Transcript - KPPBC TMP A Tangerang

Sosialisasi
Ketentuan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC)
Minuman Mengandung Etil Alkohol
Direktorat Cukai, DJBC
Dasar Hukum
• UU NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN
IMPORTIR,
PENYALUR,
DAN
PENGUSAHA
TEMPAT
PENJUALAN ECERAN MINUMAN
MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL
Dasar Hukum
“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
a. Pengusaha Pabrik;
b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
c. Importir barang kena cukai;
d. Penyalur; dan
e. Pengusaha Tempat penjualan Eceran , wajib memiliki
izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang kena
Cukai dari Menteri.
(Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai)
Definisi
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008)
• Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan
sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat
penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau
pengusaha tempat penjualan eceran minuman
mengandung etil alkohol.
• Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah
semua barang cair yang lazim disebut minuman yang
mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun,
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan
proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang
mengandung etil alkohol;
Definisi
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008)
•
•
•
•
Pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat
tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang
merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas
barang kena cukai berupa MMEA dalam kemasan untuk penjualan
eceran.
Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman,
dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha
dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA asal
impor yang sudah dilunasi cukainya.
Tempat Usaha Penyalur MMEA yang selanjutnya disebut
penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan
yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk
menimbun barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi
cukainya yang akan disalurkan atau dijual yang semata-mata
ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
Tempat Penjualan Eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE
adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai
berupa MMEA kepada konsumen akhir.
Pengusaha Wajib NPPBKC MMEA
MMEA
•
•
•
•
Pengusaha Pabrik
Importir
Penyalur
Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran (TPE)
Dikecualikan memiliki NPPBKC
a. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol
yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan,
apabila:
1. dibuat oleh rakyat Indonesia;
2. pembuatannya dilakukan secara sederhana;
3. produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap
hari; dan
4. tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.
(Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.04/2008).
Dikecualikan memiliki NPPBKC
b. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan
fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f Undang-Undang Cukai.
c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman
mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5%
(lima persen).
(Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008).
NPPBKC
NPPBKC
Yang berkedudukan di Indonesia
Setiap Orang
Yang secara sah mewakili
orang pribadi atau badan
hukum yang berkedudukan di
luar Indonesia
PERMOHONAN PEMERIKSAAN
LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
KPPBC
Pengusaha Pabrik/
Importir/Penyalur/TPE
MMEA
Wawancara ( BAW)
Permohonan tertulis, disertai
min. :
- salinan SIUP-MB (kec. Pabrik)
- salinan izin Usaha
Industri/Tanda Daftar Industri
(kec. Penyalur&TPE)
30 hari
- Gambar denah lokasi,
bangunan/tempat usaha
Pemeriksaan
Lokasi/Bangunan/
Tempat Usaha
BA.PEMERIKSAAN
+
- salinan IMB
Gambar Denah
- salinan izin gangguan dr
pemda (HO)
PMCK-6
BAP sebagai salah satu syarat
kelengkapan permohonan
NPPBKC (PMCK-6)
3 bulan
Pemenuhan SIUP-MB
Pemenuhan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman
Beralkohol (SIUP-MB) dalam Pemberian NPPBKC berlaku
ketentuan sebagai berikut:
• Importir/Penyalur/Pengusaha TPE MMEA Kadar diatas
5%.
• Pengusaha Pabrik/Importir/Penyalur MMEA Kadar s.d.
5%, tidak memerlukan SIUP-MB.
• Importir/Penyalur MMEA kadar s.d 5 % cukup dengan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
(Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE17/BC/2010 )
KEGIATAN WAWANCARA
KEBENARAN
DATA
PEMOHON
SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB
KEBENARAN
LAMPRAN
PERMOHONAN
DATA
PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
Persil,bangunan,ruangan,tem
pat dan pekarangan bagian
dari pabrik/tempat usaha
Batas-batas pabrik/tempat usaha
Luas pabrik/tempat usaha
BAP + Gambar
Denah
BAP digunakan sebagai persyaratan untuk
NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan
Persyaratan Fisik
Pabrik MMEA
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan
izin
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum
3. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter
persegi
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan
yang termasuk bagian dari pabrik
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat, yang dipakai untuk
membuat MMEA
6. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah
lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang selesai
dibuat
7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah
lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang
cukainya sudah dibayar atau dilunasi
Lanjutan
Persyaratan Fisik
Pabrik MMEA
8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tagki
atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan
penolong
9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tagki
atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi
dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong
10. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai
dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan
11. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian palingrendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan
dengan aturan pemerintah daerah setempat
Persyaratan Fisik
Tempat Usaha Importir MMEA
1. tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang
berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir
yang dimintakan izin;
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat
ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang berada di kawasan perdagangan
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan
yang termasuk bagian dari tempat usaha importir
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk
menimbun MMEA yang diimpor
6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan
dengan aturan pemerintah daerah setempat.
Persyaratan Fisik
Tempat Usaha Penyalur MMEA
1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan
langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang
bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah
umum, sekolah, atau rumah sakit
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali
yang berada di kawasan perdagangan
4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi
5. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang
termasuk bagian dari tempat usaha peyalur
6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk
menimbun MMEA
7. memiliki peralatan pemadamkebakaran yang memadai
8. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian
paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang
jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah
daerah setempat.
Persyaratan Fisik
Tempat Penjualan Eceran MMEA
1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan
eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan
perdagangan, hotel, atau tempat hiburan
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan,
dan hotel atau tempat hiburan
3. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat
ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah
umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau
tempat hiburan umum
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan
yang termasuk bagian dari TPE
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan unutk
menimbun MMEA
Pabrik HT/MMEA/EA
Persyaratan Administrasi
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Industri atau TDI
4. Izin Usaha Perdagangan
5. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja
6. NPWP
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)
8. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha
(Badan Hukum)
9. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama
pabrik
10.Akta sewa disahkan notaris min 5 tahun
(bukan pemilik bangunan) → aturan baru
Khusus Pabrik MMEA/EA ditambah
izin/rekomendasi instansi bidang kesehatan
Salinan disahkan pejabat yang berwenang
Permohonan
tertulis kepada
Menkeu
u.p.
Kepala Kantor
( PMCK-6)
+
BAP
Persyaratan Administrasi
Importir HT/MMEA/EA
1. Izin sebagai Importir dari instansi bidang
perindustrian/perdagangan
2. NPWP
3. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
4. Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)
5. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama importir
Permohonan
tertulis kepada
Menkeu
u.p.
Kepala Kantor
( PMCK-6)
+
BAP
Khusus importir HT ditambah Surat penunjukan
agen penjualan dari produsen
Salinan disahkan pejabat yang berwenang
Persyaratan Administrasi
Penyalur MMEA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja
5. NPWP
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha
(Badan Hukum)
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama
penyalur
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan) → aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang
Permohonan
tertulis kepada
Menkeu
u.p.
Kepala Kantor
( PMCK-6)
+
BAP
Persyaratan Administrasi
Tempat Penjualan Eceran MMEA/EA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja
5. NPWP
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi)
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha
(Badan Hukum)
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan)
→
aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang
Permohonan
tertulis kepada
Menkeu
u.p.
Kepala Kantor
( PMCK-6)
+
BAP
PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
YA
- Pemohon (asli)
- Kanwil (salinan)
Keputusan
Pemberian
NPPBKC
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Surat Penolakan
Sebut alasan
Kesamaan nama
Tidak lengkap / tidak benar
MASA BERLAKU NPPBKC
Pengusaha Pabrik & Importir MMEA
Penyalur & Pengusaha TPE MMEA
berlaku selama masih
menjalankan usaha
berlaku selama 5 tahun
dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang
sama
Pemasangan Papan Nama
PABRIK/IMPORTIR/PENYALUR MMEA harus memasang
PAPAN NAMA
PALING SEDIKIT :
- NAMA PERUSAHAAN
- ALAMAT
- NPPBKC
UKURAN PALING KECIL :
lebar 60cm X panjang 120cm
(aturan lama 80cm x120cm)
PENGUSAHA TPE MMEA harus memasang STIKER Label
Tanda TPE MMEA
FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI
DATABASE DJBC
PROFILING
Pembekuan NPPBKC
ALASAN
BUKTI
Diduga pemegang NPPBKC melakukan
pelanggaran pidana di bidang cukai
Keterangan dan/atau data paling sedikit 2
(dua) unsur dari :
a. Laporan Kejadian
b. Berita Acara Wawancara
c. Laporan Hasil Penyelidikan
d. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
e. Barang Bukti
Tidak lagi dipenuhi :
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemegang izin
tidak sah/mewakili
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
a. Surat Bukti Penindakan
b. Bukti temuan persyaratan administrasi
tidak dipenuhi
Pemegang NPPBKC dalam pengawasan
kurator
Mempunyai utang
Jangka Waktu Pembekuan
NPPBKC
ALASAN
Diduga pemegang NPPBKC melakukan
pelanggaran pidana di bidang Cukai
Tidak lagi dipenuhi :
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemeganng
izin
tidak sah/mewakili
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
Pengawasan kurator
KETERANGAN
a.
b.
a.
b.
s.d putusan hakim
60 hari tidak ditemukan pelanggaran
Paling lama 1 tahun
S.d dipenuhi kembali persyaratan dalam
waktu kurang 1 tahun
Putusan hakim sehubungan dengan kepailitan
Pemberlakuan Kembali NPPBKC
ALASAN
1
 Tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan
 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan tidak bersalah
2
Persyaratan telah dipenuhi lagi
3
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan tidak pailit
KEP. PENCABUTAN
PEMBEKUAN NPPBKC
Pemberlakuan kembali
NPPBKC tidak mengurangi
kewenangan Pejabat BC
untuk mencabut NPPBKC
Pemberlakukan kembali
NPPBKC tidak mengurangi
kewenangan Pejabat BC
untuk mencabut NPPBKC
Tindak Lanjut Pembekuan
NPPBKC
ALASAN
1
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan bersalah
2
Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan pailit
KEP.PENCABUTAN
NPP BKC
Tindaklanjut :
Pencabutan NPPBKC
Tindaklanjut :
Pencabutan NPPBKC
PENCABUTAN NPPBKC PABRIK /IMPORTIR HT
ALASAN
1
Permohonan yang bersangkutan
2
Tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu)
tahun
3
4
Persyaratan NPPBKC Pasal 14 ayat (2a) UU;
Pasal 3 ayat (3) PMK; dan Pasal 6 PMK tidak
dipenuhi lagi
KETERANGAN
Kecuali :
a. Renovasi
b. Bencana alam/diluar
kemampuan pengusaha
a. Pemegang tidak sah
di Indonesia
b. Persyaratan Lokasi
c. Persyaratan administrasi izin
Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah
mewakili badan hukum/orang pribadi di luar
negeri
5
Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit
6
Tidak lagi dipenuhi Pasal 14 ayat (3) UU 11
Tahun 1995
7
Pemegang NPPBKC dipidana berdasarakan
Keputusan Hakim karena melakukan
pelanggaran UU 11 Tahun 1995
8
Pemegang NPPBKC melanggar Pasal 30 UU
11 Tahun 1995
9
NPPBKC dipindah tangankan, dikuasakan,
dikerjasamakan dengan orang lain tanpa izin
Menkeu
Wajib lapor KPPBC
paling lama:
7 hari;
14 hari;
- Sebelum renovasi
- Setelah bencana
Tidak lapor KPPBC
maka NPPBKC
dicabut
Pemilik meninggal dunia, tidak
diperbaharuisetelah 12 bulan
sejak tgl meninggal
Memproduksi barang lain selain
BKC yang diizinkan
Sisa BKC
belum lunas
Pelunasan/pelekatan
Pita
Cukai
dan
dikeluarkan, maks. 30
hari sejak diterima
Kep. Pencabutan
Pemusnahan :
Pencacahan
PENGUSAHA PABRIK
oleh KPBC
- Pengusaha
- KPPBC, atas biaya
pengusaha / kurator
KPPBC
Sisa Pita Cukai
Diselesaikan
sesuai ketentuan
KEPUTUSAN
PENCABUTAN
NPPBKC
 Direktur Cukai
 Kepala Kanwil
PERUBAHAN NPPBKC PABRIK /IMPORTIR HT
ALASAN
1
Perubahan Nama
KETERANGAN
Akta notaris
Akta perubahan AD ( badan
Hukum) diketahui notaris
Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan
Perubahan NPWP
2
Perubahan Kepemilikan
 Akta notaris
 Akta perubahan AD ( badan
Hukum) diketahui notaris
 Perubahan IUI/TDI
 Perubahan Izin perdagangan
 Perubahan NPWP
3
Perubahan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha





4
Perubahan Jenis Hasil Tembakau
IMB
Izin pemda (HO)
Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan
Perubahan NPWP
Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan
Pengusaha
Permohonan
tertulis kepada
Menkeu u.p.
Kepala Kantor
Pemeriksaan Lokasi
Pemeriksaan Lokasi
PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
YA
- Pemohon (asli)
- Kanwil (salinan)
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Surat Penolakan
Sebut alasan
Keputusan
Perubahan
NPPBKC