Transcript SPT - STIE YKPN

KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU NO. 28 TAHUN 2007
1
WAJIB PAJAK, NPWP, PPKP
2
WAJIB PAJAK
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
ORANG PRIBADI
Wajib pajak:
 OP (orang pribadi)
PEMBAYAR/PEMUNGUT/
 Badan
PEMOTONG PAJAK
BADAN
3
WAJIB PAJAK
WP (Wajib Pajak) yang telah memenuhi syarat subjektif dan
objektif harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Syarat subjektif, misalnya:
 OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada
di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, atau OP yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia.
 Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
 Warisan yang belum dibagi.
Syarat objektif. Subjek menerima atau memperoleh
penghasilan atau diwajibkan memotong/memungut pajak.
4
TEMPAT MELAPOR
WAJIB PAJAK
ORANG
PRIBADI
BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
5
TEMPAT MELAPOR
BUMN dan BUMD di DKI, termasuk anak perusahaan BUMN
yang penyertaan modal induknya > 50%
KPP PND
PMA tidak Masuk Bursa di DKI
KPP PMA
BUT & Orang Asing di DKI
WP Perusahaan Masuk Bursa, Kecuali BUMN/D
BUMN/D, PMA tidak masuk bursa, serta Badan &
Orang Asing di Luar DKI
6
KPP BADORA
KPP PERUSAHAAN
MASUK BURSA
KPP SETEMPAT
BUMN/D, PMA, perusahaan masuk bursa ((khusus PPh
pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM)
KPP Tempat Cabang/
Perwakilan atau
Kegiatan Usaha
WP Orang Pribadi pengusaha tertentu yang
mempunyai beberapa tempat usaha
KPP Tempat Tinggal &
KPP Tempat Kegiatan
Usaha
PENGERTIAN NPWP/NPPKP
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor
yang diberikan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebagai sarana
administrasi perpajakan. PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan
atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN,
tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukakan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih Rp600 juta.
7
FUNGSI DAN MANFAAT NPWP/PPKP
Fungsi NPWP/PPKP adalah sebagai sarana:
 Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
 Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 Ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan pajak.
 Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.
Manfaat NPWP/PPKP, antara lain:
 Pengajuan SIUP
 Pembuatan R/K bank
 Pengajuan kredit ke bank
 Pengembalian kredit pajak fiskal LN
 Membayar pajak lebih kecil
 Mengikuti lelang/kontrak
8
SIAPA HARUS HARUS MEMILIKI NPWP/NPPKP
Siapa yang harus mendapatkan NPWP?
Pihak yang harus mendapatkan NPWP adalah WP yang telah
memenuhi syarat subjektif dan objektif, meliputi:
 OP:
 Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
 Tidak menjalankan usaha, namun penghasilan di atas PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak)
 Wanita kawin pisah harta
 Badan
Siapa yang harus dikukuhkan sebagai PKP?
Pihak yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah:
 OP dan badan sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang
dikenai PPN.
 Pengusaha yang memiliki peredaran bruto di atas Rp600 juta.
 Pengusaha kecil (memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp600
juta) yang memilih menjadi PKP.
9
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP/NPPKP
NPWP
WP BADAN / OP
Usahawan
WP ORANG
PRIBADI Non
Usahawan
10
Paling lambat 1 bulan setelah
saat usaha mulai dijalankan/
berdiri
Paling lambat pada akhir bulan
berikutnya apabila sampai
dengan suatu bulan dalam satu
tahun buku memperoleh
penghasilan yang melebihi PTKP
NPPKP
Paling lambat 1 bulan
setelah saat usaha mulai
dijalankan, atau;
atas kemauan sendiri, WP
dapat mengajukan
permohonan untuk
dikukuhkan sebelum saat
usaha mulai dijalankan
SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP
WP ORANG PRIBADI
Usahawan
Non Usahawan
Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus
formulir pendaftaran
Dilampiri foto kopi:
- KTP/SIM/Paspor
- Surat Ijin Usaha/Keterangan Tempat Usaha
Dilampiri foto kopi:
- KTP/SIM/KK/Paspor
- Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Instansi
yang Berwenang, sekurang-kurangnya Lurah
atau Kepala Desa bagi orang asing
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
11
SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP
WAJIB PAJAK
Badan
JO
Pemungut/
Pemotong
Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus formulir pendaftaran
Dilampiri foto kopi:
- Akte pendirian
- KTP salah seorang
pendurus
- Surat Ijin Usaha/
Keterangan tTempat Usaha
Dilampiri foto kopi:
- Perjanjian kerja sama
sebagai JO
- NPWP masing-masing
anggota JO
Dilampiri foto kopi:
- Surat penunjukan
sebagai bendaharawan
- Bukti diri sebagai
bendaharawan
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
12
PENERBITAN NPWP/PPKP SECARA JABATAN
DIRJEN PAJAK
Menerbitkan NPWP/PPKP secara jabatan
Apabila orang pribadi atau badan yang
telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP
tetapi tidak mendaftarkan diri dan/atau
tidak melaporkan usahanya
13
CONTOH NPWP ORANG PRIBADI
Tn. Hendro Kartiko memiliki usaha pembuatan bola sepak. Ia
tinggal di Ngaglik, Sleman. Selain di rumahnya, produksi bola juga
dilakukan di Banguntirto, Bantul. Untuk pemasaran ia memiliki
outlet di Mall Pondok Cabe Jakarta..
NPWP PUSAT : 08.123.456.7-542.000
NPWP BANTUL : 08.123.456.7-541.001
NPWP P. CABE : 08.123.456.7-035.001
Jenis WP
00 Bendaharawan
01-03 WP Badan
04-09 WP OP
14
Nomor WP
Shelf-checking digit
Kode KPP
Status WP
CONTOH NPWP ORANG PRIBADI
Tn. Kurniawan memiliki usaha pembuatan kaos bola sepak. Ia
tinggal di Ngaglik, Sleman. Produksi hanya dilakukan di rumahnya.
Istrinya, Ny. Eni bekerja sebagai karyawan BCA di Jl. Mangkubumi,
Ngayogjokarto…
NPWP SUAMI : 08.123.456.7-542.000
NPWP ISTRI : 08.123.456.7-542.001
15
CONTOH NPWP BADAN
PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan seharihari, didirikan dan berkedudukan di Jln. Petai 12, Menteng. Ia
memiliki cabang di 100 kota di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, ia
memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman, Jl. Wonosari KM 2
Gunungkidul, dan di Jl. Malioboro 10, Yogyakarta.
NPWP PUSAT : 01.234.567.8-025.000
NPWP SLEMAN : 01.234.567.8-542.001
NPWP G. KIDUL : 01.234.567.8-542.002
NPWP YOGYA : 01.234.567.8-541.001
16
PENGUKUHAN PKP


Kode seri faktur pajak dan tanggal pengukuhan
Kode seri : ABCDE-542XXXXXXX
Kode KPP
17
Nomor Urut
Faktur
WP PINDAH ALAMAT
Permohonan WP dengan Surat
Pernyataan Pindah
KPP Lama
KPP Lama menerbitkan
SURAT PINDAH kepada WP
untuk diserahkan ke KPP Baru
KPP Baru
Tindasan Pernyataan Pindah,
oleh WP dikirimkan ke KPP Lama
KPP baru menerbitkan NPWP dan atau NPPKP
(menggunakan nomor lama dengan mengganti
kode KPP baru)
18
PENGHAPUSAN NPWP
Dilakukan dalam hal:
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan
Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek
pajak) sudah selesai dibagi
WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat
digolongkan sebagai Wajib Pajak
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
diterimanya permohonan secara lengkap
19
KISAH PAK ALI
NPWP: 08.111.222.3-541.000
20
KISAH PAK ALI – WARISAN BELUM DIBAGI
NPWP: 08.111.222.3-541.000
21
KISAH PAK ALI – WARISAN RESMI DIBAGI
NPWP: 08.111.222.3-541.000
22
PENCABUTAN PKP
Dilakukan dalam hal:
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
23
SPT (SURAT PEMBERITAHUAN)
24
PENGERTIAN SPT
SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk
pelaporan, penghitungan, dan atau pembayaran pajak,
objek pajak dan atau bukan objek pajak,
dan atau harta dan kewajiban
25
Untuk suatu masa pajak
Untuk satu tahun pajak atau
bagian dari tahun pajak
SPT Masa
SPT Tahunan
JENIS SPT
SPT MASA
 PPh Ps 21/26
 PPh Ps 22
 PPh Ps 23/26
 PPh Ps 4 ayat (2)
 PPh Ps 15
 PPN
 PPnBM
26
SPT TAHUNAN




PPh WP Badan (1771 & 1771 $)
PPh OP (1771 & 1770S)
PPh Ps 21 (1721)
SPT Pembetulan
FUNGSI SPT PPh
Sebagai sarana untuk
1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. Melaporkan tentang:
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak
c. Penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak
d. Harta dan Kewajiban
e. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.
27
FUNGSI SPT PPN
Sebagai sarana untuk:
1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan
jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan
2. Melaporkan tentang:
- Pengkreditan PM terhadap PK
- Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan
sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu
Masa Pajak;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong
atau pemungut).
28
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT
WP
•
•
•
•
MENGAMBIL SENDIRI
MENGISI
MENANDATANGANI
MENYAMPAIKAN
SPT
KPP/KP4
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
SPT MASA
: PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI
KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
29
SANKSI TIDAK MENYAMPAIAN/
MENYAMPAIKAN TERLAMBAT SPT
WP TERLAMBAT/
TIDAK MENYAMPAIKAN
DENDA
Rp500.000
Rp100.000
Rp1.000.000
Rp100.000
SPT Masa PPN SPT Masa Lain SPT Tahunan Badan SPT Tahunan OP
30
PENGISIAN SPT
PENGISIAN SPT
 BENAR
 LENGKAP
 JELAS
 DITANDATANGANI :
 BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS
 ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP.
KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN
LAIN)
31
PENGISIAN SPT
Ketentuan Mengisi SPT
a.
b.
c.
d.
32
Dalam Bahasa Indonesia
Huruf latin
Menggunakan angka Arab
Satuan mata uang rupiah
(Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US$)
SPT TIDAK LENGKAP
A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL
APABILA
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;
2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI;
3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP,
TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS;
4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG
DISYARATKAN; ATAU
5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.
B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
APABILA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL
33
BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT
MENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN
BENTUK
34
ISI
LAMPIRAN
BERUPA
KETERANGAN DAN ATAU
DOKUMEN
PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PENYAMPAIAN SPT
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT
DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
SYARAT :
DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP
DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR
MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG
DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA
MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK
YG TERUTANG
PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN
APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN
TERSEBUTDITERBITKAN
35
SURAT TEGURAN
PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT
WAJIB PAJAK TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SPT ADALAH :
 WP OP BERPENGHASILAN NETO
DI BAWAH PTKP
(UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN)
 WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN
USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS (UNTUK SPT MASA)
36
PENELITIAN SPT
SERANGKAIAN
KEGIATAN
MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan
LAMPIRANNYA
Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN
BERSIFAT
FORMAL
37
PENYAMPAIAN SPT
Dengan Cara
Disampaikan langsung
ke KPP
Disampaikan melalui Kantor Pos
secara tercatat
WP menerima tanda
bukti dan
tanggal penerimaan
Tanda bukti dantanggal pengiriman
dianggap sebagai
tanda bukti dan
tanggal penerimaan
Atau cara lain melalui:
 jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak
38
TEMPAT LAIN PENYAMPAIAN SPT
DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
DAPAT MENENTUKAN
TEMPAT LAIN UNTUK
PENYAMPAIAN SPT
39
PEMBETULAN SPT
SPT YG PENGISIANNYA
TERDAPAT KEKELIRUAN
DENGAN KEMAUAN SENDIRI
WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
SYARAT
 PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau
beserta lampiran sendiri)
 DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN
 BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
 APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH
DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA
DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN
STP
40
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT
SPT TELAH DISAMPAIKAN
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK
TIDAK DISIDIK
APABILA WP:
 Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri
 Melunasi pajak yang kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak
yang kurang dibayar
41
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT
SEKALIPUN JANGKA WAKTU
PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT
DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa)
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN
SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI
SYARAT
 PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU
 RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU
 JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU
 JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR
 MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50%
42
SSP (SURAT SETORAN PAJAK)
43
SARANA PEMBAYARAN PAJAK
PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
MENGGUNAKAN
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK
44
TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK
TEMPAT
PEMBAYARAN/PENYETORAN
BANK BUMN/D ATAU BANKBANK LAIN YANG DITUNJUK
OLEH DIRJEN ANGGARAN
45
KANTOR POS
SANKSI KETERLAMBATAN BAYAR PAJAK
PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
46
SKP (SURAT KETETAPAN PAJAK)
47
SKP
WAJIB PAJAK
WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN
TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK
48
SKP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DISAMPAIKAN WP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN
Atau
Apabila
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR
MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
49
SKP
Surat Ketetapan Pajak
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR (SKPKB)
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG
BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
(SKPLB)
50
SKPKB
Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal:
Berdasarkan hasil
pemerik-saan/ket. lain
pajak yg teru-tang
tidak/kurang dibayar
PPh/PPN/PPnBM
SPT tidak
disampaikan dalam
jangka waktu yg
ditentukan dalam
surat tegUran
Berdasarkan hasil pemeriksaan,
PPN/PPn BM :
- Tdk seharusnya
dikompensasikan
- Tdk seharusnya dikenakan
tarip 0 %
Kewajiban:
Pasal 28 dan
Pasal 29
tidak dipenuhi
PPh Sendiri
PPN /PPnBM
BUNGA 2%
SEBULAN
MAX 24 BLN
KENAIKAN 50%
Psl. 13 (3) a
PPh PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100%
Psl. 13 (3) b
KENAIKAN
100%
Psl. 13 (3) c
PPh Sendiri
PPh PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
KENAIKAN
100%
Psl. 13 (3) b
KENAIKAN 50%
Psl. 13 (3) a
KEPASTIAN HUKUM SPT
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT
DALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN
TIDAK DITERBITKAN SKP
MENJADI
PASTI
52
SKPKB TETAP DAPAT DITERBITKAN
SKPKB
dapat diterbitkan dalam jangka waktu
lebih dari 5 tahun dalam hal:
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksi
BUNGA 48 %
53
SKPKB T TETAP DAPAT DITERBITKAN
SKPKBT
dapat diterbitkan dalam jangka waktu lebih
dari 5 tahun dalam hal:
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksi
BUNGA 48 %
54
SKPN
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN
JUMLAH KREDIT PAJAK
ATAU JUMLAH PAJAK
YG DIBAYAR
SAMA DENGAN
JUMLAH PAJAK
YG TERUTANG
55
PAJAK TIDAK TERUTANG
DAN TIDAK ADA
KREDIT PAJAK /
PEMBAYARAN PAJAK
STP (SURAT TAGIHAN PAJAK)
STP dapat diterbitkan dalam hal:
PPh dalam
tahun berjalan
tidak/ kurang
dibayar
Kurang
bayar karena
salah tulis /
salah hitung
Dikenakan Sanksi
Adminis trasi
berupa denda dan
atau bunga
Pengusaha
tidak melapor
kan kegiatan
usahanya
untuk
dikukuhkan
sbg PKP
Bukan PKP
membuat
Faktur Pajak
•PKP
tdk membuat
FakturPajak
•PKP membuat
Faktur Pajak
tidak tepat
waktu
•PKP membuat
Faktur Pajak
tidak lengkap
Psl 14 (1) c
Psl 14 (1) a
Psl 14 (1) b
Psl 14 (1) d
Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan
Denda 2 % x DPP
Psl 14 (3)
Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2)
STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP
56
Psl14(1) e
Psl14(1) f
DASAR PENAGIHAN PAJAK
 Surat
Tagihan Pajak
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 Surat Keputusan Pembetulan
 Surat Keputusan Keberatan
 Putusan Banding
57
HAK MENDAHULUI
DALUARSA PAJAK
SENGKETA PAJAK
58
HAK MENDAHULUI


Negara mempunyai hak mendahului utang pajak atas
barang-barang milik penanggung pajak (meliputi pokok
pajak, sanksi administrasi bunga dan denda, kenaikan,
dan biaya penagihan pajak).
Hak mendahului pajak melebihi hak mendahului lainnya
(misalnya utang bank), kecuali:
 Biaya
perkara
 Biaya untuk menyelamatkan barang dimaksud
59
DALUARSA PENAGIHAN PAJAK
Lewat 5 tahun setelah:
 Saat pajak terutang
 Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun
pajak
Daluarsa ditangguhkan apabila:
 Ada Surat Paksa (SP) (sejak tanggal SP)
 Ada pengakuan dari WP
 Diterbitkan SKPKB/SKPKBT (sejak tanggal terbit)
60
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK







61
Keberatan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak
Pembetulan
Banding
Gugatan
Peninjauan Kembali
KRONOLOGI PENAGIHAN
Proses penagihan pajak oleh kantor pajak
Surat Penagihan
Pajak
Pemeriksaan &
SK Keberatan
3 bln
Surat
Keberatan
62
12 bln
Peradilan Pajak &
Putusan Banding
3 bln
Surat
Banding
12 bln
KRONOLOGI PENAGIHAN
Proses yang ditempuh oleh Wajib Pajak
Surat
Penagihan
Pajak
Surat
Teguran
1 bln + 7 hari
63
Surat
Paksa
21 hari
Sita
2 x 24 jam
Lelang
14 hari
KRONOLOGI BANDING
KRONOLOGI TIMBULNYA SENGKETA BANDING
64
PEMERIKSAAN
SKP
KEBERATAN
Koreksi Fiskal
(Pajak terutang
menjadi lebih
besar)
SKPKB;SKPK
BT;SKPLB;SK
PN; Potput
oleh pihak
ketiga
WP
mengajukan
keberatan, satu
surat keberatan
untuk satu SKP
BANDING
Keberatan
ditolak/diterima
sebagian; WP
mengajukan
banding
sehingga timbul
sengketa
banding
KEBERATAN
Keberatan diajukan atas:
 SKPKB
 SKPKBT
 SKPLB
 SKPN
 Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan per-UU perpajakan
65
KEBERATAN
Syarat keberatan:
 Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
 Mencantumkan jumlah pajak yang terhutang/jumlah pajak yang
dipotong/dipungut/jumlah rugi menurut penghitungan WP
 Alasan yang jelas
 Paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKP atau tanggal
pemotongan/pemungutan, kecuali force majore
 Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak/satu bukti
pemotongan/pemungutan
66
KEBERATAN



67
Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis
hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak,
penghitungan rugi, pemotongan/pemungutan.
Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 12 bulan
sejak tanggal Surat Keberatan (tanda terima KPP/pos
tercatat). Jika lewat, dianggap diterima
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
KEBERATAN
Surat Keputusan Keberatan dapat berupa:
 Menerima seluruhnya
 Menerima sebagian
 Menolak
 Menambah besarnya pajak terutang
68
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI

DJP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi
administrasi, dalam hal:
 WP
khilaf
 WP tidak memahami peraturan perpajakan
 Ketidaktelitian petugas pajak
69
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI

Syarat-syarat :
 Diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
 Diajukan atas suatu STP, SKPKB, SKPKBT
 Memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
 Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl STP/SKP
 Tidak mengajukan keberatan atas pokok pajak
 Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak tanggal
permohonan diterima
70
PENGURANGAN/PEMBATASAN
KETETAPAN PAJAK


DJP dapat mengurangkan/membatalkan ketetapan pajak
yang tidak benar, misalnya WP ditolak keberatannya
akibat tidak memenuhi syarat formal
Syarat-syarat:
Diajukan untuk suatu SKP
 Menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut WP


71
Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak tanggal
permohonan diterima
PEMBETULAN

Pembetulan dapat dilakukan:
Karena jabatan
 Permohonan WP


Pembetulan dapat dilakukan terhadap:
SKP
 STP
 SK Keberatan
 SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
 SK Pengurangan/Pembatalan SKP
 SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

72
PEMBETULAN

Ruang lingkup kesalahan yg dapat dibetulkan :

Kesalahan tulis :


Kesalahan hitung :







73
Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian
Kekeliruan dalam penerapan peraturan :


Salah nama, alamat, NPWP, no. SKP, Jenis Pajak, Masa/Tahun Pajak, tanggal
jatuh tempo
Penerapan tarif
Penerapan % Norma Penghitungan
Penerapan Sanksi adm
PTKP
Penghitungan PPh th berjalan
Pengkreditan
Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak permohonan
diterima. Jika lewat, dianggap diterima
BANDING

Banding hanya dapat dilakukan:
Atas SK Keberatan
 Ke Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak)


Syarat-syarat:
Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia
 Mengemukakan alasan yang jelas
 Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima
 Melampirkan salinan SK Keberatan yang dibanding
 Satu Surat Banding untuk satu SK Keberatan

74
BANDING

Yang dapat mengajukan banding
 Wajib
Pajak
 Wakil Wajib Pajak:
 Ahli
waris (WP meninggal)
 Pengurus (WP Badan)
 Kurator (WP Pailit)

Kuasa Wajib Pajak:
 Pengacara
 Konsultan
 Kuasa
75
khusus
GUGATAN

Gugatan diajukan atas:
 Pelaksanaan
penagihan pajak: SURAT Paksa, Pengumuman
Lelang
 Keputusan selain yang ditetapkan pasal 25(1) dan 26
 Keputusan Pembetulan atas STP (Psl. 16)
 Keputusan atas STP (Psl 36)
76
GUGATAN

Syarat-syarat:
 Diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia Indonesia
ke PP (Pengadilan Pajak) dengan mencantumkan tanggal
diterimanya pelaksanaan penagihan atau keputusan yang
digugat
 Diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal
pelaksanaan penagihan
 Diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal
diterimanya Surat Keputusan yang digugat
 Jika force major, dapat diperpanjang 14 hari
 Satu gugatan untuk satu Pelaksanaan penagihan/1
Keputusan
 Dilampirkan salinan dokumen yang digugat
77
PK (PENINJAUAN KEMBALI)
Syarat Peninjauan Kembali (PK)
 Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat pihak
lawan yg baru diketahui setelah perkaranya diputus atau
berdasarkan bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu
 Terdapat bukti tertulis baru yg bersifat menentukan
 Telah dikabulkan suatu hal yg tidak dituntut atau lebih dari yg
dituntut.
 Jika ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebabnya
 Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yg berlaku
78
RESTITUSI



79
Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (Psl 17)
Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB –bersamaan
dengan SPT masuk (Psl. 17B)
Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB
(Psl. 17 C)
RESTITUSI

Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (Psl 17)
 SPT
semula tidak LB
 SPT LB tapi lupa/tidak menyilang kotak restitusi
 SPMKP harus terbit 1 bulan sejak permohonan
 Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan
80
RESTITUSI

Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB – bareng
SPT masuk (Psl. 17 B)
 SPT
semula LB dan minta restitusi
 SKPLB terbit 12 bulan sejak SPT masuk
 Jika lewat :
 dianggap
diterima
 SKPLB harus terbit 1 bulan sejak batas itu
 Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan
81
RESTITUSI

Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB
(Psl. 17 C)
 SPT
semula LB
 WP termasuk kriteria WP Patuh
 Proses cepat
 Jika hasil pemeriksaan kemudian menjadi KB, kena sanksi
kenaikan 100%
82
IMBALAN BUNGA
Imbalan bunga:
 Terlambat menerbitkan SKPLB
 Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya
keberatan/banding
 Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi
administrasi Psl 14 (4) dan/ Psl 19(1)
83
HAK DAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
84
HAK WP









85
Kerahasiaan wajib pajak
Penundaan/angsuran pembayaran pajak
Penundaan pelaporan SPT Tahunan
Pengurangan PPh Pasal 25
Pengurangan PBB
Pembebasan pajak
Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
Keberatan atas ketetapan pajak
Banding atas keputusan keberatan pajak
KEWAJIBAN WP





86
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPPKP
Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan (4M)
pajak terutang
Mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, dan
ditandatangani
Ikut bertanggungjawab atas pelunasan utang untuk
pembayaran PPN meskipun atas nama perusahaan WP
(tanggung renteng)
KEWAJIBAN WP
SESUAI KETENTUAN UU:
PPh 21, 23, 25, dll….
Mengambil x% dari penghasilan
yang kita bayarkan ke pihak lain
Sebesar x% yang telah kita potong
disetorkan ke Kantor Pos/Bank
dengan sarana Surat Setoran Pajak
Melaporkan kegiatan hitung,
potong, dan setor dengan
Surat Pemberitahuan (SPT)
87
KEWAJIBAN PAJAK - MELAPORKAN
88
PPh Pasal 25
PPh Pasal 21/26
PPN
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 29
PPh Pasal 21/26
KAPAN: MEMOTONG, MENYETOR, MELAPORKAN?
JENIS PAJAK
PPh Ps 21/26
89
MEMOTONG
Saat pembayaran
atau akhir bulan
terutang
MENYETOR
MELAPORKAN
Tgl 10 bulan
berikutnya
Tgl
pembayaran
Tgl 20 bulan
berikutnya
Tgl 14 bulan
berikutnya
PPh Ps 22 Bend
Pemerintah
Saat pembayaran
PPh Ps 23/26
Saat pembayaran
atau akhir bulan
terutang
Tgl 10 bulan
berikutnya
Tgl 20 bulan
berikutnya
PPh Ps 4 (2)
Saat pembayaran
atau akhir bulan
terutang
Tgl 10 bulan
berikutnya
Tgl 20 bulan
berikutnya
PPh Ps 25
-
PPN
-
Tgl 15 bulan
berikutnya
Tgl 15 bulan
berikutnya
Tgl 20 bulan
berikutnya
Tgl 20 bulan
berikutnya
KEWAJIBAN WP
NPWP
KEWAJIBAN
PPh 25/29
Wajib
Ada Pegawai
PPh 21/26
PPh 23/26
PPh 22
90
Orang Pribadi
Tdk Ada Pegawai
Wajib
Tak Wajib
Badan
Wajib
Ada Transaksi
Obyek
Wajib
PPh 4 (2)
Tdk Ada Transaksi Obyek
PPN
Omzet per thn
> 600 juta
Omzet per thn
< 600 juta
Tak Wajib
Wajib
Boleh
Pilih
Wajib
Tak Wajib
KEWAJIBAN KEPADA DIRI SENDIRI
Kewajiban pajak kepada diri sendiri: menghitung, menyetor,
dan melaporkan.
 PPh Pasal 25: Pembayaran pajak atas penghasilan yang
diterima/diperoleh – dibayar setiap bulan
 PPh Pasal 29: idem – dibayar pada akhir tahun jika ada
kekurangan pajak
 PPh Pasal 4 ayat (2) : Pembayaran pajak atas transaksi
tertentu yang ditetapkan tersendiri sesuai UU, seperti
Pengalihan Tanah/Bangunan
 Pembayaran Fiskal Luar Negeri setiap bertolak ke LN
91
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK LAIN
Kewajiban kepada pihak lain: menghitung, memotong, menyetor, dan
melaporkan.
 PPh Pasal 21: pajak atas penghasilan yang diperoleh pihak lain
(OP) atas pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan yang dilakukan –
setiap bulan
 PPh Pasal 22: pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah
dan badan tertentu sesuai UU atas transaksi yang dilakukan
 PPh Pasal 23: pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga,
royalty, sewa, jasa & imbalan tertentu yang diterima Subyek
Pajak Dlm Negeri
 PPh Pasal 4 ayat (2): pajak atas transaksi tertentu yang
ditetapkan tersendiri sesuai UU
 PPh Pasal 26: pajak atas penghasilan spt obyek PPh 23 dan
penghasilan lain sesuai UU yang diterima oleh Subyek Pajak LN.
92
KEWAJIBAN WP
WP OP
BADAN
Melakukan penyerahan BARANG / JASA
KENA PAJAK melebihi Rp 600 juta
dalam satu tahun buku
Pengusaha
Kena Pajak
93
KEWAJIBAN WP
ORANG PRIBADI
MENJALANKAN
USAHA/PEKERJAAN BEBAS
USAHA/PEKERJAAN BEBAS
PENGHASILAN
MELEBIHI
PTKP
TIDAK MELIHAT
UNTUNG / RUGI
WAJIB
94
ORANG PRIBADI
TIDAK MENJALANKAN
PENGHASILAN
TAK MELEBIHI
PTKP
TIDAK WAJIB
HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS
Hak fiskus:
 Fiskus berhak menghimpun dan dan informasi kewajiban
perpajakan WP. Apabila ada yang segaja tidak
memberikan data, maka dikenai kurungan maksimum 10
bulan atau denda paling banyak Rp800 juta. Apabila ada
yang menyalahgunakan data, maka dikenai kurungan
maksimum 1 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
 Fiskus berhak melakukan pemeriksaan berkaitan
kewajiban perpajakan WP.
95
HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS
Kewajiban fiskus:
 Fiskus berkewajiban menjaga rahasia WP. Apabila segaja
tidak dipenuhi, maka dikenai pidana kurungan paling
lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1M. Apabila
segaja menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban menjaga
kerahasiaan WP, maka dikenai pidana kurungan paling
lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800 juta.
 Fiskus dilarang menyalahgunakan data WP. Apabila ada
yang menyalahgunakan data, maka dikenai kurungan
maksimum 1 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
96