Transcript Bahan Ajar Administrasi Persidangan

BEBERAPA TIP
BAGI HAKIM PENGAWAS BIDANG
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
BIDANG ADMINSTRASI PERSIDANGAN dan
TEKNIS PERSIDANGAN
Oleh Abdul Wahid Oscar
Disajikan dalam PELATIHAN PENGAWASAN
DIKLAT, OKTOBER 2014
13/04/2015
created by oscar
1
• Pengawasan :
merupakan salah satu fungsi
pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan
agar tugas-tugas yang harus
dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya sesuai
dengan rencana dan aturan
yang berlaku.
13/04/2015
created by oscar
2
• Maksud Pengawasan :
1. Memperoleh informasi apakah
penyelenggaraan tehnis
peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan, dan
pelaksanaan tugas umum
peradilantelah dilaksanakan
sesuai dengan rencana dan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. ….
13/04/2015
created by oscar
3
Maksud Pengawasan :
2. Memperoleh umpan balik bagi
kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas
peradilan.
3. Mencegah terjadinya
penyimpangan, maladministrasi,
dan ketidakefisienan
penyelenggaraan peradilan
4. Menilai kinerja.
13/04/2015
created by oscar
4
• Tujuan Pengawasan :
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat
mengetahui kenyataan yang ada sebagai
masukan dan bahan peretimbangan bagi
pimpinan Mahkamah Agung dan atau
pimpinan pengadilan untuk menentukan
kebijakan dan tindakan yang diperlukan
menyangkut pelaksanaan tugas
pengadilan, tingkah laku aparat
pengadilan, dan kinerja pelayanan
publik pengadilan.
13/04/2015
created by oscar
5
• Fungsi Pengawasan :
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga
peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi dikelaola
secara tertib sebagaiman mestinya, dan aparat
peradilan melaksanakan tugasnya dengan
sebaik-baiknya.
3. Waktu penyelesaian perkara yang cvepat, dan
biaya perkara yang murah.
13/04/2015
created by oscar
6
PENGAWASAN INTERNAL ADA 2
(DUA) MACAM :
1. Pengawasan melekat :
Serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai pengendalian yang terus
menerus, dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahan nya,
secara preventif dan represif, agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
created by oscar
13/04/2015
7
2. PENGAWASAN FUNGSIONAL :
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk untuk
melaksanakan tugas tersebut dalam satuan
kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.
PENGAWASAN FUNGSIONAL DI
MAHKAMAH AGUNG DILAKUKAN OLEH
BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
13/04/2015
created by oscar
8
PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENGAWASAN
RUTIN / REGULER
PENGAWASAN
KEUANGAN
PENANGANAN
PENGADUAN
(DIPA)
Tugas Pokok :
1. Ling Kepaniteraan
2. Ling kesekretariatan
3. Manej peradilan,
kepemimpinan,
kinerja lmb peradilan,
pelayanan publik
13/04/2015
CURRENT
AUDIT
POST
AUDIT
created by oscar
1.Tingkah laku aparat
lembaga peradilan
2. manajemen &
leadership
3. Kinerja lembaga
4. Kualitas pelayanan
publik
9
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN RUTIN / REGULER
1. MANAJEMEN
PERADILAN
4. ADMINISTRASI
2. ADMINISTRASI
PERKARA
13/04/2015
UMUM
5. KINERJA dan
PELAYANAN
PUBLIK
3. ADMINISTRASI
PERSIDANGAN
& EKSEKUSI
created by oscar
10
Ruang lingkup pemeriksaan
administrasi persidangan dan
pelaksanaan putusan
a. Sistem pembagian perkara dan
penentuan majelis hakim
b. Ketepatan waktu pemeriksaan
dan penyelesaian perkara
c. Minutasi perkara
d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
13/04/2015
created by oscar
11
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN /
TEKNIS PERKARA PERDATA
(pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil berkas secara acak
kemudian melakukan penelitian tentang hal-hal sbb :
1.Distribusi pkr :
- Penyrhn brks pkr kpd
KPN
- Pen. Penunjukan Maj
Hkm
- Peny. Brks kpd Maj Hkm
2. Srt Penunjukan Pan. Pgt
3. Penetapan Hari Sidang
4. Panggilan para Pihak
13/04/2015
5. Persidangan
6. Berita Acara Sidang
7. Minutasi.
8. Permohonan
9. Gugatan
10. Perkara Prodeo
11. Wewenang Absolut
11. Wewenang Relatif
12. Kuasa / wakil
13. Perkara Gugur
created by oscar
12
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PERSIDANGAN/ TEKNIS PERKARA PERDATA
14. Perkara Verstek
15. Perlawanan thdp
putusan verstek
16. Pencabutan Gugatan
17. Perubahan Gugatan
18. Gugatan Rekonpensi
19. Penggabungan dan
Kumulasi Gugatan
20. Masuknya pihak ketiga
dlm proses
21. Gugatan Perwakilan
Kelompok (Class action,
PERMA No. 1 th 2002)
13/04/2015
22. Gugatan utk
Kepentingan Umum
(terkait dengan UU.
Lingkungan hidup, dan
UU Perlindungan
Konsumen)
23. Perdamaian / Mediasi
(PERMA no. 1 Tahun
2008)
24. Penggugat /Tergugat
meninggal dunia
25. Pengunduran Sidang
26. Hal-hal yang dapat
terjadi selama
pemeriksaan perkara
created by oscar
13
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PERSIDANGAN/ TEKNIS PERKARA PERDATA
27. Tangkisan / Eksepsi
28. Pengunduran diri hakim
29. Pembuktian
30. Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag)
31. Sita Revindicatoir
32. Sita Persamaan
33. Sita Marital
34. Sita Eksekusi
35. Putusan Serta Merta
36. Putusan Provisi
37. Eksekusi Grosse Acte
39. Eksekusi Grosse Acte
40. Eksekusi Hak
Tanggungan
41. Eksekusi Jamninan
Fidusia
42. Eksekusi Putusan yg
sdh BHT
43. Lelang
44. Perlawanan terhadap
Eksekusi
45. Perlawanan Pihak
Ketiga (Derden Verzet)
38. Putusan Provisi
13/04/2015
created by oscar
14
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PERSIDANGAN/ TEKNIS PERKARA PERDATA
46. Penangguhan
Eksekusi
47. Putusan Non
Executable
48. Penawaran
Pembayaran Tunai
dan Konsinyasi
13/04/2015
created by oscar
15
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN /
TEKNIS PERKARA PIDANA
(pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil berkas secara
acak kemudian melakukan penelitian tentang hal-hal sbb :
1. Surat Penunjukan Majelis
Hakim
2. Surat Penunjukan PP
3. Surat Penetapan Hari
Sidang
4. Penahanan Terdakwa
a. Yang sebelumnya
tidak ditahan
b. Yang sebelumnya
telah ditahan
13/04/2015
5. Observasi thdp Tdkw yg
diduga menderita
gangguan kejiwaan
6. Pembantaran Penahanan
7. Penangguhan Penahanan
8. Pengalihan Penahanan
9. Tanggung jawab yuridis
created by oscar
atas penahanan Tdkw
16
LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PERSIDANGAN/ TEKNIS PERKARA PIDANA
10. Penahanan dlm amar
putusan.
11. Penggeladahan oleh
Penyidik
12. Penyitaan oleh Penyidik
13. Proses Perkara Banding
13/04/2015
created by oscar
14. Proses Perkara Kasasi
15. Proses Peninjauan
Kembali
16. Proses Penerimaan
Permohonan Grasi
17. Pemberkasan Perkara
17
TEMUAN YANG SERING MUNCUL DALAM PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI / TEKNIS PERSIDANGAN
Perkara Perdata
No Item yg diperiksa Temuan yg sering muncul
1 SP Penunjukan
Majelis
Hakim
Penetapan Hari
Sidang
2 Penunjukan
Panitera
Pengganti
13/04/2015
Keterangan
• Lupa dibuat / ditanda • Pembagian
tangani/diberi
perkara yg tdk
tanggal/diberi nomor
merata
• Lupa dicatat dlm
• Seharusnya
register
Surat
• Pertimbangan
Penunjukan
kurang memadai
PP dibuat oleh
• Sda
Panitera
terpisah dari
• Menyatu dg SPMH
SPMH.
created by oscar
18
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan
perkara perdata
No Item yg diperiksa
Temuan yg sering
muncul
3 Berita Acara
Persidangan
• Tidak dibuat tepat
waktu
4 Perkara Gugur /
Perkara Verstek /
Perkara Dicabut
• Tidak / terlambat
dibuat Penetapan
nya
• Lupa dilaporkan
13/04/2015
Keterangan
Sebelum
persidangan
berikutnya
• Msh banyak
BAP hrs sdh
dijumpai kelemahan
siap
created by oscar
19
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan
perkara perdata
No
Item yg diperiksa
5 Panggilan para
pihak.
---------------*) Ada perbedaan
tradisi pemanggilan
pihak Tergugat yg tdk
diketahui alamatnya
(panggilan ghoib).
Di PA panggilan
melalui pengumuman
dilakukan 2 kali utk
satu tgl sidang yg
sama.
Di PN panggilan
dilakukan 2 kali utk 2
sidang
13/04/2015
Temuan yg sering
muncul
Keterangan
• Tenggang waktu
kurang dari 3 hari
• Tata cara
pemanggilan tidak
tepat
• Hakim jarang
meneliti panggilan
• Relas panggilan
delegasi sering
terlambat
Berkaitan dg
syarat sah dan
patut.
• Sah : ttg tata
cara
pemanggilan
• Patut : ttg
sela waktu
hari
pemanggilan
• Pd panggilan pertama
dan hari
Tgt tdk diberi salinan
sidang
gugatan
created by oscar
20
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan
perkara perdata
No
Item yg
diperiksa
6
Konpetensi
relatif
13/04/2015
Temuan yg
sering muncul
Keterangan
• Hakim memutus • Hakim memutus ttg
eksepsi tentang kompetensi relatif bila
konpetensi
diajukan eksepsi oleh
relatif setelah
TGT.
memeriksa
• Sebaiknya apabila
pokok perkara
Hakim mau menga
bulkan eksepsi ttg
konpetensi relatif
hendaknya di awal
sidang.
• Bila Tergugat sdh
mengajukan jawaban,
eksepsi konpetensi
relatif diabaikan.
created by oscar
21
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan
perkara perdata
No
Item yg
diperiksa
Temuan yg sering
muncul
7
Kompetensi
Absolut
• Hakim tetap
memeriksa dan
memutus perkara
walaupun ada
klausula Arbitrase.
8
Permohonan
• Masih ditemukan
adanya penetapan
atas permohonan
yang diajukan tanpa
ada dasar perintah
undang-undang
13/04/2015
created by oscar
Keterangan
Dlm hal ada
klausula arbitrase
Pengadilan mutlak
tidak berwenang
dan tidak perlu ada
eksepsi
Pengadilan/ /
Hakim baru
berwenang
memeriksa dan
memutus
permohon an bila
ada delegasi
undang-undang
22
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan
perkara perdata
No
Item yg diperiksa
Temuan yg sering
muncul
Keterangan
9 Putusan Verstek
• Lupa dilaporkan
• Tidak akurat dlm
meneliti panggilan
• Masih memasuki
acara pembuktian *)
*) Perkecualian
: dlm perkara
perceraian hrs
ada acara
pembuktian
10 Verzet thdp
putusan verstek
• Diberi nomor sendiri Verzet tidak
pelu diberi
nomor perkara
sendiri
13/04/2015
created by oscar
23
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan administrasi /
teknis persidangan : perkara perdata
No
Item yg
diperiksa
11 Masuknya Pihak
Ketiga dalam
Proses.
13/04/2015
Temuan yg
sering muncul
• Tidak ada
penetapan- nya
• Belum bisa
membedakan
ketiga bentuk
masuknya pihak
ketiga, sehingga
tidak jelas posisi
pihak ketiga.
Semuanya disebut
intervensi.
created by oscar
Keterangan
• Bentuk intervensi
adalah voeging dan
tussen komst.
• Masuknya pihak
ketiga diawali dg
permohonan dan
Hakim menetap kan
utk mengabulkan
atau menolak dg
putusan sela
• Boleh diajukan sblm
kesimpulan
• Belum ada keseragaman penyebutan
pihak ketiga
24
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan : perkara perdata
12 Persidangan
dan
penundaan
persidangan
13/04/2015
• Masih sering terjadi
sidang dilakukan dg
Hakim Tunggal, bahkan
oleh seorang Hakim
Anggota
• Acara penundaan
sidang, penyerahan
jawaban / replik / duplik
/ kesimpulan sering tdk
dilakukan dlm ruang
siding tetapi di ruang
kerja hakim atau di
ruang sidang tapi Maj
Hakim tdk lengkap.
• Penundaan lupa tdk
dilaporkan ke Bag.
Register utk dicatat
created by oscar
Seharusnya selalu
diupayakan Majelis
Hakim bersidang
dengan susunan yg
lengkap, apapun
acaranya, walaupun
hanya utk menunda
sidang.
25
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan : perkara perdata
13 Mediasi
14
Minutasi
*) Dlm minutasi
ada 2 pendapat :
• berdsrkn
kronologi.
•Berdsrkn
kelompok.
Masing masing
peradilan punya
tradisi
13/04/2015sendiri
• Tidak dibuat penetapan utk • Utk mediasi,
mediasi dan penunjukan
hrs sll berpedomediatornya, baik yg dipilih
man pd SEMA
oleh pihak sendiri maupun
No. 2 Th.2003
yg ditunjuk oleh Majelis
• Minutasi hrs
Hakim
selesai paling
• Tidak dibuat laporan hasil
lambat 1 bulan
mediasi oleh Mediator.
sejak putusan
• Minutasi tidak segera
dijatuhkan
diselesaikan; kadang• Hakim Ketua
bertang gung
kadang sampai hakimnya
sudah pada pindah.
jawab thdp
• Tgl selesai minutasi dan
minutasi.
• Penyusunan
penyerahan berkas tidak
bundle mengacu
dicatat dlm register
pd Buku II Edisi
• Masih tdpt kesalahan dlm
2007 cet th 2012
menyusun bundle A dan B
26 dst dan 352 dst
created by oscar
26
temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknis persidangan : perkara perdata
16 Putusan Provisi
• Mengabulkan
Permohonan /
tuntutan provisi
yang sudah
mengarah pada
tuntutan pokok /
pokok perkara/
17
• SP pensitaan tidak
ditanda tangani oleh
Majelis lengkap
Pensitaan
18 Hal-hal yang
dapat terjadi
selama
pemeriksaan
perkara
13/04/2015
• Lupa dicatat dalam
Berita Acara
created by oscar
• Tuntutan provisi
tidak boleh berisi
tuntutan yg
apabila dikabul kan sesungguh nya sdh menga –
bulkan tuntutan
pokok.
• Untuk hal-hal
yang penting
perlu dicatat dlm
berita acara
27
TEMUAN
YANG
SERING
MUNCUL ADMINISTRASI
DALAM PEMERIKSAAN
TEMUAN
YAG SERING
MUNCUL
DALAM PEMERIKSAAN
/ TEKNIS PERSIDANGAN
ADMINISTRASI / TEKNISPERSIDANGAN
Perkara Pidana
No
Item yg diperiksa
Temuan yg sering
muncul
1
 SP Penunjukan
Majelis Hakim
 Penetapan Hari
Sidang
• Lupa dibuat / ditanda
tangani/diberi tanggal
/ diberi nomor
• Lupa dicatat dlm
register
• Pertimbangan kurang
memadai
2
Penunjukan
Panitera Pengganti
•
•
13/04/2015
Sda
Menyatu dg SPMH
created by oscar
Keterangan
Seharusnya Surat
Penunjukan PP
dibuat oleh
Panitera terpisah
dari SPMH.
28
Temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknispersidangan : Perkara
pidana
No
Item yg
diperiksa
Temuan yg sering
muncul
Keterangan
3
Berita Acara
Persidangan
• Tidak dibuat tepat
waktu
Sebelum
persidangan
berikutnya BAP
hrs sdh siap
4
Pengalihan
tahanan.
13/04/2015
• Tidak dibuat perpan • Dalam hal ada
jangan penahanan
pengalihan
ketika masa tahanan
penahanan maka
telah habis.
bila masa
• Masih ditemukan peng- penahanan sdh
alihan penahanan
habis, harus
dengan jaminan uang.
diperpanjang.
• Penetapan tidak
Bila tidak maka
ditandatangani oleh
Terdakwa lepas
Majelis
demi hukum
created by oscar
29
Temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknispersidangan : Perkara pidana
No
5
Item yg
diperiksa
Penangguhan
penahanan
13/04/2015
Temuan yg sering
muncul
Keterangan
• Penetapan tidak
• Uang jaminan
ditandatangani oleh
penangguhan
Majelis Hakim
penahanan harus
• Dlm penangguhan
dicatat dalam
penahanan dg jaminan
Buku Catatan
uang, uang jaminan
Keuangan Pihak
tidak disimpan di Bank
Ketiga serta
dan tidak dicatat dlm
dibuatkan buku
Buku Induk Keuangan
bantu untuk itu
Pihak Ketiga serta tidak dan disimpan di
dibuat buku bantunya.
Bank.
• Dlm penetapan penangguhan penahanan dg
created by oscar
30
Temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknispersidangan : Perkara pidana
No Item yg diperiksa Temuan yg sering muncul
(Penangguhan
penahanan)
13/04/2015
jaminan orang, tidak
disebutkan dg tegas
dan lengkap identitas
Si penjamin dan
besarnya uang
jaminan yg harus
disetor bila Tdkw
melanggar syarat.
created by oscar
Keterangan
Dlm penetapan
penang guhan
penahanan dg
jaminan orang,
harus disebutkan
dg tegas, nama si
penjamin dan
besarnya uang
jaminan yg harus
disetor ke las
Negara.
31
Temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknispersidangan : Perkara pidana
No
6
Item yg
diperiksa
Pembantaran
penahanan
13/04/2015
Temuan yg sering muncul
Keterangan
• Permohonan pembantaran
tidak disertai keterangan
dokter / pejabat Rutan
bhwTerdakwa memerlukan
perawatan di luar Rutan,
krn fasilitas kesehatan dlm
Rutan tdk memadai utk
menangani penyakit Tdkw.
• Tidak dibuat penetapan
pencabutan pembantaran
stlh Terdakwa sembuh
atau perawatan di luar
Rutan sdh tidak diperlukan
lagi.
created by oscar
32
Temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan
administrasi / teknispersidangan : Perkara pidana
No
Item yg
diperiksa
Temuan yg sering muncul
7
Kutipan
putusan yg
sdh BHT
Sering terlambat dibuat dan
diserahkan pd Jaksa utk
dieksekusi
8
berkas
Penyusunan berkas tidak
sesuai kriteria
13/04/2015
created by oscar
Keterangan
• Penyusunan
bundle mengacu
pd Buku II Edisi
2007 cet th 2012
hal 216 dst
33
Temuan yg diperoleh dalam pemeriksaan setiap
bidang dituangkan dalam tabel lembar temuan
sbb :
No.
Kondisi
Kriteria
Sebab
Akibat
Tindak
lanjut /
saran
Lembar temuan untuk setiap bidang dijadikan
satu dan dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
13/04/2015
created by oscar
34
• Kondisi : penyimpangan / kesalahan yg ditemukan /
keadaan yg tidak sesuai dg kriteria
• Kriteria : apa yg seharusnya dikerjakan sesuai dg
petunjuk / acuan (buku Coklat / buku merah)
• Sebab : faktor yg menyebabkan terjadinya
kesalahan / penyimpangan
• Akibat : segala sesuatu yg timbul krn adanya
penyimpangan / kesalahan
• Tindak lanjut / saran : tindakan yg perlu diambil utk
memperbaiki kesalahan bila masih bisa perbaiki,
mengeliminir akibat yg timbul, menghilangkan
penyebab
13/04/2015
created by oscar
35
Tips lainnya
13/04/2015
created by oscar
36
Eksepsi ada 2 :
1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili
2. Eksepsi tentang hal lainnya berkaitan dengan hokum acara.
Ad. 1. Eksepsi tentang kewenangan ada 2
a. Kewenangan relative.
Berkaitan dg psl 118 HIR
Eksepsi ini harus diajukan pada siding pertama sebelum memberi
jawaban thdp pokok perkara.
Bila Tergugat sudah memberi jawaban, atau eksepsi diajukan bersamaan
dg jawaban maka eksepsi ditolak, dan perkara dilanjutkan. Eksepsi ini bisa
diputus tersendiri tidak bersama-sama pokok perkara.
b. Kewenangan absolut
Diajukan kapan saja. Bahkan tanpa ada eksepsi bila Hakim ex officio
mengetahui, maka Hakim bisa langsung mengambil putusan.
Ad. 2. Eksepsi lainnya,
Harus diajukan bersama jawaban. Bila sesudah jawaban, harus diabaikan.
Diputus bersama-sama pokok perkara. Bila diputus bersama pokok perkara,
harus dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan.
13/04/2015
created by oscar
37
Turut campurnya Pihak III dalam sebuah perkara
I. INTERVENSI (Psl 279 – 282 Rv)
 Inisiatif utk turut campur datang dr pihak III sendiri
1. Voeging : Pihak III bergabung dg Pgt atau Tgt
2. Tussenkomst : Pihak III berdiri sndr mlwn Pgt & Tgt
II . VRIJWARING (pasal 70 -76 Rv) (= pembebasan/
garantie/penanggungan)
•Inisiatif datang dari salah satu pihak dlm perkara asal.
•Phk III ditarik oleh slh satu phk utk membebaskan phk
yg memanggil dr kemungkinan akibat ptsn dlm pkr pkk.
13/04/2015
created by oscar
38
I. INTERVENSI
A. VOEGING : Bergabung dg salah satu pihak
Tergugat
Penggugat
Intervenient
B. TUSSENKOMST :
Turut campur utk kepent sendiri berhadapan dg pr phk pkr asal
Penggugat
Tergugat
Intervenient
13/04/2015
created by oscar
39
II . VRIJWARING (pasal 70 -76 Rv)
(= pembebasan, garantie, penanggungan,)
•Inisiatif datang dari salah satu pihak dlm perkara asal.
•Phk III ditarik oleh slh satu phk utk membebaskan phk yg
memanggil dr kemungkinan akibat ptsn dlm pkr pkk.
Penggugat
Tergugat
Pihak III
13/04/2015
created by oscar
40
• PUTUSAN VERSTEK
• Pasal 125 (1) HIR / 149 (2) RBg)
• Putusan verstek artinya putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat (para Tergugat).
• Verstek sendiri artinya pernyataan bahwa
Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil
secara sah dan patut.
• syarat utama :
 Tergugat atau wakilnya tidak hadir.
 Sudah dipanggil secara sah dan patut.
 Gugatan cukup beralasan dan tidak melawan
hak
13/04/2015
created by oscar
41
 Panggilan yang sah dan patut :
 Sah
: dari segi pelaksanaan panggilan, dilaksanakan
dimana, bertemu siapa.
 Patut : dari segi waktu pelaksanaan panggilan. Antara hari
memanggil dan hari sidang harus berselang tiga hari kerja.
Kemungkinan putusan verstek :
A. Gugatan dapat dikabulkan manakala :
1. Gugatan tidak melawan hak
2. Gugatan beralasan
B. Apabila gugatan melawan hak maka gugatan harus dinyatakan tidak
dapat diterima.
Melawan hak atau tidak bersandarkan hukum artinya apabila
peristiwa peristiwa yang diajukan (dalam posita) sebagai dasar
tuntutan tidak membenarkan tuntutan atau tidak mempunyai
alasan hukum (tidak ada rechtstitelnya)
13/04/2015
created by oscar
42
C. Apabila gugatan tidak beralasan maka, gugatan harus ditolak.
Gugatan tidak beralasan apabila dalam posita tidak diajukan (tidak
ada) peristiwa-peristiwa yang membenarkan / mendukung
tuntutan.
D. Apabila Tergugat yg tidak hadir mengirimkan jawaban tertulis yg
di dalamnya ada eksepsi tentang kewenangan dan eksepsi itu
diterima / dikabulkan, maka Pengadilan dalam putusannya wajib
menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang.
Penjelasan : mestinya bila Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang
sah, jawaban yg ia kirimkan harus diabaikan (dianggap tidak
ada). Namun karena jawaban itu berisi eksepsi ttg kewenangan
dan eksepsi tsb cukup beralasan utk dikabulkan maka
Pengadilan mengabulkan eksepsi dg menyatakan bahwa
pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo
•
Putusan yang dijatuhkan tetap putusan verstek.
13/04/2015
created by oscar
43
Masalah Penahanan berkaitan
dengan bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k :
• Pasal 197 ayat (1) huruf k berbunyi :
“perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan
atau dibebaskan”
1. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa ditahan ?
A. 1). Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa tidak
ditahan
2). Apabila ada alasan utk melakukan penahan (lht psl 21 ayat
(1) KUHAP
3). Apabila pasal yg didakwakan memungkinkan utk melakukan
penahanan atas diri Terdakwa (lht psl 21 ayat (4) KUHAP
Bila tidak memenuhi 3 hal tsb di atas maka Hakim tdk berwenang
memerintahkan terdakwa ditahan, sekalipun Terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
13/04/2015
created by oscar
44
Masalah Penahanan
terkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k :
B. Dalam hal pada saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa :
 tidak ditahan karena tidak memenuhi syarat dan alasan seperti
tersebut dalam pasal 21 ayat (1) jo ayat (4) KUHAP, atau
 Terdakwa pernah ditahan oleh Hakim tapi kemudian dikeluarkan
dari tahanan :
• baik atas dasar demi hukum karena masa tahanan habis
sebelum pemeriksaan sidang selesai, ataupun
• atas dasar perintah dari Hakim karena adanya sesuatu alasan
yang sah Hakim memandang penahanan atas diri Terdakwa
tidak diperlukan lagi,
maka sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana, dalam amar putusan Hakim tidak berwenang untuk
memerintahkan agar terdakwa ditahan.
Kecuali apabila keluarnya Terdakwa dari tahanan karena ada
penangguhan penahanan atau pembantaran; dalam hal demikian
Hakim dapat mencabut penangguhan atau pembantaran penahanan.
13/04/2015
created by oscar
45
Masalah Penahanan
terkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k :
2. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa tetap dalam
tahanan ?
a. Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa sudah
berada dalam ditahan
b. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
c. Apabila pasal yg didakwakan memungkinkan utk melakukan
penahanan atas diri Terdakwa (lht psl 21 ayat (4) KUHAP
dan masa penahanannya termasuk perpanjangannya masih
ada (lihat psl 26 jo psl 29 KUHAP dan aturan-aturan ttg
penahanan dlm peraturan perundangan pidana khusus)
Bila tidak memenuhi 3 hal tsb di atas maka Hakim tdk
berwenang memerintahkan terdakwa ditahan, sekalipun
Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
13/04/2015
created by oscar
46
Masalah Penahanan
terkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k :
3. Kapan Hakim boleh memberi perintah Terdakwa dibebaskan
(dari tahanan) ?
Apabila pd saat mau menjatuhkan putusan Terdakwa ditahan
dan :
1) Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan Terdakwa
dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), atau
2) Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan
hukum (ontslag van alle rechtsvervolgingen) , Atau
3) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan
ada ketentuan pidana itu dipotong selama Terdakwa
berada dlm tahanan, serta lamanya penahanan itu sama
dg lamanya pidana yg dijatuhkan.
13/04/2015
created by oscar
47
Masalah Penahanan
terkait bunyi pasal 197 ayat (1) huruf k :
Kesimpulan :
1. Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak berdiri sendiri
tetapi harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain
tentang penahanan (interpretasi sistematis)
2. Diluar alternatif fakta tersebut di atas maka pasal
197 ayat (1) huruf k tidak bisa diterapkan.
13/04/2015
created by oscar
48
Terima Kasih
13/04/2015
created by oscar
49