Transcript (Perencanaan & Penganggaran) Menurut UU No 17/2003

PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 TUJUAN UTAMA:
Terwujudnya pengelolaan keuangan negara secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
 KEBIJAKAN, menerapkan pendekatan:
 Penganggaran Terpadu;
 Penganggaran Berbasis Kinerja; dan
 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 STRATEGI penerapan kebijakan:
A. Fase I : tahap pengenalan (dilaksanakan dalam
kurun waktu 2005 s.d. 2009),
B. Fase II : tahap pemantapan (dilaksanakan dalam
kurun waktu 2010 s.d. 2014), dan
C. Fase III : tahap penyempurnaan (dijadwalkan
mulai tahun 2015).
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009):
2005
:

Integrasikan belanja negara,

penyatuan dokumen anggaran (yang semula berupa DIK,
DIP, SKO) menjadi DIPA dan

penerapan klasifikasi anggaran (menurut fungsi, organisasi
dan jenis belanja) serta

pembentukan Satuan Kerja sebagai unit pelaksana dan
penanggung jawab kegiatan.

Pertama kalinya Perpres ABPP TA 2006 dapat ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan (30 November 2005)
dan DIPA TA 2006 diterbitkan sebelum tahun anggaran
berjalan sehingga langsung dapat digunakan pada awal
tahun anggaran
.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009):
2006:
 Diperkenalkan Standar Biaya dalam pengalokasian
anggaran baik Standar Biaya Umum maupun Standar
Biaya Khusus, dan
 pengenalan konsep KPJM.
2007 – 2008:
 sinkronisasi penerapan fungsi/ subfungsi/ program/
kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan
penganggaran,
 peningkatan dukungan IT dalam proses penganggaran,
 studi perbandingan ke beberapa Negara,
 memperkenalkan konsep KPJM kepada DPR, dan
 menyempurnakan Standar Biaya.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009):
2009 :
 review atas penerapan selama 5 tahun reformasi
penganggaran, meliputi:

hasil evaluasi terhadap capaian kinerja programprogram pembangunan pada fase yang pertama;

mempertimbangkan hasil studi yang telah
dilaksanakan,

disimpulkan , penerapan reformasi penganggaran
perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan
menyempurnakan sistem melalui penataan
Program dan Kegiatan K/L.

terbit buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 CAPAIAN selama Fase I (2005 – 2009):
2009 :
 Roadmap berdasarkan Pedoman Reformasi
Perencanaan dan Penganggaran:
 pilot project untuk penerapan Penganggaran
Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) pada 6 K/L,
 restrukturisasi Program dan Kegiatan termasuk
perumusan Outcome, Output maupun indikator
kinerjanya, dan
 penyusunan format baru RKA-KL dan sistem
aplikasi RKA-KL yang akan digunakan mulai tahun
anggaran 2011 untuk memfasilitasi penerapan PBK
dan KPJM secara penuh untuk seluruh K/L.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014):
2010 :
 pemantapan penerapan reformasi penganggaran
sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.
 Penuntasan restrukturisasi program dan kegiatan K/L,
trmsk rumusan Outcome, Output, indikator kinerja
dengan pendekatan struktur organisasi dan tugas
fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik.
 Pagu APBN dan pagu K/L jangka menengah.
 Penerapan reward and punishment system (dimulai
dengan kegiatan stimulus fiskal pada tahun 2009.
 Pengembangan IT melalui SPAN
 Penyempurnaan format RKA-KL (integrasi info kinerja
dan Keuangan, digunakan mulai TA 2011.
 Revisi PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.
PERKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (PERENCANAAN &
PENGANGGARAN) MENURUT UU NO 17/2003
 RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014):
2011 :
 pemantapan penerapan reformasi penganggaran
sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003.
 penyusunan dan penelaahan RKA-K/L secara on-line
system, mulai diperkenalkan untuk RKA-KL TA 2012.
 Reward and Punishment dalam alokasi anggaran,
mengacu hasil evaluasi atas pencapaian kinerja seluruh
K/L untuk Tahun Anggaran 2012.
 integrasian database perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan melalui pembangunan
SPAN, diharapkan mulai efektif pada tahun 2013.
 penyempurnaan costing methodology dan penerapan
efficiency dividend, dalam rangka peningkatan
efisiensi belanja negara, diterapkan mulai TA 2013.