
 II
 Dst
• MP
• Dsb
DIPERLUKAN
LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
BPPSDM
KESEHATAN
BADAN
DIKLAT
KEMENDAGRI
MoU
KERJASAMA
KEDIKLATAN
BADAN
DIKLAT
KL/LPNK
LAIN
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir
PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan
pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan
membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim
Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis
substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan
program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan
sistem pembinaan atau pola karir PNSD;
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan
dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota
atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan
unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota
atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga
kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana
dan prasarana kediklatan;
6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan
kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;
PRIORITAS PROGRAM DIKLAT
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai
Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat
Fungsional Binaan Kemendagri.
2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina
oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target
Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.
3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi
Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.
PRIORITAS PROGRAM DIKLAT
TAHUN 2012 [2]
Bagi Penyelenggara Diklat
(Permendagri No. 31/2007, Pasal 10):
1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training
(MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.
2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC)
bagi Petugas Pelaksana Diklat.
PENGATURAN DIKLAT TEKNIS
1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi,
Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh
Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.
2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan
KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN
KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan
dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat
Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan
Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema
Kerjasama Kediklatan.
22
PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL
1. Pengaturan terkait dengan Diklat
Fungsional diatur oleh INSTANSI
(KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;
2. KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN
yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.
23
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
TIGA LEVEL KEBUTUHAN:
1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;
2. LEVEL JABATAN/POSISI;
3. LEVEL INDIVIDU.
INTI PROSES AKD:
1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;
2. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;
3. PENILAIAN KESENJANGAN.
PENYELENGGARAAN DIKLAT
MODEL SATU PINTU
a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi,
Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;
b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi,
Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS
MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum
dan substansi materi;
c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada
Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;
d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN
kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan
Kabupaten/Kota masing-masing;
PENYELENGGARAAN DIKLAT
MODEL SATU PINTU
e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat
dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim
MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau
sebutan lain;
f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga
/instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD
HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan
lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang
peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;
g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang
dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya
HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan
lain.
DIKLAT TEKNIS UMUM DI
LINGKUNGAN KEMENDAGRI
SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:
1. Diklat Kepegawaian;
2. Diklat Tata Naskah Dinas;
3. Diklat Kearsipan;
4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Diklat Analisis Jabatan;
6. Diklat Keprotokolan;
7. Diklat Kehumasan;
8. Diklat Kesekretariatan;
9. Diklat Sistem Informasi;
10. Diklat Pengelolaan Perencanaan.
27
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF
PEMERINTAHAN DAERAH
(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)
7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :
7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:
1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
2. Manajemen Keuangan Daerah;
3. Manajemen Pemerintahan;
4. Manajemen Pembangunan Daerah;
5. Manajemen Kependudukan;
6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri.
28
DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN
KEMENDAGRI
Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah dengan Diklat Fungsional
Pengawas Pemerintah sebagai syarat
Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
dengan Diklat Fungsional Polisi Pamong
Praja sebagai syarat pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja.
29
PERAN PEMERINTAH DAERAH
1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan
dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.
2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat
yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.
3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan
kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah
daerah.
4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan
tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai
melalui penyelenggaraan diklat.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan
pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten
dan Kota.
6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang
kependidikan.
30
III
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
31
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 135 ayat 91)
PNSD dikoordinasikan secara nasional
oleh MDN pasal 217 huruf (d) Diklat
Menjadi Instrumen Pembinaan
Penyelenggaraan Pemda.
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Binwasda
Meliputi Salah Satunya Diklat
PEMBINAAN
PENYELENGG
ARAAN
PEMERIN
TAHAN
DAERAH DAN
PEMBINAAN
PNS
DIKLAT
APARATUR
PENYELENGGA
RA
PEMERINTAHA
N DAERAH
KINERJA
KOMPETENSI
MENINGKAT
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal
31 Ayat (1) Diklat Jabatan PNS
&
KARIR
MENINGKAT
Meningkatnya:
1. Kesejahteraan
masyarakat.
2. Pelayanan
Publik.
3. Pemberdayaan
Masyarakat.
4. Daya Saing
Daerah.
PP No. 101 Tahun
2000 tentang Diklat
Jabatan PNS
32
KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH
LOGO
FEEDFORWARD
INSTRUMENTAL INPUT:
1. UUD 1945;
2. UU NOMOR 32 TAHUN 2004;
3. UU NOMOR 43 TAHUN 1999;
4. UU NOMOR 25 TAHUN 2009;
SUBJEK
METODE
OUTCOMES:
OBJEK
OUTPUT:
INPUT:
KAPASITAS
APARATUR
SAAT INI
1. PEMRNTHN
2. PEMRNTH
PROV
3. PEMRNTH
KAB/KOTA
1. EVALUASI
2. RENCANA
TINDAK
3. ORIENTASI KDH/
WKDH
1. KLMBGAN
2. SISDUR
3. SDM
ENVIRONMENTAL INPUT:
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL,
LOKAL
FEEDBACK
MENINGKATNYA
KAPASITAS
APARATUR
PEMERINTAHAN
DAERAH
TUJUAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
TERCAPAI
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR NEGARA
MELALUI DIKLAT JABATAN PNS
DIKLAT
PRA JAB
DIKLAT
JAB PNS
• Diklat Prajab Gol. I
• Diklat Prajab Gol. II
• Diklat Prajab Gol. III
KEPEMIMPINAN
• Diklatpim Tk. IV
• Diklatpim Tk. III
• Diklatpim Tk. II
• Diklatpim Tk. I
Jenis
DIKLAT
DLM JAB
FUNGSIONAL
Jenjang
Jenis
TEKNIS
34
Jenjang
• Sertifikasi
• Substantif
I
 II
 Dst
• Umum
• Substantif
I
 II
 Dst
• MP
• Dsb
DIPERLUKAN
LINKAGE ANTARA BADAN DIKLAT
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
BPPSDM
KESEHATAN
BADAN
DIKLAT
KEMENDAGRI
MoU
KERJASAMA
KEDIKLATAN
BADAN
DIKLAT
KL/LPNK
LAIN
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Mengintegrasikan diklat dengan sistem pembinaan atau pola karir
PNSD, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau penugasan
pegawai memperhatikan diklat yang pernah diikuti;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara lain dengan
membentuk atau mengembangkan Unit non struktural atau Tim
Sertifikasi Kompetensi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi;
3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis
substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan
program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan
sistem pembinaan atau pola karir PNSD;
KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan
dengan itu agar Kepala Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota
atau sebutan lain untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan
unit kerja daerah maupun dengan stakeholder terkait lainnya;
5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota
atau sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan, tenaga
kediklatan (widyaiswara, pengelola dan tenaga lainnya), sarana
dan prasarana kediklatan;
6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota guna mendukung upaya-upaya peningkatan
kapasitas SDM Aparatur Daerah, khususnya PNSD melalui diklat;
PRIORITAS PROGRAM DIKLAT
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN
PEMDA TAHUN 2012 [1]
1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Diklat Teknis Substantif sesuai
Kekhususan (Keunggulan) Daerah dan Diklat
Fungsional Binaan Kemendagri.
2. DIKLAT TEKNIS dan DIKLAT FUNGSIONAL yang dibina
oleh Kementerian/Lembaga Lain / LPNK dengan Target
Peserta yang Karena Tugas dan/atau Jabatannya.
3. Diklat PIM diutamakan dengan Target Peserta bagi
Yang Telah Menduduki Jabatan Struktural.
PRIORITAS PROGRAM DIKLAT
TAHUN 2012 [2]
Bagi Penyelenggara Diklat
(Permendagri No. 31/2007, Pasal 10):
1. Harus Memiliki Sertifikat Management of Training
(MOT) bagi Pengelola Diklat = Pejabat Struktural.
2. Harus Memiliki Sertifikat Training Officer Course (TOC)
bagi Petugas Pelaksana Diklat.
PENGATURAN DIKLAT TEKNIS
1. Pengaturan (Pedoman Teknis, Kurikulum dan Silabi,
Modul) terkait dengan Diklat Teknis dilakukan oleh
Instansi (KL/LPNK) Teknis yang bersangkutan.
2. Misalnya, Teknis Pengaturan Diklat terkait dengan
KESEHATAN, dilakukan oleh KEMENTERIAN
KESEHATAN. BPPSDM KES Kementerian Kesehatan
dapat melakukan kerjasama dengan Badan Diklat
Kemendagri, atau sebaliknya, guna melaksanakan
Diklat Teknis dimaksud di DAERAH melalui skema
Kerjasama Kediklatan.
40
PENGATURAN DIKLAT FUNGSIONAL
1. Pengaturan terkait dengan Diklat
Fungsional diatur oleh INSTANSI
(KL/LPNK) PEMBINA yang bersangkutan;
2. KL/LPNK Lain Mempedomani ATURAN
yang telah dibuat oleh Instansi Pembina.
41
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
TIGA LEVEL KEBUTUHAN:
1. LEVEL ORGANISASI/LEMBAGA;
2. LEVEL JABATAN/POSISI;
3. LEVEL INDIVIDU.
INTI PROSES AKD:
1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN;
2. ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI;
3. PENILAIAN KESENJANGAN.
PENYELENGGARAAN DIKLAT
MODEL SATU PINTU
a. Diklat HANYA DAPAT DILAKSANAKAN oleh Badan Diklat Provinsi,
Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan;
b. Kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi,
Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kediklatan HARUS
MENYERTAKAN SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum
dan substansi materi;
c. Badan Diklat Provinsi MENGKOORDINASIKAN kegiatan kediklatan pada
Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing;
d. Badan Diklat Kabupaten/Kota atau sebutan lain MENGKOORDINASIKAN
kegiatan kediklatan pada Unit Pelaksana Teknis SKPD di lingkungan
Kabupaten/Kota masing-masing;
PENYELENGGARAAN DIKLAT
MODEL SATU PINTU
e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat
dan/atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim
MENGINFORMASIKAN kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau
sebutan lain;
f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga
/instansi/unit kerja dari luar provinsi, kabupaten/kota yang melibatkan SKPD
HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan
lain sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang
peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat;
g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang
dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya
HARUS MENYERTAKAN Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan
lain.
DIKLAT TEKNIS UMUM DI
LINGKUNGAN KEMENDAGRI
SETIAP DIKLAT TERDIRI ATAS 3 LEVEL, ANTARA LAIN:
1. Diklat Kepegawaian;
2. Diklat Tata Naskah Dinas;
3. Diklat Kearsipan;
4. Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Diklat Analisis Jabatan;
6. Diklat Keprotokolan;
7. Diklat Kehumasan;
8. Diklat Kesekretariatan;
9. Diklat Sistem Informasi;
10. Diklat Pengelolaan Perencanaan.
45
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF
PEMERINTAHAN DAERAH
(Permendagri Nomor 37 Tahun 2008)
7 Rumpun, 28 Jenis, dan 106 Nama Diklat :
7 Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah:
1. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
2. Manajemen Keuangan Daerah;
3. Manajemen Pemerintahan;
4. Manajemen Pembangunan Daerah;
5. Manajemen Kependudukan;
6. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
7. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri.
46
DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN
KEMENDAGRI
Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah dengan Diklat Fungsional
Pengawas Pemerintah sebagai syarat
Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan.
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
dengan Diklat Fungsional Polisi Pamong
Praja sebagai syarat pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Polisi
Pamong Praja.
47
PERAN PEMERINTAH DAERAH
1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan di bidang kediklatan
dengan proyeksi sekurang-kurangnya 2,5% dari belanja pegawai.
2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat
yang utuh, mulai dari pra-diklat, in-diklat dan pasca diklat.
3. Menyusun program diklat yang komprehensif disesuaikan dengan
kebutuhan dan Anggaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah
daerah.
4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan
tujuan pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dapat dicapai
melalui penyelenggaraan diklat.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan
pada Badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten
dan Kota.
6. Menyediakan aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang
kependidikan.
48
IV
REFORMASI DIKLAT APARATUR
49