Transcript MB BKM Pasca UU Desa

Peluang BKM pasca
UU Desa
Kelembagaan dan Perencanaan)
Peluang peran PNPM Perkotaan
dalam UU Desa
• 11.073 lokasi, terdiri dari 5.284 desa dan
5.824 kelurahan. Hampir separuh BKM di
Indonesia akan dipengaruhi oleh
berlakunya UU Desa.
• Pengambilan keputusan desa dilakukan
melalui Musyawarah desa melibatkan :
Kepala desa, BPD dan Unsur Masyarakat
Eksistensi dan peran BKM
• Peran BKM (sebagai unsur masyarakat) dalam
pengambilan keputusan desa diakui dalam
Musyawarah desa (Pasal 54)
• Desa berhak mengelola kelembagaan desa dan
berkewajiban untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakatnya, mengembangkan
kehidupan demokrasi; pemberdayaan
masyarakat; serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. (Pasal 67)
Peran BKM dalam
Perencanaan Desa
• Integrasi PJM Pronangkis dengan Perencanaan
Pembangunan Desa agar :
– Pro poor (Pasal 78),
– mengacu pada perencanaan pembangunan
kabupaten/kota (Pasal 79).
• Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
– RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun; dan
– Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan
jangka waktu 1 tahun
Penanggulangan Kemiskinan
dalam Pembangunan Desa
• Pembangunan Desa wajib berorientasi
pada kesejahteraan dan penanggulangan
kemiskinan (Pasal 78)
• Mendorong Pembangunan dan
penanggulangan kemiskinan berorientasi
spatial, menata kawasan antar desa
(perpaduan antardesa)..(Pasal 83)
• Jaringan antar desa sebagai forum
pembelajaran FK BKM (Pasal 92)
Peluang Keterlibatan PNPM
Perkotaan
• PP yang paling memerlukan sumbangsih
pemikiran PNPM Mandiri Perkotaan
adalah :
1. PP tentang Musyawarah Desa (Pasal 47)
2. PP Pengelolaan kekayaan desa (Aset Desa
– Pasal 77).
Klausul
Pasal 54 ayat (1)
dan (2)
serta Pasal 79 ayat
(1) dan (2)
Tema
Forum
Musyawarah
Desa
Substansi
1.Perencanaan
Desa
2.Rencana
Investasi yang
akan dimasukkan
ke desa
3.Kerja sama
antardesa
Peran
1.Mengintegrasikan
dokumen PJM
berkualitas dengan
draft RPJM Desa
2.Menyesuaikan
periode PJM
Pronangkis dengan
jangka waktu RPJM
Desa 6 Tahun
dengan masa
evaluasi tahunan
Tujuan
1.Mempertajam RPJM
Desa agar lebih
visioner (sesuai
dengan visi) dan
mampu menjawab
tantangan trend 5-10
tahun ke depan
2.Mempertajam RPJM
Desa lebih pro poor,
memajukan
penghidupan
berkelanjutan
(sustainable
livelihood), responsive
gender, antisipatif
bencana dan
berorientasi kawasan
(diwarnai PJM
Pronangkis yang ideal)
3.RPJM Desa
terhindar dari jebakan
shopping list.
Klausul
Pasal 78
Tema
Penanggulangan
Kemiskinan
Substansi
Peran
Pembangunan Desa
wajib berorientasi
pada kesejahteraan 1.Mempertajam
RPJM Desa lebih
dan
pro poor,
penanggulangan
memajukan
kemiskinan
penghidupan
berkelanjutan
(sustainable
livelihood),
responsive gender,
antisipatif bencana
dan berorientasi
kawasan (diwarnai
PJM Pronangkis
yang ideal)
2.Mengawal dan
memonitor
pelaksanaan RPJM
Desa tersebut tepat
sasaran dan
memuaskan
Tujuan
1.Untuk
optimalisasi:Penyed
aan kebutuhan
dasar,
2.Pelayanan dasar
3.Pengembangan
ekonomi lokal
4.Pemanfaatan
sumberdaya alam
berkelanjutan
Klausul
Pasal 67
Tema
Substansi
Menguatkan
Posisi BKM
BKM sebagaiCivil dalam pola
Society
hubungan
Organization
kelembagaan
Desa (setara
dengan Pranata
Adat)
Peran
Tujuan
BKM membantu
pelaksanaan
fungsi
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
melalui kekuatan
jaringan kerjanya
(networking)
1.Lembaga
Kemasyarakatan
Desa (LKM; baca
BKM) menjadi
wadah partisipasi
masyarakat dan
mitra Pemdes.
2.LKM terlibat
aktif dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
peningkatan
pelayanan
masyarakat
3.Pemprov dan
Pemkab/Kota
wajib
mendayagunaka
n LKM di setiap
program
Klausul
Pasal 92
Tema
Kerjasama
Antardesa
Substansi
Peran
Tujuan
Membangun
jaringan
komunikasi antar
desa sebagai
wadah
pembelajaran
Memperluas
jaringan
kerjasama
penanggulangan
kemiskinan agar
mempengaruhi
Perencanaan
daerah sejak dari
level kecamatan
menggunakan
kekuatan Forum
BKM atau BKAD
(Badan
Kerjasama Antar
Desa yang telah
dimanfaatkan
oleh PNPM
Pedesaan
1.Mempercepat
Pembangunan
Desa
untuk:pengemba
ngan usaha
bersama antar
Desa untuk
mencapai nilai
ekonomi yang
berdaya saing;
2.kegiatan
kemasyarakatan,
pelayanan,
pembangunan,
dan
3.pemberdayaan
masyarakat antar
desa
TERIMA KASIH