BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN NUKLIR MENURUT KONVENSI WINA 1963

Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 2 April 2014 1

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR Tujuan Dasar

Harmonisasi perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kerugian nuklir terhadap pihak ketiga

2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 2

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

Pokok-pokok pikiran

   aturan yang seragam tidak mengizinkan adanya “Reservasi” mengatur pertanggungjawaban kerugian nuklir yang disebabkan oleh insiden nuklir yang terjadi:  dalam instalasi nuklir; atau  dalam pengangkutan bahan nuklir ke atau dari setiap instalasi 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 3

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

RUANG LINGKUP

Dibatasi oleh definisi:    instalasi nuklir dikombinasikan dengan definisi “reaktor nuklir” dan dihubungkan dengan definisi “bahan bakar nuklir” dan “hasil atau limbah radioaktif” 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 4

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR INSTALASI NUKLIR    Reaktor nuklir Instalasi yang menggunakan bahan bakar nuklir untuk produksi bahan nuklir atau instalasi untuk pemrosesan bahan nuklir termasuk instalasi untuk pemrosesan ulang bahan bakar nuklir teriradiasi Tempat penyimpanan bahan nuklir, tidak termasuk tempat penyimpanan insidentil/sementara dalam pengangkutan 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 5

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

D E F I N I S I

  Operator adalah orang yang ditunjuk atau diakui oleh

Negara Instalasi

(NI) sebagai operator instalasi Negara Instalasi adalah

pihak penandatangan

didalam teritorialnya terletak instalasi atau apabila tidak terletak didalam teritorial suatu negara, maka pihak penandatangan yang dengan kewenangan atau berdasar kuasanya instalasi nuklir dioperasikan yang 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 6

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR REAKTOR NUKLIR: Setiap struktur yang berisi bahan bakar nuklir dalam susunan sedemikian sehingga proses nuklir fisi berantai yang berkelanjutan dengan sendirinya dapat terjadi ditempat tersebut tanpa sumber netron tambahan.

BAHAN BAKAR NUKLIR: Setiap bahan yang dapat menghasilkan energi melalui proses nuklir fisi berantai yang berkelanjutan dengan sendirinya 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 7

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

LIMBAH RADIOAKTIF

setiap bahan radioaktif yang dihasilkan dalam produksi atau pemanfaatan bahan bakar nuklir atau setiap bahan yang menjadi radioaktif karena paparan radiasi sementara untuk produksi atau pemanfaatan bahan bakar nuklir,

tetapi tidak termasuk radioisotop yang telah mencapai fabrikasi tahap akhir agar dapat dipergunakan untuk tujuan ilmiah, medis, pertanian, perdagangan, atau industri

2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 8

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

INSIDEN NUKLIR

”kejadian atau rangkaian kejadian yang memiliki sebab/sifat yang sama yang menimbulkan kerugian nuklir” (sama dengan UU No.10/1997) 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 9

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR fenomena tunggal

S T O P INSIDEN NUKLIR

2 April 2014 IAEA International Expert Group On Nuclear Liability (INLEX)

dipertimbangkan

pelepasan radiasi tak terkontrol yang memperpanjang periode waktu tertentu yang telah selesai Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 10

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KERUGIAN NUKLIR (1)

RA Kombinasi RA dgn toxic, sifat mdh meledak dgn BBN atau limbah RA kematian, cacat, hilang/rugi harta benda rugi nuklir 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 11

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR KERUGIAN NUKLIR (2) sumber radiasi lain memancarkan Radiasi pengion rugi rugi nuklir, bila diatur oleh hukum NI KERUGIAN NUKLIR (3) Kerugian lain apabila diatur oleh hukum pengadilan yg berwenang 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 12

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR PENGECUALIAN: Sistem pertanggungjawaban ini tidak berlaku untuk kerugian radiasi yang disebabkan oleh sumber radioaktif dalam pemanfaatan di fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit dan industri (Pasal 1.1 huruf g), yang mengecualikan radioisotop yang telah mencapai fabrikasi tahap akhir.

2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 13

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

PRINSIP-PRINSIP UMUM

    Tanggung jawab “mutlak” Tanggung jawab “eksklusif” Pembatasan jumlah pertanggungjawaban Pembatasan waktu pertanggungjawaban 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 14

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TANGGUNG JAWAB MUTLAK (Strict Liability)  Operator bertanggungjawab dengan atau tanpa kesalahan    Penuntut/korban wajib membuktikan hubungan sebab dan akibat ( dan kerugian causal link ) antara insiden nuklir Operator tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan membuktikan kebenaran yang ada padanya Tertutup terhadap alasan yang bersifat exoneration classic 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 15

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR PENGECUALIAN Operator tdk bertanggungjawab:  kerugian karena:  konflik senjata;     permusuhan; perang; atau pemberontakan sifat luar biasa bencana alam kecuali ditentukan sebaliknya oleh NI  kesalahan nyata dari yang menderita kerugian 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 16

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TANGGUNG JAWAB EKSKLUSIF (Pasal 2 ayat 5 Konvensi)

Memiliki 2 aspek utama:   Tanggung jawab merupakan saluran hukum kepada operator Operator tidak bertanggungjawab diluar sistem yang ditetapkan oleh Konvensi Wina 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 17

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB OPERATOR DALAM PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR

1.

Operator bertanggungjawab dlm pengangkutan yang melibatkan bahan nuklir dari inst. nuklirnya dan terjadi:  sebelum tanggungjawab mengenai insiden nuklir diterima oleh operator instalasi nuklir lain, menurut syarat2 yang tegas dalam kontrak tertulis  dalam hal kekosongan syarat2 yang tegas, maka sebelum operator instalasi lain mengambil alih tanggungjawab bahan nuklir tersebut 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 18

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR   dalam hal bahan nuklir dimaksudkan untuk digunakan di reaktor nuklir sebagai sumber tenaga untuk alat angkutan, maka sebelum orang yang dikuasakan mengoperasikan reaktor tersebut mengambil alih tanggungjawab dalam hal bahan nuklir telah dikirim kepada orang dalam teritorial negara non penandatangan, maka sebelum bahan nuklir dikeluarkan dari alat pengangkutan.

2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 19

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR 2.

Operator bertanggungjawab dlm pengangkutan yang melibatkan bahan nuklir yang dikirim ke inst. nuklirnya dan terjadi:   setelah tanggungjawab diterima dari operator instalasi lain menurut syarat2 yang tegas dalam kontrak tertulis dalam hal kekosongan syarat2 yang tegas, maka setelah operator mengambil alih tanggungjawab atas bahan nuklir 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 20

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR   setelah operator mengambil alih tanggungjawab dari orang yang mengoperasikan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga untuk alat pengangkutan dalam hal bahan nuklir dikirim dari negara non penandatangan dgn izin tertulis operator, maka setelah bahan nuklir dikeluarkan dari alat pengangkutan.

2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 21

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

SERTIFIKAT PENGANGKUT

Operator yang bertanggungjawab harus melengkapi pengangkut dengan sertifikat yang diterbitkan oleh atau atas nama penjamin atau penjamin keuangan lain, yang mencantumkan: a.

b.

c.

d.

Nama dan alamat operator Jumlah, jenis serta jangka waktu jaminan Menjelaskan bahan nuklir Pernyataan dari lembaga yang berwenang bahwa orang yang namanya tercantum adalah operator 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 22

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

PEMBATASAN JUMLAH PERTANGGUNGJAWABAN

    2 Aril 2014 Tidak ditentukan batas maksimum.

Neg pertanggungjawaban yang lebih tinggi dan/atau tidak terbatas Inst (NI) bebas menentukan jumlah NI dapat membatasi pertanggungjawaban operator hingga tidak kurang dari US $5 juta Jumlah tersebut tidak termasuk biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam tindakan kompensasi kerugian nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 23

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR   Operator harus memiliki jaminan keuangan yang jumlah, bentuk dan syarat-syarat kewajiban operator untuk menjaga jaminan keuangan harus ditetapkan oleh NI (Pasal 7) Apabila kerugian nuklir menyangkut tanggung jawab lebih dari satu operator, maka tanggung jawab operator yang berbeda yang telibat adalah bersama sama atau terpisah, yaitu semua operator atau masing-masing operator digugat untuk keseluruhan jumlah kerugian 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 24

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

PEMBATASAN WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN

 Hak atas kompensasi gugur/kadaluarsa dalam jangka waktu 10 tahun sejak terjadinya insiden nuklir (Pasal 6 ayat 1)   Dalam hal kerugian nuklir melibatkan bahan nuklir yang dicuri, hilang, dibuang atau dilepaskan pada saat insiden nuklir, maka jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal insiden tersebut, tetapi tidak boleh melampaui waktu 20 tahun.

Hukum Pengadilan yang berwenang dapat menentukan periode waktu yang lebih singkat tetapi tidak kurang dari 3 tahun sejak tanggal dimana korban mengetahui atau seharusnya mengetahui kerugian dan operator yang bertanggungjawab 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 25

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  Periode yang lebih singkat dikualifikasikan sebagai berikut:  tersebut dapat sebagai periode “penghapusan”, yang mutlak setelah tidak ada kompensasi yang terjadi;  sebagai periode “penentuan”, yang dapat ditunda 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 26

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  Apabila pertanggungjawaban operator dilindungi untuk waktu yang lebih panjang dari 10 tahun, maka :    hak kompensasi kadaluarsa setelah 10 tahun, tetapi tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan pertanggungjawaban; perpanjangan tersebut tidak boleh mempengaruhi hak-hak kompensasi yang telah dilaksanakan dalam waktu 10 tahun kerugian berupa kematian atau cacat; perubahan tuntutan kerugian dimungkinkan sebelum putusan akhir dijatuhkan, kecuali hukum pengadilan yang berwenang menentukan sebaliknya 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 27

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TANGGUNG JAWAB NEGARA

 Negara Instalasi harus menjamin tuntutan kompensasi apabila jumlah asuransi tidak mencukupi  Negara Instalasi harus intervensi, dalam hal:  penjamin keuangan bangkrut/pailit;  asuransi merupakan asuransi tertentu dan setelah insiden yang pertama tidak mungkin mengembalikan jaminan keuangan hingga batas yang ditetapkan.

per instalasi

untuk waktu 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 28

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR   pertanggungjawaban operator tidak terbatas pertanggungjawaban operator terbatas pada jumlah yang lebih tinggi dari jumlah keuangan yang diwajibkan kepada operator 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 29

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

VARIASI TUNTUTAN (Pasal 4 ayat 4)

 Tuntutan kompensasi atas kejadian radioaktivitas yang menyebabkan kerugian radioaktivitas;   Tuntutan kompensasi atas kejadian konvensional yang menyebabkan kerugian radiasi; Tuntutan kompensasi atas kejadian karena radioaktivitas yang menyebabkan kerugian konvensional 2 Aril 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 30

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR YURISDIKSI   tindakan kompensasi pada prinsipnya secara eksklusif berada pada pengadilan Pihak Penandatangan yang didalam teritorialnya terjadi kecelakaan Apabila kecelakaan terjadi selama pengangkutan bahan nuklir yang berasal dari atau dikirim ke instalasi nuklir yang berada dalam teritorial Pihak Penandatangan, maka secara eksklusif yurisdiksi berada pada pengadilan Negara Instalasi (Pasal 11 ayat 2) 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 31

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR   Negara Instalasi juga memiliki yurisdiksi dalam hal tempat insiden nuklir “tidak dapat ditentukan secara pasti” Konvensi Wina 1963 tidak menetapkan bahwa Konvensi ini hanya berlaku untuk kecelakaan nuklir di teritorial Pihak Penandatangan saja atau di setiap teritorial 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 32

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR PENGAKUAN PUTUSAN   Pada saat yurisdiksi telah ditentukan, maka Konvensi menyerahkan kepada hukum prosedural nasional untuk menentukan pengadilan yang berwenang.

Putusan pengadilan yang berwenang diakui dalam semua wilayah Pihak Penandatangan dan dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan nasional, kecuali: 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 33

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  putusan mengandung penipuan  pihak yang yang dituju oleh putusan tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan alasan  putusan bertentangan dengan kebijakan umum 2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 34

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

TERIMA KASIH

2 April 2014 Sistem Pertanggungjawaban Nuklir Menurut Konvensi Wina 1963 35