Transcript Materi Bea Materai

BEA METERAI
POKOK REFORMASI ATURAN BEA METERAI
Th 1817 : De Heffing Van Het Recht Van Het Klien Zegel
Th 1885 : Op de heffing van het zegel rech in nederlands
Indie
Th. 1921 : Aturan Bea Materai (ABM 1921)
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985
Berlaku pada tanggal 1 Januari 1986
PP No.13 Th. 1989
tentang perubahan besarnya tarif Bea Meterai
dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan
bea meterai atas cek dan bilyet giro.
Hakekatnya rumit sehingga
sulit dipahami dan dilaksanakan
1. Penggunaan Bea Meterai untuk
keabsahan suatu dokumen.
2. Sifatnya sederhana sehingga mudah
dipahami dan dilaksanakan.
3. Fungsi budgeter kurang diperhatikan
Berlaku sejak 22 September 1989
PP No.7 Th. 1995
tentang perubahan tarif Bea Meterai
Berlaku sejak 21 April 1995
PP No.24 Th. 2000
tentang perubahan tarif Bea Meterai
Berlaku sejak 1 Mei 2000
Sri Andriani, SE, M.Si
Fungsi budgeter mulai diperhatikan
BEA METERAI
PEMAHAMAN ISTILAH
DOKUMEN
Adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau
pihak-pihak yang berkepentingan.
BENDA
METEREI
Adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh
TANDA
TANGAN
Adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk
PEMETERAIAN
KEMUDIAN
Adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat
PEJABAT
POS
Sri Andriani, SE, M.Si
Pemerintah Republik Indonesia
pula paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap
nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan
pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum
dilunasi sebagaimana mestinya.
Adalah pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas
melayani permintaan pemeteraian kemudian.
BEA METERAI
OBYEK BEA METERAI
Pasal 2
Dokumen yang tidak dikaitkan
dengan besarnya harga nominal
dalam dokumen.
Dokumen yang dikaitkan dengan
besarnya harga nominal dalam
dokumen.
A. Surat Perjanjian dan Surat lainnya
sebagai alat pembuktian
mengenai perbuatan, kenyataan
atau keadaan yang bersifat perdata.
B. Akta notaris termasuk salinannya.
C. Akta PPAT termasuk angkapannya
D. Surat yang memuat uang :
q Lebih dari Rp. 250.000,- s/d 1 juta
( PP No. 24/2000 )
q Lebih dari Rp. 1 juta
E. Surat berharga seperti wesel promes,
aksep, dan cek.
F. Efek dengan nama dalam bentuk apapun
Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika
digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu
dilakukan pemeteraian kemudian
Sri Andriani, SE, M.Si
BEA METERAI
OBYEK BEA METERAI YANG DIKECUALIKAN ( Pasal 4 )
A. Dokumen berupa :
1. Surat Penyimpanan Barang
2. Konosemen
3. Surat Angkutan Penumpang & Barang
4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen no. 1,2, dan 3
5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman.
7. Surat-surat lainnya yang disampaikan dengan surat-surat seperti no 1 s/d 6.
B. Segala bentuk ijazah
C. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada
kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran
itu.
D. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu
dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank.
F. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
G. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank,
koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
H. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian.
I. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Sri Andriani, SE, M.Si
BEA METERAI
TARIF BEA METERAI DAN PERUBAHANNYA
NO
OBYEK
1 Surat perjanjian & surat lainnya
untuk alat pembuktian
2 Akta notaris termasuk salinannya
3 Akta PPAT termasuk rangkapnya
4 Surat yang memuat > 1 juta
(termasuk kuitansi lelang)
5 Risalah Lelang
6 Surat berharga bernilai lebih
dari Rp. 1 juta.
7 Cek dan Bilyet Giro tanpa batas
8 Efek dengan harga nominal
q s/d Rp. 1 juta
q Lebih dari Rp. 1 juta
9 Dokumen sebagai alat pembuktian
10 Idem no 4 s/d 6
Harga nominal > Rp. 100,000
s/d Rp. 1 juta
11 Sekumpulan efek dalam bentuk apapun
q s/d Rp. 1 juta
q Lebih dari Rp. 1 juta
Sri Andriani, SE, M.Si
UU No. 13/1985 PP No. 07/1995
1.000
2.000
UU No. 24/2000
6.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
6.000
6.000
6.000
1.000
1.000
2.000
2.000
6.000
6.000
1.000
2.000
3.000
1.000
1.000
2.000
2.000
3.000
6.000
6.000
500
-
1.000
3.000
( > Rp. 250.000 (> Rp. 250.000
S/d Rp. 1 juta ) S/d Rp. 1 juta)
-
3.000
6000
BEA METERAI
SAAT TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 5
Dari Segi pembuatan
dokumen
q Dibuat oleh satu
pihak
q Kuitansi cek dan
sejenisnya
q Terhutang pada
saat dokumen
diserahkan dan
diterima oleh
pihak untuk
siapa dokumen
dibuat
Sri Andriani, SE, M.Si
q Dibuat oleh lebih
dari satu pihak
q Perjanjian jual
beli, sewa
menyewa, dsb
q Terhutang pada
saat selesai
dibuat dalam arti
selesai di tanda
tangani
Dari Segi penggunaan
dokumen
Dalam hal dokumen
dibuat di Luar
Negeri, saat
terhutang Bea
Meterai yaitu pada
saat digunakan di
Indonesia.
BEA METERAI
PELUNASAN BEA METERAI
Pasal 7 (2)
BENDA METERAI
Meterai Tempel
Kertas Meterai
CARA LAIN
Mesin Teraan
Pencetakan Tanda
“Lunas Bea Meterai”
Penyetoran tunai ke :
1. Kantor pos dan giro memakai formulir
Giro atau SSP formulir KP PDIP S-1
2. Bank persepsi memakai SSP formulir KP
PDIP S-1
Sri Andriani, SE, M.Si