Transcript Analisa Biaya Proyek - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
ANALISA BIAYA PROYEK
BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN
JAKARTA, 9 JULI 2012
Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Landasan Hukum 1. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 3. UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. PERPRES No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
PENGERTIAN
Bangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN , dan/atau perolehan lainnya yang sah.
Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerja bukan proyek
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
Biaya Pembangunan BGN:
Biaya Pekerjaan Standar Biaya Pekerjaan Non Standar
Standar Harga Satuan Tertinggi per M2:
Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana Standar Harga Bangunan Rumah Negara Ditetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGN
Komponen Biaya Pembangunan:
Biaya Konstruksi Fisik Biaya Perancangan (Design) Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi Biaya Pengelolaan Proyek
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
Pembiayaan Bangunan tertentu:
Pembangunan > 1 tahun anggaran Bangunan dengan Desain Prototipe Bangunan dengan Desain Berulang
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:
Diperhitungkan dari
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
Bangunan Sederhana Bangunan Tidak sederhana Bangunan Khusus
Biaya Pekerjaan Non-Standar
Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU; Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate
KEPPRES No. 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya.
(2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi
Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
KEPPRES No. 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh :
.
a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi; b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; .
d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: SKEMATIK
PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR Klasifikasi Standar Luas Standar Jumlah Lantai HSBGN Non-Standar Bgn + Lingk Non-Standar Lainnya Non-Standar Fungsi Khusus
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5,
1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada
kompleksitas
. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan
sederhana
, bangunan
tidak sederhana
, dan bangunan
khusus
.
a
.
Bangunan sederhana
,
merupakan bangunan gedung negara dengan
teknologi dan spesifikasi sederhana
.
b
.
Bangunan tidak sederhana
, merupakan bangunan gedung negara dengan
teknologi dan spesifikasi tidak sederhana
.
c
.
Bangunan khusus
, merupakan bangunan gedung negara dengan
fungsi, teknologi , dan spesifikasi khusus
.
3.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan
Peraturan Menteri.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PENGERTIAN
PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
BANGUNAN SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN TIDAK SEDERHANA adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun BANGUNAN KHUSUS adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Klas SEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUS Penggunaan Bangunan
Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya / sd. 2 lantai Rumah Dinas Tipe C,D, dan E Pelayanan kesehatan: Puskesmas Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe -nya / diatas 2 lantai Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yang bertingkat Rumah Sakit Klas A & B Universitas/Akademi Istana Negara/Wisma Negara Instalasi Nuklir Laboratorium Bangunan Monumental
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Klasifikasi
bangunan khusus
, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. 1
.
Standar luas gedung kantor ; a
.
Standar luas ruang gedung kantor
, adalah:
1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi
per personel (
Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana
)
2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi
per personel (
Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana
)
b
. Bangunan gedung kantor yang memerlukan
ruang pelayanan
, luasnya
dihitung secara tersendiri
berdasarkan analisis kebutuhan
c. Rincian
standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam
lampiran I.
(
Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi
) 2.
Ketentuan lebih lanjut
mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan
Peraturan Menteri.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. STANDAR LUAS BGN
1. GEDUNG KANTOR
a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil; b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil; c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung
2. RUMAH NEGARA C D E Tipe Khusus A B Luas Bangunan 400 m2 250 m2 120 m2 70 m2 50 m2 36 m2 Luas lahan 1 000 m2 600 m2 350 m2 200 m2 120 m2 100 m2
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TIPE KHUSUS A B C D E PENGGUNA - Menteri - Pimpinan Lembaga Tinggi Negara - Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal - Pejabat yang setingkat - Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan - Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e - Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang - Pejabat yang setingkat - Pegawai Negeri Sipil Gol. III - Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A. RUANG KANTOR JABATAN LUAS RUANG (m 2 ) R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN JABATAN R. KERJA R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R. ISTIRAHAT R. SEKRET R. STAF R. R. SIMPAN TOILET JML KETERANGAN JML STAF CATATAN 1 1 Menteri/ Ketua Lembaga 2
28.00
3 4 5
40.00 40.00 60.00
6
20.00
7 8 9 10 11
15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8
12
10.00
2 Wakil Menteri 3 Eselon IA/ Anggota Dewan 4 Eselon I B 5 Eselon II A 6 Eselon II B 7 Eselon III A 8 Eselon III B 9 Eselon IV
16.00 14.00 20.00 18.00 16.00 14.00 20.00 18.00 16.00 14.00 20.00 9.00 14.00 12.00 14.00 12.00 14.00 12.00 10.00 6.00 12.00 12.00 8.00 6.00 6.00 10.00 5.00 5.00 5.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 7.00 7.00 5.00 3.00 4.40 4.40 4.40 8.80 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 83.40 74.40 62.40 R. Toilet ber sama 24.00 21.00 18.80 2 2 2 0 0 4 R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2 3 4 5 6 7 B. RUANG PENUNJANG 1 JENIS RUANG 1 Ruang Rapat Utama Kementerian Ruang Rapat Utama Es. I Ruang Rapat Utama Es. II Ruang Studio Ruang Arsip WC/ Toilet Musholla LUAS
2 140 m 2
KETERANGAN
3 Kapasitas 100 orang 90 m 2 40 m 2 4 m 2 / orang Kapasitas 75 orang Kapasitas 30 orang Pemakai 10% dari staf 0.4 m 2 / orang Pemakai seluruh staf 2 m 2 / 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 0.8 m 2 / orang Pemakai 20% dari jumlah personel
Keterangan :
1.
Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri.
2.
Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IA.
3.
Untuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
C.
SIRKULASI
Keterangan:
25% X (JUMLAH A + B)
1. Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
2. Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Keterangan
1.
Untuk: a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m 2 .
b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m 2 .
2.
Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta - Ibukota Provinsi : : 20 % 30 % - Ibukota Kabupaten/Kota : - Pedesaan : 40 % 50 % 3. Untuk
rumah susun negara
yang dibangun dalam
wujud rumah susun
,
luas per unit
bangunannya diperhitungkan dengan
mengurangi luas garasi mobil
(untuk tipe Khusus, A, dan B).
Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement dan/atau halaman
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10. 1. Jumlah lantai bangunan gedung negara
ditetapkan
paling banyak 8
(
delapan
)
lantai
.
2. Jumlah lantai rumah negara
yang
tidak berupa rumah susun
ditetapkan
paling banyak 2
(
dua
)
lantai
.
3.
Bangunan gedung negara yang dibangun
lebih dari 8 (delapan)
lantai harus mendapat
persetujuan
terlebih dahulu dari
Menteri .
4. Jumlah lantai bangunan
gedung negara
yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali
jumlah lantai bangunan, besarannya
ditetapkan
oleh
Menteri
.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan
, sbb:
Jumlah Lantai Bangunan Bangunan 2 Lantai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai Bangunan 5 Lantai Bangunan 6 Lantai Bangunan 7 Lantai Bangunan 8 Lantai Koefisien / Faktor Pengali 1,090 1,120 1,135 1,162 1,197 1,236 1,265
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara 1. Standar harga satuan tertinggi
bangunan gedung negara
ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota
.
2. Standar harga satuan tertinggi
bangunan gedung negara
untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
3. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan
formula perhitungan standar harga satuan tertinggi
yang
ditetapkan oleh Menteri
.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (HSBGN)
Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.
Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
MODEL FORMULA HSBGN HSBGN =
∑
V
n X
H
n
L
tb X
K HSBGN V
n
L H K
tb n : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek.
Standar : Luas total lantai bangunan : Harga komponen bangunan Pek. Standar : Koefisien jumlah lantai
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas: Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana Pembangunan Bangunan Rumah Negara Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi pekerjaan :
Struktur Arsitektur Finishing Utilitas
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
No 1.
2.
3.
4.
5.
6 7.
8.
KOMPONEN BANGUNAN SUB KOMPONEN BANGUNAN Pondasi Struktur A t a p Langit-Langit Dinding Lantai Utilitas Finishing PONDASI KOLOM, BALOK & RING BALK PLESTERAN RANGKA ATAP PENUTUP ATAP RANGKA LANGIT-LANGIT PENUTUP LANGIT-LANGIT BATU BATA/ PARTISI PLESTERAN KACA PINTU KOSEN PENUTUP LANTAI INSTALASI LISTRIK INSTALASI AIR DRAINASE LLIMBAH FINISHING STRUKTUR (CAT) FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) FINISHING DINDING (CAT) FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR BOBOT (%) TERHADAP SELURUH BANGUNAN BOBOT MAKSIMUM 10.00% 100.00% 27.00% 100.00% 2.00% 8.00% 2.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3.50% 4.50% 4.50% 1.75% 1.25% 1.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.50% 10.00% 5.00% 1.50% 1.50% 1.00% 4.00% 6.00% 4.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% TAHAPAN BOBOT YANG DI BANGUN NILAI (%)
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA NO URAIAN SEDERHANA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA KHUSUS KETERANGAN A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum 3. Ketinggian Langit-langit 4. Koefisien Dasar Bangunan 5. Koefisien Lantai Bangunan 6. Koefisien Dasar Hijau 7. Garis sempadan 8. Wujud Arsitektur 9. Pagar Halaman **) Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat sesuai fungsi & kaidah sesuai fungsi & kaidah sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana arsitektur arsitektur Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) - parkir kendaraan - aksesibiltas minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat - drainase - pembuangan sampah tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku tersedia tempat pembuangan sampah sementara - pembuangan limbah - penerangan halaman min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya tersedia penerangan halaman Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO B URAIAN SEDERHANA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan Penutup Lantai keramik, vinil, tegel PC marmer lokal, keramik, vinil,kayu 2. Bahan Dinding Luar bata, batako diplester dan dicat, kaca bata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringan 3. Bahan Dinding Dalam 4. Penutup Plafond 5. Bahan Penutup Atap 6. Bahan Kosen dan Daun Pintu bata, batako diples ter dan dicat, kaca, partisi kayu lapis kayu-lapis dicat genteng, asbes, seng, sirap kayu dicat/ aluminium bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsum gipsum, kayu-lapis dicat genteng keramik, alum unium gelombang dicat kayu dipelitur, anodized aluminium
KHUSUS
marmer lokal, keramik, vinil,kayu bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan bata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum gipsum, kayu-lapis dicat genteng keramik, alum unium gelombang dicat kayu dipelitur, anodized aluminium
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi batu belah, kayu, beton bertulang K-200 batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih 2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II 3. Kolom 4. Balok 5. Rangka Atap 6. Kemiringan Atap beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II kayu klas kuat II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebih beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15
KETERANGAN
Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIAN SEDERHANA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA KHUSUS KETERANGAN D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih 2. Saluran air hujan 3. Pembuangan Air Kotor 4. Pembuangan Kotoran 5. Bak SeptikTank & resapan 6. Sarana Pengamanan thp.
Bahaya Kebakaran *) PAM, sumur pantek talang, saluran lingkungan bak penampung bak penampung berdasarkan kebutuhan Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 7. Sumber daya listrik *) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan 9. Tata Udara PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi) 100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yang berlaku.
dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan 10. Sarana Transportasi Vertikal *) 11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*) tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift , sesuai SNI yang berlaku Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.
12. Telepon *) 13. Penangkal petir sesuai kebutuhan penangkal petir lokal
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1.
Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler) 2. Tanda Penunjuk Arah 3. Pintu 4 Koridor/selasar jelas, dasar putih huruf hijau lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar lebar min.=1,80 m
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA NO URAIAN Khusus & Tipe A KLASIFIKASI Tipe B Tipe C,D, dan E A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
B
2. Ketinggian Bangunan 3. Ketinggian Langit-langit 4. Koefisien Dasar Bangunan 5. Koefisien Lantai Bangunan 6. Koefisien Dasar Hijau 7. Garis sempadan 8. Wujud Arsitektur 9. Pagar Halaman **) 10. Tandon Air min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud min. 3 m3 arsitektur rumah negara min. 2 m3 min. 1 m3
KETERANGAN
Terutama berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan.
Biayanya mengikuti standar harga satuan per-m' pagar
PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan Penutup Lantai 2. Bahan Dinding 3. Penutup Plafond 4. Bahan Penutup Atap marmer lokal, keramik, vinil,kayu keramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC bata, batako diplester dan dicat tembok Gipsum, asbes semen/ kayu-lapis dicat genteng keramik asbes semen/kayu-lapis dicat genteng, asbes, genteng, asbes, seng, Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/ produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIAN Khusus & Tipe A KLASIFIKASI Tipe B C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulang batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang
Tipe C,D, dan E
batu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulang
KETERANGAN
2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat) 3. Kolom 4. Balok 5. Rangka Atap 6. Kemiringan Atap beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II kayu klas kuat/awet II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II kayu klas kuat/awet II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II kayu klas kuat/awet II, baja genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15 Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.
D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih PAM, sumur pantek 2. Saluran air hujan 3. Pembuangan Air Kotor 4. Pembuangan Kotoran 5. Bak SeptikTank & resapan 6. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *) 6 m3 talang, saluran lingkungan bak penampung bak penampung 5 m3 2 - 4 m3 Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku Untuk Rumah Negara yangdibangun dalam 1 kompleks menggunakan septiktank Komunal PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA 7. Sumber daya listrik *) 8. Penerangan penerangan alam dan buatan 9. Tata Udara 100-215 lux/m2 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*) 100-215 lux/m2 6-10% bukaan 100-215 lux/m2 6-10% bukaan 12. Telepon *) 13. Penangkal petir sesuai kebutuhan penangkal petir lokal
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIAN Khusus & Tipe A KLASIFIKASI Tipe B Tipe C,D, dan E KETERANGAN E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat) 2. Tanda Penunjuk Arah 3. Pintu lebar min.=1, 20m Tidak dipersyaratkan lebar min.=0,90 m 4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.
1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.
PENGELOLA TEKNIS
Pengelolaan Teknis
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.
1. Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPD
harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis
.
2. Pengelolaan teknis dilakukan oleh
tenaga pengelola teknis yang bersertifikat
.
3. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan teknis diatur dengan Peraturan Menteri
.
BIAYA PEMBANGUNAN BGN
BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
PEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN
meliputi pekerjaan :
struktur, arsitektur , finishing, utilitas
Dihitung berdasarkan: standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan luas bangunan
Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (
K
) (
L
tb)
HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
L
tb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
PEKERJAAN NON STANDAR
Biaya Pekerjaan Non Standar
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
- Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN - Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Biaya Pek. Non Standar
PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 - dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)
PEKERJAAN NON STANDAR Biaya non-standar
digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3.
Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan
; 4.
Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan
; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitas
Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar
150%
dari biaya pekerjaan standar, dan
dapat
berpedoman pada :
Jenis pekerjaan
Alat Pengkondisian Udara Elevator/Escalator Tata Suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi & Teknologi) Elektrikal (termasuk genset) Sistem Proteksi Kebakaran Sistem Penangkal Petir Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Interior (termasuk furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus Sarana/Prasarana Lingkungan
Basement (per m2) Peningkatan Mutu *) Prosentase 10-20% dari X 8-12% dari X 3-6% dari X 3-6% dari X 6-11 % dari X 7-12% dari X 7-12% dari X 2-5% dari X 2-4% dari X 15-25% dari X 1-2% dari X 2-4% dari X 1-3% dari X 7-12% dari X 3-8% dari X 3-8% dari X 120% dari Y 15-30% dari Z
BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS
KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Fungsl Bangunan/Ruang
ICU/ICCU/UGD/CMU Ruang Operasi Ruang Radiology Rawat inap Laboratorium Ruang Kebidanan dan Kandungan Ruang Gawat Darurat Power House Ruang Rawat Jalan Dapur dan Laundri Bengkel Lab. SLTP/SMA/SMK Selasar Luar Beratap/Teras
Harga Satuan per-m2 Tertinggi
1,50 standar harga bangunan 2,00 standar harga bangunan 2,00 standar harga bangunan 1,10 standar harga bangunan 1,10 standar harga bangunan 1,20 standar harga bangunan 1,10 standar harga bangunan 1,25 standar harga bangunan 1,10 standar harga bangunan 1,10 standar harga bangunan 1,00 standar harga bangunan 1,15 standar harga bangunan 0,50 standar harga bangunan
BIAYA NON STANDAR LAINNYA
Biaya non-standar lainnya,
meliputi biaya untuk: a. Penyiapan lahan; b. Pematangan lahan; c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (
masterplan
); e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci;
h. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan
untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (
remote area
);
i.
Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan; j. ……………….
BIAYA NON STANDAR LAINNYA
j. Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan; k. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen; l. Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (
green building
);
Biaya non-standar lainnya
dihitung
berdasarkan kebutuhan nyata
dan
harga pasar yang wajar
.
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
HSBGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di
dalamnya termasuk biaya :
1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat); 2) jasa dan overhead; 3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB) 4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan 5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058