Transcript DI-paten-DTLST-RD-Prosedur Permohonan

Perlindungan Desain Industri,
Paten, DTLST dan
Rahasia Dagang
Agung Damarsasongko-File
PERLINDUNGAN
DESAIN INDUSTRI
Agung Damarsasongko-File
DESAIN INDUSTRI
Suatu desain industri mengacu pada aspek
tampilan bentuk atau konfigurasi atau
komposisi garis atau warna atau
gabungannya yang memiliki kesan estetik
(keindahan), sebagai contoh dalam kasus
kursi tersebut di atas, desain industri suatu
kursi hanya mengacu pada kenampakan
dari kursi dan bukan fungsi produk kursi
tersebut.
Agung Damarsasongko-File
APA ITU DESAIN INDUSTRI?
 Dalam Bahasa sehari-hari  umumnya orang mengacu pada
bentuk keseluruhan dan fungsi suatu produk, misalnya suatu
kursi memiliki desain yang bagus apabila enak diduduki dan
tampilannya menarik
 Dalam Istilah Bisnis  mendesain suatu produk biasanya
melaksanakan pengembangan nilai-nilai estetik dan fungsi
suatu produk untuk mempertimbangkan beberapa aspek,
misalnya kemampuan dapat dipasarkannya suatu produk,
biaya pembuatan, kemudahan dalam transportasinya,
kemudahan dalam penyimpanan, perbaikan dan
pembuangannya
 Dalam UU Desain Industri  suatu desain industri mengacu
pada aspek tampilan bentuk atau konfigurasi atau komposisi
garis atau warna atau gabungannya yang memiliki kesan
estetik (keindahan), sebagai contoh dalam kasus kursi tersebut
di atas, desain industri suatu kursi hanya mengacu pada
kenampakan dari kursi dan bukan fungsi produk kursi tersebut.
Agung Damarsasongko-File
DESAIN INDUSTRI MENURUT UU NO.31/2000
Bentuk (3D)
Konfigurasi (3D)
Garis
DESAIN
INDUSTRI
Kreasi
Komposisi
(2D)
Warna
Kesan
Estetis
Garis & Warna
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 31/2000)
Bentuk &
Konfigurasi
Konfigurasi
& Komposisi
Gabungan
(2D dan/atau
3D)
Bentuk &
Komposisi
Bentuk,
Konfigurasi &
Komposisi
Agung Damarsasongko-File
Dapat digunakan
untuk menghasilkan
suatu produk,
barang, Komoditi
Industri, atau
Kerajinan Tangan
Secara umum pengertian dasar suatu “DESAIN INDUSTRI” dari UU
yang mengatur Desain Industri di beberapa negara:
Desain Industri diartikan kenampakan keseluruhan atau sebagain dari
suatu produk yang memiliki ciri-ciri……
warna-warna
Garis-garis
kuning
biru
merah hujau
bentuk
Tekstur/ relief/
konfigurasi 3D
Kontur
atau bentuk permukaan
dengan tinggirendah yg berbedabeda
Tampilan permukaan
bahan
Ornamentasi atau
konfigurasi 2D
Desain Industri dimaksudkan dapat diperbanyak dengan hasil yang sama secara
berulang-ulang
Agung Damarsasongko-File
Kriteria Desain Industri:
 Tampilan produk/barang yang tampak oleh
mata
 Mata normal tidak dengan perbesaran
 Mata konsumen daripada mata produsen
 Hanya berdasarkan tampilan (estetika) bukan
dari aspek teknis/fungsi
 Memiliki ciri 3 dimensi, misalnya bentuk
dan/atau konfigurasi bentuk produk; dan/atau
 Memiliki ciri 2 dimensi, misalnya: pola,
ornamen, garis dan/atau warna dari produk.
 Memiliki ciri kombinasi dua atau tiga dimensi
seperti tersebut di atas
Agung Damarsasongko-File
Contoh Desain Industri
Agung Damarsasongko-File
Contoh Desain Industri
Komposisi garis dan warna
(22) 12/11/2003 (11) A00200302838
(71) BUDI PRASETIYO, Simo Sidomulyo 7/25 Rt. 003/017
Surabaya (JP) – (86) (87) (88) JP – (74) Hendro Ongkowidjojo,
Jl. Kenjeran No. 163 Surabaya (ID) - (72) Budi Prasetiyo (ID) –
(28) 1 – (54) Motif Batik – (51) Kl. 05 - 05 – (81) ID.
(22) 12/12/2003 (11) A00200303044
(71) DEDY GUNAWAN, Jalan Jend. A. Yani No. 1001,
Bandung (ID) – (86) (87) (88) ID – (74) Effendi, Jalan Angke
Jaya 7/22, Jakarta Barat (ID) - (72) Dedy Gunawan (ID) –
(28) 1 – (54) Motif Kain Kasur Spring Bed Dengan Gambar
Karakter Manusia Dari Sayuran Dengan Warna Dasar Merah
Agung Damarsasongko-File
Jambu – (51) Kl. 05-05 – (81) ID.
PENGERTIAN HAK DESAIN INDUSTRI
Hak Eksklusif
Yang diberikan
Negara
Pendesain atas
hasil karyanya
Selama waktu tertentu (10 Tahun)
Melaksanakan sendiri atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
(Pasal 1 butir 5 UU No. 31/2000)
Agung Damarsasongko-File
LINGKUP HAK DESAIN INDUSTRI
Pemegang Hak Desain Industri Memiliki
“HAK EKSKLUSIF” untuk:
 Melaksanakan; dan
 Melarang orang lain tanpa persetujuan:
Membuat,
Menjual,
Mengimpor,
Mengekspor, dan/atau
Mengedarkan
Barang yang telah diberikan Hak Desain Industri.
(Pasal 9 ayat 1).
Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila Desain Industri untuk:
 keperluan penelitian; dan
 pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari pemegang Hak Desain.
Agung Damarsasongko-File
(Pasal 9 ayat 2)
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI
 Hak Desain Industri diberikan terhadap:
-- Baru tidak sama dengan pengungkapan yang ada
sebelumnya;
 sebelum tanggal penerimaan permohonan;
atau
 sebelum tanggal prioritas
-- Pengungkapan sebelumnya  peredaran produk,
brosur, katalog, berita resmi desain industri, media
publikasi lainnya.
(Pasal 2 UU No. 31/2000)
Kecuali
(6 Bulan)
 pameran nasional / internasional
 pendidikan, penelitian dan pengembangan
(Pasal 3 UU No. 31/2000)
Agung Damarsasongko-File
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
Jangka waktu perlindungan Desain Industri selama 10
tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan,
(tidak dapat diperpanjang lagi).
SUBYEK DESAIN INDUSTRI
1.
Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah:
 Pendesain;
 Penerima hak;
 Beberapa orang secara bersama-sama.
(Pasal 6 UU No.31/2000)
2.
Jika Desain Industri dalam hubungan dinas:
Pemegang hak adalah Instansi tersebut (kecuali yang diperjanjikan
lain).
3.
Jika Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja:
Pemegang hak adalah orang yang membuat desain industri tersebut
(kecuali diperjanjikan lain)
(Pasal 7 UU No.31/2000)
Agung Damarsasongko-File
PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI
1. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
a) Pewarisan,
b) Hibah,
c) Wasiat,
d) Perjanjian tertulis, atau
e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan (sebagai contoh: putusan
pengadilan yang menyangkut kepailitan).
2. Pengalihan hak Desain Industri Wajib dicatat dengan
membayar biaya (Pasal 31 ayat 2).
3. Pengalihak hak yang tidak dicatat, tidak berlaku pada pihak
ketiga (Pasal 31 ayat 4).
Agung Damarsasongko-File
PERSYARATAN PERMOHONAN
Persyaratan Minimum Untuk Mendapat Tanggal Penerimaan :
1.
Mengisi Formulir Permohonan Desain Industri (4 rangkap)
2.
Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain
Industri yang dimohonkan pendaftarannya. (Kertas ukuran A4, 100-200
gr/m2 untuk lembar gambar/ foto, min. 80 gr/m2 untuk lembar Uraian DI, 3
rangkap, harus jelas memperlihatkan seluruh bagian Desain Industri yang
ingin dilindungi)
3.
Membayar Biaya Permohonan : Sesuai yang telah ditentukan berdasarkan
PP (Peraturan Pemerintah)
Pasal 18 UU No.31 / 2000
15
PERSYARATAN PERMOHONAN
Persyaratan Lain Yang Harus dilengkapi :
 Surat Pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah
milik Pemohon atau milik Pendesain.
 Surat Pengalihan Hak Apabila Pemohon bukan Pendesain dan berhak atas
Desain Industri yang bersangkutan.
 Surat Kuasa (bila melalui kuasa/ Konsultan HKI).
 Bukti Prioritas bila menggunakan Hak Prioritas (Pemohon dari Luar
Negeri).
 Foto Copy KTP.
 Apabila Permohonan diajukan oleh badan hukum, melampirkan akta badan
hukum dan Foto Copy KTP salah satu direksi yang menandatangani
permohonan .
16
FORMULIR PERMOHONAN
17
URAIAN DESAIN INDUSTRI
di dalamnya terdapat judul Desain
Industri, Keterangan gambar dan
desain, informasi tentang fungsi
atau kegunaan dari produk yang
didesain, dan pernyataan desain
yang dimintakan perlindungan
2,5 cm
JUDUL DESAIN INDUSTRI
Kotak Kemasan
KETERANGAN GAMBAR & PENJELASAN DESAIN
Uraian Desain Industri ini dibuat dalam
bahasa Indonesia pada kertas ukuran
standar A4 – 80 gsm dan harus
mempunyai kesatuan dengan gambar
atau foto dari desain Industri yang
diajukan
Pernyataan desain yang dimintakan
perlindungan ( klaim ) adalah suatu
pernyataan yang mendefinisikan elemen
dari desain yang ingin dilindungi melalui
Hak Desain Industri. Dalam hal ini
sesuai dengan Pasal 1 (1) UU no.
31/2000,bahwa Desain Industri adalah
kreasi mengenai bentuk, konfigurasi,
komposisi garis dan/atau warna, atau
kombinasinya.
2 cm
GB.1 Tampak Atas
GB.2 Tampak Samping Kiri
GB.3 Tampak Muka
GB.4 Tampak Samping Kanan
GB.5 Tampak Belakang
GB.6 Tampak Bawah
GB.7 Perspektif
2 cm
KEGUNAAN:
kotak untuk kemasan barang dagangan
KLAIM:
Bentuk dan konfigurasinya.
2 cm
18
LEMBAR GAMBAR & URAIAN DESAIN INDUSTRI
(YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN KESELURUHAN BAGIAN)
JUDUL DESAIN INDUSTRI
Kursi Santai
KETERANGAN GAMBAR & PENJELASAN
DESAIN
Gb.1 Perspektif Kursi santai yang
memperlihatkan bentuk dan konfigurasi dari
desain kursi tersebut.
Gb.2 Tampak Muka Kursi Santai.
GB.1
Gb.3 Tampak Samping Kanan Kursi Santai
(Tampak Samping Kiri Pencerminannya.
Kegunaannya sebagai tempat duduk untuk
santai
GB.2
GB.3
YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN
DESAIN INDUSTRI
Yang dimintakan perlindungan dari desain
ini adalah bentuk dan konfigurasinya.
19
PEMERIKSAAN
ADMINISTRATIF (1)
Pemeriksaaan Formalitas :
• Pemeriksaan lengkap tidaknya dokumen Permohonan Desain
Industri (Persyaratan minimum dan kelengkapan lainnya)
• Bila Ada Ketidakjelasan dan/atau Kekurangan
Persyaratan:
• Akan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Kepada Pemohon
melalui Surat Pemberitahuan
• Batas waktu pemenuhan kekurangan atau perbaikan  3 (tiga)
bulan sejak tanggal pengiriman surat Pemberitahuan
Kekurangan dan dapat ditambah 1 (satu) bulan atas permintaan
Pemohon
• Bila kekurangan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu
tersebut maka Permohonan dianggap ditarik kembali
20
PENGUMUMAN DESAIN
INDUSTRI
• Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan
• Media Pengumuman untuk saat ini melalui: Papan
pengumuman, Berita Resmi Desain Industri, internet (website
www.dgip.go.id)
• Masyarakat dapat mengajukan oposisi/ keberatan terhadap
kebaruan Desain Industri melalui Direktorat Jenderal HKI
• Pengajuan Keberatan disampaikan dengan: Surat Keberatan,
Bukti Keberatan yang lengkapi bukti yang otentik (tanggal,
gambar/foto desain yang bersangkutan, dan membayar biaya
tertentu sesuai PP)
21
LEMBAR PENGUMUMAN DESAIN INDUSTRI
Bibliografi: (22)Tanggal Penerimaan, (11) No. Permohonan,
(71) Nama & Alamat Pemohon, (74) Kuasa/ Konsultan HKI,
(72) Pendesain, (28) Jumlah Permohonan, (54) Judul Desain
Industri, (51) Kelas, (81)Negara Tujuan Pendaftaran
Ruang untuk Gambar/ Foto yang mewakili Desain Industri
Gambar/ Foto
No. Urut Gambar/
Foto
No Publikasi/ Periode
Tanggal Publikasi
22
PENGAJUAN KEBERATAN DESAIN INDUSTRI
Mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal
HKI, yang berisi:
• Keberatan terhadap kebaruan Desain Industri Permohonan
• Data Pendukung Keberatan baik tanggal diungkapkan dan
gambar/ foto/ contoh fisik/ produk desain tersebut, dapat
berupa brosur, foto, majalah, pengumuman Desain Industri
dari dalam maupun luar negeri
• Surat Kuasa Bila melalui kuasa
Diajukan pada masa Pengumuman Permohonan DI
(Periode 3 bulan)
Membayar Biaya Pengajuan Keberatan yang besarnya
sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah
23
PROSEDUR PERMOHONAN PENCATATAN
PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI
1.
Diajukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia
ke Direktorat Jenderal (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual), yang
menyebutkan:
a)
b)
c)
d)
2.
nomor pendaftaran Desain Indutri yang dialihkan haknya,
nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap Pemegang Hak Desain
Industri dan penerima hak yang dimohonkan,
nama badan hukum dan negara dimana tempat badan hukum
didirikan, apabila Pemegang Hak Desain Industri atau penerima hak
adalah badan hukum; dan
nama dan alamat lengkap Kuasa yang dipilih sebagai alamat
diIndonesia, jika Permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan
oleh Pemegang Hak Desain Industri atau penerima hak yang
bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilaya negara Republik
Indonesia.
Setiap Permohonan pencatatan pengalihan hak Desain Industri
wajib dilengkapi dengan:
a)
b)
c)
d)
Bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak
sebagian atau seluruhnya;
Bukti pemilikan Desain Industri yang dialihkan haknya ;
Surat kuasa khusus apabila Permohonan pengalihan hak diajukan
melalui Kuasa ; dan
bukti pembayaran Permohonan pencatatan pengalihan hak.
Agung
Damarsasongko-File
(Pasal 37-42 PP No.1/2005
tentang
Pelaksanaan UU No.31/2000 tentang DI)
PROSEDUR PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI
Mengajukan Permohonan Ke DitJen HKI &
Memenuhi Persyaratan Minimum
Paling
lama
Mendapatkan Tanggal Penerimaan
3 bln +
1 bln *)
DITOLAK
Pemeriksaan Administratif dan Substantif
Tidak termasuk
desain industri,
atau tidak baru
atau melanggar
Ps.4
(atas dasar Ps 1, Ps 4 & Ps 2 UU No.31/2000
j.o Ps 26 PP 1/2005)
Baru & tidak
melanggar Ps.4
3 bln
Ada oposisi
Publikasi
Tidak ada oposisi
Pemeriksaan Substantif atas
dasar keberatan pihak lain
(Ps 2 & Ps.4)
Baru & tidak
melanggar Ps.4
Didaftar
1 bln
Paling lama 6 bln
Sertifikat
Agung Damarsasongko-File
Tindakan yang dikategorikan
Pelanggaran atas Desain Industri
Tindakan yang tanpa persetujuan
pemilik Desain Industri Terdaftar
membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor, dan/atau
mengedarkan barang yang diberi Hak
Desain Industri
Agung Damarsasongko-File
Ketentuan Pidana DESAIN INDUSTRI
Pasal 54 UU No.31/2000
(1). Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
(2). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal
32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat
puluh lima juta rupiah)
(3). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) merupakan delik aduan.
Agung Damarsasongko-File
Perlindungan Paten
Agung Damarsasongko-File
Pengertian Paten (1)
 Istilah “Patent” berasal dari bahasa Inggris yang
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Paten”
yang berarti “open” atau terbuka. (Patricia Loughland..
hal. 93)
 Dalam bahasa latin ada kata “Latent” yang artinya
terselubung, dan sebagai lawannya adalah “Patent”
yang artinya terbuka. Pengertian terbuka adalah bahwa
segala sesuatu tentang penemuan yang dimintakan
paten dan semua rahasia penemuan harus diuraikan
dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi yang
harus membarengi semua permintaan paten. Dengan
demikian inventor harus menjelaskan invensinya
secara lengkap dalam bentuk dokumen tertulis yang
dipublikasikan sehingga pihak lain dapat membaca
serta mengetahui teknologi apa yang ditemukan oleh
inventor.
Agung Damarsasongko-File
Pengertian Paten (2)
 Pemerintah memberi hak bagi inventor , dimana hak monopoli tersebut
disebut sebagai paten yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu
tertentu melaksanakan atau mengeksploitasi secara komersial invensi
tersebut selama periode tertentu atau memberikan izin kepada orang lain
untuk melaksanakan invensi tersebut. Hak yang diperoleh lewat paten
tersebut adalah hak untuk mencegah orang lain menggunakan atau
menjalankan tanpa izin dari inventornya, dan untuk tujuan ini maka
inventor tersebut harus mengawasi agar haknya tidak dilanggar. (Patricia
Loughland, Hal. 93)
 Adapun pengertian eksploitasi adalah secara garis besar membuat,
menyewakan, menjual, menggunakan atau mengekspor invensi tersebut.
Dengan demikian ketika seseorang memperoleh paten atas suatu invensi
, tidak ada orang lain kecuali inventor untuk selama jangka waktu tertentu
dapat membuat atau menjual atau menyewakan atau mengekspor atau
menggunakan invensi tersebut .
 Dengan pemberian paten tersebut, maka inventor mempunyai
kesempatan untuk membuat secara legal dan mendapat perlindungan
hukum untuk menguasai struktur pasar dengan mengijinkan inventor
untuk menetapkan harga produk yang diberi paten sehingga produk
tersebut dapat bersainag di pasaran.
Agung Damarsasongko-File
Rumusan Paten dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak
lain untuk melaksanakannya.
Agung Damarsasongko-File
Invensi
Istilah penemuan mempunyai pengertian
yang sangat luas, padahal yang dimaksud
penemuan dalam bidang paten adalah
invention dalam bahasa Inggris, karena
istilah tersebut telah diindonesiakan
menjadi invensi maka istilah tersebut yang
digunakan, demikian pula dengan penemu
menjadi inventor, namun invensi yang
dapat dimohonkan paten tetap yaitu
invensi di bidang teknologi
Agung Damarsasongko-File
Yang tidak dilindungi sebagai Paten
 Kreasi estetika
 skema
 aturan dan metode untuk melakukan
kegiatan: yang melibatkan kegiatan
mental, permainan, dan bisnis
 Aturan dan metode mengenai program
komputer
 Presentasi mengenai suatu informasi.
Agung Damarsasongko-File
Pengertian Invensi
Ide inventor (Penemu) yang
dituangkan ke dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang
teknologi dapat berupa
produk, proses atau
penyempurnaan dan
pengembangan produk atau
proses
Agung Damarsasongko-File
Syarat Invensi Diberi Paten
1. Invensi harus baru (Novelty)
Suatu invensi dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan,
invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.
2. Invensi memiliki langkah inventif (Inventive Step)
Suatu invensi mengandung langkap inventif, jika invensi tersebut
bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Invensi dapat diterapkan dalam industri (Industrial
Applicability)
Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri, jika invensi
tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang
diuraikan dalam permohonan.
Agung Damarsasongko-File
Contoh Invensi
Payung yang
sudah ada
Payung yang telah
dikembangkan
Ffoto-foto dari Ir.Arif Syamsudin, SH, Msi,
Presentasi Paten, Malang, 2005)
Agung Damarsasongko-File
Invensi Yang Tidak Diberi Paten
 Invensi proses atau produk yang pengumuman
dan penggunaan atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;
 Invensi metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan dan/atau pembedahan yang
diterapkan kepada manusia dan/atau hewan;
Agung Damarsasongko-File
Yang Tidak Diberi Paten:
 teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika; atau
 Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 Proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau
proses mikrobiologis. Kreasi estetika;
 Skema;
 Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang :
melibatkan mental, permainan, bisnis;
 Aturan dan metode mengenai program komputer;
 Presentasi mengenai suatu informasi.
Agung Damarsasongko-File
Jenis Paten
 Paten (invention)
 Paten Sederhana (simple patent, utility models,
innovation patent, petty patent)
“setiap invensi berupa produk atau alat yang
baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis
disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,
konstruksi atau komponennya dapat
memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk
paten sederhana “ (Pasal 6 UU No.14/2001)
Agung Damarsasongko-File
Prosedur Permohonan
 Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi
formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa
Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib
melampirkan:
 a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan
melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
 b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan
oleh pihak lain yang bukan penemu;
 c. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3
(tiga)
Agung Damarsasongko-File









Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau
uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga
dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus
menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut
mencakup:
1. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut
harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
b. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan.
2. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
3. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya
dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
4. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
5. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar
yang disertakan;
6. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang
terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu
memperjelas invensi.
Agung Damarsasongko-File







Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan
perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim
tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaaan teknik yang terdapat dalam invensi.
Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang
baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:
Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun
rumus kimia;
Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan;
Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:
a. Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama,
mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur
invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan
yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim
turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada
klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya;
b. Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan
secara langsung keistimewa invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu.
Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan
keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara
1 tersebut diatas.
Agung Damarsasongko-File











Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang
merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut
ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada
deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama
dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukan ke dalam
abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame
atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa
keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang
ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam
abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
a. gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga);
b. bukti pembayaran biaya permohonan
c. bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila
diajukan dengan hak prioritas
Di samping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik
mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut:
1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan
deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;
2) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4
(29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
Dari pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm)
Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm)
Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm)
Agung Damarsasongko-File
Paten
Paten Sederhana
 Invensi berupa produk, alat
 Invensi hanya produk atau alat
atau proses/ metode
 Patentabilitas: baru, inventif,  Patentabilitas: baru, industrial
applicable
industrial applicable
 Publikasi setelah 3 bln sejak
 Publikasi setelah 18 bln
sejak FD (filing date)
FD
 Waktu publikasi 6 bl
 Waktu publikasi 3 bln
 Biaya permohonan Rp
 Biaya permohonan Rp
575.000
125.000
 Biaya substantif Rp.
 Biaya substantif Rp. 350.000
2.000.000
 Waktu pengajuan substantif  Waktu pengajuan substantif
selambat-lambatnya 6 bl
selambat-lambatnya 36 bl
setelah FD
setelah FD
 Jangka waktu pemeriksaan  Jangka waktu pemeriksaan
substantif 36 bl sejak
substantif 24 bl sejak FD
tanggal pengajuan substantif
 Jangka perlindungan 10 th
 Jangka perlindungan 20 th
sejak FD
sejak FD
Agung Damarsasongko-File
PROSES UNTUK MENDAPATKAN PATEN
PEMOHON
APLIKASI
DITOLAK
LOKET
PENERIMAAN
DIREKTORAT PATEN
KOMISI
BANDING
PUBLIKASI A
DITOLAK
DIBERI
KEPUTUSAN
PUBLIKASI B
PEMERIKSAAN
FORMAL
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
DIBERI
Agung Damarsasongko-File
Jump to first page
Tenggang
Waktu
Publikasi atas
paten yang telah
di beri
Publikasi
permohonan
paten
Filling Date
Keputusan
Masa Tunggu
Masa Publikasi
Masa Pemeriksaan Substantif
Maks. 18 bulan
6 bulan
Maks. 36 bulan
total prosedur + 60 bulan
Agung Damarsasongko-File
Jangka Waktu Perlindungan Paten
Paten diberikan untuk jangka waktu
selama 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tanggal Penerimaan dan jangka
waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Paten Sederhana diberikan untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu
tidak dapat diperpanjang.
Agung Damarsasongko-File
Hak Pemegang Paten
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif
untuk melaksanakan Paten yang
dimilikinya dan melarang pihak lain yang
tanpa persetujuannya:
dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,
atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses
produksi yang diberi Paten untuk membuat barang
dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.
Agung Damarsasongko-File
Hak Pemegang Paten(2)
 Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap
pihak lain yang tanpa persetujuannya
melakukan impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk
yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan
Paten-proses yang dimilikinya.
 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
tersebut diatas apabila pemakaian Paten
tersebut untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten.
Agung Damarsasongko-File
LISENSI PATEN
 Lisensi Paten adalah ijin yang diberikan
oleh Pemegang Paten kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu paten yang diberikan
perlindungan dalam jangka tertentu dan
syarat tertentu.
Agung Damarsasongko-File
Perjanjian Lisensi Paten sekurangkurangnya memuat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak
yang mengadakan perjanjian lisensi;
nomor dan judul dari paten yang menjadi obyek perjanjian lisensi;
jangka waktu perjanjian lisensi;
dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
pelaksanaan paten untuk seluruh atau sebagian dari paten
yang diberikan lisensi;
jumlah royalti dan pembayarannya;
dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih
lanjut kepada pihak ketiga;
dan batas wilayah berlakunya
perjanjian lisensi,
apabila diperjanjikan;
dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri
paten yang telah dilisensikan kepada penerima paten.
Agung Damarsasongko-File
Pembatalan Paten terdaftar dapat dilakukan dengan
adanya tiga alasan yaitu :
 Batal demi hukum apabila pemegang
paten tidak membayar kewajiban
biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut.
 Batal atas permohonan pemegang
paten.
 Batal berdasarkan gugatan dengan
alasan objek paten yang didaftarkan
tidak mempunyai nilai kebaruan..
Agung Damarsasongko-File
Pelanggaran Paten
 Pelanggaran terhadap hak paten dengan
sengaja merupakan suatu tindak pidana
kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan
terhadap paten biasa, dapat diancam dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan
denda paling banyak sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 Sedangkan tindak pidana yang melanggar hak
pemegang paten sederhana dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun, dan denda paling banyak sebesar Rp.
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
Agung Damarsasongko-File
Perlindungan
Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
Agung Damarsasongko-File
 PENDAHULUAN
-
Berbeda dengan Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(DTLST) tidak dapat dilihat/dibuktikan dengan mata normal, tetapi perlu
pembesaran dengan mikroskop sehingga dalam penyajiannya digunakan
gambar atau foto yang diperbesar.
-
Bentuk aslinya sangat kecil misal seperseribu inci (0,025 ml) atau lebih
kecil dan setelah dikemas dalam CHIP (Integrated Circuits/IC) dapat
mempunyai luasan kurang dari seperempat inci kuadrat bahkan yang
terkini tebalnya bisa hanya satu rambut orang.
-
Secara teknis, subject matter perlindungan DTLST terdiri dari ‘silicon
chips atau integrated circuits (IC) yang merupakan ‘jantung’ dari industri
komputer moderen. Produk yang menggunakan Circuit Layout Design
(DTLST) misalnya jam tangan digital, tamaguchi/mainan, kamera digital,
Hand phone, komputer, sampai untuk peralatan peluncuran satelit.
Agung Damarsasongko-File
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
•SIRKUIT TERPADU
Produk dalam bentuk
jadi atau setengah jadi,
yang di dalamnya
terdapat berbagai
elemen
Sekurangkurangnya satu
elemen adalah
elemen aktif.
Contoh Elemen aktif:
transistor, kondensator,
dioda, pelawan.
Catatan: bahan jadi: produk akhir
Yang sebagian atau
seluruhnya saling
berkaitan serta
dibentuk secara terpadu
di dalam sebuah bahan
semikonduktor
Fungsi Elektronik
•DESAIN TATA LETAK
Kreasi berupa rancangan
peletakan 3 dimensi dari
berbagai elemen
Sekurang-kurangnya
satu elemen adalah
elemen aktif, serta
sebagian atau semua
interkoneksi dalam
sirkuit terpadu.
Agung Damarsasongko-File
Persiapan
pembuatan
Sirkuit Terpadu
 Pembuatan produk semikunduktor (CHIP) atau IC
untuk menghasilkan fungsi elektronik
(termasuk proses pembuatannya) dapat
dikategorikan sebagai “invensi” yang dapat
dilindungi dalam bentuk “PATEN”, misalnya di
bawah klasifikasi paten internasional H01L 25/00
atau dalam bentuk perlindungan IC itu sendiri.
 Kreasi penempatan/tata letak tiga-dimensi dari
sejumlah elemen aktif/pasif untuk persiapan
pembuatan sirkuit terpadu dalam suatu
CHIP dapat memperoleh perlindungan dalam
bentuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
Agung Damarsasongko-File
Contoh: Gambar foto diperbesar
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Agung Damarsasongko-File
PRODUK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Agung Damarsasongko-File
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU YANG MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN
ORISINIL
Disebut Orisinil apabila benar-benar merupakan karya mandiri
pendesain (Para Pendesain)
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU YANG
TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
TIDAK ORISINIL
Disebut Tidak Orisinil apabila pada waktu dibuatnya telah
merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM,
AGAMA ATAU KESUSILAAN
Agung Damarsasongko-File
CARA MEMPEROLEH
HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
• Diberikan atas dasar permohonan
• Proses pendaftaran cukup singkat, yaitu 2 bulan
sejak dipenuhi persyaratan, kemudian DitJen HKI
mengeluarkan Sertifikat DTLST (Ps. 21)
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
• Selama 10 tahun sejak didaftarkan atau sejak
pertama kali dieksploitasi (Ps.4)
Agung Damarsasongko-File
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang mendapatkan
perlindungan:
1. Permohonan DTLST yang orisinal (hasil karya mandiri
pendesain dan pada saat dibuat tidak merupakan
sesuatu yang sudah umum bagi pendesain DTLST).
Masih disebut orisinal atau tidak dianggap umum apabila paling
lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi secara
komersial di manapun, Permohonan DTLST tersebut diajukan ke
Ditjen HKI.
Perlindungan 10 tahun juga dihitung dari tanggal pertama kali
dieksploitasi atau sejak tanggal permohonan (filing date).
2. Permohonan DTLST yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban
umum, agama, atau kesusilaan.
(Contoh DTLST yang tidak mendapat perlindungan sesuai
ketentuan ini adalah bom surat yang salah satu CHIP penggeraknya
memiliki kreasi DTLST).
Agung Damarsasongko-File
3.
Permohonan DTLST diajukan ke Ditjen HKI
dan tidak dalam keadaan ditarik kembali
oleh pemohonnya atau dianggap ditarik
kembali karena tidak memenuhi persyaratan
dan kelengkapan sebagaimana dimaksud
dalam Ps 10, Ps 12 dengan jangka waktu
sebagaimana diatur dalam Ps 15 UU No.
32/2000.
4.
Permohonan yang tidak merupakan lingkup
DTLST sebagaimana diatur dalam Ps 1
angka 1 dan angka 2 UU No. 32/2000.
Agung Damarsasongko-File
 Pemegang hak DTLST adalah pendesain atau pihak yang
menerima lebih lanjut hak tersebut dari pendesain.
 Dalam hubungan dinas dalam lingkup pekerjaannya,
pemegang hak adalah pihak yang dalam dinasnya DTLST
dikerjakan (kecuali diperjanjikan lain).
 Dalam hubungan kerja, pihak yang mengerjakan DTLST
sebagai pemegang hak (kecuali diperjanjikan lain).
 Nama orang yang mendesain tetap dicantumkan dalam
Sertifikat DTLST.
 Lingkup hak DTLST: pemegang Hak memiliki hak ekslusif
untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di
dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah
diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Agung Damarsasongko-File
Perlindungan
Rahasia Dagang
Agung Damarsasongko-File
Rahasia Dagang
Sejarah dan Prinsip-prinsip Dasar
Oleh :
Agung Damarsasongko, SH, MH
Agung Damarsasongko-File
Latar Belakang
 Perlindungan Rahasia Dagang Pertama kali
pada zaman romawi yaitu dengan adanya
ketentuan Bahwa pemilik dari sebuah nama
merek atau perusahaan secara hukum
dilindungi dari penggunaan yang tidak adil atau
persaigan curang yang disebut dengan dengan
servi corrupti,( Alan Watson, Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded, 11 Tul. Eur. &
Civ. L.F. 19, 19 (1996)
Agung Damarsasongko-File
Sejarah Perlindungan Rahasia Dagang
Bermula di negara-negara common law system
terutama di Inggris timbul pelanggaran yang
berupa penyalahgunaan rahasia dagang dari
terdapatnya hubungan para pihak yang
melibatkan kewajiban-kewajiban berdasarkan
perjanjian untuk menjaga kerahasiaan tidak
mengungkapkan atau menggunakan rahasia
dagang. Misalnya, kasus Newberry v. James
(1817) mengenai penyalahgunaan atas
kerahasiaan formula obat-obatan untuk
mengobati encok. (Cita Citrawinda Priapantja, “ibid. hal. 39)
Agung Damarsasongko-File
kasus Newberry v. James
kasus yang berhubungan dengan
kewajiban untuk tidak mengungkapkan
atau menggunakan rahasia dagang yang
tertuang di dalam kontrak, dan pengadilan
Inggris mengakui bahwa suatu perjanjian
untuk mempertahankan kerahasiaan suatu
formula obat-obatan yang tidak dipatenkan
mengikat para pihak dan berlaku sah
Agung Damarsasongko-File
kasus Lindenbaum v Cohen. (putusan Hoge
Raad Nederland 31 Januari 1919)
 sesungguhnya Pasal 1365 BW yang mengatur tentang perbuatan
melawan hukum telah secara akomodatif melindungi bentuk-bentuk
rahasia dagang yang dewasa ini dikenal berupa daftar pelanggan
(costumer list), metode pemasaran dan data keuangan (harga) yang
dimiliki oleh sebuah perusahaan.
 Upaya membujuk seseorang membocorkan informasi rahasia itu
secara memuaskan telah dikualifikasikan oleh pengadilan kasasi di
Belanda ke dalam perbuatan melawan
hukum. Putusan pengadilan ini menerapkan teori perbuatan
melawan hukum untuk menjerat pelanggar rahasia dagang
Agung Damarsasongko-File
Latar Belakang Perlindungan Rahasia
Dagang di Indonesia:
 Pemberian jaminan perlindungan bagi inventor
atas know-how invensinya yang tidak
diungkapkan (undisclosed);
 Pemberian jaminan perlindungan terhadap
informasi bisnis yang bersifat rahasia dalam
kegiatan usaha/perusahaan;
 Penciptaan iklim yang mendorong kreasi dan
inovasi masyarakat;
 Memajukan industri yang mampu bersaing
dalam lingkup perdagangan nasional maupun
internasional.
Agung Damarsasongko-File
PENGERTIAN RAHASIA DAGANG (2)
Menurut Linda B. Samuels dan Bryan K.
Johnson: Rahasia Dagang merupakan rahasia
perusahaan yang tidak diketahui oleh publik
sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga. Upayaupaya yang layak harus dilakukan untuk menjaga
kerahasiaan dari informasi yang bersifat rahasia.
Jadi Rahasia Dagang adalah informasi yang
digunakan dalam suatu bisnis, bersifat rahasia
dan memberikan keuntungan bersaing bagi orang
yang memiliki informasi tersebut. (Cita Citrawinda
Priapantja, “Budaya hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi:
Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi”, (Jakarta: Chandra
Pratama, cet. ketiga, 2005) hal. 8)
Agung Damarsasongko-File
PENGERTIAN RAHASIA DAGANG (3)
Menurut Seksi 757 Restatement of the Law of Torts (US) bahwa Rahasia
Dagang dapat terdiri dari suatu formula senyawa kimia, pola, alat, atau
kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan
pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan, atau
nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan
kepadanya keasempatan unutk memperoleh keuntunganmelebihi
saingan-saingannya yang tidak mengetahui atau menggunakannya.
Rahasia Dagang tidak merupakan satu kepingan atau kepingankepingan informasi (misalnya informasi gaji pegawai), tetapi Rahasia
Dagang merupakan suatu proses atau alat untuk dipergunakannya terus
menerus dalam berjalannya bisnis (Cita Citrawinda Priapantja, “ibid. hal. 52)
Agung Damarsasongko-File
W.R Cornish dalam bukunya
Intellectual Property menyebutkan:
W.R. Cornish, Intellectual Property, Edisi kedua, London: Swett & Maxwell, 1989:218
“The jurisdiction to
restrain breach of
confidence has its roots
in equity, partly
because the remedy
most often sought has
been injuction, and
party becuase the
subject matter occupies
the same moral terrain
as breach of trust”.
 pelanggaran
kerahasiaan berakar
pada ekuitas,
 sebagian karena
penyelesaiannya
telah ditetapkan
Pengadilan
 Para pihak pada
pokoknya telah
melanggar
kepercayaan
Agung Damarsasongko-File
Menurut Common Law, elemen rahasia
dagang adalah :
Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga
University Press, Surabaya, 2007, h.21)
 Adanya informasi yang secara relatif bersifat
rahasia
 Penerima informasi mempelajari informasi
dalam suatu hubungan yang memwajibkannya
untuk menyimpan atau tidak mengungkapkan
informasi rahasia tersebut.
 Apabila penerima kewajiban tanpa izin
melakukan tindakan perolehan, penggunaan
atau pengungkapan .
 Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi
Penggugat.
Agung Damarsasongko-File
Ketentuan Pokok Rahasia Dagang
Menurut Saidin,dikebanyakan negara
common law se-perti Inggris, Kanada dan
Australia, ketentuan pelanggaran rahasia
dagang berdasarkan dari keputusan
pengadilan dan tidak ditemukan dalam
sebuah undang-undang, seperti di
Indonesia.
Akan tetapi,dikebanyakan negara, unsurunsur pokok hukum rahasia dagang
adalah sama
Agung Damarsasongko-File
Ada 6 prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni :
 Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat
rahasia.
 Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang
menjaga kerahasiaan suatu informasi.
 Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat
yang dilakukan oleh tergugat.
 Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibat- kan
kerugian terhadap Tergugat.
 Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi
kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
 Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.
Agung Damarsasongko-File
Latar Belakang Perlindungan Rahasia
Dagang di Indonesia:
 Pemberian jaminan perlindungan bagi inventor atas
know-how invensinya yang tidak diungkapkan
(undisclosed);
 Pemberian jaminan perlindungan terhadap informasi
bisnis yang bersifat rahasia dalam kegiatan
usaha/perusahaan;
 Penciptaan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat;
 Memajukan industri yang mampu bersaing dalam
lingkup perdagangan nasional maupun internasional.
Agung Damarsasongko-File
Titik Singgung Rahasia Dagang dan Paten
 Berdasarkan ruang lingkup rahasia dagang dapat berupa invensi
atau proses manufaktur yang tidak memenuhi kriteria yang dapat
dipatenkan sehingga hanya dapat dilindungi melalui Rahasia
Dagang
 Namun Rahasia Dagang dapat juga dilindungi sebagai paten
sederhana yakni suatu proses manufaktur tidak cukup inventif untuk
dapat diberikan paten
 Rahasia Dagang dapat juga berbentuk invensi yang memenuhi
kriteria yang dapat dipatenkan sehingga dapat dilindungi sebagai
paten . Untuk kasus ini pemilik dapat memilih untuk melindunginya
dalam paten atau tetap menjaga kerahasiaannya sebagai rahasia
dagang.
Agung Damarsasongko-File
Kasus-kasus
Rahasia
Dagang
Oleh
Agung Damarsasongko, SH, MH
Agung Damarsasongko-File
Faccenda Chicken Ltd. v Fowler & Ors. (1986)
 Faccenda Chickens Limited membiakkan, memelihara, memotong dan menjual
ayam di Northamptonshire. Perusahaan Faccenda memperkerjakan Mr. Fowler
sebagai manager penjualan yang berhasil mendirikan van atau mobil gerbong untuk
operasi penjualan.
 Usaha ini berkembang, dan sepuluh mobil gerbong yang dilengkapi dengan alat
pendingin berkeliling setiap hari pada hari kerja di sekitar daerah pedalaman
menawarkan ayam segar pada tukang daging, pasar swalayan, leveransir makanan
untuk pesta-pesta dan sebagainya. Kemudian, hubungan antara Mr Fowler dan Mr
Faccenda renggang, dan Fowler mulai mendirikan bisnis ayam sendiri.
 Fowler memperkerjakan separuh dari pedagang mobil gerbong Faccenda Chicken.
Setiap saat satu dari mobil gerbong Faccenda Chicken tiba di tempat tertentu untuk
menjual ayam.
 Mr Fowler sudah berada lebih dahulu. Kemudian terdapat dugaan bahwa beberapa
pekerja dari Fowler selama bekerja untuk Faccenda telah menyalin dokumendokumen milik Faccenda Chicken Limited yang dipergunakan untuk bisnis barunya.
Fowler.
Agung Damarsasongko-File
Pertanyaan:
 Menurut pendapat Saudara apakah ada
pelanggaran rahasia dagang ?.
 Jika Saudara menganggap ada pelanggaran
rahasia dagang, sebutkan unsur-unsur
pelanggaran menurut UURD Indonesia.
Agung Damarsasongko-File
Morison v Moat (1851)
Morison sebagai penemu dan pemilik rahasia
formula “Morison’s Universal Medicine” ikut serta
dalam suatu bisnis persekutuan dengan Moat
untuk menjual obat-obatan. Berdasarjan perjanjian
tertulis, Moat terikat tidak mengungkapkan rahasia
obat tersebut kepada siapapun.
Kemudian Moat jatuh sakit dan anak laki-lakinya
diikutsertakan sebagai rekanan. Moat kemudian
mengungkapkan rahasia obat-obatan tersebut
kepada anaknya. dan anak laki-laki Moat telah
membuat dan mencampur obat-obatan menurut
resep yang bersifat rahasia tersebut.
Agung Damarsasongko-File
Pertanyaan
Pada kasus Morison v Moat, apakah
pengungkapan rahasia dagangkepada
seorang anak melanggar perjanjian ?
Siapakah yang dianggap melanggar,
anaknya atau ayahnya. Sebutkan alasanalasan saudara menurut Hukum Rahasia
Dagang Indonesia atau Per UU lainnya.
Agung Damarsasongko-File
Sunray Yamako K.K. v Korumu Trading
K.K. and
Toyama
(1983)
 Direktur
perusahaan
Sunray,
yang bergerak di bidang usaha
mail order barang-barang yang penuh citarasa dan beraneka
macam, telah menggugat perusahaan Korumu dan Toyama,
bekas karyawan yang mendirikan perusahaan sendiri
bernama Korumu Trading K.K. Toyama meminta karyawan
perusahaan Sunray mencuri daftar para langganan yang
terdiri dari 20.000 nama (dari jumlah kurang lebih 2 juta
langganan, 30.000 telah diseleksi oleh perusahaan Sunray),
dan Korumu mulai melakukan bisnis yang sama sebagai
saingan dari perusahaan Sunray.
 Menurut UURD secara umum, daftar langganan suatu
perusahaan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Sunray
kemudian memohon ganti kerugian dengan menggugat
perusahaan Korumu dan pribadi Toyama.
Agung Damarsasongko-File
LINGKUP RAHASIA DAGANG
DAN
PENEGAKAN HUKUMNYA
Agung Damarsasongko-File
DASAR HUKUM:
1. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagagan Dunia
(Agreement Establishing the World
Trade Organization).
2. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang.
Agung Damarsasongko-File
PENGERTIAN RAHASIA DAGANG (1)
Informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai
nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 UU Rahasia
Dagang)
Agung Damarsasongko-File
Sejarah Perlindungan Rahasia Dagang
Bermula di negara-negara common law system
terutama di Inggris timbul pelanggaran yang
berupa penyalahgunaan rahasia dagang dari
terdapatnya hubungan para pihak yang
melibatkan kewajiban-kewajiban berdasarkan
perjanjian untuk menjaga kerahasiaan tidak
mengungkapkan atau menggunakan rahasia
dagang. Misalnya, kasus Newberry v. James
(1817) mengenai penyalahgunaan atas
kerahasiaan formula obat-obatan untuk
mengobati encok. (Cita Citrawinda Priapantja, “ibid. hal. 39)
Agung Damarsasongko-File
Latar Belakang Perlindungan Rahasia
Dagang di Indonesia:
 Pemberian jaminan perlindungan bagi
inventor atas know-how invensinya yang tidak
diungkapkan (undisclosed);
 Pemberian jaminan perlindungan terhadap
informasi bisnis yang bersifat rahasia dalam
kegiatan usaha/perusahaan;
 Penciptaan iklim yang mendorong kreasi dan
inovasi masyarakat;
 Memajukan industri yang mampu bersaing
dalam lingkup perdagangan nasional maupun
internasional.
Agung Damarsasongko-File
Lingkup Perlindungan Rahasia
Dagang:
motode produksi,
metode pengolahan,
metode penjualan, atau
informasi lain di bidang teknologi dan/
atau bisnis.
Catatan:
Yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum
Agung Damarsasongko-File
INFORMASI YANG DAPAT DILINDUNGI DALAM
RAHASIA DAGANG
Apabila:
Bersifat rahasia
Mempunyai nilai ekonomi
Dijaga kerahasiaannya melalui upaya
sebagaimana mestinya
Agung Damarsasongko-File
Sistem Perlindungan Rahasia
Dagang
 Otomatis
 Hak Timbul secara Otomatis setelah suatu informasi
bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya;
 Tidak ada pendaftaran rahasia dagang;
 Upaya menjaga kerahasiaan dilakukan dengan
semestinya secara layak dan patut.
Perlindungannya tanpa batas waktu
sepanjang masih dijaga kerahasiaannya
Agung Damarsasongko-File
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG
1. Menggunakan sendiri
2. Memberikan Lisensi
3. Melarang pihak lain menggunakan
rahasia dagang atau mengungkapkan
rahasia dagang itu kepada pihak ketiga
untuk kepentingan yang bersifat
komersial
Agung Damarsasongko-File
PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG
1.
2.
3.
4.
5.
Pewarisan;
Hibah;
Wasiat;
Perjanjian Tertulis; atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan
perundang-undangan.
Catatan:
Pengalihan hak wajib dicatatkan di Ditjen HKI
agar mengikat pihak ketiga (disertai dokumen
pengalihan hak rahasia dagang).
Agung Damarsasongko-File
LISENSI RAHASIA DAGANG
Izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia
Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan
syarat tertentu
Agung Damarsasongko-File
PEMILIK HAK RAHASIA DAGANG
MEMBERIKAN LISENSI UNTUK:
Menggunakan rahasia dagang
kepada pihak lain untuk
kepentingan yang bersifat
komersial
Agung Damarsasongko-File
PENCATATAN LISENSI RAHASIA
DAGANG
 Pencatatan lisensi Rahasia Dagang pada Ditjen
HKI dengan syarat dan biaya tertentu
 Perjanjian lisensi Rahasia Dagang yang tidak
dicatatkan pada Ditjen HKI tidak mempunyai
akibat hukum terhadap pihak ketiga
 Pencatatan tersebut akan diumumkan pada
Berita Resmi Rahasia Dagang
Agung Damarsasongko-File
PELANGGARAN
RAHASIA DAGANG
1. Dengan sengaja mengungkapkan
Rahasia Dagang
2. Mengingkari kesepakatan
3. Mengingkari kewajiban tertulis atau tidak
tertulis untuk menjaga kerahasiaan
4. Memperoleh atau menguasai Rahasia
Dagang yang bukan miliknya
Agung Damarsasongko-File
TIDAK DIANGGAP PELANGGARAN
RAHASIA DAGANG
Untuk kepentingan Pertahanan dan
Keamanan
Kesehatan atau keselamatan
masyarakat
Rekayasa Ulang
Untuk kepentingan Pengembangan
Lanjut Produk Rahasia Dagang
Agung Damarsasongko-File
KETENTUAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK RAHASIA DAGANG
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagai
mana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 diancam hukuman:
•Penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau
•Denda paling banyak Rp. 300.000.000,-
Agung Damarsasongko-File
PENYELESAIAN SENGKETA
RAHASIA DAGANG
1. Perdata
a. Gugatan Ganti Rugi ke Pengadilan Negeri
b. Alternatif Penyelesaian sengketa
2. Pidana diadukan melalui:
a. Penyidik POLRI atau
b. PPNS
Agung Damarsasongko-File
Contoh Kasus:
 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:
632/Pid/B/2007/PN.Bdg. dan dikuatkan dengan Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor: 380/Pid/2007/PT.Bdg.
Pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh
seorang roaster supervisor dan seorang roaster
superintendant di PT GFI Bandung, berupa:
pembuatan /proses pembuatan segala macam produk
dari perusahaan dan pengetahuan yang dimiliki
perusahaan dalam hal teknologi, prosedur,
metoda/sistem dan operasional perusahaan, serta
surat-surat baik yang sifatnya resmi maupun tidak, soal
pembukuan, perencanaan/planing, penentuan
anggaran, semua surat/data-data lain yang
bersangkutan dengan dokumen tersebut.
Agung Damarsasongko-File
Rangkuman
 Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia telah diatur dalam Hukum
Nasional;
 Sistem perlindungan rahasia dagang yang kuat akan mendorong untuk
menghasilkan produk inovasi yang kompetitif.
 Diperlukan tindakan edukatif dan pemahaman budaya bangsa untuk
menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain, termasuk rahasia
dagang;
 Upaya Menjaga Kerahasiaan Suatu Rahasia Dagang sangat penting bagi
Pemilik Rahasia Dagang.
 Lisensi Rahasia Dagang merupakan solusi eksploitasi secara wajar dan
adil.
 Penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui pengadilan merupakan
alternatif terakhir apabila upaya ADR tidak dapat ditempuh.
Agung Damarsasongko-File
Modul 8 :
Perlindungan
VARITAS TANAMAN
Agung Damarsasongko-File
Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 definisi dari Varietas
Tanaman adalah : Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karateristik, genotipe atau
kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa varitas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varitas
tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karateristik tanaman.
Varitas tanaman yang dilindungi di Indonesia yaitu yang memenuhi syarat-syarat : baru, unik, seragam,
stabil dan diberi nama Varitas tanaman akan dianggap unik apabila berbeda dari varitas yang sudah ada
(pasal 2(3)), kemudian dikatakan seragam apabila unsur-unsur pembeda dari varitas tanaman baru harus
ditemukan pada semua pohon atau tanaman yang dihasilkan dari varitas baru. Dan dikatakan stabil
apabila cirri-cirinya tetap ada setelah ditanam berulangkali, lalu pemberian nama dilakukan berdasarkan
aturan yang berlaku di ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang
diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman
melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang
diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan. Perlindungan Varietas Tanaman
untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau
badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
Agung Damarsasongko-File
 Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah
sekelompok tanaman darisuatu jenis atau spesies yang ditandai
oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,
biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe
yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh
sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila
diperbanyak tidak mengalami perubahan.
 Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan
pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu
varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas
baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang
dihasilkan. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia,
adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
Agung Damarsasongko-File
Perlindungan
 Menurut Ketentuan pasal 2 ayat 2 UU NO.29 tahun 2000 Varitas
tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan,
tanaman tersebut belum diperdagangkan dan apabila sudah
diperdagangkan maka peraturannya di Indonesia selama satu
tahun, diluar negeri selama 4 tahun (untuk tanaman musiman) atau
enam tahun untuk tanaman tahunan.
 Jangka waktu perlindungan Varitas Tanaman di Indonesia yaitu 20
(dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima)
tahun untuk tanaman tahunan.
 Penyelesaian sengketa atas Varitas tanaman dilakukan di
Pengadilan Negeri.
Agung Damarsasongko-File
LINGKUP PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN
 Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari
jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,
stabil, dan diberi nama.
 Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat
penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan
atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah
diperdagangkan di Indonesia atau sudah
diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau
telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari
empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun
untuk tanaman tahunan.
Agung Damarsasongko-File
 Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut
dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang
keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat
penerimaan permohonan hak PVT.
 Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat
utama atau penting pada varietas tersebut terbukti
seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara
tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
 Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak
mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang,
atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan
khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir
siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi PVT harus
diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama
varietas yang bersangkutan
Agung Damarsasongko-File
Subjek Perlindungan Varietas Tanaman
 Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau
badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian
kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah
pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara
kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Dan
Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan,
maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi
pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara
kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
Agung Damarsasongko-File
Pokok-pokok hak dan kewajiban
pemegang PVT
Hak Pemegang PVT
•
•
•
Menggunakan sendiri dan memberikan persetujuan untuk penggunaan
varietas
Penggunaan hasil panen untuk propagasi dan varietas turunan harus
mendapatkan persetujuan pemegang PVT
Varietas lokal dikuasai oleh negara dan berkewajiban memberikan nama
dan ketentuan lain dilaksanakan oleh Pemerintah
Kewajiban Pemegang PVT
•
•
•
Ps (9)
Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia
Membayar biaya tahunan PVT
Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah
mendapatkan PVT di Indonesia
Agung Damarsasongko-File
HAK PEMEGANG PVT MELIPUTI:
 Varietas turunannya
esensial
 Varietas yang tidak dapat dibedakan
dari var. ber PVT
 Varietas yang diproduksi dari var.
dilindungi
 Var. turunan esensial ber PVT
 Var. berekspresi sifat asal
 Var. hasil mutasi alami, induksi,
soma klonal dll.
Ps (6)
• Memproduksi atau memperbanyak
benih,
• Menyiapkan untuk tujuan
kebutuhan propagasi,
• Mengiklankan,
• Menawarkan,
• Menjual atau memperdagangkan,
• Mengekspor,
• Mengimpor, dan
• Mencadangkan untuk kebutuhan di
atas.
Agung Damarsasongko-File
VARIETAS LOKAL MILIK Ps (7)
MASYARAKAT DIKUASAI NEGARA
•
•
•
Dilakukan oleh pemerintah
Pemerintah wajib memberikan nama
Pendaftaran dan penggunaan di atur pemerintah
PEMULIA PENGHASIL MENERIMA
IMBALAN
Ps (8)
•
•
•
•
Diberikan sekaligus,
Prosentase,
Dapat berbentuk gabungan:jumlah tertentu, sekaligus
dengan bonus, dan
Dapat berbentuk gabungan: Prosentase dengan
bonus/hadiah
Agung Damarsasongko-File
Tidak dianggap sebagai pelanggaran
Hak PVT
Ps (10)
 Tidak untuk tujuan komersial,
 Kegiatan penelitian, pemuliaan dan perakitan
varietas baru, dan
 Oleh Pemerintah dalam rangka kebijakan
pengadaan pangan
Agung Damarsasongko-File
III. PERMOHONAN HAK PVT
Umum
(ps 11-14)
 Tertulis dengan memuat tanggal, bulan dan
tahun
 Nama, alamat lengkap, kewarganegaraan dan
ahli waris yang ditunjuk
 Nama varietas, deskripsi dan foto
Hal-hal lain yang diatur




(ps 15-23)
Tatacara penerimaan permohonan
Tatacara Perubahan permohonan
Tatacara Penarikan kembali
Larangan mengajukan
Agung Damarsasongko-File
IV. PEMERIKSAAN
(ps 24-39)
• Pengumuman Permohonan (6 bln & 12 bulan
bila dengan hak prioritas)
• Pemeriksaan substantif diajukan selambatlambatnya 1 bulan setelah berakhirnya masa
pengumuman
• Pemeriksaan oleh pemeriksa PVT meliputi sifat,
kebaruan, keunikan, keseragaman dan keaslian
• Kantor PVT bisa meminta bantuan ahli, fasilitas,
informasi dari institusi lain dalam dan luar
negeri
• Pemeriksa menjaga kerahasiaan Varietas yang
diperiksa
• Pemeriksa adalah
pejabat Fungsional
Agung Damarsasongko-File
Pemberian dan penolakan
permohonan hak pvt
•
Memberikan atau menolak hak PVT selambatlambatnya 24 Bulan setelah tanggal permohonan
pemeriksaan
•
Apabila terjadi perpanjangan pemeriksaan akan
diberikantahukan kepada pemohon oleh Kantor
PVT
•
Akan dibertitahukan secara resmi baik diterima
atau ditolak permohonan hak PVT kepada
pemohon oleh kantor PVT
•
Hak PVT yang diterima diberikan SERTIFIKAT
•
Dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumuman
dalam Berita Resmi PVT
Agung Damarsasongko-File
V. PENGALIHAN hak PVT
(ps 40-41)
Hak PVT dapat dialihkan karena :
•
Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dan
sebab lain yang dibenarkan UU
•
Pengalihan hak PVT disertai dokumen yang
berkaitan dengan itu
•
Pengalihan hak Dicatatkan di kantor PVT
•
Pengalihan hak tidak menghapus hak
pemulia untuk tetap dicantumkan dalam
sertifikat hak PVT serta hak untuk
memperoleh imbalan
Agung Damarsasongko-File
Lisensi
(ps 42-43)
•
Pemegang hak PVT Berhak untuk memberikan
Lisensi kepada orang, Badan hukum lain
berdasarkan perjanjian lisensi
•
Dicatat di Kantor PVT dan dalam Daftar Umum
PVT, apabila tidak dicatatkan, maka tidak
mempunyai akibat hukum terhadap Pihak III
•
Ketentuan Lisensi diatur oleh Pemerintah
Agung Damarsasongko-File
Lisensi Wajib
(ps 44-55)
•
Untuk melaksanakan suatu hak PVT yang
diberikan kepada Pengadilan Negeri
•
Lisensi Wajib dapat dilaksanakan dengan
alasan digunakan di Indonesia dan
digunakan dalam bentuk dan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat
•
Permintaan Lisensi ke Pengadilan Negeri 36
hari, sejak diberikan hak PVT
Agung Damarsasongko-File
VI. BERAKHIRNYA HAK PVT
• Berakhirnya jangka waktu,
• Pembatalan:
tidak penuhi BUSS, telah
diberikan haknya pada pihak lain
• Pencabutan: ingkar kewajiban, tidak
penuhi BUSS, tidak tersedia contoh, diajukan
oleh pemohon
• Pencabutan dan pembatalan
oleh Kantor PVT
Agung Damarsasongko-File