Transcript Overview Praktek Audit

Overview Audit dan Atestasi
Sejarah SPAP
 1973 – Adopsi pertama dari SAS AICPA
 Sejak itu tiap 5 tahun sekali diperbarui hingga yang terakhir,
revisi tahun 2001.
 Masalah utama:
 2001; ENRON
 2002; Sarbanes Oxley Act
 Perubahan yang terjadi pada jasa dan aturan etika profesional
akuntan publik
 Munculnya IFRS dan ISA
Mengapa SPAP?
 Akuntan publik adalah sebuah profesi
 Mengapa perlu audit atau jasa asuran lainnya?
 Perlukah adanya aturan selain standar profesional?
 RUU Akuntan Publik
Standar Profesional Akuntan Publik
(2011)
 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik
 Standar Auditing
 Standar Atestasi
 Standar Jasa Akuntansi dan Review
 Standar Jasa Konsultasi
 Standar Pengendalian Mutu
Standar Auditing
 10 Standar konseptual auditing, dalam SPAP dinyatakan ke
dalam 8 pernyataan Standar Auditing
 SAS 100: Pernyataan standar auditing-pengantar
 SAS 200: Standar Umum
 SAS 300: Standar Pekerjaan Lapangan
 SAS 400: Standar Pelaporan I, II, dan III
 SAS 500: Standar Pelaporan IV
 SAS 600: Tipe lain laporan auditor
 SAS 700: Topik khusus
 SAS 800: Audit kepatuhan
Standar Atestasi
 Atestasi merupakan bagian dari jasa pemberian kepercayaan
kepada pengguna informasi
 SAT 100: Standar atestasi
 SAT 200: Proyeksi dan Prakiraan Keuangan
 SAT 300: Pelaporan informasi keuangan performa
 SAT 400: Pelaporan pengendalian intern
 SAT 500: Atestasi kepatuhan
 SAT 600: Perikatan prosedur yang disepakati
 SAT 700: Analisis dan pembahasan manajemen
Hirarki Standar Profesional
Perikatan
Akuntan Publik
(Engagement)
Perikatan Atestasi
Perikatan
Non-Atestasi
Audit atas Laporan
Keuangan Historis
Pemeriksaan atas
Laporan Kuangan
Prospektif
Tipe Perikatan
Atestasi Lain
Standar Auditing
( SA)
Standar untuk
Prakiraan dan
Proyeksi Keuangan
Standar untuk
Pelaporan
Pengendalian
Intern
Standar
Jasa akuntans
& Reviewi
Perikatan Atestasi
Perikatan Atestasi
Audit atas Laporan
Keuangan Historis
Standar Auditing
( SA)
1.
2.
3.
Audit
AUP
Review
Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan
Prospektif
Standar untuk
Prakiraan dan
Proyeksi Keuangan
1.
2.
3.
Examination
AUP
Review
Tipe Perikatan
Atestasi Lain
StandarPelaporan
PengendalianIntern
Examination
Standar Jasa Akuntansi & Review
 Sebagai jasa non asurans yang dapat diberikan oleh akuntan
publik
 SAR 100: Kompilasi dan review laporan keuangan
 SAR 200: Pelaporan keuangan komparatif
 SAR 300: Laporan kompilasi atas laporan keuangan dalam
formulir tertentu
 SAR 400: Komunikasi antar akuntan pendahulu & pengganti
 SAR 500: Pelaporan laporan keuangan pribadi dalam rencana
keuangan pribadi tertulis
Standar Jasa Konsultasi
 Standar ini hanya terdiri dari satu seksi, yang mengatur jasa
konsultasi yang dapat diberikan oleh akuntan publik:
 Konsultasi
 Saran profesional
 Implementasi
 Transaksi
 Penyediaan staf
 Produk
Standar Pengendalian Mutu KAP
 SPM 100: Sistem pengendalian mutu KAP
 SPM 200: Perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu
 SPM 300: Standar pelaksanaan dan pelaporan review mutu
KAP harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk
memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan
standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh
KAP tergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti ukuran KAP, tingkat
otonomi yang diberikan kepada karyawan dan kantor-kantor cabangnya, sifat
praktik, organisasi kantornya, serta pertimbangan biaya manfaat.
Aturan Etika
 100: Independensi, integritas, & objektivitas
 200: Standar umum & prinsip akuntansi
 300: Tanggung jawab kepada klien
 400: Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
 500: Tanggung jawab dan praktik lain
Yang terkini untuk akuntan publik
 PMK No. 17 tahun 2008
 Pembatasan Masa Pemberian Jasa KAP dari sebelumnya 5 (lima) tahun buku





berturut-turut menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut
Persyaratan ijin usaha KAP ditambah memiliki auditor yang paling sedikit 1 (satu)
diantaranya beregister negara untuk akuntan
Laporan Auditor Independen (LAI) harus diberi nomor secara urut berdasarkan
tanggal penerbitannya. Hal ini terutama untuk tujuan tertib administrasi LAI. Selain
itu, juga sebagai control terhadap LAI dan membantu untuk mendeteksi adanya LAI
yang dipalsukan
Akuntan Publik harus menjadi anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia),
sebelumnya Akuntan Publik harus menjadi anggota IA dan IAI-Kompartemen
Akuntan Publik (IAI-KAP)
Mengenai Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) diatur bahwa USAP
diselenggarakan oleh IAPI, sebelumnya USAP diselenggarakan oleh IAI.
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ditetapkan oleh IAPI, sebelumnya SPAP
ditetapkan oleh IAI-KAP