Transcript File PPT

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.
1
BEBERAPA DEFINISI
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN dan PPnBM.
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN dan PPnBM.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak yg tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk mengha-silkan
barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk pemesan.
Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar
daerah pabean ke dalam daerah pabean.
Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam
daerah pabean ke luar daerah pabean.
2
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP
yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak
karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea Cukai.
Pajak Masukan (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah
dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP dan atau
pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean dan
atau impor BKP.
Pajak Keluaran (PK) adalah PPN terutang yang wajib dipungut
oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor
BKP.
3
SUBJEK PAJAK: PKP
Pengusaha adalah OP atau badan yg dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan
barang tak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan
Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini,
tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK.
Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika
pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP
tidak lebih dari Rp 600.000.000,00
Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP.
Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan
melaporkan PPN dan PPnBM.
4
SUBJEK PAJAK: NON-PKP
Non-PKP dapat menjadi subjek PPN jika:
– Mengimpor BKP.
– Memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean/
– Melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
5
KEWAJIBAN PKP
Melaporkan usahanya utk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP), kepadanya diberikan NPPKP (Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak).
Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
Menyetor PPN yg masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran
lebih besar dari Pajak Masukan dan membayar PPnBM yg terutang ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Melaporkan penghitungan pajak yang terutang.
Menurut KMK No. 253/KMK.01/1998 yg bukan subjek PPN:
Perwakilan negara asing.
Badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan
diplomatik serta pejabat/tenaga ahlinya.
6
KARAKTERISTIK PPN
PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak
dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak
dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda.
PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak
ditentukan oleh objek pajak.
PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%, kecuali PPN
ekspor tarifnya 0%.
PPN bersifat multi stage tax, artinya dikenakan pada setiap
mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
(destination principle).
Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak.
Penghitungan PPN terutang yg disetor ke negara menggunakan
indirect substraction method/credit method/invoice method
dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).
7
MEKANISME PEMUNGUTAN PPN
Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan
membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang.
Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax).
Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari
PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang
terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar
disebut Pajak Masukan (input tax).
Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan
terhadap Pajak Keluaran.
Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar,
harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP).
8
Menyerahkan BKP
PT.A Menerima BKP
Supplier
Wajib Membuat FP
PT. A
Konsumen
PT. A membeli/menerima BKP/JKP dari Supplier. Atas pembelian ini dikenakan
PPN 10%. Sehingga PT. A akan membayar sebesar harga jual ditambah PPN.
PPN yang dibayar tersebut dicatat sebagai Pajak Masukan oleh PT. A.
PT. A menyerahkan BKP/JKP ke konsumen. Atas penyerahan tsb dikenakan PPN
10%. Sehingga PT. A akan menerima sebesar harga jual ditambah PPN. PPN
yang diterima oleh PT. A dicatat sebagai Pajak Keluaran, yang harus disetorkan
ke Kas Negara setiap bulannya.
Setiap bulan PT. A harus menghitung total Pajak Keluaran yang diterima dari
seluruh penyerahan BKP/JKP dikurangi total Pajak Masukan yang sudah dibayar
dalam bulan yang sama dengan Pajak Keluaran. Selisihnya merupakan PPN yang
harus disetor ke Kas Negara.
9
OBJEK PPN
(UU PPN ps. 4, ps. 16C, ps. 16D)
1. Penyerahn BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha
2. Impor BKP.
3. Penyerahn JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha
4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.
6. Ekspor BKP yang dilakukan PKP.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh OP atau badan,
tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
8. Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar
atas perolehannya dapat dikreditkan.
10
JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN (PP No. 143 Tahun 2000)
Hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya:
– Minyak mentah (crude oil),
– Gas bumi, kecuali gas bumi yg langsung dikonsumsi masyarakat spt
elpiji,
– Panas bumi,
– Pasir dan kerikil,
– Batubara sebelum diproses dari briket batubara,
– Bijih (besi, timah, emas, tembaga, nikel, dan perak serta bauksit).
Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam
beryodium/tidak.
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makah, warung, dan lain-lain.
Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
11
JENIS JASA YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)
Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung, paranormal, dokter, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit
mahal.
Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti wreda,
krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran.
Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha
dengan hak opsi.
Jasa dibidang keagamaan.
Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun luar
sekolah seperti kursus. Kecuali jasa pendidikan tersebut
berkaitan dengan penyerahan BKP.
12
JENIS JASA YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000)
Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak
tontonan.
Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air, termasuk jasa
angkutan udara luar negeri.
Jasa dibidang tenaga kerja, selama penyedia jasa tidak
bertanggung-jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud.
Jasa dibidang perhotelan, meliputi persewaan kamar, rumah
penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas utk tamu menginap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara.
Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
13
FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan
pajak karena impor BKP yang digunakan oleh DitJen Bea Cukai.
KEP-323/PJ./2001 dan KEP-433/PJ./2002 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara
Pembetulan Faktur Pajak Standar.
KEP-425/PJ./2001 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana.
KEP-312/PJ./2001 tentang Dokumen Tertentu Sbg Faktur Pajak Standar.
SE-01/PJ.9/1995 tentang Penggantian/Pemberian Kode Seri Faktur Pajak
14
JENIS FAKTUR PAJAK (FP)
Faktur pajak standar (FPS), yaitu faktur pajak yang bentuk dan
isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.
2) Faktur pajak gabungan, adalah FP standar yang memuat lebih
dari satu transaksi dlm satu masa pajak untuk satu pelanggan.
3) Faktur pajak sederhana.
1)
Faktur Pajak Standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya
telah ditetapkan oleh peraturan per UU. Isi faktur harus
mencantukan minimal:
–
–
–
–
–
–
Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
Jenis barang, jumlah harga jual/penggantian dan potongan harga.
PPN/PPnBM yang dipungut.
Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
Nama, jabatan dan tanda tangan yg berhak menandatangani FP.
15
TATA CARA PEMBUATAN FP STANDAR
Pembutan Faktur dilakukan oleh PKP dengan ijin kepala KPP
untuk mendapat nomor Faktur pajak.
Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan PKP
Dicetak dalam warna putih semua termasuk rangkapnya atau
berwarna warni untuk tiap rangkapntya terserah kepada PKP.
Ukuran dari kolom sesuai kebutuhan PKP.
Kolom PPnBM tidak boleh dihilangkan walaupun tidak pernah
terjadi dalam usaha PKP tersebut.
Dibuat minimal rangkap 2, satu rangkap diserahkan kepada
pembeli BKP atau penerima JKP sebagai Pajak Masukan, dan
rangkap ke-2 sbg arsip penjual BKP/JKP sebagai Pajak Keluaran.
Dapat dibuat dengan komputer asal memenuhi syarat.
Faktur Pajak Standar harus diisi dengan lengkap, jelas dan
benar.
16
FAKTUR PAJAK STANDAR CACAT
Diisi dengan data tidak benar.
– NPWP salah, nomor seri faktur pajak kurang dari 7 dijit.
– Nama salah ditulis.
– Nama perusahaan salah ditulis.
Diisi tidak lengkap.
–
–
–
–
Kolom dan baris tidak diisi dengan lengkap kecuali kolom PPnBM.
Baris NPWP pembeli BKP atau penerima JKP tidak diisi.
Jabatan yang menandatangani faktur pajak tidak diisi.
Pada baris “Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” tidak
dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu sebagaimana diminta.
Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan. Dilarang menurut
Lampiran II butir 13 Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000.
Pembetulan dilakukan dengan dicoret, dihapus atau di tipe-ex.
Pembetulan yg diperkenankan dengan membuat FP Standar Pengganti.
FP dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
FP yang dibuat oleh Pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sbg PKP.
17
DOKUMEN TTT SBG FP STANDAR
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri SSP dan atau bukti
pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yg telah difiat muat oleh pejabat
yang berwenang dari DJBC dan dilampiri invoice yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh Bulog/
Dolog untuk penyaluran tepung terigu.
Faktur Nota Bon Penyerahan yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
Tanda pembayaran atau kuitansi utk penyerahan jasa telekomunikasi.
Tiket, Tagihan, Surat Muatan Udara (airway bill), delivery bill, yang
dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfataan BKP tidak berwujud
atau JKP dari luar daerah pabean.
Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan.
Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
18
BATAS WAKTU PEMBUATAN FPS
Berdasarkan KEP-549/PJ./2000, FP Standar harus dibuat pada saat:
Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
dilakukan penyerahan keseluruhan BKP/JKP.
– Kecuali terjadi pembayaran sebelum akhir bulan berikutnya,
maka FP dibuat paling lambat pada saat pembayaran.
Pada saat pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
Paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termijn, dalam
hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
Paling lambat pada saat PKP Rekanan menyampaikan tagihan
kepada pemungut PPN.
FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya
setelah bulan dilakukan penyerahan BKP/JKP.
19
LAIN-LAIN TENTANG FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK GABUNGAN:
Menurut pasal 13 ayat (2) UU PPN, PKP dpt membuat satu
Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan BKP/JKP untuk
pembeli/peneriman yg sama dalam satu Masa Pajak.
Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya adalah Faktur Pajak
Standar sehingga tidak digolongkan sbg bentuk tersendiri
terpisah dari Faktur Pajak Standar.
TRANSAKSI DENGAN VALUTA ASING:
Penghitungan pajak dikonversi dalam mata uang rupiah menurut
kurs pada tanggal pembuatan faktur pajak.
Transaksi dgn pemungut PPN, besarnya pajak dikonversi
menurut kurs pada tanggal pembayaran oleh pemungut.
20
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FP Sederhana dibuat oleh PKP yang melakukan:
– Penyerahan BKP adalah kepada konsumen akhir.
– Pembeli BKP tidak memiliki atau tidak mau menunjukkan
identitas lengkap, misalnya nama, alamat, atau NPWP
tidak diketahui.
Pembuatan faktur tidak perlu ijin pihak manapun.
Bentuk faktur dapat berupa bon kontan, faktur
penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi, nota,
atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain
yang sejenis.
Dibuat rangkap 2 atau satu lembar yang terdiri dari
2 bagian/potongan yang disediakan untuk dirobek.
21
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
Memuat keterangan minimal:
– Nama, Alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
– Jenis dan kuantum BKP/JKP yang diserahkan.
– Jumlah harga jual/penggantian yg sdh termasuk PPN atau belum.
– Tanggal pembuatan FP Sederhana.
Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak
Masukan.
Faktur Pajak Standar yang cacat tidak boleh dianggap sebagai
Faktur Pajak Sederhana.
Pembuatan faktur pajak sederhana paling lambat saat
penyerahan BKP/JKP atau saat pembayaran apabila
pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP
22
FUNGSI FAKTUR PAJAK
1.
2.
3.
4.
Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan
BKP/JKP dan bagi DJBC atas impor BKP
Bukti pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP
pembeli BKP/JKP
Sarana pengkreditan Pajak Masukan
Dasar Pembuatan Nota Retur.
23
LARANGAN DAN SANKSI
Larangan membuat FP:
Pengusaha yang tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP dilarang
membuat Faktur Pajak.
Dalam hal Faktur Pajak terlanjur dibuat, pengusaha tersebut
wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Ke Kas
Negara.
Sanksi:
Jika bukan PKP membuat Faktur Pajak, atau
PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak
mengisi selengkapnya.
Dikenakan denda administrasi 2% x Dasar Pengenaan Pajak.
24
PEMUNGUT PPN
Berdasarkan KMK No. 563/KMK.03/2003, sejak tanggal 1 Januari
2004, yang menjadi pemungut PPN (WAPU):
– Bendaharawan Pemerintah.
– Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
Sehingga sejak tanggal 1 Januari 2004, badan tertentu yg
sebelumnya WAPU tidak lagi sebagai WAPU:
– BUMN dan BUMD.
– Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah.
– Bank Indonesia.
– Pertamina,
– Perusahaan Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil dibidang
pertamba-ngan umum.
25
DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai
impor, nilai ekspor, atau nilai lain yg ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan sbg dasar penghitungan PPN
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
BKP, tidak termasuk PPN.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena
penyerahan JKP, tidak termasuk PPN.
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan menurut UU
Kepabeanan.
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
26
PERHITUNGAN PPN
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Setiap akhir masa pajak (tiap bulan takwim), PKP menghitung total
Pajak Keluaran dan Total Pajak Masukan.
Pajak Masukan dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.
Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar.
– PKP harus membayar kurang bayar tersebut ke Kas Negara paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan di Bank
Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk.
Jika Pajak Keluaran < Pajak Masukan, berarti lebih bayar.
– Lebih bayar dapat di restitusi atau dikompensasi.
PKP wajib melaporkan hasil perhitungannya (Form 1195) paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya.
27
PEDOMAN PENGKREDITAN PM
Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang
dipungut pada masa pajak yang sama.
PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama
dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya tiga bulan setelah
akhir masa pajak, dengan syarat:
– PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya.
– Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat
dalam pembukuan PKP yang bersangkutan.
Penghapusan piutang tidak mengakibatkan koreksi terhadap PK yang
telah dilaporkan dan PM yang dikreditkan atau dibebankan sebagai
biaya oleh PKP pembeli.
BKP yang musnah atau rusak karena bencana alam atau sebab lain
tidak harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau
yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan BKP yang
musnah tersebut.
28
PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP.
Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van,
combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha.
Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP.
Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana.
Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat.
Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat.
PM yang pembayarannya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat
dalam pembukuan PKP yang bersangkutan.
PM untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang
dibebaskan dari pengenaan pajak (PK-nya dibebaskan).
PM untuk perolehan BKP yang PK dibebaskan dari pengenaan pajak.
29
PM JIKA TERJADI PENYERAHAN
BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
Jika terjadi penyerahan BKP/JKP kepada
pemungut PPN, maka PK yang seharusnya kita
pungut akan dipungut oleh pemungut PPN.
Sehingga PM yang berasal dari perolehan
BKP/JKP yang diserahkan merupakan pajak lebih
bayar.
Atas lebih bayar dapat direstitusi atau
dikompensasi.
30
PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH (PPnBM)
31
DASAR PERTIMBANGAN
Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah
dengan konsumen penghasilan tinggi.
Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP mewah.
Perlu adanya perlindungan atas produsen kecil/tradisional.
Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.
Latar Belakang Pengenaan PPnBM adalah:
PPN dengan tarif tunggal berdampak regresif, artinya tidak membedakan tingkat
kemampuan konsumen. Konsumen dengan kemampuan rendah dan tinggi
dikenakan PPN dgn tarifn sama besar. Sehingga utk barang mewah dikenakan
pajak tambah yang tidak bersifat regresif, artinya makin tinggi kemampuan
konsumen, maka tarifnya makin besar.
Konsumsi barang mewah bersifat kontra-produktif sehingga harus dikurangi
dengan cara memberikan beban pajak yang besar untuk barang-barang yang
tergolong mewah.
Melindungi produsen kecil dan tradisional dlm menghadapi saingan berat
komoditi impor.
Tuntutan penerimaan negara dari tahun ke tahun.
32
DEFINISI BKP MEWAH
Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.
Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (bersifat eksklusif).
Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
Dikonsumsi untuk menunjukkan status.
Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta mengganggun
ketertiban masyarakat.
Karakteristik PPnBM
Merupakan pungutan tambahan disamping PPN.
Hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah, pabrikan
BKP mewah.
PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN.
Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPnBM yang dibayar
pada saat perolehannya dapat diminta kembali.
33
OBJEK DAN SUBJEK PPnBM
Objek PPnBM meliputi:
Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh
pengusaha dari hasil pabrikasi.
Impor BKP yang tergolong mewah.
Subjek PPnBM meliputi:
Pengusaha pabrikan yang melakukan penyerahan
BKP Yang Tergolong Mewah.
Pengusaha yang melakukan impor BKP mewah.
34
PPnBM KENDARAAN BERMOTOR
Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2005 PPnBM Kendaraan Bermotor:
Tarif 10%:
– Mobil berpenumpang 10 orang atau lebih dgn bahan bakar solar.
– Mobil berpenumpang kurang dari 10 orang (selain sedan atau station
wagon), 2WD, kapasitas silinder sampai 1500 CC.
Tarif 20%:
– Mobil berpenumpang kurang dari 10 orang (selain sedan atau station
wagon) 2WD, kapasitas silinder diatas 1500 s.d. 2500 CC.
– Mobil double cabin berpenumpang lebih dari 3 orang untuk semua
kapasitas silinder yang masanya tidak lebih dari 5 ton.
Tarif 30%:
– Sedan/station wagon berpenumpang kurang dari 10 orang, kapasitas silinder sampai 1500 CC.
– Selain sedan/station wagon, 4WD, kapasitas silinder smpai 1500 CC
35
PPnBM KENDARAAN BERMOTOR
Tarif 40%:
– Mobil selain sedan/station wagon berpenumpang kurang dari 10 org,
bhn bkr bensin, 2WD, kapasitas silinder diatas 2500 s.d. 3000 CC.
– Seluruh jenis mobil 4WD, bahan bakar bensin, dgn kapasitas silinder
diatas 1500 s.d. 3000 CC.
– Seluruh jenis mobil 4WD, bahan bakar solar, dgn kapasitas silinder
diatas 1500 s.d. 2500 CC
Tarif 50%, semua jenis kendaraan golf.
Tarif 60%:
– Motor dengan kapasitas silinder diatas 250 s.d. 500 CC.
– Kendaraan khusus untuk perjalanan diatas salju, pantai, gunung, dll.
Tarif 75%:
– Seluruh jenis mobil bensin dgn kapasitas silinder lebih dari 3000 CC.
– Seluruh jenis mobil solar dgn kapasitas silinder lebih dari 2500 CC.
– Motor dengan kapastitas silinder lebih dari 500 CC
– Trailer, semi trailer, mobil caravan untuk perumahan atau kemah.
36
PPnBM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR
Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2004 jo. KMK No. 620/PMK.03/2004:
Tarif 10%:
– Kel. alat rumah tangga, pesawat pendingin/pemanas, dan pesawat
penerima siaran tv.
– Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga.
– Kel. mesin pengatur suhu udara.
– Kel. alat perekam/reproduksi gambar, pswt penerima siaran radio.
Tarif 20%:
– Kel. alat rumah tangga, pesawat pendingin/pemanas selain diatas.
– Kel. hunian mewah spt rumah mewah, apartemen, kondominium, dll.
– Kel. pesawat penerima siaran tv dan antena serta reflektor antena
selain yang tarif 10%.
– Kel. mesin pengatur suhu udara, pencuci piring, pengering, pesawat
elektromagnetik, dan instrumen musik.
– Kel. wangi-wangian.
37
PPnBM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR
Tarif 30%:
– Kel. kapal atau kendaraan lain, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum.
– Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga selain yg disebut pada
kelompok 10%.
Tarif 40%:
– Kel. minuman tertentu yang mengandung alkohol.
– Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan
– Kel. permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wool.
– Kel. barang kaca dari kristal timah hitam dan jenis yg digunakan utk
meja, dapur, rias, kantor, dekorasi, dalam ruangan, dll.
– Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari logam mulia atau
campuran daripadanya atau logam yang dilapisi logam mulia.
– Kel. kapal atau kendaraan lain, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum selain pd kel. 30%.
– Kel. balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat
udara lainnya tanpa penggerak.
38
PPnBM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR
– Kel. peluru senjata api dan senjata api, kecuali utk keperluan negara
– Kel. alat makan, alat dapur, barang rumah tangga, dan barang rias.
– Kel. barang perabotan rumah tangga dan kantor.
– Kel. barang dari porselin, tanah liat cina atau keramik.
– Kel. barang yang terbuat dari batu selain batu jalan/batu tepi jalan.
Tarif 50%:
– Kel. permadani tertentu yg terbuat dari wool atau bulu hewan halus.
– Kel. pesawat udara selain yang disebut pd tarif 40%, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan udara niaga.
– Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pd
kelompok 10% dan 30%.
– Kel. senjata api dan senjata api lainnya kecuali utk keperluan negara
Tarif 75%:
– Kel. minuman beralkohol selain yang disebut pada kelompok 40%.
– Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari batu mulia/mutiara
atau campuran daripadanya.
– Kel. kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara.
39
TIDAK DIKENAKAN PPnBM IMPOR
ATAS IMPOR DI BAWAH INI TIDAK DIKENAKAN PPnBM:
Kendaraan CKD.
Kendaraan sasis.
Kendaraan pengangkutan barang.
Motor sampai dengan 250 CC.
Mobil untuk mengangkut 16 orang atau.
Mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil
tahanan, mobil angkutan umum.
Kendaraan protokoler kenegaraan.
Kendaraan untuk mengangkut lebih dari 10 orang s.d. 15 orang yang
digunakan oleh TNI/Polri.
Kendaraan patroli TNI/Polri.
40
TIDAK DIKENAKAN PPnBM
Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi.
Air buah atau air sayuran yang belum diragi dan tidak beralkohol.
Minuman yg tdk mengandung alkohol, yg dibotolkan/dikemas serta air
soda yang dibotolkan/dikemas.
Produk kecantikan utk kulit, tangan, kaki, dan rambut serta preparat rias
lainnya yang dibotolkan/dikemas
Teh dalam kemasan.
Pesawat telepon selular.
Wireless modem.
Pesawat telepon tanpa kabel (cordless phone) dan video phone.
TV dengan ukuran s.d. 21 inchi.
Mesin cuci dengan kapasitas s.d. 6 kg.
Lemari es dengan kapasitas s.d. 180 liter.
AC dengan ukuran s.d. 1 PK.
41
TIDAK DIKENAKAN PPnBM
Kel. alat fotografi, sinematografi, dan perlengkapannya.
Alat perekam/reproduksi gambar (VCR, VCD, DVD) dengan harga jual
atau nilai impor s.d. Rp 1.000.000,Alat pemutar/perangkat pemutar media rekaman/suara.
Mesin penjawab telepon.
Perekam pita magnetik dana radio komunikasi.
Kamera dengan harga jual/nilai impor s.d. Rp 500.000,Pengering rambut.
Permadani tertentu selain yg terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera,
wool atau bulu hewan halus.
Pengering tangan.
Alat permainan video dari jenis yang digunakan dengan TV.
Mainan anak-anak.
42
TIDAK DIKENAKAN PPnBM
Lensa, prisma, cermin, dan elemen optik lainnya/alat perlengkapan
kamera termasuk aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat.
Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lain, dan mounting
termasuk aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat.
Alat elektronik rumah tangga dengan motor terpasang didalamnya spt
penghisap debu, penggosok lantai, dan penghancur sampah dapur.
Mikrofon dan kakinya, pengeras suara, headphone, earphone, penguat
listrik frekuensi bunyi, dan pengeras suara/amplifier.
Kelompok saniter yg terbuat dari besi atau baja spt bak cuci/bak mandi.
Alat makan, alat dapur, barang rias.
43