Transcript kesiapan skpd dalam implementasi anggaran responsif gender

Disampaikan oleh:
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
081 2262 3959
[email protected]
Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GENDERLEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Web: p3gender.lppm.uns.ac.id
1
Pendahuluan
Komitmen pemerintah mewujudkan keadilan dan
kesetaraan gender dalam pembangunan telah dituangkan
dalam Inpres 9/2000, Permendagri 15 /2008, serta RPJMN
2010-2014, dimana salah satu prioritas pembangunannya
adalah peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.
Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender pada berbagai bidang pembangunan,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengujicobakan
anggaran responsif gender (ARG) di 15 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2011.
2
KESIAPAN SKPD
 kesiapan SKPD dalam melaksanakan
Anggaran Responsif Gender (ARG)
tahun 2011 belum optimal. Ada
beberapa isu kunci yang perlu
mendapat perhatian.
3
Isu-Isu Kunci :
Keterbatasan regulasi Surat Edaran (SE) Gubernur
tentang penyusunan RKA-SKPD yang hanya
mengatur untuk tahun 2011 saja.
2. Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)
pada tingkat middle dan top manager berkaitan
dengan isu gender (ARG) serta tingginya intensitas
perpindahan pimpinan mengakibatkan sulitnya
keberlanjutan implementasi anggaran responsif
gender (ARG).
1.
4
... Lanjutan...
3. Langkanya data terpilah menurut jenis kelamin dan
data yang up to date sesuai dengan core bisnis
masing-masing SKPD.
4. Keterbatasan kapasitas Gender Focal Point pada
setiap SKPD, baik kapasitas terkait substansi materi
tentang ARG maupun kapasitas kewenangan yang
terbatas karena status mereka sebagai staf.
5
... Lanjutan ...
5. Perlunya SKPD melengkapi/menyediakan pedoman
analisis bagi SKPD.
6. Perlunya mengoptimalkan peran inspektorat dalam
melakukan pengawasan inetrnal terhadap SKPD.
6
REKOMENDASI
Isu I:
Perlu dibuat Surat Keputusan Tentang Tim
Penyusun Pedoman Teknis Penganggaran
Responsif Gender
Perlu disusun dan ditetapkan regulasi
tentang Pedoman Teknis Penganggaran
Responsif Gender
7
.. Lanjutan Rekomendasi...
Isu 2:
Perlu mempromosikan anggaran responsif gender.
Optimalisasi intensitas audiesi ARG ke setiap SKPD
dibawah koordinasi Bappeda.
Perlu regulasi tentang kewajiban setiap SKPD
membuat Surat Keputusan gender focal point dengan
anggota serendah-rendahnya eselon 3;
Perlu Pembentukan Pokja PUG ddengan seluruh
Kepala SKPD sebagai anggota;
8
... lanjutan
Isu 3:
 Perlu regulasi yang mengharuskan Setiap SKPD untuk
mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin,
menganalisis dan memakainya sebagai dasar
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
kebijakan/program/kegiatan
 Capacity buliding melalui pendampingan pada setiap
SKPD
9
Lanjutan...
Isu 4:
 Pelatihan teknis bagi GFP tentang perencanaan dan anggaran
responsif gender dibawah koordinasi Bappeda
 Penyusunan perencanaan responsif gender selama 5 tahun
mendatang atau disesuaikan dengan masa berlaku renstra
SKPD disertai pendampingan intensif dibawah koordinasi
Bappeda.
 Perlu regulasi yang mewajibkan SKPD menetapkan sekurangkurangnya 1 orang pada setiap program yang bertanggung
jawab masalah gender;
 Perlu ada penguatan jejaring antara pemerintah daerah
dengan lembaga Perguruan Tinggi (Pusat Studi Gender)
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat
10
... Lanjutan...
Isu 5:
Perlu dibentuk SK tim penyusun pedoman analisis gender
dengan leading sektor BP3AKB;
Perlu dilakukan workshop penyusunan pedoman analisis
gender dengan keterlibatan aktif seluruh stakeholders
yang relevan;
Perlu dibuat regulasi tentang pedoman analisis gender
bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan anggaran
responsif gender.
11
.. Lanjutan...
Isu 6:
Perlu capacity building bagi petugas inspektorat
bersama-sama Bappeda tentang konsep gender, teknik
analisis gender dan pembuatan gender budget
statement sebagai tools untuk menjamin kemanfaatan
pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara
seimbang;
Perlu disusun panduan monitoring dan evaluasi bagi
inspektorat dalam melakukan pengawasan internal
tentang perencanaan dan anggaran responsif gender
bagi SKPD.
12