Transcript laporan keuangan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

KEUANGAN DAN ASET
Bagian Keuangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan
LANDASAN HUKUM
UU NO 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
PP NO 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D diubah
dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6
tahun 2006;
PMK 96/PMK.06/2007 Th 2007 Tentang Tatacara
Pelaksanaan
Penggunaan
dan
Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan pemindahtanganan
Barang Milik ;

KM.62 TAHUN 2008 Tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang
Menteri Perhubungan Dalam Rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara
Dilingkungan Departemen Perhubungan;

PM. 39 TAHUN 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Negara Dilingkungan Kementerian
Perhubungan.
LINGKUP BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH

Barang Milik Negara/Daerah meliputi :
 barang yg dibeli atau diperoleh atas beban
APBN/D;
 barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah.

Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari :
 hibah/sumbangan atau yg sejenis;
 pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
 berdasarkan ketentuan undang-undang;
 berdasarkan putusan pengadilan yg telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
STATUS LAHAN BANDAR UDARA

Status tanah Bandar Udara sebagian milik Ditjen Hubud dan sebagian
masih menjadi aset Pemda .
(belum ada Berita Acara serah terima dari pihak Pemda)

Tanah/ lahan yang tercatat dalam aset Ditjen Hubud sebagian telah
dibersertifikat dan cukup banyak yang belum bersertifikat.

Tanah milik negara harus disertifikatkan a.n. Pemerintah RI C.q Ditjen
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Peraturan Bersama
Menkeu dan Kepala BPN RI No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 tahun
2009).
Prioritas program pensertifikatan lahan/tanah bandara.
Proses pengajuan penerbitan sertifikat kpd BPN setelah mendapatkan
Surat Kuasa dari Sesditjen Hubud selaku Kuasa Pengguna Barang
(KPB)


SERAH TERIMA HASIL
KEGIATAN

Serah terima hasil kegiatan wajib dilakukan oleh
setiap
KPA/PPK
yang
merupakan
pertanggungjawaban administrasi terhadap belanja
modal/barang yang dilaksanakan

KPA/PPK yang menindak-lanjuti proses serah
terima dari TA. 2007 s/d 2010 baru sekitar 15 %

Serah terima hasil kegiatan dimaksud selanjutnya
akan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yang
mengoperasionalkan.
INVESTASI PEMDA

Sebelum dilaksanakan kegiatan harus terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan secara teknis
dari Direktorat terkait.

Sudah ada kejelasan terhadap status aset yang
akan dibangun dan pola pemanfaatannya.

Apabila investasi tsb mengenai aset/bangunan
bandara maka perlu diusulkan terlebih dahulu
proses penghapusan.
Penghapusan
dibedakan Menjadi 2 :


Penghapusan
dari
daftar
Barang
Penggguna/Daftar
barang
Kuasa
Pengguna;
Penghapusan dari Daftar barang Milik
Negara;
Penghapusan BMN dapat
dilakukan bila:





Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada
Pengelola barang;
Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna
barang lainnya;
Pemindahtanganan BMN;
Dimusnahkan;
Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan
wajar dilakukan penghapusan, seperti Hilang, terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati,cacat, tidak
produktif
Persyaratan penghapusan :
BMN selain tanah dan/atau bangunan:
a. Memenuhi persyaratan teknis:
1) Rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
2) tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi (kuno);
3) kadaluarsa;
4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi
karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll.;
5) berkurangnya disebabkan penggunaan/susut dalam
penyimpanan/pengangkutan.
b. Memenuhi persyaratan ekonomis, karena biaya
operasional
dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat.
Panitia penghapusan




Melakukan Penelitian/Pemeriksaaan/Penilaian BMN
yang
dituangkan
dalam
Berita
acara
yang
ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan;
Membuat daftar BMN yang akan dihapus, dengan data
yang lengkap yang ditandatangani oleh seluruh Panitia
Penghapusan;
Mengumpulkan Data dukung
Mengusulkan Pemeriksaan Fisik kondisi untuk
Kendaraan Dinas ke Dinas Perhubungan (DLLAJR) dan
Kondisi fisik untuk bangunan ke Kementerian Pekerjaan
Umum
Data dukung penghapusan










Surat Keputusan panitia Penghapusan;
Berita Acara Penelitian/Penilaian barang;
Daftar Barang
Foto Asli;
Dokumen Kepemilikan;
K I B;
Laporan kondisi barang berdasarkan SIMAK BMN;
Berita acara/Keterangan hilang dari kepolisian
setempat;
Berita acara pemeriksaan dari Dinas perhubungan dan
atau kementerian PU;
Surat pernyataan tidak mengganggu penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kantor/satker



Kepala kantor/Satker mengajukan persetujuan
penghapusan dan penandatanganan
Keputusan penghapusan BMN secara
berjenjang dengan memperhatikan nilai dari
paket usulan tersebut dengan memperhatikan
pada KM. 62 tahun 2008;
Kantor/Satker setelah menerima Keputusan
penghapusan BMN, mengajukan permohonan
untuk proses lelang kepada Kantor Lelang
setempat yang hasilnya dituangkan dalam
Risalah Lelang;
Melaporkan pelaksanaan lelang kepada Sesjen
kemenhub, Dirjen kekayaan Negara, Irjen dan
Dirjen
LAPORAN KEUANGAN




Pencatatan aset belum
mencerminkan nilai sebenarnya
Sistem pencatatan dan pelaporan
PNBP belum sesuai dengan prosedur
Masih adanya Satker yang terlambat
melakukan rekonsiliasi sesuai dengan
jadwal.
Masih terdapat KPA yang kurang
perhatian terhadap Laporan
Keuangan
PNBP

Perlu disusun standar SOP untuk
pengelolaan PNBP dan Piutang

Prioritas revisi PP No 6 Thn 2009 ttg
Tarif atas jenis PNBP yg berlaku pada
Dephub dan KM No 35 Th. 2009

Pemisahan tugas dan fungsi dlm
penyelenggaraan pemungutan, PBNP
Terima Kasih