Transcript Berkas - Pemerintah Provinsi Riau

AMDAL
NO.
JENIS KEGIATAN
JUMLAH
1.
EMP Malacca Strait SA (Rencana Pembangunan dan
Pengoperasian Pipa Bawah Laut Kurau – Lalang
1
2.
PT. Chevron Pacific Indonesia (Pembangunan Infrastrktur
Jaringan Pipa Minyak, Listrik, Komunikasi dan Jalan
Perawatan Koridor Duri-Dumai Kab. Bengkalis, Rohil dan
Kota Dumai
1
3.
PT. Perusahaan Gas Negara (Rencana Pembangunan
Pipa Transmisi, Distribusi Gas Bumi dan Fasilitasnya
Jalur Duri – Dumai Kab. Bengkalis dan Kota Dumai
Provinsi Riau
1
Jumlah
3
PENGAWASAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TAHUN 2013
NO
I
KEGIATAN
JUMLAH
PENGAWASAN AMDAL
Pengawasan Perusahaan, Kegiatan :
a.
Perkebunan Kelapa Sawit
•
PT. Padasa Enam Utama
•
PT. Arindo Trisejahtera
•
PT. Panca Surya Agrindo
•
PT. PN V
•
PT. Tribakti Sarimas
•
PT. Mustika Agro Sari
•
PT. Murini Sam sam
•
PT. Ivo Mas Tunggal
•
PT. Surya Bratasena Plantation
b.
Minyak dan Gas Bumi
•
PT. Pertamina
9
1
NO
KEGIATAN
c.
d.
Kawasan Industri
•
PT. Kawasan Industri Dumai
Pulp & Paper
•
PT. IKPP
JUMLAH
II
JUMLAH
1
1
12
PENILAIAN DOKUMEN YANG SEDANG DI PROSES
a. PT. CPA (Kegiatan Pemanfaatan Oli Bekas
menjadi Aspal di kawasan Industri Dumai,
Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai
Kota Dumai Provinsi riau
b. Kementrian PU Bina Marga Pusat (Rencana
Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru –
Kandis – Dumai di Kota Pekanbaru, Kab.
Kampar, Siak, Bengkalis dan Kota Dumai.
c. Dinas PU Bidang Cipta Karya (Rencana
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
Regional III Provinsi Riau).
d. PT. IKPP ( Tambahan Rencana Kegiatan
Pembangunan IPAL Tambahan di Kecamatan
Tualang Kab. Siak Provinsi Riau)
2
2
1
1
NO
KEGIATAN
e.
PT. Chevron Pacific Indonesia ( Rencana
Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Pipa Minyak, Listrik, Komunikasi, dan Jalan
Perawatan KoridornDuri-Dumai di Kab.
Bengkalis, Rohil dan Kota Dumai.
JUMLAH
JUMLAH
1
7
PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP
(KOTA DAN SEKOLAH)
PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA)
TAHUN 2013
NO
NAMA SEKOLAH
KABUPATEN
Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2013
1.
SMAN 1 Dumai
Dumai
2.
SMK N 2 Teluk Kuantan
Kuantansingingi
3.
SMA N 1 Bangkinang
Kampar
4.
SMAN 2 Siak Hulu
Kampar
Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013
1.
SMKN Pasir Penyu
Indragiri Hulu
2.
SMKN 4 Pekanbaru
Pekanbaru
3.
SMKN 1 Bandar Sikijang
Pelalawan
KETERANGAN
NO
NAMA SEKOLAH
KABUPATEN
4.
SMPN 1 Bangkinang
Kampar
5.
SDN 150 Pekanbaru
Pekanbaru
6.
SMPN 6 Kandis
Siak
7.
SMAN 3 Tapung
Kampar
8.
SMK Taruna Dumai
Dumai
9.
SMPN Kampar Kiri Tengah
Kampar
10.
SMPN 2 Pangkalan Kerinci
Pelalawan
11.
SMKN 2 Pekanbaru
Pekanbaru
12.
MTSN Kuok
Kampar
13.
SMKN 4 Dumai
Dumai
KETERANGAN
NO
NAMA SEKOLAH
KABUPATEN
14.
SMAN 1 Taluk Kuantan
Kuantansingingi
15.
SDN 001 Bengkalis
Bengkalis
Sekolah Adiwiyata Provinsi Riau Tahun 2013
1.
SMAN 5 Pekanbaru
Pekanbaru
2.
SMPN 1 Sungai Lala
Indragiri Hulu
3.
SDN 6 Dumai
Dumai
4.
SMPN 1 Rengat
Indragiri Hulu
5.
SMKN 1 Rengat
Indragiri Hulu
6.
SMAN 1 Pasir Penyu
Indragiri Hulu
7.
SMAN 1 Bukit Batu
Bengkalis
KETERANGAN
NO
NAMA SEKOLAH
KABUPATEN
8.
SMAN 2 Mandau
Bengkalis
9.
SDN 004 Bukit Agung
Pangkalan Kerinci
Pelalawan
10.
SMPN 2 Bandar Sikijang
Pelalawan
11.
SMPN 05 Dumai
Dumai
12.
SMAN 1 Dumai
Dumai
13.
SDN 008 Pekanbaru
Pekanbaru
14.
SMP Cendana
Pekanbaru
15.
SMPN 3 Kuantan Hilir
Kuantansingingi
16.
SMAN 1 Siak
Siak
17.
SDN 006 Kubang Jaya
Kampar
18.
MTSN Kampar
Kampar
KETERANGAN
PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KOTA
SE PROVINSI RIAU DAN TINGKAT NASIONAL 2013
NO.
NAMA KOTA
KETERANGAN
PROVINSI RIAU
1.
BENGKALIS
TERBERSIH I
2.
BANGKINANG
TERBERSIH II
3.
SIAK SRI INDRAPURA
TERBERSIH III
4.
PEKANBARU
KOTA BESAR
5.
DUMAI
HARAPAN I
6.
TELUK KUANTAN
HARAPAN II
TINGKAT NASIONAL
1.
PEKANBARU
KOTA BESAR
2.
BENGKALIS
KOTA KECIL
PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENINDAK LANJUTI
PENGADUAN/LAPORAN DARI MASYARAKAT ATAU TEMUAN PETUGAS BLH
PROPINSI RIAU SELAMA TAHUN 2013
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN
1.
Laporan
Pengaduan
Lingkungan An Rianto,
SH
(Kepala
Desa
Petani),
Kecamatan
Mandau,
Kabupaten
Bengkalis,
Nomor
:
400/Kesra/2013/73
tertanggal 14 Februari
2013 terhadap dugaan
Pencemaran
sungai
Pengambang di Desa
Petani
Kecamatan
Mandau
Kabupaten
Bengkalis
oleh
PT.
Chevron
Terjadinya pencemaran sungai
Pegambang akibat kegiatan PT.
Chevron.
Belum terealisasinya kesepakatan
antara pihak pengadu (Kades
Petani) dengan pihak PT. Chevron
dalam
penyelesaian
gugatan
masalah lingkungan.
Pihak
PT.
Chevron
belum
melaksanakan
kewajibannya
dalam hal :
Pembuatan
Sumur
lengkap
dengan
fasilitasnya
untuk
masyarakat
yang
berdekatan
dengan Area Sungai Pegambang
, RW II sebanyak 2 unit dan RW
III sebanyak 3 unit sumur bor.
Belum
membuat
pelebaran
jembatan Sungai Pegambang.
Belum melakukan pembersihan
Sungai Pegambang.
PENANGANAN
•
•
•
Verifikasi Pengaduan dilakukan
di Desa Petani, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis
untuk
menindaklanjuti
pengaduan An. Rianto, SH
(Kepala Desa Petani) tentang
penyelesaian
masalah
lingkungan
(tercemarnya
sungai
Pegambang
akibat
kegiatan PT. Chevron).
BLH Propinsi Riau telah
melakukan pertemuan untuk
penyelesaiaan gugatan Kepala
Desa Petani yang dihadiri oleh
Ketua RW, Kades Petani,
Camat
Mandau
dan
Management PT. Chevron.
Hasil kesepakan penyelesaian
masalah
lingkungan
telah
dituangkan dalam Berita Acara
tertanggal 27 Maret 2013.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN
PENANGANAN



Pihak
perusahaan
(PT.
Chevron) diwajibkan untuk
melaksanakan
pembuatan
sumur
lengkap
dengan
fasilitasnya untuk masyarakat
yang berdekatan dengan Area
Sungai Pegambang, RW II
sebanyak 2 unit dan RW III
sebanyak 3 unit sumur bor.
Pihak
perusahaan
(PT.
Chevron) diwajibkan untuk
membuat pelebaran Jembatan
Sungai Pegambang yang saat
ini kondisinya tidak lagi
mampu menampung debit air
jika terjadi air hujan, sehingga
perlu dilakukan pelebaran.
Pihak
perusahaan
(PT.
Chevron) diwajibkan untuk
membersihkan
Sungai
(pendalaman sungai dengan
membersihkan
lumpur
di
sungai) sepanjang 4 km
(dimulai dari Jembatan Sungai
Pegambang sampai Sei Pudu).
NO
PENGADU/PELAPOR
2.
Penyerahan Penanganan
Pengaduan Kasus
Lingkungan dari KLH
Pusat Nomor : B4669/Dep.V/LH/HK
/04/2013 tentang
dugaan PT. Meridan
Sejatisurya Plantation
tidak memiliki dokumen
lingkungan.
PERMASALAHAN




Pengaduan yang disampaikan
oleh JS Simatupang,SH &
Associates
Advokad
&
Pengacara kuasa Hukum dari
masy An. Nawa dan Mariati
tentang keberatan adanya
pemasangan pipa milik PT.
Meridan Sejatisurya Plantation
diatas lahan ybs.
Tuntutan ganti rugi masy An.
Nawa dan Mariati tidak fokus
kepada
pencemaran/kerusakan
lingkungan tetapi lebih ke
arah ganti rugi lahan.
Pemasangan pipa oleh PT.
Meridan Sejatisurya Plantation
utk
pengambilan
air
permukaan sungai Mesjid utk
keperluan
industri
tdk
diketahui pemilik lahan.
Dugaan bahwa perusahaan
tdk
memiliki
dokumen
lingkungan.
PENANGANAN




Verifikasi lapangan dilakukan di
PT. Meridan Sejatisurya
Plantation di Lubuk Gaung
Kelurahan bangsal Aceh, Kota
Dumai.
Tim verifikasi telah melakukan
peninjauan
lapangan
dan
mempelajari dan memeriksa
perizinan
yang
dimiliki
perusahaan.
Dari hasil verifikasi lapangan
bahwa PT. Meridan Sejatisurya
Plantation
telah memiliki
dokumen
UKL-UPL
yg
disyahkan oleh Kepala KLH
Kota Dumai.
Pemasangan pipa oleh PT.
Meridan Sejatisurya Plantation
utk
pengambilan
air
permukaan sungai Mesjid utk
keperluan industri tertanam di
bahu jalan yang disemenisasi
sepanjang 510 M.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN
PENANGANAN



Agar pihak Perusahaan dan
pihak kuasa hukum masy An.
Nawa dan Mariati dapat
menyelesaikan masalah tsb
secara musyawarah dengan
melibatkan aparat kelurahan,
RW dan RT yang lebih fokus
kemasalah ganti rugi.
Mengingat pengaduan yang
disampaikan
tdk
masalah
pencemaran atau kerusakan LH
maka BLH propinsi hanya dapat
memberikan saran masukan
yang bersifat non teknis atau
penyelesaian
secara
musawarah antara may ybs
dengan pihak perusahaan.
Agar
perusahaan
selalu
memperhatikan
masyarakat
sekitar lokasi kegiatan dalam
menjalankan aktifitasnya.
NO
3.
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN
Laporan dari Bidang 
Kerusakan BLH Propinsi
Riau tentang dugaan
adanya
pembakaran
lahan di
PT.
Kawasan Industri Dumai


Sulitnya mengetahui pemilik 
areal lahan masyarakat yang
terbakar dan penyebabnya
selalu
karena
adanya
pembukaan
lahan
untuk
kebun.

Sulitnya memadamkan api
yang berada di lahan milik
masyarakat
karena
selain
bergambut juga angin yang
begitu
kencang
sehingga
berlangsung selama 7 hari.
Kurang pedulinya masyarakat
terhadap lingkungan sehingga 
pada tanggal 7 Maret 2013
terjadi kembali kebakaran di
luar areal PT. KID (lahan
masy) sehingga api terus
menjalar masuk ke dalam
Kawasan
Industri
Dumai
(KID).
PENANGANAN
Verifikasi lapangan dilakukan di
PT. Kawasan Industri Dumai di
Kelurahan
Pelintung,
Kecamatan Medang Kampai,
Kota Dumai.
Kebakaran yang terjadi di PT.
KID akibat menjalarnya api dari
lahan
masyarakat
yang
berbatasan langsung dengan
lahan
masy,
kebakaran
berlangsung selama 7 hari dan
dapat
dipadamkan
pada
tanggal 15 Maret 2013.
PT. KID diwajibkan untuk
melaksakan semua ketentuan
yang merupakan SOP dari
pengendalian kebakaran.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN


PENANGANAN
Tidak
terdapat
Papan 
Pengumuman
Dilarang
Membakar di areal Kawasan
Industri Dumai (KID).
Belum ditemukan menara api
di dalam areal Kawasan
Industri Dumai (KID).



Agar pihak Perusahaan selalu
meningkatkan
kewaspadaan
terhadap kemungkinan kembali
akan
tejadinya
kebakaran
mengingat musim kemarau
yang panjang dan jika terjadi
kebakaran segera mengirimkan
laporan
secara
berjenjang
mulai dari tingkat Desa sampai
ke tingkat Provinsi.
Agar
meningkatkan
pengawasan dan patroli rutin
untuk pencegahan dini, serta
meningkatkan
penyuluhan
tentang bahaya kebakaran
kepada masyarakat desa yang
berbatasan
dengan
areal
masyarakat.
Agar perusahaan memelihara
kanal sebagai sumber air yang
berguna untuk mematikan api.
Agar perusahaan membuat
rambu-rambu
larangan
membakar
terutama
diperbatasan dengan lahan
masyarakat serta membuat
menara api dibeberapa tempat.
NO
4.
.
PENGADU/PELAPOR
Pengaduan
Kasus 
Lingkungan
yang
dilimpahkan
dari
Asisten
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan
Pemerintah Prop. Riau
tentang Tindak Lanjut
Penanganan
Limbah
PT.Chevron di Duri,
Kabupaten
Bengkalis 
Nomor : 500/AdmEk/58.04, tertanggal 18
maret 2013.
PERMASALAHAN
Belum
terealisasinya 
penyelesaian
masalah
lingkungan oleh pihak PT.
Chevron terhadap 4 rumah
yang terkena dampak akibat
penggalian, pembuatan dan
pengaspalan jalan Wonosobo
Ujung,
Kelurahan
Talang
Mandi, Kec. Mandau, Kab.
Bengkalis.
BLH
Bengkalis
telah
melakukan
pengambilan
sampling air sumur penduduk 
dilokasi rumah yang terkena
dampak
namun
hasil
laboratoriumnya belum keluar.

PENANGANAN
Verifikasi
Pengaduan
telah
dilakukan Tim BLH Propinsi
Riau di Jl. Wonosobo Ujung,
Kelurah
Talang
Mandi,
Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis
untuk
menindaklanjuti Surat Asisten
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan
Pemerintah
Prop. Riau tentang Tindak
Lanjut Penanganan Limbah
PT.Chevron.
BLH Kab. Bengkalis telah
mengambil sampling air sumur
rumah penduduk yang terkena
dampak sebagai akibat dari
kegiatan
penggalian,
pembuatan dan pengaspalan
jalan Wonosobo Ujung oleh PT.
Chevron.
Hasil Laboratorium sampel air
sumur penduduk tsb belum
keluar dari Sucofindo dan BLH
Bengkalis akan menyampaikan
laporannya terkait masalah tsb.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN



5.
Disposisi/Arahan
Gub. 
Riau ub. Asisten II atas
Tembusan Surat Bupati
KuantaSn Singingi Nomor
: 660/BLHPI-WAS/176,
Tanggal 9 April 2013,
Tentang Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
akibat PETI di Kab.
Kuansing.
Kasus PETI yang terjadi di 
Kabupaten Kuantan Singingi
sudah berlangsung begitu
lama dan sangat banyak
diperkirakan
sekitar
1650
penambang liar dan sulit utk
menghentikan
mengingat
masy dan aparat setempat
juga ikut terlibat melakukan
penambangan liar.
PENANGANAN
Pihak
perusahaan
(PT.
Chevron)
segera
menyelesaikan
masalah
kerugian yang diderita oleh 4
buah rumah di jalan. Wnosobo
Duri.
Jika hasil Analisa Laboratorium
sampel air sumur 4 rumah
penduduk
yang bewarna
hitam dan berminyak melebihi
Baku Mutu maka pihak PT.
Chevron
hrs
bertanggung
jawab atas kegiatan yang
dilakukannya.
BLH Bengkalis dapat meminta
bantuan BLH Propinsi Riau
untuk
memfasilitasi
penyelesaian masalah tersebut.
Kegiatan/aktifitas
Penambangan Emas Tanpa Izin
(PETI)
tersebut
telah
berlangsung sangat lama dan
semakin memuncak/meningkat
sejak tahun 2011 sampai
sekarang;
NO


PERMASALAHAN
BLH Kab. Kuantan Singingi 
sudah
pernah
melakukan
sosialisasi tentang bahaya
merkuri yang di gunakan oleh
Penambang
liar
untuk
memisahkan emas dan pasir
namun belum efektif.
BLH Kab. Kuansing dan Polres
setempat
belum
dapat
menghentikan penambang liar
tsb dan sampai saat ini masih
berlangsung bahkan tdk hanya
di aliran sungai juga telah
sampai ke lahan perkebunan
milik swasta

PENANGANAN
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuantan
Singingi
telah
melakukan upaya baik secara
fisik maupun melalui sosialisasi
yaitu melakukan penertiban
aktifitas
tersebut
bersama
aparat penegak hukum dan
tokoh masyarakat setempat
juga
telah
melakukan
sosialisasi kepada masyarakat
sekitar
lokasi
baik
yang
dilakukan oleh BLHPI maupun
tokoh alim ulama melalui
ceramah
dimesjid
tentang
bahaya
dari
penggunaan
merkuri (Hg);
Sebagai
upaya
untuk
melakukan
penertiban
Pertambangan
Tanpa
Izin
(PETI) tersebut Bupati Kuantan
Singingi juga telah membentuk
Tim berdasarkan Keputusan
Bupati Kuantan Singingi Nomor
: 23 Ttahun 2013, Tentang
Pembentukan Tim Terpadu
Penertiban
Pertambangan
Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten
Kuantan Singingi;
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN


6.
Melakukan
Verifikasi 
Lapangan ke PT. Pulau
Sambu
Guntung
Kabupaten Indragiri Hilir
(Tindak
lanjut
hasil
Proper Hitam dari Bidang
Pencemaran
BLH
Propinsi
Riau
tahun
2011/2012).
Kapasitas produksi melebihi 
dari kapasitas produksi yang
tercantum dalam Dokumen
UKL-UPL sebanyak 53,760
ton/tahun saat ini telah 
mencapai 168.000 ton/tahun.
PENANGANAN
Tim BLH Propinsi Riau telah
turun ke lokasi kejadian dan
juga melakukan sampling air
sungai Batang Lembudi Desa
Muara Lembu dan Sungai Paku
di Desa sungai Paku.
Disarankan kepada Gubernur
Riau
membentuk
Tim
Penghentian
PETI
dan
Penegakan Hukum Terpadu
baik dari tingkat Pusat, Propinsi
dan
Kabupaten
untuk
mengambil langkah yang patut
dan
perlu
terhadap
penambangan
emas
ilegal
tersebut;
Verifikasi lapangan dilakukan di
PT. Pulau Sambu Guntung Desa
Air Tawar Kecamatan Kateman
Kabupaten Inhil.
BLH
Propinsi
Riau
telah
melakukan penaatan Hukum
berkaitan PT. Pulau Sambu
Guntung mendapatkan proper
hitam dan telah dilakukan di
beberapa titik sesuai temuan di
lapangan.
NO
6.
PENGADU/PELAPOR
Melakukan
Verifikasi 
Lapangan ke PT. Pulau
Sambu
Guntung
Kabupaten Indragiri Hilir
(Tindak
lanjut
hasil
Proper Hitam dari Bidang
Pencemaran
BLH
Propinsi
Riau
tahun 
2011/2012).




PERMASALAHAN
Kondisi kolam IPAL ketika Tim
ke lokasi tidak difungsikan lagi
Air limbah yang dihasilkan dari
proses produksi sekitar 1.000
- 1.200 M3/hari sedangkan
daya tampung saluran air
limbah 800 M3/hari
Tidak memisahkan saluran
pembuangan
air
limbah
dengan saluran tumpahan air
hujan
Perusahaan
belum
menetapkan titik penaatan
untuk pegambilan contoh uji
sampel.
Kurangnya
kebersihan
di
lingkungan
pabrik
dan
ditemukannya
penumpukan
besi bekas dan benda lainnya
Perusahaan belum
menetapkan titik penaatan
untuk pegambilan contoh uji
sampel.
Kurangnya kebersihan di
lingkungan pabrik dan
ditemukannya penumpukan
besi bekas dan benda lainnya




PENANGANAN
Temuan dan tindak lanjut Tim
dituangkan dalam Berita Acara
Penaatan Hukum Lingkungan.
Pelaksanaan
tindak
lanjut
penaatan hukum lingkungan
terhadap PT. PULAU SAMBU
GUNTUNG berlaku sejak Berita
Acara
dibuat
dan
akan
dilakukan peninjauan kembali
terhadap ketaatannya dalam
pengelolaan lingkungan.
Pihak perusahaan diwajibkan
membuat saluran pembuangan
air limbah yang terpisah
dengan saluran tumpahan air
hujan paling lama 3 (tiga )
bulan.
Pihak perusahaan diwajibkan
mengfungsikan kolam IPAL
kembali agar paramater tetap
memenuhi
baku
mutu
(Kepmen. LH No. 51/1995)
supaya
air
limbah
tidak
merembes/meluber ke media
lingkungan dalam hal ini ke
sungai Indragiri paling lama 3
(tiga ) bulan.
NO
7.
PENGADU/PELAPOR
Penyerahan Penanganan 
Pengaduan
Kasus
Lingkungan dari KLH
Pusat
Nomor
:
B6267/Dep.V/LH/HK
/05/2013, tertanggal 30
Mei
2013,
tentang 
Penyalahan penggunaan
izin dari Menhut oleh PT.
Sekar Bumi Alam Lestari
(SBAL) yang dilaporkan
oleh
Yayasan
Nurul
Islam,
Kabupaten
Kampar

PERMASALAHAN
Dugaan penyalahgunaan izin
Menhut oleh PT. Sekar Bumi
Alam
(SBAL)
terhadap
pembukaan
lahan
yang
melampaui izin yg diberikan di
Kab. Kampar
Terjadinya
pendangkalan
sungai Tapung dan anak
sungai
Palabiaan
akibat
adanya
pengerukan
yang
dilakukan oleh
PT. SBAL di
aliran anak sungai yg mengalir
ke sungai tapung dan anak
sungai Palabiaan sehingga
pasir terbawa arus anak
sungai dan masuk kesungai
tersebut
sehingga
terjadi
pendangkalan.
PT.
SBAL
melakukan
penanaman pohon kelapa
sawit sampai ke bantaran
sungai Tapung.




PENANGANAN
Verifikasi lapangan dilakukan di
PT. Sekar Bumi Alam (SBAL)
dan disepanjang sungai Tapung
Kabupten Kampar.
PT.
SBAL
merupakan
perusahaan perkebunan kelapa
sawit luas 6200 Ha (termasuk
PMKS)
dengan
kapasitas
terpasang 30 Ton TBS/Jam.
Perusahaan tsb beroperasi
sejak tahun 1991.
Dalam rangka menjalankan
kegiatannya
telah
memilki
dokumen UKL-UPL dan dalam
areal HGU nya terdapat lahan
yg diinclave seluas 1.294 ha
dan juga terdapat beberapa KK
yg membuka kebun salah
satunya pelapor dengan luas
lahan ± 12 Ha.
Terdapat sungai Tapung Kanan
dan anak sungai Palabiaan,
Sepahat, Sepano dan Paloge
yang mengalir di dalam areal
PT.
Sekarbumi
Alamlestari
(SBAL).
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN




PENANGANAN
Ditemukan adanya penanaman
pohon kelapa sawit di bantaran
anak sungai Palabiaan ± 800
meter dan beberapa titik di
bantaran sungai Tapung Kanan,
dan di bantaran anak sungai
Sepahat, Sepano dan Paloge
dengan umur tanam rata rata
20 tahun.
Pihak
PT.
SBAL
wajib
melaksanakan
normalisasi
sungai dan anak sungai yg
terjadi pendangkalan.
Setelah replanting PT. Sekar
Bumi Alam (SBAL) tidak
dibolehkan menanam pohon
kelapa
sawit
disepanjang
sungai dan anak sungai yang
ada di perbatasan PT. SBAL
sesuai aturan yang berlaku.
Pihak PT. SBAL wajib menjaga
dan
memelihara
daerah
konservasi termasuk yang di
inclave seluas 1.294 Ha dengan
membuat
papan
larangan
melakukan kegiatan di dalam
areal yang termasuk dokumen
UKL-UPL.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN

8.
Menindaklanjuti Laporan 
Kebakaran
di
areal
PT. Nusa Wana Raya ke
Desa Segati Kecamatan
Langgam
Kabupaten
Pelalawan,
Nomor
;
tanggal
28
Agustus 
2013.

Tidak sesuainya koordinat 
yang ada di data hotspot
ASMC
dan
NOAA
yang
terpantau pada tgl 26 Agustus
2013 dengan koordinat yang 
ditemukan dilokasi kejadian.
Koordinat yng terpantau di
data hotspot tgl 26 Agustus
2013 tdk selamanya sama
dengan dilokasi kejadian misal
yg terpantau di PT. PT. Nusa 
Wana Raya .
Sulitnya mengetahui pemilik
areal lahan masyarakat yang
terbakar dan penyebabnya
selalu
karena
adanya
pembukaan
lahan
untuk
kebun
PENANGANAN
BLH Kab. Kampar disarankan
untuk selalu mengawasi PT.
SBAL
dalam
menjalankan
usaha/kegiatannya dan selalu
berkoordinasi
dengan
BLH
Propinsi Riau.
Verifikasi lapangan dilakukan di
PT. Nusa Wana Raya Desa
Segati, Kecamatan Langgam
,Kabupaten Pelalawan.
Kebakaran terjadi di dalam
areal HTI PT. Nusa Wana Raya
Desa Blok 053 berdekatan
dengan lahan masyarakat dan
pada saat tim turun api telah
padam.
Luas lahan yang terbakar
diperkirakan 11 Ha. Sumber api
yg mengakibatkan lahan tsb
terbakar dari informasi yang
didapat dari perusahaan tdk
jelas.
NO
PENGADU/PELAPOR


PERMASALAHAN
Sulitnya memadamkan api 
yang berada di lahan milik
masyarakat
karena
selain
bergambut juga angin yang
begitu
kencang
sehingga
berlangsung begitu lama.
Kurang pedulinya masyarakat
terhadap lingkungan sehingga
pembukaan
lahan
untuk
kebun dilakukan dengan cara 
bakar.

PENANGANAN
Dalam rangka menghadapi
musim kemarau yang panjang
diharapkan
PT. Nusa Wana
Raya yang berbatasan dengan
lahan masyarakat harus dapat
mempersiapkan peralatan yang
ada dan pengawasan yang
ketat untuk mengantisipasi jika
terjadi kembali kebakaran.
Terhadap kejadian kebakaran
tsb pihak PT. Nusa Wana Raya
telah melaporkan ke BLH
Pelalawan.
Agar pihak Perusahaan selalu
meningkatkan
kewaspadaan
terhadap kemungkinan kembali
akan
tejadinya
kebakaran
terutama yang berbatasan atau
berdekatan
dengan
lahan
masyarakat mengingat musim
kemarau yang panjang dan jika
terjadi
kebakaran
segera
mengirimkan laporan secara
berjenjang mulai dari tingkat
Desa
sampai
ke
tingkat
Provinsi.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN




PENANGANAN
Agar
meningkatkan
pengawasan dan patroli rutin
untuk pencegahan dini, serta
meningkatkan
penyuluhan
tentang bahaya kebakaran
kepada masyarakat desa yang
berbatasan
dengan
areal
masyaraka
Agar perusahaan memelihara
kanal sebagai sumber air yang
berguna untuk mematikan api.
Agar perusahaan membuat
rambu-rambu
larangan
membakar
terutama
diperbatasan dengan lahan
masyarakat serta membuat
menara api dibeberapa tempat.
Jika terjadi kebakaran baik di
areal perusahaan maupun di
perbatasan areal perusahaan
(lahan
mayarakat),
segera
melaporkan ke pihak yang
berwenang/pihak
kepolisian
agar dengan segera mengambil
tindakan
NO
9.
PENGADU/PELAPOR
Laporan
Pengaduan 
LingkunganAn.
R.
Pakpahan dkk terhadap
pencemaran limbah oleh
PT. Chevron, tanggal 14
Mei 2013 lokasi 5 ESS
Minas, Kecamatan Minas
Timur, Kabupaten Siak.


PERMASALAHAN
PT.
Chevron
belum •
memproses ganti rugi yang
dijanjikan pada pihak pelapor
(R. Pakpahan dkk) dan sampai
saat ini belum ada kejelasan
sehingga pada tanggal 27
Februari 2013 pihak pelapor
melayangkan kembali surat ke
PT. Chevron tentang kejelasan
ganti rugi dimaksud yang •
menyebabkan matinya atau
tidak
sempurnanya
pertumbuhan pohon sawit
pihak pelapor.
Sulitnya pihak PT. Chevron
untuk memproses tuntutan
masyarakat mengingat
pihak PT. Chevron selalu
mengaitkan
permasalahan
yang dihadapi dengan belum
terselesaikannya proses kasus
remediasi
yang
sedang
mereka
hadapi
padahal
tuntutan
masyarakat
tsb
sudah begitu lama..
PENANGANAN
Verifikasi lapangan dilakukan di
areal lokasi kebun kelapa sawit
milik
masyarakat
An.
R.
Pakpahan,
SH,
Erikson
Pakpahan,
Rina
Rerawati
Pakpahan, Timur Manalu dan
Ronson Manalu di lokasi 5 ESS
Minas, Kecamatan Minas Timur,
Kabupaten Siak.
Telah dilakukan pemeriksaan
lapangan
oleh
Tim
BLH
Propinsi Riau pada lahan milik
pelapor seluas 50 Ha dan
ditemukan sekitar 10 Ha dari
luas lahan tsb yang tertanam
kebun kelapa sawit umur
tanam 4-5 tahun milik pelapor
sebahagian tidak dapat tumbuh
dengan baik serta sebahagian
ada yang mati diduga akibat
cemaran limbah
PT.
Chevron.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN


PENANGANAN
Berdasarkan keterangan dari
pihak pelapor pada sekitar
tahun 2010/2011 pihak pelapor
bersama tim dari pihak PT.
Chevron telah turun ke lokasi
kejadian untuk memverifikasi
tanaman yang ada di areal
lokasi yang dilaporkan oleh
pelapor yang terkena dampak
dan Tim dari pihak PT. Chevron
telah melakukan cap merah
terhadap
tanaman
yang
terkena dampak serta mendata
kolam yang ada diareal lokasi
yang juga terkena dampak
limbah PT. Chevron.
Perlu dilakukan pertemuan
antara BLH Propinsi Riau, BLH
Kabupaten Siak,
PT. Chevron
dan Pihak Pelapor untuk
penyelesaian
ganti
rugi
terhadap
tanaman
yang
terkena dampak.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN



PENANGANAN
Agar pihak PT. Chevron dapat
merealisasikan
ganti
rugi
terhadap
kerugian
pihak
pelapor yang jauh sebelumnya
telah
dilakukan
verifikasi
terhadap
tanaman
yang
terkena dampak di areal lokasi
lahan milik pelapor.
Agar pihak PT. Chevron setiap
menjalankan
usaha/kegiatannya
selalu
memperhatikan
lingkungan
yang sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Pengawasan
terhadap
usaha/kegiatannya
yang
dilaksanakan PT. Chevron akan
dilakukan oleh BLH Kabupaten
Siak BLH bersama BLH Propinsi
Riau.
NO
10.
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN
Laporan
Pengaduan Dugaan tercemarnya lahan An. 
Lingkungan dari Kantor Ludin Silalahi oleh limbah minyak
Hukum Posma Maringan, PT. Chevron di Desa Minas Barat
SH & Rekan untuk klien Kec. Minas Kabupaten Siak.
An. Ludin Silalahi, Nomor
:
069/PMHAD/MPKH/IX/2013

tertanggal 26 September
2013 terhadap dugaan
pencemaran
limbah
minyak
oleh
PT.
Chevron terhadap lahan
ybs.


PENANGANAN
Verifikasi lapangan dilakukan di
areal lokasi kebun kelapa sawit
milik masyarakat An. Ludin
Silalahi di desa Minas Barat
Kecamatan Minas, Kabupaten
Siak.
Telah dilakukan pemeriksaan
lapangan
oleh
Tim
BLH
Propinsi Riau pada lahan milik
pelapor
yang
sebahagian
ditanami pohon sawit dan
terdapat cemaran minyak PT.
Chevron dibeberapa tempat.
Perlu dilakukan pertemuan
antara BLH Propinsi Riau, BLH
Kabupaten Siak, PT. Chevron
dan Pihak Pelapor untuk
penyelesaian
ganti
rugi
terhadap
tanaman
yang
terkena dampak.
Agar pihak PT. Chevron dapat
merealisasikan
ganti
rugi
terhadap
kerugian
pihak
pelapor.
NO
PENGADU/PELAPOR
PERMASALAHAN


PENANGANAN
Agar pihak PT. Chevron setiap
menjalankan
usaha/kegiatannya
selalu
memperhatikan
lingkungan
yang sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Pengawasan
terhadap
usaha/kegiatannya
yang
dilaksanakan PT. Chevron akan
dilakukan oleh BLH Kabupaten
Siak BLH bersama BLH Propinsi
Riau.
TERIMA KASIH
DATABASE
BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN
LINGKUNGAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI RIAU
TAHUN 2013