Transcript Pengelolaan Keuangan BLU dan Evaluasi Pelaksanaannya pada

1
I. PENDAHULUAN
2
PENGERTIAN BLU
Instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
pasal 1 PP no. 23/2005
3
TUJUAN BLU
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui:
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi, efisien, efektif dan produktivitas.
Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Pengamanan aset negara yg dikelola BLU.
Pasal 2 PP No. 23/2005
4
MANFAAT BLU
Memberikan pelayan yang prima dengan berorientasi pada
kepuasan konsumen.
Mengoptimalkan PNBP dan mengefisienkan belanja BLU.
Mereformasi birokrasi BLU dan mewujudkan good
governance dengan melaksanakan prinsip efisien, efektif,
ekonomis, produktif, transparan dan akuntabel.
Melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan
otonom.
5
KARAKTERISTIK BLU
Berstatus hukum tetap
sebagai instansi vertikal K/L.
Menghasilkan semi
barang/jasa (quasi public goods)
yg dijual kepada masyarakat.
Tidak mengutamakan mencari
keuntungan (laba).
Dikelola dengan
melaksanakan prinsip good
governance (ekonomis, efisien,
efektif, transparan, dan
akuntabel) dan produktivitas
serta ala korporasi.
Rencana kerja/anggaran dan
pertanggungjawaban
dikonsolidasikan pada
kementerian/lembaga
induknya.
Memiliki fleksibilitas dlm
pengelolaan keuangan.
6
FLEKSIBILITAS BLU (1)
Pendapatan
dapat
digunakan
langsung dan
SPJ
pengesahannya
dgn SP3B BLU
yang diajukan
ke KPPN
paling lambat
triwulanan.
Pengelolaan
belanja PNBP
dpt dilakukan
sepanjang
masih dalam
ambang batas
(flexible
budget).
Pengelolaan
kas dgn
investasi
jangka pendek
(dalam bentuk
deposito).
Pengelolaan
piutang dengan
memberikan
piutang, dan
menghapus
piutang
bersyarat.
7
FLEKSIBILITAS BLU (2)
Pengelolaan utang jangka
pendek dan jangka
panjang .
Pengelolaan Barang yang
meliputi penghapusan
barang inventaris dgn
alasan efisiensi dan
efektivitas, dan
melakukan kerja sama
aset tetap dalam rangka
TUSI BLU (termasuk
ATM/ kantor kas bank,
kantin dan cafe, parkir,
sewa aula/training center,
sewa sarana olah raga,
dan sewa wisma/guest
house).
Pengelolaan surplus
sebagai saldo kas, dapat
digunakan untuk biaya
operasional (Bel barang
maupun Modal) pada
tahun anggaran
berikutnya.
8
KEWAJIBAN BLU (1)
Menyusun Rencana Strategis Bisnis
Menyusun Rencana Kerja/Anggaran Satker
Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Membuka Rekening BLU dgn izin Menkeu
Pengajuan SP3B utk pertanggung jawaban
Menyusun Laporan Keuangan ( SAK dan SAP )
9
KEWAJIBAN BLU (2)
Membuat Sistem Akuntansi Keuangan yg
ditetapkan oleh menteri teknis bersangkutan
Mengusulkan tarif perjenis layanan kpd
Menkeu melalui Menteri/Pimpinan Lembaga
Membentuk Satuan Pemeriksaan Intern
Membuat SOP pengelolaan keuangan
Membentuk Dewas bagi yang telah memenuhi
persyaratan.
10
II. TUGAS DAN PERAN DEWAS
11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU...(1)
Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh Menteri
K/L.
Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri
Keuangan.
Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut dibentuk
Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan
Menteri K/L atas persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 34 PP no. 23/2005
12
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLU...(2)
• Dewan Pengawas melakukan pengawasan
pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat
pengelola BLU terhadap pelaksanaan Rencana
Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA), RKA K/L, DIPA dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
PMK 109/PMK.05/2007
13
KEWAJIBAN DEWAS...(1)
Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran pencantuman saldo awal
dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.
Menadatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA.
Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga
dan Menteri Keuangan mengenai RSB dan RBA.
Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri
Keuangan jika terjadi gejala penurunan kinerja BLU.
Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan
saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
14
KEWAJIBAN DEWAS...(2)
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU
kepada pejabat pengelola BLU.
Memberikan masukan, saran, atau tanggapan
atas kelayakan, kualitas, jumlah dan harga
barang yang dibeli.
Mengawasi dan memberikan nasehat
pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU dan
kapatuhan terhadap peraturan.
PMK 109/PMK.05/2007
15
KEWAJIBAN DEWAS...(3)
 Memberikan persetujuan penghapusan secara
bersyarat terhadap piutang BLU dengan jumlah
lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per
penanggung utang.
PMK 230/PMK.05/2009
 Memberikan persetujuan atas pinjaman jangka
pendek untuk peminjaman yang bernilai di atas
10% s.d. 15% dari jumlah pendapatan BLU TA
sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan
hibah terikat.
PMK 77/PMK.05/2007
16
PERMASALAHAN UTAMA PTN BLU
Masih terdapat satker PTN BLU yang belum tertib dalam
mengajukan pertanggungjawaban berupa SP3B BLU.
Sebagian besar satker PTN BLU terlambat menyampaikan
Laporan Keuangan (SAK dan SAP).
Seluruh PTN BLU belum mempunyai Sistem Akuntansi
Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Dikbud, meskipun
terdapat PTN BLU yang mengajukan penetapan sistem kepada
Menteri Dikbud.
17
PERMASALAHAN UTAMA PTN BLU
Hanya satu PTN BLU (Universitas Hasanuddin) yang
telah ditetapkan tarif per jenis layanannya oleh
Menkeu.
Masih terdapat PTN BLU yang belum
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern
melalui SPI dengan efektif.
Pengukuran kinerja keuangan dan layanan belum
dilakukan dengan konsisten dan memadai.
Pemanfaatan BMN yang dimiliki belum memiliki
dasar hukum yang kuat.
18
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(1)
1.
Rencana Strategis Bisnis (RSB)
a) Dewas harus memastikan RSB yang ada masih berlaku/tidak
daluwarsa.
b) Dewas harus memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sudah diadopsi ke dalam RSB.
c) Dewas harus memastikan bahwa RSB sesuai dengan Renstra K/L
dan realistis untuk diwujudkan dalam jangka 5 tahun.
d) Perubahan dalam RSB harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewas,
sebelum disampaikan kepada Menteri teknis dan Menteri Keuangan.
e) Dewas harus mengevaluasi target kinerja yang terdapat di dalam
RSB dibandingkan dengan capaian pada tahun berjalan.
19
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(2)
2.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
a) Dewas harus memastikan RBA berdasarkan pagu
indikatif/sementara dan pagu definitif telah dievaluasi dan
disahkan olehnya sebelum dikirim kepada Menteri teknis.
b) Dewas mengevaluasi kesesuaian program/kegiatan dalam RBA
yang akan dilakukan dengan RSB dan peraturan yang berlaku.
c) Dewas mengevaluasi penggunaan standar biaya, kesesuaian
belanja antara RBA dan RKA satker, kelayakan belanja, dan
hal-hal lain untuk memastikan efisiensi belanja telah dilakukan.
d) Dewas mengevaluasi target pendapatan yang akan dicapai
dengan melihat progress PNBP yang telah dicapai oleh satker
BLU dalam beberapa tahun terakhir.
20
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(2)
e) Dewas memberikan masukan/saran kepada pemimpin
BLU apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap alokasi
belanja satker BLU.
f) Dewas membuat kertas kerja penelaahan RBA/Revisi
RBA dan dapat memberitahukannya kepada Menteri
teknis apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku.
g) Dewas memonitor ketepatan waktu penyampaian RBA
Definitif (7 hari kerja setelah tahun anggaran berjalan)
kepada Kementerian Keuangan.
h) Dewas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan RBA tahun
sebelumnya dan dituangkan ke dalam laporan Dewas.
21
PERMASALAHAN UMUM RBA PTN BLU (1)
Masih terdapat PTN BLU yang belum menyampaikan
RBA kepada Kementerian Keuangan dengan tepat waktu,
yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah tahun anggaran yang
bersangkutan dimulai.
Masih terdapat PTN BLU yang telah menyampaikan RBA,
namun belum sesuai dengan yang diharapkan, antara lain:
 Format yang digunakan tidak sesuai peraturan yang berlaku;
 Tidak ada tanda-tangan dari Dewas dan/atau pejabat yang
ditunjuk apabila Dewas belum terbentuk;
 Belum dapat melakukan penghitungan akuntansi biaya;
22
PERMASALAHAN UMUM RBA PTN BLU (2)
Jumlah dana yang tercantum dalam Ikhtisar RBA tidak
sama dengan RKA KL;
Indikator kinerja tidak konsisten dengan Renstra Bisnis,
sehingga pencapaian kinerja tidak dapat
diperbandingkan;
Terdapat informasi kuantitatif yang belum diuraikan,
seperti: ambang batas belanja, nilai penghapusan
bersyarat, dsb, dan
Terdapat informasi kualitatif di dalam RBA yang belum
diungkapkan, seperti: perubahan visi dan misi, kebijakan
baru terkait pengelolaan keuangan, dan asumsi
ekonomi terkait.
23
DEFINISI RBA
DOKUMEN PERENCANAAN BISNIS DAN
PENGANGGARAN TAHUNAN YANG BERISI:
 PROGRAM,
 KEGIATAN,
 TARGET KINERJA,
 ANGGARAN BLU.
24
FUNGSI RBA
 Dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran satker
PK BLU
 Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja
satker PK BLU
 Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan
satker PK BLU
 RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU
25
KEDUDUKAN RBA
BLU menyusun RBA tiap tahun.
 RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
pendapatan disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
dan biaya dari output yang dihasilkan.
 RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya
sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU
 DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan
BLU dengan kementerian/ lembaga.
 RBA :
o ditandatangani oleh pemimpin BLU
o diketahui oleh Dewan Pengawas
o disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

26
KEMAMPUAN PENDAPATAN BLU
A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan
yang diberikan kepada masyarakat
B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain,
C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/
• Pendapatan Jasa
atau hasil usaha lainnya,
Lemb Keu
• Hasil penjualan
D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau
Aset Tetap
• Pendapatan Sewa
E. Penerimaan anggaran yang bersumber dari
APBN
Ps. 2 ay 4,7,8
27
PENGGUNAAN STANDAR BIAYA
 Berdasarkan basis
kinerja
Gunakan
 Perhitungan Akuntansi
Biaya
 Menyusun Std Biaya
Standar
Biaya
Perhitungan
Sendiri
(ditetapkan
sebagai SBK)
R BA
X Perhitungan Akuntansi
Biaya
X Berdasarkan basis
Gunakan
kinerja
X Menyusun Std Biaya
SB Menkeu
(SBU/SBM)
28
PENGAJUAN RBA
Pimpinan BLU
1
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
Disertai dengan :
 Usulan standar pelayanan
minimal;
 Tarif; dan/atau
 Biaya dari keluaran (output)
yang akan dihasilkan.
Ditandatangani oleh Pemimpin
BLU, dan diketahui oleh DEWAS
atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri/pimpinan lembaga jika
BLU tidak mempunyai DEWAS
Menteri/Pimpinan Lembaga
2
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
Disetujui dan ditandatangani
Menteri Keuangan
c.q. Dirjen Anggaran
Usulan RBA &
Ikhtisar RBA
3
4
Dilakukan pengkajian mencakup :
 standar biaya dan anggaran BLU;
Kinerja keuangan BLU;
Besaran persentase Ambang Batas,
dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLU
5
Hasil kajian RBA & Ikhtisar
menjadi dasar dalam rangka
pemrosesan RKAKL
Pengkajian RBA
& Ikhtisar RBA
Dapat mengikutsertakan
DJPb
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(3)
3.
Tarif Layanan
a) Dewas harus memastikan akuntabilitas seluruh pungutan kepada
masyarakat harus telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan. Sebagai catatan, saat ini baru Universitas Hasanuddin yang
memiliki PMK tarif layanan.
b) Dewas mengevaluasi tarif layanan yang dikenakan agar memenuhi
aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat,
asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Tarif layanan
yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal yang mengakibatkan tidak
terjangkau oleh masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan
kelangsungan BLU untuk melayani masyarakat dan berinvestasi.
c) Dewas dapat mengevaluasi besaran tarif layanan yang dikenakan
kepada masyarakat, dan menyarankan kepada pemimpin BLU untuk
mengajukan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan.
30
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(4)
4.
Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
a) Dewas harus memastikan bahwa BLU minimal sekali dalam setiap
triwulannya telah mengajukan Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU kepada KPPN. Saat ini masih
terdapat satker BLU yang belum menyampaikan SP3B BLU sesuai
ketentuan.
b) Dewas harus menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyampaian
SP3B BLU merupakan salah satu indikator kinerja keuangan satker
BLU.
c) Dewas dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SOP pengelolaan
keuangan intern satker BLU dengan memperhatikan waktu
penyampaian SP3B BLU.
d) Dewas dapat menilai kinerja satker berdasarkan pada penyerapan
dana BLU dan pendapatan BLU yang diterima sesuai SP3B BLU.
e) Untuk belanja yang bersumber dari RM APBN,
pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
31
PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA
RM-APBN
BLU
KPPN
SPM
SP2D
SP3B
BLU
SP2B
BLU
Dasar penarikan dana
DIPA
BLU
PNBP
Pertanggungjawaban
pendapatan
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(5)
5.
Pengelolaan Kas
a) Dewas harus memastikan satker BLU telah memiliki SOP
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja BLU atas dana yang berasal dari
PNBP.
b) Dewas harus memastikan bahwa satker BLU telah memiliki ijin
pembukaan rekening dari Menteri Keuangan (cq Kuasa BUN Pusat)
atas Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan
Rekening Pengelolaan Kas BLU yang dimiliki.
c) Dewas memberikan nasehat kepada satker BLU dalam hal uang
yang mengendap dalam deposito (idle money) melebihi kebutuhan
operasional dalam 6 bulan ke depan agar dapat digunakan untuk
kepentingan belanja investasi atau hal lainnya yang berdaya guna.
d) Dewas mengingatkan kepada BLU bahwa dana idle hanya boleh
diinvestasikan untuk jangka pendek (tidak lebih dari 12 bulan) pada
instrumen yang aman dan tidak boleh digunakan untuk investasi
jangka panjang tanpa seijin Menteri Keuangan.
33
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(6)
6.
Pengelolaan BMN
a) Dewas harus memastikan bahwa pengadaan barang/jasa yang
dilakukan telah memenuhi ketentuan Perpres 54/2010 jo. Perpres
70/2012 agar akuntabilitasnya dapat terjaga.
b) Dewas memberikan nasehat bahwa pemanfaatan BMN dapat
dilakukan oleh BLU hanya dalam rangka tupoksi/menunjang tupoksi
dan hasilnya merupakan PNBP BLU.
c) Dewas harus memastikan bahwa tarif layanan pemanfaatan BMN
untuk menunjang tupoksi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dalam PMK tarif layanan.
d) Dewas memberikan nasehat dalam rangka penghapusan barang
inventaris yang dimiliki oleh BLU.
e) Dewas menjelaskan bahwa pemanfaatan BMN di luar tupoksi harus
mendapatkan ijin dari Pengelola BMN.
34
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(7)
7.
Pengelolaan Utang
a) Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki
SOP Pengelolaan Utang yang baik.
b) Dewas menyampaikan kepada BLU bahwa utang yang
diperbolehkan hanyalah utang jangka pendek (utang
dagang) untuk kepentingan operasional satker BLU.
Utang berupa pinjaman uang tidak diperkenankan.
c) Dewas menyampaikan bahwa utang jangka panjang tidak
diperkenankan berasal dari bank umum, kecuali yang
berasal dari BUN.
d) Dewas memberikan pertimbangan kepada BLU sebelum
melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain.
35
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(8)
8.
Pengelolaan Piutang
a) Dewas harus memastikan bahwa satker BLU memiliki
SOP Pengelolaan Piutang yang berisi mekanisme
penentuan kualitas piutang.
b) Dewas harus memberikan persetujuan atas penghapusan
piutang bersyarat BLU untuk nilai piutang Rp 200 s.d.
500 juta per individu.
c) Dewas harus menjelaskan bahwa penghapusan piutang
bersyarat hanya menghapusbukukan piutang BLU, bukan
menghapuskan hak tagih sehingga BLU tetap harus
mengelola piutang dimaksud.
d) Dewas menyampaikan bahwa piutang yang diberikan
dalam bentuk piutang dagang, bukan uang.
36
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(9)
9.
Penilaian Kinerja
a. Dewas harus mengawasi dan memberikan nasehat
kepada satker mengenai kinerja keuangan dan kinerja
teknis/layanan BLU.
b. Kinerja keuangan BLU terdiri dari aspek keuangan (rasio
kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran
aset tetap, return of asset, return of equity, dan rasio
belanja operasional terhadap pendapatan operasional)
dan aspek kepatuhan (RBA definitif, laporan keuangan
SAK, SP3B BLU, tarif layanan, sistem akuntansi,
persetujuan rekening dan SOP).
c. Sementara kinerja layanan terdiri dari biaya pelayanan
(cost of service), penggunaan (utilization), kualitas dan
standar pelayanan (quality and standards), cakupan
pelayanan (coverage), kepuasan (satisfaction).
37
INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(a)
Komponen
Layanan PT
Indikator
1. Tata kelola perguruan
tinggi yang baik
Ukuran
a.Efektivitas perencanaan perguruan
tinggi
berdasarkan
audit/reviu
Kementerian
Dikbud/Dewan
Pengawas.
b.Program studi memenuhi standar
mutu pendidikan akademik.
2. Peringkat internasional/ a.Perolehan peringkat internasional/
regional/nasional
regional/nasional yang baik dari
lembaga pemeringkat yang kredibel.
b.Hasil akreditasi terbaru atas institusi
perguruan tinggi dari BAN-PT.
INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(b)
Komponen
Layanan PT
Indikator
Ukuran
3. Kualitas mahasiswa dan a. Ketepatan waktu penyelesaian studi
lulusan.
sesuai batas masa studi yang diharapkan.
b.Indeks prestasi kumulatif mahasiswa
yang baik.
c. Perbaikan
aksesibilitas
layanan
perguruan tinggi kepada mahasiswa
miskin/kurang
mampu
dan
berkebutuhan
khusus
yang
memperhatikan kesetaraan gender.
d.Peningkatan mahasiswa berprestasi
unggul dalam bidang akademik dan/ atau
dalam minat dan bakat.
e.Peningkatan jumlah lulusan yang masuk
ke dunia kerja dan/atau melanjutkan
studi ke jenjang lebih tinggi.
f. Keberlanjutan penyerapan lulusan oleh
pemanfaat lulusan.
INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(c)
Komponen
Indikator
Ukuran
Layanan PT
4. Sumber daya manusia
a. Efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi
dosen dan tenaga kependidikan.
b.Ketersediaan
dosen
dan
tenaga
kependidikan yang proporsional.
c. Peningkatan jumlah dosen dan tenaga
kependidikan
yang
mengikuti
pendidikan/sertifikasi keahlian lanjutan
dalam rangka pengembangan SDM.
5. Penelitian,
pengabdian a. Peningkatan jumlah penelitian yang
kepada masyarakat, dan
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
kerjasama
b.Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada
institusi yang terakreditasi oleh dosen
dan mahasiswa.
c. Peningkatan jumlah hibah bersaing
dan/atau kontrak kerjasama penelitian
yang diterima oleh perguruan tinggi.
INDIKATOR KINERJA LAYANAN ...(d)
Komponen
Indikator
Ukuran
Layanan PT
6. Sarana dan Prasarana
a.Ketersediaan gedung dan/atau alat
pengajaran yang berkualitas dan
proporsional.
b.Ketersediaan layanan ICT yang
berkualitas.
c.Peningkatan
kualitas
dan
aksesibilitas materi perpustakaan.
7. Kepuasan
a.Kepuasan mahasiswa atas layanan
pendidikan dan fasilitas lainnya yang
diberikan oleh perguruan tinggi.
b.Kepuasan pemanfaat lulusan atas
kualitas lulusan perguruan tinggi.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN...(10)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
a. Satker BLU harus memiliki sistem akuntansi BLU yang
ditetapkan oleh Menteri teknis.
b. Dewas menjelaskan kepada satker BLU untuk
menyampaikan LK berdasarkan SAK dan SAP. LK SAK
dihasilkan dari sistem akuntansi keuangan BLU,
sementara LK SAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
mengenai SAP.
c. Dewas dapat melakukan penilaian kinerja keuangan
berdasarkan LK SAK dan memberikan nasehat bagi
perbaikannya ke depan.
10.
42
43