Transcript - Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Manajemen

Muhtar Mahmud
HUBUNGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DGN PBMN/PBMD
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 17/2003
UU 1/2004
PP 58/2005
UU 15/2004
PERMENDAGRI
13/2006,59/07
PP 24/2005
PP 58/2005
PERDA
Permendagri
17 /2007
Peraturan KDH
PP 3/2007
PBMN/PBMD
PP 6/2006,
PP 38/2008
OMNIBUS REGULATIONS
PP 38 /2007
PP 41/2007
LANDASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
pokok Agraria;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjualan Rumah Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
1. Praetorian Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor
Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penilaian Barang Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pegelolaan Keuangan Daerah.
LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG DAERAH
Perencanaan
Pelaksanaan
Input Proses Output/
Input
Pengawasan/
Pengendalian
Proses Output/Input
Proses Output
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
PPAS
Program
Kegiatan
Anggaran
•Renstrada
•Dokumen
Perencanaan
Lainnya
•Penjaringan
Aspirasi
• Kinerja Masa
Lalu
• Kebijakan
Pemerintah
Pusat
APBD
• Tolok Ukur
Kinerja
• Standar Analisa
Belanja
•Standar Biaya
Akuntansi
• Perda APBD
• Dokumen
•Catatan
Laporan
Pelaksanaan
APBD
Evaluasi
Kinerja
• Triwulanan
•Akhir Tahun
(LPJ)
Hasil
Evaluasi
Barang milik negara/daerah
(BMN/D)
• Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN/D;
• Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang
syah:
–
–
–
–
Diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
Diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
Diperoleh berdasarkan ketentuan UU;
Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
Mapping Peng Barang Daerah
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pertangjwbn
Pengawasan
- Tupoksi Skpd
- Pelayanan
-DPA
-Anggaran Kas
-Di belanjakan
• SPP-LS
• SPM-LS
• SP2D-LS
• Administrasi
LRA
Neraca
•
-
Minimal
Jumlah Keb
RKPD
KUA
PPA
RKA
Kapan
peng BMD
• Akuntansi Aset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pemberian
Pedoman
Pengkodean
barang
Pengkodean
rekening
Bimbingan
Supervisi
Konsultasi
Pendidikan
Pelatihan
Penelitian dan
Pengembangan
Pengawasan
Pengendalian
internal
Pemeriksaan
Ekstrn
Asas Pengelolaan BMN/D
• Pengelolaan barang milik negara/daerah
dilaksanakan berdasarkan asas:
– fungsional,
– kepastian hukum,
– transparansi dan keterbukaan,
– efisiensi,
– akuntabilitas, dan
– kepastian nilai.
Tugas Dan Fungsi Kepala
Daerah:
1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan
3.
4.
5.
6.
7.
tanah dan bangunan;
menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan; dan
menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang
tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah
Selaku Pengelola Barang
1. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
2.
3.
4.
5.
6.
daerah;
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/
perawatan barang milik daerah;
mengatur pelaksanaan
pemanfaatan, penghapusan dan
pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Kepala Daerah atau DPRD;
melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi barang milik
daerah; dan
melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.
Tugas dan Tanggungjawab
Kepala SKPD:
1. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
2.
3.
4.
5.
daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada pengelola barang;
mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan
dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Kepala
Daerah melalui pengelola barang;
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
7. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah
melalui pengelola barang;
8. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaan nya; dan
9. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
Menurut Permendagri
Kode
Barang
4
Uraian
Persediaan
Bagan Perkiraan Standar SABMD
Kode
Nama Perkiraan
1151
Persediaan
11511
Persediaan untuk Bahan Operasional
4.01.03.01
4.01.03.02
4.01.03.03
4.01.03.04
4.01.03.06
Alat Tulis Kantor Kertas dan
Cover
Bahan Cetak
Bahan Komputer Alat Listrik
115111
Barang Konsumsi
4.01.01.03
4.01.03.05
4.01.02.00
Bahan Peledak
Perabot Kantor
Suku Cadang
115112
115113
115114
Amunisi
Bahan untuk Pemeliharaan
Suku Cadang
11512
Tidak ada
115121
115122
Persediaan untuk dijual/ diserahkan
kepada Masyarakat
Pita Cukai, Meterai dan leges Tanah
dan Bangunan untuk dijual atau
diserahkan kepada Masyarakat
Menurut Permendagri
Kode
Barang
4.01.01.01
4.01.01.02
4.01.01.04
4.01.01.05
4.01.01.06
Uraian
Bagan Perkiraan Standar SABMN
Kode
Nama Perkiraan
115123
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada Masyarakat
11513
Persediaan Bahan untuk Proses
Produksi
Bahan Bangunan dan Konstruksi
Bahan Kimia
Bahan Bakar dan Pelumas
Bahan Baku
Bahan Kimia Nuklir
115131
Bahan Baku
Tidak ada
115132
Barang dalam Proses
11519
115191
115192
4.02.01.00
4.02.02.00
4.03.01.00
Tidak ada Komponen
PipaKomponen Bekas dan Pipa
Bekas
Persediaan Bahan Lainnya
Persediaan untuk tujuan
strategis/berjaga-jaga Persediaan
Lainnya
Kode
Barang
1.01
Nama Barang
Kode
Nama Perkiraan
Tanah
131111
Tanah
2.01
2.02 2.03
2.04
Alat Besar
Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat
Pertanian
131311
Peralatan dan Mesin
2.05 2.06
2.07
Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio,
Komunikasi dan Pemancar Alat Kedokteran dan
Kesehatan
Alat Laboratorium
Alat Persenjataan Komputer Alat Eksplorasi Alat
Pemboran
2.08
2.11 2.12
2.13 2.14
2.15
2.16 2.17
2.18 2.19
Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian
Alat Bantu Eksplorasi Alat Keselamatan Kerja
Alat Peraga Unit Peralatan Proses/ Produksi
1.06 1.07
1.08 1.09
1.10
Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara
Rambu-rambu
131511
Tugu Titik Kontrol/Pasti
131711
1.02 1.03
1.04
1.05
2.09 2.10
3.01
3.02
3.03
-
Gedung dan Bangunan
Jalan dan jembatan Bangunan Air Instalasi
Jaringan
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
131911
Aset Tetap Lainnya
132111
Konstruksi dalam
pengerjaan
Koleksi Perpustakaan/Buku Barang Bercorak
Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga Hewan
Ikan
Tanaman
Tidak ada
Pengelolaan BMN/D
• Pengelolaan BMN/D meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pejabat Pengelolaan BMN/D
• Pengelola Barang
– Menteri Keuangan selaku BUN adl pengelola barang
milik negara;
– Gubernur/bupati/walikota adl pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah.
– Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik
daerah;
– Dimana posisi SKPKD? (lihat UU 1/04 psl 43(2))
Wewenang Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan BMD (G/B/W)
• Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan
•
•
•
•
pengamanan BMD;
Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
BMD sesuai batas kewenangannya;
Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau
bangunan.
Wewenang Sekda selaku
Pengelola BMD
• Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
•
•
•
•
•
BMD;
Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan BMD;
Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
gubernur/bupati/walikota atau DPRD;
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
BMD;
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan BMD.
Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang
• Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian
•
•
negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara.
Kepala Kantor dalam lingkungan kementerian
negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik
negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.
Wewenang dan Tanggung Jawab
Kepala SKPD
• Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi satuan kerja
•
•
•
•
perangkat daerah yang dipimpinnya;
Mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada
dalam penguasaannya;
Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam
penguasaannya;
Wewenang dan
Tanggung Jawab Kepala SKPD
• Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
•
•
•
daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah
dan bangunan;
Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
Tupoksi SKPD yang dipimpinnya kepada G/B/W melalui
pengelola barang;
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;
Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran
• Perencanaan kebutuhan BMN/D disusun dalam RKA-
SKPD;
• Berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan,
dan standar harga.
• KPB mengusulkan rencana kebutuhan BMN/D kpd PB
yang kemudian meneruskan ke Pengelola Barang.
• Pengelola barang bersama pengguna barang
membahas usul tersebut dgn memperhatikan data
barang pada pengguna barang dan/atau pengelola
barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).
Pengadaan BMN/D
• Pengadaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan prinsip-
•
•
prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Pengaturan mengenai pengadaan tanah mengikuti UU.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengadaan
BMN/D selain tanah diatur dgn Peraturan Presiden
(Perpres).
Penggunaan BMN/D
• Status penggunaan barang ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
– Barang milik negara oleh pengelola barang;
– Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/ walikota.
Tata Cara Penetapan Status
Penggunaan BMN
• Pengguna barang melaporkan BMN yang
diterimanya kepada pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;
• Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan
menetapkan status penggunaan BMN dimaksud.
Tatacara Penetapan Status
Penggunaan BMD
• PB melaporkan barang milik daerah yang
diterimanya kepada pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;
• Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan
mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada
gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status
penggunaannya.
Tatacara Penetapan Status
Penggunaan BMD
• BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan Tupoksi KL/SKPD, untuk
dioperasikan oleh pihak lain dlm rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai Tupoksi
kementerian negara/lembaga/SKPD ybs.
Pemanfaatan
• Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
•
•
dilaksanakan oleh pengelola barang.
Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan G/B/W.
Pemanfaatan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan
yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan
Tupoksi PB/KPB dilakukan oleh PB dengan
persetujuan pengelola barang.
Pemanfaatan BMN/D
• Pemanfaatan BMN/D selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan oleh PB dengan
persetujuan pengelola barang.
• Pemanfaatan BMN/D dilaksanakan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan
kepentingan negara/daerah dan kepentingan
umum.
Bentuk2 Pemanfaatan BMN/D
•
•
•
•
Sewa;
Pinjam pakai;
Kerjasama pemanfaatan;
Bangun guna serah dan bangun serah guna.
1. Sewa
• Bentuk penyewaan BMN/D:
– Penyewaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola
(dilaksanakan oleh Pengelola Barang);
– Penyewaan BMD atas tanah dan/atau bangunan yang sudah
diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/
walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota);
– Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh pengguna barang (dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang);
– Penyewaan atas BMN/D selain tanah dan/atau bangunan
(dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan dari Pengelola Barang).
1. Sewa (lanj.)
• Persyaratan Sewa:
– BMN/D dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang
menguntungkan negara/daerah.
– Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah
paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
– Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
• Barang milik negara oleh pengelola barang;
• Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
1. Sewa (lanj.)
• Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian sewa-menyewa, yang sekurangkurangnya memuat:
– Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
– Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
jangka waktu;
– Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
– Persyaratan lain yang dianggap perlu.
1. Sewa (lanj.)
• Hasil penyewaan merupakan penerimaan
negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke
rekening kas umum negara/daerah.
2. Pinjam Pakai
1. Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan
2.
3.
antara Pempus dengan Pemda atau antar Pemda.
Jangka waktu pinjam pakai BMN/D paling lama dua tahun
dan dapat diperpanjang.
Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian
yang sekurang-kurangnya memuat:
– Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
– Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka
waktu;
– Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
– Persyaratan lain yang dianggap perlu.
3. Kerjasama Pemanfaatan
• Kerjasama pemanfaatan BMN/D dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka:
– Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN/D; dan
– Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.
3. Kerjasama Pemanfaatan
Bentuk Kerjasama Pemanfaatan:
• Kerjasama pemanfaatan BMN atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang
kepada pengelola barang (oleh Pengelola Barang);
• Kerja sama pemanfaatan BMD atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang
kepada G/B/W (dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota);
• Kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
• Kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah
selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang).
3. Kerjasama Pemanfaatan
• Ketentuan2 penting:
– Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/D
untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan
yang diperlukan terhadap BMN/D di maksud;
– Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender
dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima
peserta/peminat, kecuali untuk BMN/D yang bersifat khusus
dapat dilakukan penunjukan langsung;
– Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi
tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan
dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;
3. Kerjasama Pemanfaatan
– Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari
hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang
berwenang;
– Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat
persetujuan pengelola barang;
– Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan/menggadaikan BMN/D
yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatna;
– Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna (BGS-BSG)
Persyaratan:
• Pengguna barang memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum
dalam rangka penyelenggaraan Tupoksi; dan
• Tidak tersedia dana dalam APBN/D untuk
pengyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna (BGS-BSG)
• Bangun guna serah dan bangun serah guna BMN
dilaksanakan oleh pengelola barang,
• Untuk BGS dan BSG BMD dilaksanakan oleh
pengelolan barang setelah mendapat pesetujuan
G/B/W.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna (BGS-BSG)
• Tanah yg status penggunaanya ada pada PB dan
direncanakan untuk penyelenggaraan Tupoksi PB ybs.
dapat dilakukan BGS-BSG setelah terlebih dahulu
diserahkan kepada:
– Pengelola barang untuk barang milik negara;
– Gubernur/bupati /walikota untuk barang milik daerah.
• BGS-BSG ini dilaksanakan oleh pengelola barang
dengan mengikutsertakan PB dan/atau KPB sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
4. Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna (BGS-BSG)
• Jangka waktu bangun guna serah dan bangun
serah guna paling lama 30 tahun sejak perjanjian
ditandatangani.
• Penetapan mitra BGS dan mitra BSG dilaksanakan
melalui tender dengan mengikutsertakan
sekurangnya lima peserta/peminat.
Kewajiban Mitra BGS dan Mitra BSG
Selama jangka waktu pengoperasian mitra harus
memenuhi kewajiban sebagai berikut:
– Membayar kontribusi ke rekening kas umum
negara/daerah setiap tahun, yang besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang
dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
– Tidak menjaminkan, menggadaikan atau
memindahkantangankan objek BGS dan BSG;
– Memelihara objek BGS dan BSG.
Perjanjian BGS dan BSG
BGS dan BSG dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
– Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
– Objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
– Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah
guna;
– Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;
– Persyaratan lain yang dianggap perlu.
Lain-lain
• Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah
dan bangun serah guna harus diatasnamakan
Pemerintah RI/Pemda.
• Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan BGS dan BSG tidak dapat dibebankan
pada APBN.
Penyerahan BGS-BSG
• Mitra BGS BMN harus menyerahkan objek BGS kepada
•
pengelola barang pada akhir jangka waktu pegoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat pegawasan fungsional
pemerintah.
Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek bangun guna
serah kepada gubernur/bupati/walikota pada akhir jangka
waktu pegoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pegawasan fungsional pemerintah.
Penyerahan BGS-BSG
BSG barang milik kekayaan negara dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
• Mitra BSG harus menyerahkan objek bangunan serah guna
kepada pengelola barang segera setelah selesainya
pembangunan;
• Mitra BSG dapat mendayagunakan BMN tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
• Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah sebelum penggunaannnya ditetapkan oleh
pegguna barang.
Penyerahan BGS-BSG
BSG barang milik kekayaan daerah
dilaksanakan dgn ketentuan sbb:
• Mitra BSG harus menyerahkan objek bangunan
serah guna kepada G/B/W segera setelah
selesainya pembangunan;
• Mitra BSG dapat mendayagunakan barang milik
negara tersebut sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian;
• Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir,
objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit
oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
sebelum penggunaannnya ditetapkan oleh G/B/W.
Pengamanan dan
Pemeliharaan
• Pengelola barang, PB dan/atau KPB wajib
melakukan pengamanan BMN/D yang berada
dalam penguasaannya.
• Pengamanan BMN/D meliputi:
– pengamanan administrasi,
– pengamanan fisik,
– pengamanan hukum.
Sertifikasi dan Bukti
Kepemilikan
• BMN/D berupa tanah harus disertifikatkan a/n
•
•
•
Pemerintah RI/Pemda ybs;
BMN/D berupa bangunan harus dilengkapi dengan
bukti kepemilkan atas nama Pemerintah RI/Pemda ybs.
BMN selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukit kepemilikan atas nama pengguna barang.
BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi
dengan bukit kepemilikan atas nama Pemda ybs.
Sertifikasi dan Bukti
Kepemilikan
• Bukti kepemilikan BMN/D wajib disimpan dengan
tertib dan aman oleh:
– BMN berupa tanah & bangunan: pengelola barang.
– BMN selain tanah dan/atau bangunan: PB/KPB.
– BMD: pengelola barang.
Pemeliharaan
• PB dan/atau KPB bertanggung jawab atas
pemeliharaan BMN/D yang ada di bawah
penguasaannya.
• Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (DKPB).
• Biaya pemeliharaan BMN/D dibebankan pada
APBN/D.
PENILAIAN
• Penilaian BMN/D dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
• Penetapan nilai BMN/D dalam rangka
penyusunan neraca Pempus/Pemda dengan
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).
• Penilaian dapat melibatkan Tim Independen.
Penilaian
• Tanah dan Bangunan:
– Dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan
estimasi terendah menggunakan NJOP.
– BMN: Tim/penilai independen ditetapkan oleh Pengelola
Barang.
– BMD: tim yang ditetapkan oleh G/B/W, dan dapat melibatkan
penilai independen yang ditetapkan oleh G/B/W.
• Hasil penilaian BMN/D ditetapkan oleh:
– Pengelola Barang untuk BMN;
– G/B/W untuk BMD.
Penilaian
• Selain Tanah dan Bangunan:
– Penilaian barang milik negara/daerah dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar.
– BMN: dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna
barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang
ditetapkan oleh pengguna barang.
– BMD: tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dpt
melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh
pengelola barang.
• Hasil penilaian BMN/D ditetapkan oleh:
– Pengelola/Pengguna Barang untuk BMN;
– Gubernur/bupati/walikota untuk BMD.
PENGHAPUSAN BMN/D
• Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:
– Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau
kuasa pengguna;
– Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.
Penghapusan dari daftar barang
pengguna dan/atau kuasa pengguna
• Penghapusan BMN/D dilakukan dalam hal BMN/D
•
dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan PB
dan/atau KPB;
Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat
keputusan penghapusan dari:
– Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola
barang untuk barang milik negara;
– Pengguna barang setelah mendapat persetujuan G/B/W atas
usul pengelola barang untuk barang milik daerah.
• Pelaksanaan atas penghapusan selanjutnya dilaporkan
kepada pengelola barang.
Penghapusan dari daftar barang milik
negara/daerah
• Penghapusan BMN/D dari daftar barang milik
•
negara/daerah dilakukan dalam hal BMN/D dimaksud
sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau
karena sebab-sebab lain.
Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat
keputusan penghapusan dari:
– Pengelola barang untuk barang milik negara;
– Pengelola barang setelah mendapat persetujuan G/B/W untuk
barang milik daerah.
Pemusnahan
• Penghapusan BMN/D dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
apabila BMN/D dimaksud:
– Tidak data digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan; atau
– Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Pemusnahan dilaksanakan oleh:
– Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk
BMN;
– Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah
mendapat persetujuan G/B/W untuk BMD
• Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan
dilaporkan kepada pengelola barang.
PEMINDAHTANGANAN
• Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tidak
lanjut atas penghapusan BMN/D meliputi:
– Penjualan;
– Tukar-menukar;
– Hibah;
– Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.
Pemindahtanganan
• BMN: harus mendapat persetujuan DPR jika:
– Tanah dan bangunan
– selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp100.000.000.000 (100M).
• diajukan oleh pengelola barang
• BMD: harus mendapat persetujuan DPRD jika:
– Tanah dan bangunan
– selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000 (5M).
• diajukan oleh G/B/W.
Pemindahtanganan
• Pemindahtanganan BMN/D berupa tanah dan/atau
bangunan tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD,
apabila:
– Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan
kota;
– Harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
– Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
– Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
– Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perUUan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
Pemindahtanganan
Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan:
• Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai di atas
Rp10.000.000.000 (>10M) dilakukan oleh pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Presiden;
• Untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai
dengan Rp10.000.000.000 (≤10M) dilakukan oleh
pengelola barang;
• Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan G/B/W.
Pemindahtanganan
• Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan
•
•
yang bernilai ≤10M dilakukan oleh pengguna barang
setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan
yang bernilai >10M s/d 100M dilakukan oleh pengguna
barang setelah mendapat persetujuan Presiden;
Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden diajukan
oleh pengelola barang.
Pemindahtanganan
• Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai ≤5M dilakukan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan
G/B/W.
Penjualan
Penjualan BMN/D dilaksanakan dengan
pertimbangan:
– Untuk optimalisasi barang milik negara yang
berlebih/idle;
– Secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual;
– Sebagai pelaksanaan ketentuan perUUan yang
berlaku.
• Penjualan BMN/D dilakukan secara lelang, kecuali
dalam hal-hal tertentu, yg meliputi:
– BMN/D yang bersifat khusus;
Penjualan
(1) Penjualan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh:
– Pengelola barang untuk barang milik negara;
– Pengelola barang setelah mendapat persetujuan G/B/W untuk
barang milik daerah.
(2) Penjualan barang milik negara/daerah selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:
– Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola
barang untuk BMN;
– Pengelola barang setelah mendapat persetujuan G/B/W untuk
BMD.
Mekanisme Penjualan
• Penjualan BMN selain tanah/bangunan oleh Pengguna Barang
(Psl 53 ayat 1):
– KPB mengajukan usul kepada pengguna barang utk diteliti dan
dikaji;
– Pengguna barang mengajukan usul penjualan kpd pengelola
barang;
– Pengelola barang meneliti & mengkaji usul penjualan yang
diajukan oleh pengguna barang sesuai dgn kewenangannya;
– Pengelola barang mengeluarkan keputusan utk menyetujui/tidak
menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna
barang dlm batas kewenangannya;
– Untuk penjualan yg memerlukan persetujuan Presiden atau
DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dgn
Mekanisme Penjualan
• Penjualan BMD selain tanah/bangunan oleh Pengguna
Barang (Psl 53 ayat 2):
– Pengguna barang mengajukan usul penjualan kpd pengelola
barang;
– Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yg
diajukan oleh pengguna barang sesuai dgn kewenangannya;
– Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui
atau tidak menyetujui usulan penjualan yg diajukan oleh
pengguna barang dlm batas kewenangannya;
– Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan G/B/W atau
DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai
dgn pertimbangan atas usulan dimaksud.
Tukar Menukar
• Tukar menukar BMN/D dilaksanakan dengan
pertimbangan:
– Untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan;
– Untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan
– Tidak tersedia dana dalam APBN/D.
Tukar menukar
• Tukar menukar BMN dapat dilakukan dengan pihak:
– Pemerintah daerah;
– Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya;
– Swasta.
• Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
– Pemerintah pusat;
– Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik
pemerintah lainnya;
– Swasta.
BMN/D yang Dipertukarkan
Tukar menukar BMN/D dapat berupa:
• Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada
•
•
pengelola barang untuk BMN dan G/B/W untuk BMD;
Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk
penyelenggaraan Tupoksi pengguna barang tetapi tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
Barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
Hibah
• Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan
pertimbangan untuk
– kepentingan sosial,
– keagamaan,
– kemanusiaan, dan
– penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
• Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
– Bukan merupakan barang rahasia negara;
– Bukan merupakan barang yg menguasai hajat hidup orang
banyak;
Hibah
• Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:
– Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan
gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
– Tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai
yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
– Barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
Penyertaan Modal Pemerintah
Pusat/Daerah
• Penyertaaan modal pemerintah pusat/daearah atas
•
barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja
BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara/daerah;
Penyertaaan modal pemerintah pusat/daerah dilakukan
dengan pertimbangan sbb:
– BMN/D yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/D atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara/daerah dalam rangka
penugasan pemerintah; atau
– BMN/D lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau
badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/daerah baik yang
sudah ada maupun yang akan dibentuk.
Penyertaan modal pemerintah
pusat/daerah
• Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas
BMN/D dapat berupa:
– Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada
pengelola barang untuk BMN dan gubernur/bupati/wallikota
untuk BMD;
– Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk disertakan sebgai modal pemerintah
pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen
penganggaran;
– Barang milik Negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan.
PENATAUSAHAAN
• Pembukuan
• Inventarisasi
• Pelaporan
Pembukuan
• Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan
•
•
•
•
barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar
Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan
kodefikasi barang.
Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris
Barang A, B, C, D, E dan F.
(3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan
dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik
Daerah (DBMD).
Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan
barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah
dan/atau bangunan milik pemerintah daerah
Inventarisasi
• Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris
beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.
• Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus
barang milik daerah.
• Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.
Inventarisasi (lanjutan....)
• Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
•
•
•
dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi
barang milik daerah.
Barang milik daerah yang berupa persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pelaporan
• Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang
•
•
semesteran dan tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan
Barang Milik Daerah (LBMD).
Pelaporan ( lanjutan.....)
• Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
•
•
dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk
menyusun neraca Pemerintah Daerah.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara berjenjang
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta
pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan
Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN
• Pembinaan
• Pengawasan dan Pengendalian
GANTI RUGI DAN SANKSI
• Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolaan BMN/D diselesaikan melalui tuntutan
ganti rugi sesuai dengan peraturan perUUan.
• Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian
Negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan
perUUan.
Beberapa Catatan Penting
• Apa beda Pengguna Barang dengan Pengelola
•
•
•
•
•
Barang?
Apa konsekuensi tanggung jawabnya?
Apa beda Pengelola Barang untuk BMN dan
BMD?
Bagaimana keterkaitan pengelolaan barang
dengan pendapatan dan kinerja?
Bagaimana hubungan Pengelolaan Barang
Daerah dengan Laporan Keuangan Daerah?
Bagaimana keterkaitan Pengelolaan Barang