Transcript HUKUM PAJAK

PENGANTAR HUKUM
PAJAK
PEMERINTAH BERASAL DARI
ALLAH

Takutlah akan Allah dan hormatilah Raja (1 Petrus 2:17)

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya
sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan
pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah (Roma
13:1)

Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu
(Roma 13:4)
PEMBAYARAN PAJAK SECARA
IMAN KRISTEN
1.
UMAT KRISTEN SEBAGAI
WARGA NEGARA dan
BENTUK PARTISIPASI
SOSIAL SEBAGAI PERAN
AKTIF DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT
Berikanlah
kepada
kaisar
apa
yang wajib kamu berikan kepada
kaisar dan kepada Allah apa yang
wajib
kamu
berikan
kepada
Allah. (Matius 22: 21) dan
2.
Bayarlah kepada semua orang
apa yang harus kamu bayar:
pajak kepada orang yang berhak
menerima pajak, cukai kepada
orang
yang
berhak
cukai (Roma 13:7)
menerima
Definisi “pajak”
“Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan
yang
bersifat
memaksa
berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
TIDAK ADA KONTRA PRESTASI
INDIVIDU ATAS PEMBAYARAN
PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH
RAKYAT KEPADA NEGARA
PAJAK DIPUNGUT
OLEH NEGARA
FASILITAS UMUM
ADALAH KONTRA
PRESTASI ATAS
PAJAK YANG
DIBAYARKAN OLEH
RAKYAT
Karakteristik
Pajak
PAJAK DIGUNAKAN
UNTUK MEMBIAYAI
PENGELUARAN
NEGARA,
DIPUNGUT DENGAN
UNDANG-UNDANG/SIFATNYA
DIPAKSA APABILA ADA
PERLAWANAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
SANKSI, DENDA, HUKUMAN
PENJARA MENJADI AKIBAT
APABILA ADA PERLAWANAN
TERHADAP PAJAK YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN
NEGARA
UNTUK TUJUAN KEADILAN
Perbedaan antara pajak,
retribusi dan sumbangan
1.
2.
Retribusi pada umumnya
hubungan dengan prestasikembalinya adalah langsung.
Misalnya: pembayaran uang
sekolah, abonemen aliran
air/listrik/gas
Retribusi merupakan
pembayaran wajib dari
penduduk kepada negara
karena adanya jasa tertentu
yang diberikan oleh negara
bagi penduduknya secara
perorangan
1.
2.
Sumbangan yang mendapat
prestasi kembali adalah suatu
golongan
Sumbangan adalah pembayaran
dari golongan tertentu
penduduk kepada negara,
karena mereka adalah satu
golongan bersama, menikmati
secara langsung balas jasa yang
diberikan oleh negaranya;
dimana yang menikmati balas
jasa hanya satu golongan
tertentu
PEMBAGIAN JENIS PAJAK :
menurut golongannya
a.
Pajak Langsung. Pajak yang bebannya
langsung dipikul oleh Wajib Pajak. Mis: Pajak
Penghasilan
b.
Pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya
dapat di geser ke pihak lain. Mis: Pajak
Pertambahan Nilai
PEMBAGIAN JENIS PAJAK :
menurut sifatnya
a.
Pajak Subjektif (bersifat perorangan). Pajak
yang melihat keadaan wajib Pajak. Misalnya: Pajak
Pengahasilan
b.
Pajak Objektif (bersifat kebendaan)
Pajak yang melihat kepada objeknya, baik benda,
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya kewajiban membayar
PEMBAGIAN JENIS PAJAK:
menurut lembaga pemungut
a.
Pajak Negara (Pajak Pusat). Misalnya: 1) Pajak
Penghasilan, 2) Pajak Pertambahan Nilai, 3) Bea Meterai
b.
Pajak Daerah:

Pajak tingkat pemerintahan kota: Pajak kendaraan
bermotor, Bea balik Nama Kendaraan bermotor dlSB

Pajak tingkat kabupaten: Pajak reklame, pajak
pembangunan, pajak pemotongan hewan, pajak
reklame.
PENGERTIAN HUKUM PAJAK
1.
2.
3.
4.
5.
Semua peraturan-peraturan,
Yang memberikan wewenang/hak kepada pemerintah
Untuk
mengambil
kekayaan
rakyat
(seseorang/perusahaan)
Dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas
negara
Dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum dan pengeluaran
lainnya
ARTI HUKUM PAJAK
MENGATUR
HUBUNGAN-HUBUNGAN
HUKUM:
1.
antara negara dan orang-orang (individu) atau
2.
badan-badan
hukum
(perusahaan)
yang
berkewajiban membayar pajak ( disebut Wajib
Pajak)
PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
1.
HUKUM PAJAK MATERIAL:
HUKUM
PAJAK
FORMAL:
Mengatur
tentang
cara-cara
yang menerangkan keadaan-keadaan,
mengimplementasikan
hukum
perbuatan-perbuatan dan peristiwa-
material menjadi suatu kenyataan.
peristiwa
harus
Misalnya penetapan suatu hutang
dikenakan pajak, siapa yang harus
pajak, kewajiban para wajib sebelum
dikenakan
adanya suatu ketetapan pajak, dlSB
Mengatur
tentang
hukum
pajak,
jumlah pajak.
norma-norma
yang
dan
besarnya
1.
TIMBULNYA HUTANG PAJAK
HUTANG:
HUTANG PAJAK TIMBUL:
PERIKATAN YANG MENGANDUNG
1.
KEWAJIBAN BAGI SALAH SATU
PIHAK BAIK PERORANGAN MAUPUN
DI ATUR DALAM UNDANGUNDANG
2.
SYARAT SUBJEKTIF DAN
BADAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM
OBJEKTIF (Perbuatan,
UNTUK MELAKUKAN SUATU
Keadaan atau Peristiwa)
PRESTASI
TIMBULNYA HUTANG PAJAK
AJARAN MATERIIL:
1.
DIATUR DALAM
AJARAN FORMIL:
1.
ADA KETETAPAN DARI
PEMUNGUT YAITU
PEMERINTAH
2.
PAJAK MENJADI
TERUTANG SAAT
DITETAPKAN MELALUI
UNDANG-UNDANG
2.
ADA PERISTIWA,
KEADAAN DAN
PERBUATAN
SURAT KETETAPAN
KAPAN PAJAK TERUTANG ?
1.
PADA SUATU SAAT (Mis: Bunga tabungan yang
dipotong pajak oleh pihak ke-3 yaitu bank)
2.
PADA AKHIR MASA (Mis: Gaji karyawan, yang
terhutang pada setiap akhir bulan)
3.
Pada akhir tahun pajak untuk Pajak Penghasilan
PENAGIHAN PAJAK
PENAGIHAN PASIF
1.
2.
Penyerahan SKPKB,
PENAGIHAN AKTIF
1.
Penagihan dengan
SKPKBT, dan STP
menggunakan
Apabila belum berhasil,
sirat paksa
menggunakan surat
teguran
2.
Bisa dilakukan
SITA
HUTANG PAJAK BERAKHIR
1.
TERJADI PELUNASAN/PEMBAYARAN
2.
KOMPENSASI
3.
PENGHAPUSAN HUTANG (Wajib Pajak Bangkrut,
Wajib Pajak meninggal)
4.
DALUWRSA ATAU LEWAT WAKTU
5.
PEMBEBASAN
6.
PENUNDAAN PENAGIHAN
Perlawanan Terhadap Pajak
Perlawanan Pasif terdiri dari
hambatan-hambatan yang
mempersukar pemungutan
pajak dan yang erat
hubungannya dengan:
1.
Struktur ekonomi
2.
Perkembangan intelektual
3.
Moral penduduk
4.
Teknik pemungutan pajak
Perlawanan aktif
meliputi semua usaha
dan perbuatan, yang
secara langsung
ditujukan terhadap
fiskus:
1. Pengelakan/penyelu
ndupan pajak
2. Melalaikan pajak
Bentuk Penghindaran Diri
Dari Pajak
1.
2.
3.
Cukai tembakau atas rokok putih (luar
negeri) dihindari dengan rokok klobot
Pemalsuan dokumen, mengisi dokumen
kurang lengkap
Menggunakan barang-barang yang bukan
barang mewah untuk mengindari
pengenaan pajak penjualan atas barang
mewah
Bentuk Penghindaran Diri Dari
Pajak: Melalaikan Pajak
Menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan dan menolak memenuhi
formalitas-formalitas yang harus dipenuhi
olehnya:
1.
Menggagalkan pemungutan pajak dengan
menghalang-halangi penyitaan dengan cara
melenyapkan barang-barang yang sekiranya
dapat disita.
Akibat-akibat dari pengelakan
pajak
1.
2.
3.
Bidang Keuangan: ketidakseimbangan
anggaran, tarif pajak akan dinaikkan
Bidang Ekonomi: mempengaruhi
persaingan sehat, stagnansi berputarnya
roda ekonomi, langkanya modal
Bidang Psikologi: membiasakan Wajib
Pajak melakukan kecurangan
Equality: tidak boleh
Suatu negara mengadakan
Diskriminasi di antara sesama
Wajib Pajak
Convinient: pemungutan
Certain: pajak yang
Pajak dilakukan pada
Saat yang baik bagi
Wajib Pajak, yaitu saat
Sedekat-dekatnya denga
Diterimanya penghasilan
Yang bersangkutan
dibayar harus pasti.
Kepastian
Hukum mengenai subjek,
objek, besarnya pajak
Dan juga ketentuan
mengenai waktu
pembayarannya
Asas-Asas
Pemungut
an Pajak
Efisiensi: pemungutan pajak hendaknya
Dilakukan sehemat-hemat mungkin
TEORI PEMBENARAN
PEMUNGUTAN PAJAK: Teori
Asuransi
1.
Tugas negara untuk melindungi orang dan
segala
kepentingannya:
keselamatan
dan
keamanan jiwanya, juga harta bendanya
2.
Untuk memberikan perlindungan tersebut,
diperlukan pembayaran premi.
TEORI PEMBENARAN
PEMUNGUTAN PAJAK: Teori
Kepentingan
1.
Pembagian beban pajak harus didasarkan atas
kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas
kepemerintahannya
2.
Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan
kewajibannya dibebankan kepada mereka itu.
TEORI PEMBENARAN
PEMUNGUTAN PAJAK: Teori
Gaya Pikul
1.
2.
Dasar keadilan pemungutan pajak
terletak dalam jasa-jasa yang diberikan
oleh negara kepada warganya, yaitu
perlindungan atas jiwa dan harta
bendanya.
Untuk keperluan ini diperlukan biayabiaya yang harus dipikul oleh segenap
orang yang menikmati perlindungan ini,
yaitu dalam bentuk pajak
TEORI PEMBENARAN
PEMUNGUTAN PAJAK: Teori
Kewajiban Pajak Mutlak/Teori Bakti
1.
2.
Karena sifat negara, sehingga timbullah
hak mutlak untuk memungut pajak
Dasar hukum pajak terletak hubungan
rakyat dengan negara, yaitu memungut
pajak daripadanya
TEORI PEMBENARAN
PEMUNGUTAN PAJAK: Teori
Asas Gaya Beli
1.
2.
Fungsi memungut pajak dapat dipersamakan
seperti pompa, yaitu mengambil gaya beli dari
rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat
untuk rumah tangga negara dan kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat
Adanya penyelenggaraan kepentingan negara yang
dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak
Fungsi Pajak
Fungsi Budgeter.
Memasukkan uang
sebanyak-banyaknya
ke dalam kas negara
yang pada waktunya
akan digunakan
untuk membiayai
pengeluaran negara

Fungsi
nonbudgeter/nonfiskal
Pajak digunakan sebagai
suatu alat untuk
mencapai tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang
keuangan

Tarif Pajak:
Proposional/Sebanding
Dasar Pengenaan
Tarif Pajak
Pajak Terhutang
50.000.000
10%
5.000.000
55.000.000
10%
5.500.000
60.000.000
10%
6.000.000
65.000.000
10%
6.500.000
Tarif Pajak: Tarif Tetap
Dasar Pengenaan
Tarif Pajak
50.000.000
1.000.000
55.000.000
1.000.000
60.000.000
1.000.000
65.000.000
1.000.000
Tarif Pajak: Progresif
Dasar Pengenaan
Tarif Pajak
Pajak Terhutang
50.000.000
10%5.000.000
55.000.000
11%6.050.000
60.000.000
12%7.200.000
65.000.000
13%8.450.000
Tarif Pajak: Tetap
Dasar Pengenaan
Tarif Pajak
Pajak Terhutang
5.000.000
10%
500.000
10.000.000
9%
900.000
15.000.000
8%
1.200.000
20.000.000
7%
1.400.000